JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sucofindo menggelar Sucofindo Science
Hackathon Festival (SCIence HackFest) dan Festival Inovasi Bisnis tahun 2024 pada 2-
3 Oktober 2024 di Jakarta.

Direktur Utama PT Sucofindo Jobi Triananda menyatakan, hal itu merupakan upaya pihaknya untuk menjadi perusahaan Digital Testing, Inspection, Certification (TIC) dan green TIC.

"Melalui acara ini kami berkolaborasi dengan para mahasiswa membuat inovasi teknologi dan mencoba menghubungkan mereka ke dunia bisnis. Dan kegiatan ini juga merupakan komitmen Sucofindo, adaptif memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam memberikan efisiensi secara digital pada proses bisnis,” sebut dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/10/2024).

Jobi mengatakan, SCIence HackFest sudah kedua kalinya terlaksana dan merupakan sebuah kompetisi inovasi terbuka yang bertujuan untuk mengembangkan solusi inovatif berbasis teknologi 4.0 dalam menghadapi tantangan di dunia industri.

“Tujuan acara ini, juga memperkuat sinergi antara teknologi dan kebutuhan global yang terus berkembang. Khususnya membangun ide-ide segar yang diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dunia, seperti upaya pengurangan karbon, keamanan siber, energi terbarukan, hingga transportasi berkelanjutan,” kata dia.

Jobi berharap hasil dari semua inovasi teknologi dapat memberikan kontribusi, tak hanya untuk Sucofindo, pelaku usaha, pemerintahan, tetapi memberi dampak positif bagi masayarakt secara luas.

“Karena teknologi adalah kunci sebagai problem solver atas segala kebutuhan dan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha di tingkat global," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia SCIence Hackfest 2024 Zulfikar Aspa menyebutkan, rangkaian even itu berlangsung sejak Mei 2024 yang dimulai dengan Sucofindo Goes to Campus, pendaftaran, penetapan finalis TOP 17, boothcamp, hingga diakhiri dengan penjurian final.

“Secara keseluruhan, terdapat 53 tim dengan total sekitar 200 orang yang mendaftarkan diri dan terpilih menjadi 17 tim finalis di ajang kompetisi ini. Seluruh peserta terdiri atas Pegawai PT Sucofindo, mahasiswa dari berbagai universitas, instansi, dan masyarakat umum,” kata Zulfikar.

IDXChannel - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menolak usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penolakan ini muncul setelah kelompok pengusaha melakukan konsultasi publik yang digelar Kementerian Perhubungan pada Jumat (16/8/2024).

Ketua Umum ALFI/ILFA Akbar Djohan mengatakan penghapusan ayat-ayat tersebut dapat membuka peluang kepada Otoritas Pelabuhan untuk bertindak sewenang-wenang.

Baginya, kedua pasal ini perlu dipertahankan sehingga menutup dampak negatif yang akan diderita oleh dunia bisnis dan negara.

“ALFI menolak usulan pemerintah untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (5), karena akan secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Akbar juga menilai penghapusan ayat-ayat tersebut dapat berpengaruh terhadap tarif dan berdampak pada eksistensi serta keberlanjutan usaha anggota ALFI/ILFA yang berjumlah lebih dari 4.300 perusahaan dan UKM, lebih dari 100.000 karyawan.

Hal tersebut belum termasuk anggota perusahaan dan karyawan dari asosiasi lain yang jumlahnya bisa mewakili lebih dari 10.000 perusahaan dan ratusan ribu karyawan.

“Karena Otoritas dapat secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,” katanya.

Sementara kepada DPR RI, pihaknya meminta untuk tetap mempertahankan pasal yang berisi keterlibatan asosiasi dalam penentuan tarif jasa kepelabuhan.

Baginya, hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran di mana Pasal 274 dan Pasal 275 UU No. 17 tentang Pelayaran Tahun 2008 menetapkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal.

“Sehingga usulan DPR RI untuk melibatkan asosiasi dalam penentuan jasa kepelabuhanan adalah sangat relevan,” kata Akbar.

Penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang terlalu tinggi, terangnya, dapat berakibat pada bertambahnya biaya logistik yang tinggi dan mengakibatkan harga produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif di pasar nasional dan global.

“Penghapusan pasal 110 Ayat (1) dan (Ayat 5) dapat menimbulkan ekses favoritisme yang hanya menguntungkan anak Perusahaan Operator Pelabuhan BUMN dan mematikan stakeholder lainnya di luar anak perusahaan Otoritas Pelabuhan,” kata dia.

Akbar menuturkan, sampai saat ini penetapan tarif barang dilakukan melalui kesepakatan antara masing-masing asosiasi yaitu INSA, APBMI; ALFI/ILFA; GINSI dan GPEI.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dinilai hanya berpihak kepada PT Pelindo selaku BUMN Logistik. Dan mengabaikan ribuan Perusahaan dan karyawan yang bergabung di bawah naungan APBMI, ALFI/ILFA, INSA GINSI, dan GPEI .

