Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. PT XL Axiata Tbk (EXCL) menyampaikan progres terkait proses merger perseroan dengan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).

President Director dan CEO EXCL, Dian Siswarini mengatakan, proses merger antara EXCL dan FREN memang ditargetkan selesai di akhir tahun 2024. Saat ini, prosesnya sudah masuk tahap due diligence alias uji tuntas.

“Jadi, betul ini target rampungnya sama dengan yang direncanakan oleh Axiata,” ujarnya dalam acara Media Gathering XL di Sleman, Yogyakarta, Rabu (23/10).

Namun, proses tersebut tetap bergantung terhadap keputusan dan perizinan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, saat ini baru saja terjadi pergantian menteri.

“Kami harap, menteri yang baru juga bisa mendukung proses merger ini dan memberikan izin sesuai dengan yang kami inginkan,” tuturnya.

Dian juga menggarisbawahi terkait aspek karyawan dalam proses merger antara EXCL dan FREN. Menurut dia, untuk menjaga proses merger ini berjalan dengan lancar, seyogyanya juga melibatkan atau mendengar aspirasi dari pemangku kepentingan, baik dari pihak internal maupun eksternal.

“Sebab, perlu dilakukan pemenuhan atas hak-hak karyawan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Asal tahu saja, sebelumnya, Direktur Utama FREN, Merza Fachys mengatakan, tahapan due diligence alias uji tuntas dengan EXCL akan segera final dalam waktu dekat dan berjalan sesuai dengan target.

Berdasarkan catatan Kontan.co.id, proses due diligence antara dua perusahaan telko itu memang ditargetkan bisa rampung pada akhir tahun 2024. Dengan adanya merger tersebut, FREN berharap ada perbaikan yang bisa dirasakan, mulai dari efisiensi biaya, konsolidasi sumber daya, serta peningkatan kapasitas dan kualitas layanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online.

"Upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online; meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK," kata Dian dalam keterangan, Jumat (2/8/2024).

Jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting). Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

OJK bersama perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah nassal (APU, PPT dan PPPSPM). OJK juga terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja APU, PPT dan PPPSPM serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktek jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

Perbankan juga telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online, antara lain dengan menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi praktek jual beli rekening, menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000, melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.

OJK beserta 35 Kantor OJK yang berlokasi diseluruh tanah air telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang berkerjsama dengan perbankan dan pihak terkait. OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi online perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyrakat.

Selanjutnya OJK juga telah melakukan koordinasi dengan para pimpinan perbankan untuk menekankan komitmen manajemen dalam melakukan pemberantasan judi online baik secara internal dan eksternal. Penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan satgas pemberantasan perjudian daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024.

"OJK sebagai bagian dari Satgas perjudian daring akan terus berkoordinasi dengan lembaga pengawas pengatur (LPP) dan kementerian/lembaga lain termasuk untuk merespons penggunaan kanal sistem pembayaran untuk judi online dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU, PPT dan PPPSPM," tegas Dian.