Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta yang setara dengan 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara dengan 42,05%.

Ahli Ekonomi Makro Universitas Airlangga, Ahmad Syafii mengatakan, pemicu besarnya pekerja informal adalah kemiskinan, upah yang berlaku, pendidikan yang ditamatkan, minimnya kesempatan kerja formal.

“Makin pelit anggaran pemerintah untuk menciptakan pekerjaan formal, misal pengangkatan ASN baru, maka makin besar sektor informal,” kata Syafii pada KONTAN, Rabu (6/11).

Dia menyebutkan, pekerja informal kurang menguntungkan sisi ekonomi. “Ini akan mengurangi sisi ekonomi karena produktivitas yang rendah, berkurangnya pendapatan pajak, tata kelola yang buruk, serta kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” ujarnya

Syafii mendorong sinergi Penta Helix dari semua stakeholder seperti pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, dan media untuk mendorong luasnya pekerjaan formal.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kondisi tersebut dikarenakan pekerja disektor formal yang semakin terbatas mengingat adanya pelemahan pada industri padat karya.

Menurutnya, meski investasi atau PMTB terus meningkat, namun kualitas investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan tenaga kerja yang terserap.

"Jadi itu juga berpengaruh terhadap pendapatan pekerja di sektor formal yang tergerus, kemudian ketika terjadi PHK mereka kerja di sektor informal dengan gaji yang tidak pasti," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Bhima juga menyoroti fenomena "winter tech" atau musim dingin di sektor teknologi, yang turut mempengaruhi pendapatan pekerja informal seperti kurir dan pengemudi ojek online (ojol).

Dengan penurunan promo dan diskon, Bhima menilai pendapatan pekerja gig economy ini juga mengalami penurunan signifikan sehingga membuat prospek sektor informal tidak secerah yang dibayangkan sebelumnya.

Di sisi lain, Bhima juga mendorong kualitas investasi yang lebih baik, khususnya yang dapat menyerap tenaga kerja secara langsung di sektor industri manufaktur, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi penyerapan tenaga kerja sektor formal.

"Dan tentunya yang informal ini juga harus dipastikan perlindungan sosialnya. Jadi BPJS Kesehatan harus punya, BPJS tenagakerjaan harus punya, karena yang informal ini juga sangat rentan saat ini," tutup Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proporsi pekerja formal mengalami peningkatan pada Agustus 2024 dibanding Agustus 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 60,81 juta orang atau 42,05% dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah ini meningkat dari Agustus 2023 yang tercatat sebesar 40,89% atau meningkat 1,16% poin.

“Dibandingkan dengan Agustus 2023 proporsi pekerja formal mengalami peningkatan,” ungkap Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia menuturkan, meningkatnya pekerja formal pada Agustus 2024 ini utamanya didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja, 38,80% diantaranya berstatus buruh/karyawan/pegawai.

BPS melaporkan, penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan terbanyak sekitar 3,44 juta orang dibanding Agustus 2023. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan terbesar yaitu sekitar 710.000 orang.

“Maka, proporsi pekerja formal per Agustus 2024 mengalami peningkatan menjadi 42,05% dari total penduduk bekerja,” ungkapnya.

Kendati mengalami peningkatan, penduduk bekerja menurut status pekerjaan masih didominasi oleh pekerja informal. Sebagai gambaran, penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.

Sementara, status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Masih merujuk data BPS, pekerja informal pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 83,83 juta orang atau 57,95% dari total penduduk bekerja. Dengan demikian, proporsinya masih lebih besar dibanding pekerja formal pada Agustus 2024.

Kendati begitu, proporsi pekerja informal mengalami penurunan sebesar 1,16% poin jika dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 59,11%.

Menurut jam kerja, BPS membagi penduduk bekerja ke dalam dua kategori yakni pekerja penuh di mana jam kerja minimal 35 jam per minggu dan pekerja tidak penuh dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.

Adapun, pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh dengan persentase sebesar 68,06% pada Agustus 2024. Sementara itu, 31,94% sisanya merupakan pekerja tidak penuh.

Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,86% poin. Begitu pula jika dibandingkan dengan Agustus 2019, persentase pekerja tidak penuh masih lebih tinggi sebesar 2,98% poin.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Dibandingkan pada Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,16% poin.

Peningkatan proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2023 hingga Agustus 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

"Dibanding dengan tahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai ini mengalami penambahan terbanyak ya itu sekitar 3,44 juta orang," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk diketahui, berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal.

Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) perlu mencari kerja sama dengan perusahaan mitra para pekerja informal untuk ikut mensubsidi iuran, guna menjamin para mitranya saat bekerja.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih yang merupakan Bendahara Fraksi PKS DPR RI melalui keterangan resmi, Rabu (23/10).

Kurniasih berharap BPJamsostek bisa memperluas kepesertaan termasuk bagi pekerja di sektor informal.

Saat ini memang pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah.

Namun kata Kurniasih jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus terus ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan.

Salah satunya lanjut dia, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya. Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pekerja informal ini sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih menyebut, hari ini sektor informal telah terbukti menjadi penyelamat di tengah maraknya PHK dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal.

Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja sebanyak 84,13 juta orang atau setara 59,17% pekerja pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83% dari total penduduk bekerja.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri transportasi berbasis platform digital alias ride hailing menjadi tumpuan bagi pekerja saat keluar dari sektor formal. Pekerjaan sebagai driver ojek online (ojol) pun menjadi bantalan bagi gig worker (pekerja lepas) di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, saat seseorang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal, pilihan yang pertama bukanlah menjadi buruh, tukang, atau pekerjaan non-formal lain seperti supir pribadi. Yang pertama orang akan pilih saat ini adalah masuk ke platform ride hailing.

"Pekerjaan sebagai driver ojol menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka juga bisa melakukan hal yang lain," ujar Piter dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

Berdasarkan hasil survei yang digelar Segara Research Institute di Jabodetabek, Yogyakarta, dan Makassar, pekerjaan informal memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal. Selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Tidak mengherankan apabila kemudian pekerjaan informal menjadi pilihan utama ketika pekerja di sektor formal harus berhenti bekerja, baik karena diberhentikan (PHK) atau dikarenakan mengundurkan diri secara sukarela dengan berbagai alasan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, survei Segara Research Institute menyebutkan, ada berbagai kelebihan yang ditawarkan pekerjaan sebagai driver ojol. Meski sama-sama memiliki karakteristik fleksibel, driver ojol tidak terikat pada jam kerja yang ketat. Driver ojol bahkan bisa menentukan sendiri hari kerja maupun jumlah jam kerja mereka.

Piter menambahkan, pekerjaan informal di platform ride hailing juga menawarkan kelebihan dari sisi fasilitas. Pekerja informal pada umumnya tidak memperoleh jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan. Namun, lebih dari 50% responden driver ojol menyatakan, mendapatkan bantuan fasilitas untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan sekitar 40% menyatakan adanya bantuan dari pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

"Meski biaya ditanggung sendiri, namun mereka difasilitasi oleh penyedia platform digital untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ini berbeda dibandingkan pekerja informal lainnya yang dengan tegas menyatakan tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan," tutur Pieter.

Selain itu, keunggulan lain dari pekerjaan driver ojol adalah pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh oleh pekerja informal lainnya.

"Driver ojol ini merupakan pekerja mandiri. Mereka tidak menjadi pegawai platform, melainkan difasilitasi oleh platform digital. Dari sisi fleksibilitas, beban kerja, jaminan kesehatan, jaminan kesehatan, dan tingkat penghasilan, mereka relatif paling baik di antara seluruh pekerjaan informal," tegas Piter.

Menurut Piter, semua orang tentu saja menginginkan pekerjaan formal. Sayangnya, dari 3 juta-4 juta angkatan kerja baru setiap tahun, yang bisa masuk ke pekerjaan formal hanya sekitar 1 juta orang. Sementara sebanyak 2 juta-3 juta orang lagi terpaksa masuk ke pekerjaan informal. Ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup.

"Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal karena pekerjaan informal merupakan penampung sementara. Pemerintah harusnya fokus meningkatkan derap ekonomi kita untuk memberikan pekerjaan formal ke angkatan kerja kita," jelas Piter.

Kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional tercatat kian menciut dari tahun ke tahun, alias mengalami deindustrialisasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah atau gaji rata-rata Rp 1,7 juta per bulan.

Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya suatu negara secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti dengan dominasi sektor industri, baru di tahap akhir adalah dominasi sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses alamiah yang tadi saya sampaikan. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," kata Edy dalam seminar 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/10/2024).

Namun yang menjadi permasalahan adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional terjadi jauh lebih cepat, sebelum sektor industri tumbuh stabil. Akibatnya Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Ia menilai kondisi ini terus berlanjut, dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir. Terutama dalam beberapa tahun ke belakang saat sektor jasa Tanah Air terus berkembang, namun sektor industri malah kian tergerus.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita nggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB itu turun," ucap Edy.

"Nah di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri," sambungnya.

Menurutnya kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, yang mana selama Jokowi menjabat sebagai presiden rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan pekerjaan per tahun. Padahal angka angkatan kerja baru di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,5 juta orang.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya lagi.

Akibatnya, mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak mempengaruhi angka pengangguran nasional. Namun dominasi pekerja informal ini menurutnya dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp 1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60% dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60% dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya Rp 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy lagi.

Simak juga Video 'Heboh Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Cek Faktanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan porsi pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dari kelas menengah masih sangat kecil dari total penerimaan pajak nasional. Bahkan, porsi penerimaan pajak kelas menengah tidak sampai 1%.

“Kelas menengah ini kan bicara individu. Pajak yang dibayarkan orang pribadi jika ditotalkan secara nasional dibandingkan penerimaan total nyaris tidak besar sekitar 1%,” kata Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Muchamad Arifin dalam Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/7).

Fakta tersebut menunjukan penerimaan pajak secara total belum ideal jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Sebab, pajak orang pribadi di negara maju memiliki porsi yang besar dan menjadi penopang penerimaan pajak negara.

Menurut Arifin, saat ini kebanyakan pajak pribadi berasal dari pelaku usaha UMKM, yang sebagian besar adalah sektor informal dan tidak masuk ke sistem perpajakan. “Sektor UMKM ini beda dengan badan usaha, yang harus tercatat dulu. UMKM relatif informal sehingga tidak masuk pada sistem kita,” ujar Arifin.

Untuk itu, pemerintah berusaha memadankan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah terlaksana sejak Juli 2024. Hal itu menjadi salah satu cara untuk melacak orang pribadi yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.

Rencananya, pemadanan NIK dan NPWP akan terintegrasi dalam Coretax Sistem, sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data

“Kalau nanti NIK bisa berjalan di 2025 awal dan Cortex juga, nanti data di situ tergabung, kelihatan si X dengan penghasilan sekian belum punya NPWP. Beda dengan karyawan karena pasti sudah dipotong,” kata Arifin.

Pengeluaran Kelas Menengah untuk Pajak Meningkat

Walau porsi pajak kelas mengah yang masih kecil, tapi pengeluaran kelompok ini justru meningkat dalam sepuluh tahun terakhir dari 2014-2024. Salah pengeluaran yang meningkat adalah untuk kebutuhan pembayaran pajak.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pengeluaran kelas menengah meningkat untuk kebutuhan hiburan, pajak atau iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang atau jasa lainnya, dan keperluan pesta.

“Untuk keperluan pesta naik 0,75% menjadi 3,18%. Untuk hiburan naik tipis sekali 0,38% dari 0,22%,” ujar Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Berdasarkan hasil pendataan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2024, porsi pengeluaran kelas menengah untuk pajak dan iuran mencapai 4,53% dari total pengeluaran. Sementara pada tahun 2014, porsi pengeluaran untuk pajak dan iuran hanya 1,62%.

Besaran porsi pengeluaran pajak dan iuran kelas menengah itu hampir sama dengan kelompok masyarakat kelas atas sebesar 4,53%. Jenis pajak dan iuran yang tercakup dalam kelompok pengeluaran tersebut meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, asuransi serta retribusi seperti iuran RT/RW, sampah, keamanan, kuburan dan lain-lain.