ALFI/ILFA akan menggelar aksi mogok secara nasional apabila Pemerintah tetap mempertahankan posisi untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1 dan Ayat 5).

“Asosiasi Logistik dan Forworder Indonesia (ALFI/ILFA akan melakukan aksi mogok secara nasional untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada DPR RI dengan melibatkan asosiasi terkait lainnya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Dunia bisnis saat ini menghadapi kondisi yang sangat kompetitif, bahkan beberapa pakar menyatakan hypercompetitive. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari berbagai strategi untuk mengamankan pasar dan posisinya.

Penyesuaian strategi dalam bentuk restrukturisasi bisnis seringkali menjadi cara bagi perusahaan saat ini, untuk terus memberikan nilai tambah bagi shareholders dan pemangku kepentingan luas.

"Penyesuaian di berbagai lini usaha, mulai dari pemasok bahan baku hingga strategi perusahaan, merupakan hal yang tak dapat dihindari dalam menghadapi perubahan signifikan,” jelas Dosen Manajemen Stratejik Universitas Prasetiya Mulya Realino Yudianto, Jumat (12/7/2024).

Contoh nyata terjadi di Tanah Air, seperti pada BUMN Garuda Indonesia di mana penyesuaian lintas berbagai aktivitas usaha seringkali tak dapat dihindari. Ini meliputi penyesuaian dengan pemasok bahan baku, struktur jajaran direksi, hingga strategi perusahaan secara keseluruhan.

Pada 2023, Garuda Indonesia membukukan kinerja impresif setelah sebelumnya terdampak Covid-19. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, sepanjang tahun lalu revenue dan jumlah penumpang terus meningkat setiap kuartal. Revenue Garuda Indonesia pada 2023 meningkat 39,83% secara year on year (yoy) dari tahun 2022. Sementara jumlah penumpang mengalami peningkatan dari 4,53 juta penumpang di kuartal I-2023 menjadi 5,69 juta penumpang di kuartal IV.  

Proses perbaikan ini dilakukan melalui proses penyesuaian bisnis dari tahun 2019 melalui restrukturisasi perusahaan dalam upaya yang dikatakan Garuda Indonesia sebagai strategi right sizing. Dalam kurun waktu empat tahun dari 2019-2022, perusahaan melakukan penurunan rasio komposisi pegawai dengan rata-rata 17% per tahun.

Restrukturisasi bisnis dalam bentuk right-sizing juga dilakukan oleh dua perusahaan teknologi besar di dunia Meta dan Spotify.

Meta, induk Facebook, diketahui telah memangkas 22% total karyawannya atau sekitar 20.000 karyawan pada 2022. CEO Mark Zuckerberg pada saat itu mengatakan bahwa melalui efisiensi yang dilakukan, Meta akan menjadi perusahaan yang lebih kuat dan gesit (agile). Hasilnya pada kuartal IV-2023, pendapatan Meta naik 25% menjadi US$ 40,1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja ini menjadi tingkat pertumbuhan tercepat perusahaan sejak pertengahan tahun 2021.

Sementara itu, Spotify juga cuan besar pada tahun 2023 dengan raupan laba sebesar EUR 65 juta pada kuartal ketiga 2023. Hal ini terjadi setelah perusahaan melakukan restrukturisasi karyawan sebanyak 800 pekerja.  

Tantangan berikutnya bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi bisnis adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja. Perusahaan perlu mengoptimalkan organisasi dan kinerja operasionalnya. Langkah ini akan mendorong perusahaan untuk mencari solusi baru, menerapkan teknologi canggih, dan mendorong karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan tidak hanya dapat mengoptimalkan proses internal, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing di pasar. Proses optimalisasi ini akan menghasilkan operasi yang lebih efisien, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Opsi Terakhir

Yudianto menambahkan, pemutusan hubungan kerja menjadi salah satu opsi terakhir yang dipilih oleh direksi perusahaan selanjutnya harus dihadapi dengan fokus pada penyelesaian industrial yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Komitmen terhadap penyelesaian industrial yang adil dan sesuai dengan hukum adalah kunci dalam menghadapi dampak sosial dari perubahan struktural dalam perusahaan. Pendekatan terkoordinasi antara pengusaha, pemerintah, dan stakeholder lainnya akan membantu meminimalisir dampak negatif dan membawa perbaikan kepada bisnis tersebut,” jelas dia.

Tentang prospek ke depan, Yudianto menekankan pentingnya transparansi dan kedisiplinan perusahaan dalam mengelola perubahan yang membuka peluang pertumbuhan masa depan. Berbagai analisis menunjukkan bahwa dalam proses restrukturisasi seperti yang dialami Garuda Indonesia, perlu adanya kebijakan yang mendukung iklim investasi dan melindungi investasi, baik domestik maupun asing.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif akan memberikan kepastian kepada pelaku bisnis untuk berinvestasi dan berinovasi, sambil tetap memperhatikan seluruh spektrum pemangku kepentingan yang terlibat.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News