Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten BUMN di sektor besi dan baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), secara resmi menunjuk Muhamad Akbar Djohan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, menggantikan posisi Direktur Utama Purwono Widodo yang meninggal dunia pada Rabu (2/10).

Menurut keterangan resmi dari manajemen yang dikutip pada Senin (28/10), "Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Bapak Muhamad Akbar, Direktur Komersial, untuk merangkap Pelaksanaan Tugas Direktur Utama Perseroan sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama yang definitif."

Manajemen menegaskan bahwa pengangkatan ini memastikan kegiatan operasional Perseroan tetap berjalan normal tanpa kendala hukum yang muncul akibat peralihan ini.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, perubahan susunan direksi akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang jadwalnya akan diumumkan kemudian.

Sebagai informasi tambahan, Muhamad Akbar Djohan memiliki pengalaman panjang di berbagai perusahaan di bawah Krakatau Steel.

Pada 2019, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Niaga Indonesia, dan pada 2021 ia menjadi Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (Krakatau International Port) sesuai Surat Keputusan Pemegang Saham.

Terbaru, ia diangkat sebagai Direktur Komersial KRAS dalam RUPS yang digelar Agustus 2023.

Selain itu, Muhamad Akbar juga aktif di sektor logistik sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan pemerintah perlu mengembangkan potensi sektor logistik. Langkah ini sebagai upaya agar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum ALFI Akbar Djohan menilai sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru. Akbar menyebut sektor logistik nasional terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Hal ini dapat dilihat dari total perputaran uang mencapai Rp 1.700 triliun pada tahun ini.

"Logistik adalah urat nadi ekonomi. Angka Rp 1.700 triliun ini menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Akbar dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, angka tersebut mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menjelaskan perputaran uang itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Akbar berpendapat Indonesian perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," jelas Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional.

"Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antar kepentingan seluruh pihak," imbuh Akbar.

Tak lupa, dia pun menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ALFI, di bawah kepemimpinannya, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan visi besar pemerintahan ini," tegasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong pertumbuhan sektor logistik di Tanah Air dan mengurai tantangan yang masih ada.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan kabinet Merah Putih untuk mewujudkan visi pemerintah dan mendorong perkembangan sektor logistik. “ALFI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah,” kata Akbar keterangannya, Senin (20/10)

Menurut Akbar, kepemimpinan Prabowo menandai era baru yang akan menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing Indonesia. Ia menilai Presiden Prabowo yang begitu semangat menunjukkan ada tekad kuat untuk membenahi berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

Ia menyoroti sektor logistik akan menjadi salah satu poin krusial dalam mencapai target ambisius pemerintahan baru, yakni pertumbuhan ekonomi 8%. Ia bilang, sektor logistik nasional berperan penning untuk mendukung percapaian target itu.

Adapun total perputaran uang di sektor logistik tabun ini sudah temhus Rp 1.700 triliun. Akabar menyebut angka itu menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan besar dalam rantai pasok, distribusi, dan perdagangan, yang semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, angka itu mencerminkan peran strategis sektor logistik dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Akbar menyampaikan perputaran uang sebesar itu tidak hanya mengindikasikan volume transaksi yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan betapa vitalnya sektor ini dalam mendukung berbagai aktivitas industri.

Akbar menambahkan agar potensi besar ini bisa dimaksimalkan, Indonesia perlu membangun infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi. Sayangnya, lanjut Akbar, potensi besar sektor logistik belum memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional.

"Selama ini, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor logistik masih tercerai berai, hal ini menyebabkan biaya logistik Indonesia masih tinggi dan kalah dari negara-negara tetangga," tambah Akbar.

Akbar menekankan agar Indonesia bisa menjadi negara maju, harus mampu memiliki biaya logistik yang lebih kompetitif. Ia juga mengusulkan pembentukan Badan Logistik Nasional untuk mengintegrasikan seluruh ekosistem logistik nasional. "Perlu ada sebuah institusi atau badan khusus yang menjadi leader dalam mengorkestrasi dan menjadi jembatan antarkepentingan seluruh pihak," pungkas Akbar.

IDXChannel - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menolak usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Penolakan ini muncul setelah kelompok pengusaha melakukan konsultasi publik yang digelar Kementerian Perhubungan pada Jumat (16/8/2024).

Ketua Umum ALFI/ILFA Akbar Djohan mengatakan penghapusan ayat-ayat tersebut dapat membuka peluang kepada Otoritas Pelabuhan untuk bertindak sewenang-wenang.

Baginya, kedua pasal ini perlu dipertahankan sehingga menutup dampak negatif yang akan diderita oleh dunia bisnis dan negara.

