TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 14 September 2024 dimulai dari setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk (RAAM), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan Indonesia.

Disusul, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Selanjutnya, Indodax mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara.

Berikutya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

Terakhir, masa sanggah adalah periode penting dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2024 yang memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe....

<!--more-->

1. Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe yang Baru Akuisisi Bisnis Raam Punjabi

Setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk (RAAM), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan Indonesia. Dalam rilis resminya, saat ini MNC Digital Entertainment memiliki empat rumah produksi yang memproduksi drama, infotainment, reality show, animasi, dan film.

Keempat rumah produksi milik MNC Digital Entertainment yakni MNC Pictures, MNC Animations, Asia Media Productions, dan Star Pro. Selain itu, perusahaan ini mengoperasikan dua aplikasi OTT superapp, yakni RCTI+ dan MNC Media Entertainment.

Sementara itu, Tripar Multivision Tbk. milik Raam Punjabi yang tercatat mulai melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2013 telah memproduksi 15 ribu jam serial televisi dan 650 film. RAAM juga memiliki lisensi bioskop yang memungkinkan RAAM untuk beroperasi di 13 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Asosiasi Driver Online Minta Ada Payung Hukum untuk Jamin Hak-Hak Pekerja Informal

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Syafariel bercerita, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) selama ini menjadi tumpuan mereka dalam mengharapkan kejelasan status. Namun, dia justru mengaku mendengar kabar regulasi soal kejelasan status ini akan diatur di periode menteri berikutnya. “Jadi ya ada penundaan-penundaan terus,” kata Syafariel saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Sejak angkutan daring marak pada 2015 hingga kini, Syafariel menyebut regulasi tentang para pekerja informal diatur di berbagai kementerian yang berbeda. Dia mencontohkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengikat tarif yang ditetapkan perusahaan aplikasi karena izin mereka dikeluarkan oleh Kementerian Komuniksi dan Informatika (Kominfo).

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga....

<!--more-->

3. Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

Perusahaan pertukaran mata uang dan aset kripto (crypto exchange), Indodax, mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyampaikan hal ini melalui pesan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu dini hari, 14 September 2024.

“Berdasarkan analisis dari salah satu crypto security agency terkemuka dunia yang membantu kami, saat ini terindikasi bahwa serangan ini terafiliasi dengan DPRK (Korea Utara),” tutur Oscar.

Indodax juga berkonsultasi dengan pihak eksternal yang ahli dalam Cyber Security Forensic Investigation untuk melakukan audit menyeluruh terhadap database, perangkat lunak, dan server. Upaya ini dilakukan demi memastikan tidak ada lagi exploit/backdoor di dalam sistem.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KKP Utarakan Alasan Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

"Pasir laut dapat diekspor ketika persyaratan, terutama pemenuhan kebutuhan material pasir laut untuk dalam negeri, dipenuhi," kata Staf Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

Menurut Doni, kebutuhan material pasir laut dalam negeri itu meliputi reklamasi, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan pembangunan sarana prasarana oleh pelaku usaha.

"Berdasarkan jumlah izin yg dikeluarkan dan berdasarkan potensi yang dipetakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri KKP Nomor 16 Tahun 2024," tutur Doni. Dia mengatakan, saat ini telah ada 66 perusahaan yang antri menunggu izin itu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kenali Masa Sanggah CPNS 2024....

<!--more-->

5. Kenali Masa Sanggah CPNS 2024: Persyaratan, Cara Mengajukan, Hingga Jadwal 2024

Masa sanggah adalah periode penting dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2024 yang memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai masa sanggah, siapa yang memenuhi syarat untuk mengajukan sanggahan, dan bagaimana cara melakukannya. Apa Itu Masa Sanggah?

Masa sanggah adalah waktu yang diberikan kepada pelamar untuk menyampaikan keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi atau seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Selama periode ini, pelamar dapat mengajukan sanggahan jika mereka merasa ada kesalahan dalam penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi. Sanggahan ini bertujuan untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen yang telah diajukan oleh pelamar.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 14 September 2024 dimulai dari setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk (RAAM), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan Indonesia.

Disusul, Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Selanjutnya, Indodax mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara.

Berikutya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

Terakhir, masa sanggah adalah periode penting dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2024 yang memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe....