SERANG, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kelas menengah belum berperan besar ke penerimaan pajak negara. Secara persentase, kelas menengah hanya memberikan kontribusi 1% ke penerimaan pajak. Idealnya di negara maju, setoran pajak individu yang menjadi penopang penerimaan pajak negara.

“Kelas menengah ini kan bicara individu, pajak yang dibayarkan orang pribadi. Kelas menengah kalau masuk ke orang pribadi sumbangsihnya gak besar hanya sekitar 1%,” ujar Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu, Muchamad Arifin dalam Media Gathering APBN 2025 di Anyer, pada Kamis (26/9/2024).

Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)baru-baru ini melaporkan penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.196,54 triliun per 31 Agustus 2024. Angka tersebut terkontraksi 4% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dengan merujuk penuturan DJP, maka kontribusi kelas menengah yang sebesar 1% terhadap penerimaan pajak hanya sekitar Rp 11,96 triliun hingga Agustus 2024.

Arifin menjelaskan bahwa setoran pajak dari kelompok kelas menengah terbilang kecil karena mayoritas masyarakat kelas menengah lebih banyak yang bekerja dalam sektor informal. Pekerja pada sektor informal tidak terdaftar dalam sistem pajak. Misalnya masyarakat yang bekerja di UMKM yang tidak masuk ke sistem perpajakan.

Sedangkan badan usaha ketika akan didirikan harus mendaftarkan izin mendirikan usaha, sehingga terintegrasi dengan sistem pajak lantaran harus menjadi pengusaha kena pajak.

“Orang pribadi kan banyak di sektor UMKM, yang biasanya informalitasnya tinggi enggak masuk sistem perpajakan. Beda dengan badan usaha harus tercatat dulu,” jelas Arifin.

Ke depan dengan adanya pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan (Nomor Pokok Wajib Pajak), maka akan memudahkan petugas pajak menelusuri jumlah masyarakat kelas menengah. Dengan adanya pemadanan ini aparat pajak bisa mengetahui individu yang tidak memiliki NPWP dan tidak patuh dalam membayar pajaknya.

“Makanya ketika NIK sudah terintegrasi dari NPWP di 2025 awal, kemudian core tax administration system sudah berjalan, maka data tersebut menjadi satu kemudian disatukan. Di situlah ketahuan individu, dengan penghasilan sekian ternyata selama ini sudah punya NPWP dan tidak punya NPWP,” ungkap Arifin.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat shifting atau pergeseran pekerja formal menjadi informal di kelompok kelas menengah tidak terjadi signifikan. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan berdasarkan perkembangan status pekerjaan dalam lima tahun terakhir, proporsi pekerja kelas menengah yang berstatus formal mengalami penurunan sedikit.

"Waktu 2019 sekitar 61% adalah pekerja berstatus formal. Tapi sekarang kira-kira ada di kisaran 60%, jadi turunnya tidak terlalu banyak," kata Amalia dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (30/8).

Amalia menambahkan, survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2024 juga ingin menunjukkan status pekerja kelas menengah yaitu formal atau informal. Ternyata, Amalia menyebut mayoritas pekerja kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah berstatus formal.

"Dia berusaha dibantu buruh tetap atau dia memang sebagai buruh, karyawan atau pegawai," ujar Amalia.

Selanjutnya jika berdasarkan lapangan usaha, Amalia menyebut penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja pada kelompok kelas menengah paling banyak bekerja di lapangan usaha jasa.

Menurut Amalia, lapangan usaha pertanian ternyata menjadi bantalan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. "Hal ini terlihat dari peningkatan proporsi kelas menengah yang bekerja di lapangan usaha pertanian pada 2021," kata Amalia.

Saat sebelum pandemi atau 2019, proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian hanya 15%. Lalu setelah pandemi atau pada 2021, proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian mengalami peningkatan menjadi 21,23%. Hanya saja pekerja kelas menengah di lapangan usaha pertanian turun pada tahun ini.

