JAKARTA, Investor.id - Pertamina dinilai mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, yang salah satunya dilakukan melalui sistem dan teknologi informasi atau digitalisasi.  

“Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Kamis (18/7/2024).

Tauhid sependapat, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebab, Pertamina bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli.

“Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi,” kata dia.

Ke depan, dia berharap Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi dan lebih tepat sasaran. Caranya bisa melalui perbaikan dan peningkatan teknologi. Ini bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode .

Dengan peningkatan teknologi, Tauhid berharap, Pertamina bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi itu, apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak. Dengan begitu, bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.

“Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya,” kata Tauhid.

Tauhid juga mengusulkan penambahan pengawas eksternal. Peningkatan pengawasan tersebut, dinilai Tauhid membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran.

“Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan,” pungkas Tauhid.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time .

Upaya tersebut, kata Nicke, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina. Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News