<!--more-->

1. Ini Daftar Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe yang Baru Akuisisi Bisnis Raam Punjabi

Setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk (RAAM), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan Indonesia. Dalam rilis resminya, saat ini MNC Digital Entertainment memiliki empat rumah produksi yang memproduksi drama, infotainment, reality show, animasi, dan film.

Keempat rumah produksi milik MNC Digital Entertainment yakni MNC Pictures, MNC Animations, Asia Media Productions, dan Star Pro. Selain itu, perusahaan ini mengoperasikan dua aplikasi OTT superapp, yakni RCTI+ dan MNC Media Entertainment.

Sementara itu, Tripar Multivision Tbk. milik Raam Punjabi yang tercatat mulai melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2013 telah memproduksi 15 ribu jam serial televisi dan 650 film. RAAM juga memiliki lisensi bioskop yang memungkinkan RAAM untuk beroperasi di 13 lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Asosiasi Driver Online Minta Ada Payung Hukum untuk Jamin Hak-Hak Pekerja Informal

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Syafariel bercerita, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) selama ini menjadi tumpuan mereka dalam mengharapkan kejelasan status. Namun, dia justru mengaku mendengar kabar regulasi soal kejelasan status ini akan diatur di periode menteri berikutnya. “Jadi ya ada penundaan-penundaan terus,” kata Syafariel saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Sejak angkutan daring marak pada 2015 hingga kini, Syafariel menyebut regulasi tentang para pekerja informal diatur di berbagai kementerian yang berbeda. Dia mencontohkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengikat tarif yang ditetapkan perusahaan aplikasi karena izin mereka dikeluarkan oleh Kementerian Komuniksi dan Informatika (Kominfo).

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga....

<!--more-->

3. Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

Perusahaan pertukaran mata uang dan aset kripto (crypto exchange), Indodax, mengungkapkan bahwa serangan keamanan pada situs resminya Rabu lalu, 11 September 2024, diduga terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyampaikan hal ini melalui pesan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu dini hari, 14 September 2024.

“Berdasarkan analisis dari salah satu crypto security agency terkemuka dunia yang membantu kami, saat ini terindikasi bahwa serangan ini terafiliasi dengan DPRK (Korea Utara),” tutur Oscar.

Indodax juga berkonsultasi dengan pihak eksternal yang ahli dalam Cyber Security Forensic Investigation untuk melakukan audit menyeluruh terhadap database, perangkat lunak, dan server. Upaya ini dilakukan demi memastikan tidak ada lagi exploit/backdoor di dalam sistem.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KKP Utarakan Alasan Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. KKP mengatakan izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

"Pasir laut dapat diekspor ketika persyaratan, terutama pemenuhan kebutuhan material pasir laut untuk dalam negeri, dipenuhi," kata Staf Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

Menurut Doni, kebutuhan material pasir laut dalam negeri itu meliputi reklamasi, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, dan pembangunan sarana prasarana oleh pelaku usaha.

"Berdasarkan jumlah izin yg dikeluarkan dan berdasarkan potensi yang dipetakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri KKP Nomor 16 Tahun 2024," tutur Doni. Dia mengatakan, saat ini telah ada 66 perusahaan yang antri menunggu izin itu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kenali Masa Sanggah CPNS 2024....

<!--more-->

5. Kenali Masa Sanggah CPNS 2024: Persyaratan, Cara Mengajukan, Hingga Jadwal 2024

Masa sanggah adalah periode penting dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil alias CPNS 2024 yang memberi kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai masa sanggah, siapa yang memenuhi syarat untuk mengajukan sanggahan, dan bagaimana cara melakukannya. Apa Itu Masa Sanggah?

Masa sanggah adalah waktu yang diberikan kepada pelamar untuk menyampaikan keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi atau seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Selama periode ini, pelamar dapat mengajukan sanggahan jika mereka merasa ada kesalahan dalam penilaian yang dilakukan oleh panitia seleksi. Sanggahan ini bertujuan untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen yang telah diajukan oleh pelamar.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel meminta pemerintah dan DPR membuat payung hukum bagi para pekerja informal atau gig workers, terutama para pengemudi transportasi daring. Pasalnya, aturan soal pekerja itu terserak secara parsial di berbagai kementerian.