"Pada 2024 kembali menurun menjadi 19,97%. Artinya ada shifting kembali dari pertanian ke sektor lain setelah pandemi berakhir," ujar Amalia.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat memberikan komentar berkaitan penurunan kelas menengah. Menurutnya hal itu bukan karena adanya penurunan kelas menengah namun pergeseran pekerja dari formal menjadi informal.

“Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, (menjadi) UMKM, bekerja sendiri, self-employee,” kata Suharso, Selasa (30/7).

Suharso menilai pergeseran pekerjaan tersebut disebabkan akibat kondisi pandemi Covid-19 yang kala itu banyak masyarakat melakukan pekerjaan di rumah. Dia mencontohkan, banyak anak Indonesia justru mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Kelas Menengah Terus Merosot Sejak Pandemi

BPS mencatat jumlah kelas menengah berdasarkan hasil Susenas Maret 2024 mencapai mencapai 47,85 juta orang atau proporsinya sebanyak 17,13 persen dari total penduduk. Sedangkan untuk kelompok menuju kelas menengah mencapai 137,50 juta orang atau sekitar 49,22% dari total penduduk.

"Dengan demikian, sebanyak 185,35 juta orang Indonesia atau 66,35% pada 2024 merupakan kelas menengah dan menuju kelas menengah," kata Amalia.

Jumlah kelompok kelas menengah itu terus menyusut pascapandemi Covid-19. Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% namun pada tahun ini merosot menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13% dari total penduduk.

Data tersebut perlu diantisipasi segera karena kelas menengah dan menuju kelas menengah berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Amalia mengungkapkan kedua kelompok tersebut masing-masing menyumbang sekitar 38,28% dan 43,21% persen terhadap total pengeluaran penduduk Indonesia pada 2024.

Saat ini, karakteristik utama penduduk kelas menengah berada di wilayah perkotaan, berpendidikan menengah ke atas, dan didominasi penduduk usia muda. Kelas menengah juga lebih banyak bekerja di sektor formal dan porsi pengeluaran sebagian besar untuk makanan, perumahan, barang atau jasa, pendidikan, serta kendaraan.

Amalia juga menyoroti pengeluaran kelas menengah relatif dekat dengan batas bawah pengelompokan. Pada 2024 batas atas pengelompokan pengeluaran kelas menengah yakni Rp 9.909.844 dan batas bawahnya Rp 2.040.262. Sementara median pengeluaran penduduk kelas menengah kini Rp 2.846.440 yang posisinya semakin tipis mendekati batas bawah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagkerjaan (BPJamsostek) Kantor Wilayah DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pembahasan nota kesepakatan sinergi tentang universal coverage di wilayah DKI Jakarta.

Penyusunan nota kesepakatan sinergi ini dilakukan di Jakarta, diihadiri langsung jajaran perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudinakertransgi) seluruh wilayah DKI Jakarta, dan jajaran kantor wilayah DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPJamsostek DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan, rapat bersama ini sebagai tindak lanjut percepatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan mewujudkan DKI Jakarta lebih sejahtera.

"Tercatat, saat ini angka universal coverage dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta berada di angka sebesar 51 persen dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 2,4 juta sudah terlindungi program BPJamsostek" kata Deny.

Lebih lanjut, kata Deny, masih terdapat 3,1 juta tenaga kerja sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) NIK DKI Jakarta yang sampai saat ini perlu dilakukan sentuhan tentang pentingnya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini perlu adanya payung hukum dengan membentuk nota kesepakatan sinergi guna meningkatkan kesadaran agar pekerja informal secara sadar untuk mengikuti dan daftar program BPJamsostek.

Deny optimistis 65 persen coverage perlindungan tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta bisa terwujud di akhir tahun ini.

Ia berharap, bahwa hasil akhir pertemuan ini adanya langkah strategis yang dapat di susun untuk mencapai universal coverage yang ditargetkan.

"Sehingga pada akhirnya sesuai harapan kita bersama bahwa seluruh tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja dari BPJamsostek," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertransgi Titin Saptin mendukung penuh untuk meningkatkan coverage kepesertaan di DKI Jakarta.