“ALFI menolak usulan pemerintah untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (5), karena akan secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,” kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Akbar juga menilai penghapusan ayat-ayat tersebut dapat berpengaruh terhadap tarif dan berdampak pada eksistensi serta keberlanjutan usaha anggota ALFI/ILFA yang berjumlah lebih dari 4.300 perusahaan dan UKM, lebih dari 100.000 karyawan.

Hal tersebut belum termasuk anggota perusahaan dan karyawan dari asosiasi lain yang jumlahnya bisa mewakili lebih dari 10.000 perusahaan dan ratusan ribu karyawan.

“Karena Otoritas dapat secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,” katanya.

Sementara kepada DPR RI, pihaknya meminta untuk tetap mempertahankan pasal yang berisi keterlibatan asosiasi dalam penentuan tarif jasa kepelabuhan.

Baginya, hal ini merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran di mana Pasal 274 dan Pasal 275 UU No. 17 tentang Pelayaran Tahun 2008 menetapkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal.

“Sehingga usulan DPR RI untuk melibatkan asosiasi dalam penentuan jasa kepelabuhanan adalah sangat relevan,” kata Akbar.

Penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang terlalu tinggi, terangnya, dapat berakibat pada bertambahnya biaya logistik yang tinggi dan mengakibatkan harga produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif di pasar nasional dan global.

“Penghapusan pasal 110 Ayat (1) dan (Ayat 5) dapat menimbulkan ekses favoritisme yang hanya menguntungkan anak Perusahaan Operator Pelabuhan BUMN dan mematikan stakeholder lainnya di luar anak perusahaan Otoritas Pelabuhan,” kata dia.

Akbar menuturkan, sampai saat ini penetapan tarif barang dilakukan melalui kesepakatan antara masing-masing asosiasi yaitu INSA, APBMI; ALFI/ILFA; GINSI dan GPEI.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dinilai hanya berpihak kepada PT Pelindo selaku BUMN Logistik. Dan mengabaikan ribuan Perusahaan dan karyawan yang bergabung di bawah naungan APBMI, ALFI/ILFA, INSA GINSI, dan GPEI .

ALFI/ILFA akan menggelar aksi mogok secara nasional apabila Pemerintah tetap mempertahankan posisi untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1 dan Ayat 5).

“Asosiasi Logistik dan Forworder Indonesia (ALFI/ILFA akan melakukan aksi mogok secara nasional untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada DPR RI dengan melibatkan asosiasi terkait lainnya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan tantangan dalam bidang logistik transportasi semakin beragam, seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar global yang terus berubah. Karenanya perlu terus dilakukan pengembangan strategi dan inovasi, untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam setiap tahapan rantai pasok logistik.

Demikian disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci pada Federation of International Freight Forwarders Associations – Regional Asia Pasific (FIATA-RAP) Meeting 2024 dan Rapimnas Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/7).

“Efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu. Pelaku usaha membutuhkan interaksi yang sederhana dan terintegrasi dengan satu perintah. Hal ini merupakan tantangan bersama dan sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi platform logistik pemerintah dan swasta, yang diintegarisikan dalam satu sistem yang efisien,” kata Menhub.

Menurut Budi Karya apabila bicara internal, maka banyak kemajuan yang telah dicapai. Contohnya kata Menhub, dari segi institusi, BUMN telah meningkatkan sistem, mekanisme, serta teknologi. Begitu juga yang terjadi di dunia swasta, Kadin begitu intens memberikan dukungan pada sektor industri, dimana tidak hanya diaplikasikan pada tataran konsep, tetapi juga aplikasi di lapangan.

“Tidak mungkin pemerintah dapat melaksanakan ini tanpa dukungan dari swasta. Kami membutuhkan itu dari hal yang sifatnya konseptual sampai hal teknikal,” sebut Menhub.

Langkah nyata yang dilakukan, pemerintah sendiri telah membangun National Logistic Ecosystem (NLE). Melalui NLE diharapkan dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegrasikan dalam satu sistem kemudahan Single Submission.

Untuk mendukung penerapan NLE, Kementerian Perhubungan terus melakukan upaya-upaya perbaikan layanan melalui INAPORTNET. Saat ini 264 pelabuhan yang telah terimplementasi sistem INAPORTNET, dimana 46 pelabuhan telah terkolaborasi NLE.

“Untuk itu, perlu komitmen bersama untuk mendukung dan bekerja sama guna mewujudkan efisiensi logistik nasional,” ucap Menhub.

Turut hadir perwakilan UNESCAP Fedor Kormilitsin, Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA-RAP 2024, Yukki N. Hanafi, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, sertw Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Akbar Djohan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News