Syafariel bercerita, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) selama ini menjadi tumpuan mereka dalam mengharapkan kejelasan status. Namun, dia justru mengaku mendengar kabar regulasi soal kejelasan status ini akan diatur di periode menteri berikutnya. “Jadi ya ada penundaan-penundaan terus,” kata Syafariel saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Sejak angkutan daring marak pada 2015 hingga kini, Syafariel menyebut regulasi tentang para pekerja informal diatur di berbagai kementerian yang berbeda. Dia mencontohkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengikat tarif yang ditetapkan perusahaan aplikasi karena izin mereka dikeluarkan oleh Kementerian Komuniksi dan Informatika (Kominfo).

Namun ketika para pekerja memprotes Kementerian Kominfo, kementerian itu berdalih tak bisa menentukan besaran tarif. Padahal perusahaan-perusahaan itu menggunakan platform aplikasi digital—yang regulasinya juga belum ada. “Kami jadi bertanya-tanya, apakah perusahaan aplikasi ini sebenarnya ada yang membeking,” kata Syafariel.

Syafariel mengusulkan, pemerintah membuat regulasi yang bersifat lintaskementerian, misalnya Surat Keputusan Bersama (SKB) atau undang-undang di atas peraturan menteri dan peraturan pemerintah. Dia berharap, DPR juga akan turun tangan untuk mendorong undang-undang ini. Sebab, undang-undang bisa melahirkan peraturan-peraturan turunan tentang pengangkutan orang, pengangkutan batang, hingga penentuan besaran tarif.

Menurut Syafariel, kondisi di Indonesia berbeda dengan di Singapura. Di Negeri Singa, undang-undang tentang para pekerja informal berbasis aplikasi—yang disebut pekerja platform—baru saja disahkan parlemen. Pengesahan itu dimungkinkan, menurut Syafariel, karena transportasi daring di negara itu memang sudah diatur sedemikian rupa. Transportasi berbasis aplikasi di sana dianggap sebagai transportasi umum. Mereka juga mendapatkan harga biaya operasional kendaraan yang sama dengan transportasi konvensional.

Syafariel mengatakan, pengaturan tentang pekerja informal itu tergantung kemauan pemerintah. Dia mengaku khawatir pemerintah justru memihak perusahaan-perusahaan aplikasi karena mereka berinvestasi dalam jumlah besar. Sedangkan para mitra perusahaan justru termarjinalkan.

Syafariel mengaku para pengemudi terpaksa harus bekerja 10 hingga 12 jam sehari karena algoritma yang dirancang penyedia platform. Mobil-mobil yang digunakan para pengemudi pun tak jarang harus menempuh jarak lebih dari 200 kilometer. “Itu menjadi sebuah hasil dari ketidakadilan atau standar ganda yang dilakukan oleh pemerintah terhadap model bisnis ini,“ kata Syafariel.

JAKARTA, investor.id – Rosan Roeslani dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) menerima pengurus pusat Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) yang dipimpin oleh Ketua Umum GARDA Indonesia Raya Igun Wicaksono beserta jajaranya. Dalam pertemuan siang hari di Gedung Recapital, Jakarta Selatan, tersebut

GARDA menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas dibentuknya GSN, sekaligus meminta Ketua GSN Rosan Roeslani untuk bersedia menjadi Ketua Dewan Penasihat GARDA. 

“Kami sangat mengapresiasi respon cepat dari Pak Rosan sebagai Ketua GSN terhadap permintaan kami untuk memperkenalkan diri dan bersilaturahmi. Karena kami mewakili kepentingan dan harapan dari 4 juta lebih pengemudi daring (online driver) di seluruh Indonesia yang saat ini adalah ujung tombak sekaligus fondasi utama dari ekonomi digital Indonesia, kami ingin berkontribusi lebih dalam mendukung percepatan Indonesia menjadi negara maju,” kata Ketua Umum GARDA Indonesia Raya Raden Igun Wicaksono. 

Igun menyampaikan bahwa pola pikir Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih sudah sangat tepat dengan mendeklarasikan dibentuknya GSN. Pertama ini membuktikan bahwa Presiden terpilih bukan saja paham tapi bisa merasakan kondisi masyarakat luas.

Kedua, GSN sangat penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanpa rasa solidaritas atas kesenjangan yang dihadapi oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk pengemudi online yang jumlahnya jutaan, maka percepatan pertumbuhan ekonomi justru berpotensi menciptakan perpecahan di masyarakat.

Ketiga adalah untuk mengaktivasi prinsip solidaritas melalui program-program yang secara konkrit dapat memecahkan permasalahan kesenjangan sosial ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat. 