"Kita bersama-sama dengan BPJamsostek terus mendorong agar tercapainya universal coverage di DKI Jakarta. Tentunya melalui nota kesepakatan sinergi merupakan langkah strategis untuk mencapai hal tersebut," jelasnya.

Di tempat lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Pulo Gebang Dewi Mulya Sari mengapresiasi dengan baik nota kesepakatan sinergi tentang universal coverage di wilayah DKI Jakarta .

Dewi menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya nota kesepakatan ini, kami akan menindaklanjuti pada jajaran Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk mencapai tujuan bersama dalam memastikan perlindungan sosial yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja di wilayah kerjanya.

“Kami yakin, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, BPJS Ketenagakerjaan akan terus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pekerja di seluruh Indonesia,” ujar Dewi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan banyak kelas menengah yang bekerja di sektor formal beralih profesi menjadi pekerja mandiri (self employed) alias pekerja informal.

Menurutnya, hal itu tak terlepas dari pola kerja work from home (WFH) saat pandemi covid-19. Ia mencontohkan ada anak muda yang memilih jadi freelancer di perusahaan asing karena pekerjaannya bisa dijalankan jarak jauh.

"Nah, mereka (kelas menengah) ini kemudian keluar dari perusahaan-perusahaan konstruksi kita dan sebagainya. Nah, ini kita belum punya data ini," ucap Suharso.

Ia pun mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah kelas menengah menyusut menjadi di bawah 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah pun akan meneliti lebih lanjut terkait ke mana larinya kelas menengah tersebut.

Sementara itu, ekonom senior yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan era 2013-2014, Chatib Basri, mengungkapkan jumlah kelas menengah di Indonesia terus merosot sejak 2019.

Menurutnya, data Bank Dunia mengungkapkan kelas menengah sebesar 23 persen dari jumlah penduduk pada 2018. Angka itu kemudian turun menjadi 21 persen pada 2019.

Di sisi lain, kelompok kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC) membengkak dari 47 persen menjadi 48 persen.

"Kecenderungan ini terus terjadi. Tahun 2023, kelas menengah turun menjadi 17 persen, AMC naik menjadi 49 persen, kelompok rentan meningkat menjadi 23 persen," kata Chatib seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

BPS mencatat jumlah pekerja sektor informal cukup tinggi. Per Februari 2024, 59,17 persen pekerja bekerja di sektor informal, sedangkan 40,83 persen bekerja di sektor formal. Jumlah ini turun tipis dari 2023 yakni 60,12 persen pekerja informal dan 39,88 persen pekerja formal.

Sementara pada 2022, pekerja informal tercatat 59,97 persen dan pekerja formal 40,03 persen. Pada 2021, pekerja informal 59,62 persen dan pekerja formal 40,38 persen.

Lantas apa dampaknya jika pekerja Indonesia didominasi di sektor informal?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai banyaknya pekerja informal bisa berdampak buruk ke ekonomi. Pasalnya, pekerja di sektor informal biasanya tidak memiliki kepastian jumlah pendapatan dan kepastian apakah terus berpendapatan.

Hal itu terjadi karena pekerja informal biasanya tak memiliki kontrak kerja yang jelas.

Absennya kepastian pendapatan akan melahirkan ketidakpastian pengeluaran pekerja informal yang berujung pada potensi pelemahan permintaan dan penurunan konsumsi rumah tangga. Penurunan konsumsi rumah tangga kemudian akan turut menurunkan prospek investasi.

"Karena tidak ada kepastian permintaan atau daya beli melemah, maka investor akan berpikir panjang untuk membuka usaha baru karena khawatir tidak akan laku. Penurunan prospek investasi juga akan menekan pertumbuhan karena kontribusi investasi cukup tinggi terhadap pertumbuhan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/8).

Baik penurunan daya beli maupun penurunan prospek investasi, sambungnya, sama-sama akan menekan potensi penerimaan negara. Jika penerimaan menurun, maka kemampuan pemerintah untuk berbelanja akan berkurang.

Akibatnya, kontribusi belanja pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi juga akan tertekan. Sebagai risikonya, utang akan menjadi solusi penerimaan tambahan untuk negara.