“Melalui GSN, kami berharap pemerintahan yang baru bisa memberikan solidaritas yang lebih tinggi terhadap kesejahteraan para pengemudi daring yang semakin tertekan saat ini. Sehingga bisa tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dengan komunitas pengemudi daring. Karena banyak kontribusi yang bisa dan ingin kami berikan untuk kemajuan bersama,” kata Raden Igun Wicaksono dalam sambutannya.

Dan harapan tersebut sesuai dengan alasan dan tujuan pendirian Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). 

Menurut Ketua GSN Rosan Roeslani, alasan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih mendeklarasikan GSN adalah karena masih ada  kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan dengan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Karena itu, menurut Rosan Roeslani,  GSN menerapkan prinsip ‘membuka diri, mendengarkan, memahami, mencari solusi bersama, dan berkolaborasi dalam aksi nyata’. 

Rosan Roeslani menyampaikan keprihatinannya atas terus menurunnya kesejahteraan driver online. Menurutnya hal ini ironis dalam era ekonomi digital dimana setiap hari  kita bisa dua sampai tiga kali berinteraksi dengan teman-teman driver online. 

“Kita senang setiap kali makanan atau pesanan paket online kita sudah sampai diantarkan oleh teman-teman driver online. Bahkan beberapa sudah menjadi langganan dan kita kenal secara akrab. Tapi pernahkah kita terpikir apalagi perduli bagaimana kesejahteraan teman-teman driver online saat ini? Padahal kalau sampai mereka memutuskan untuk berganti profesi karena kesejahteraannya terus ditekan, makanan dan pesanan paket kita tidak bisa dikirim secara digital kan?” tegas Rosan. 

Terbesar ke 9 di Dunia

Indonesia adalah negara dengan total transaksi digital terbesar ke 9 di dunia. Menurut data Bank Indonesia, total nilai transaksi digital (e-commerce) Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 3,71 milyar transaksi dengan total nilai mencapai Rp453,75 trilyun (hampir US 30 milyar dollar), dengan pertumbuhan yang stabil di atas 10 persen setiap tahunnya.

Menurut laporan We are Social, barang elektronik menempati urutan pertama dengan total nilai transaksi US 10,71 milyar dollar, diikuti makanan dan barang fashion di urutan ke dua dan ke tiga masing-masing dengan total nilai transaksi mencapai US 6,09 milyar dollar dan US 5,49 milyar dollar.

Peringkat empat sampai 10 adalah media simpan data fisik (computer hardware), perkakas, kecantikan, mainan dan hobbi, minuman, tembakau, dan kebutuhan rumah tangga, masing-masing dengan nilai transaksi di atas US 1 milyar dolllar sepanjang 2023. 

Rosan memahami permasalahan dan harapan teman-teman dari komunitas driver online, dimana untuk mengatasinya harus dimulai dengan rasa solidaritas. Hal yang sama juga bisa diterapkan terhadap nasib dan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya seperti petani, peternak, dan pedagang tradisional. 

“Solidaritas juga harus terjadi setiap kali kita makan di rumah. Sudah seharusnya kita perduli dengan nasib para petani, peternak, pedagang pasar, atau ART yang memungkinan makanan kita bisa tersedia dengan baik, bersih, sehat, dan terjangkau. Begitu dalam, konkrit, dan pentingnya arti nilai solidaritas yang akan kami perjuangkan di GSN. Sesuai dengan diskusi dan arahan yang kami terima dari Bapak Prabowo baru-baru ini,” kata Rosan menjelaskan. 

“Untuk GARDA, kami di GSN berkomitmen untuk pikirkan bersama solusi dan program konkrit meningkatkan kesejahteraan jutaan driver online di seluruh Indonesia. Karena perekonomian digital yang sehat tidak akan bisa berjalan tanpa peran serta yang aktif dan adil dari komunitas driver online. Dari situ dampaknya InsyaAllah bisa meluas ke kelompok masyarakat lainnya,” tegas Rosan.

Menyambut gembira, Ketua GARDA Indonesia Raya Igun Wicaksono meminta kesediaan Rosan Roeslani untuk menjadi Ketua Dewan Penasihat GARDA.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) dideklarasikan presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa bulan lalu. Rosan Roeslani yang saat itu adalah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran didaulat menjadi Ketua GSN untuk merangkul dan menyatukan seluruh elemen bangsa dalam mempercepat pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Dalam deklarasi tersebut, Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya sebagai Presiden RI ke 8 akan duduk sebagai Ketua Dewan Pembina GSN. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News