Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah terus bertambah setiap tahun, yang bila tidak dikelola secara optimal akan membuat bunga utang terus menggunung, dan menjadi warisan utang dari rezim saat ini ke rezim selanjutnya. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban fiskal di masa mendatang.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, kebijakan utang yang dijalankan pemerintah tidak produktif karena mayoritas utang dilakukan untuk membiayai belanja pegawai. Idealnya, pemerintah menggenjot belanja modal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA, Investor.id - Sudah saatnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi  Pertamina seperti Pertamax series dinaikkan. Sebab, BUMN migas tersebut sudah lama menahan harga Pertamax series, meski harga minyak dunia sempat melonjak tinggi akibat konflik Timur Tengah.

Padahal, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, SPBU swasta sudah beberapa kali menaikkan harga BBM.

Tidak hanya itu, Tauhid juga menilai, kondisi saat ini masih sangat berat, termasuk  nilai tukar rupiah yang berada di Rp 16 ribu per dolar AS.

"Rupiah sudah melemah sekitar 5% sepanjang tahun ini, sehingga Pertamina layak menaikkan harga BBM nonsubsidi. Yang penting kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat," kata Tauhid, Minggu (28/7/2024).

Tauhid menambahkan, komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi, lanjut Tauhid, kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar rupiah, ini yang dominan menentukan harga BBM nonsubsidi.

"Kalau keduanya bergerak naik, ini mempercepat penyesuaian harga BBM," imbuh dia.  

Terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamina, sebelumnya juga disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Sugeng mengatakan, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs memang mengikuti pergerakan harga di pasar. Dalam hal ini, perusahaan bisa menyesuaikan lebih fleksibel.

Seperti diketahui, harga Pertamax cs tidak berubah sejak Februari 2024 meski harga minyak dunia naik. Sementara itu, badan usaha lain terus melakukan penyesuaian harga.

Ini terjadi karena ejak awal 2024 hingga Juni 2024, pemerintah memutuskan, harga BBM yang disalurkan BUMN tidak mengalami perubahan. Saat ini, harga jual Pertama series memang jauh di bawah BBM SPBU swasta, seperti Shell, Vivo dan BP.

Untuk RON 92, pada Juli 2024, Pertamina menjual Pertamax Rp 12.950 per liter,  sedangkan Super Shell Rp 13.810 per liter, Revvo 92 (produk Vivo) Rp 13.600 per liter, dan BP 92 Rp 13.450 per liter.  

Adapun harga RON 95 (Pertamax Green) mencapai Rp 13.900 per liter. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Shell V Power dan BP Ultimate masing-masing Rp14.700 per liter. Begitu juga dengan Revvo 95 (dari Vivo) yang dijual Rp 14.500 per liter.

Sementara itu, untuk RON 98, Pertamax Turbo, dijual Rp14.400 per liter. Harga tersebut jauh di bawah produk Shell, yaitu V Power Nitro yang dijual Rp 14.930/liter.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Pertamina dinilai mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, yang salah satunya dilakukan melalui sistem dan teknologi informasi atau digitalisasi.  

“Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Kamis (18/7/2024).

Tauhid sependapat, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebab, Pertamina bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli.

“Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi,” kata dia.

Ke depan, dia berharap Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi dan lebih tepat sasaran. Caranya bisa melalui perbaikan dan peningkatan teknologi. Ini bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode .

Dengan peningkatan teknologi, Tauhid berharap, Pertamina bisa mendeteksi sejauh mana jarak yang sudah ditempuh kendaraan pengguna BBM subsidi itu, apakah ada penambahan kuota BBM subsidi yang digunakan atau tidak. Dengan begitu, bisa dipastikan BBM yang dibeli memang untuk kepentingan transportasi.

“Makanya, Pertamina tetap perlu melakukan penajaman dan meningkatkan teknologinya,” kata Tauhid.

Tauhid juga mengusulkan penambahan pengawas eksternal. Peningkatan pengawasan tersebut, dinilai Tauhid membuat Pertamina bisa semakin menjaga kuota BBM subsidi dan tepat sasaran.

“Ini untuk memperbaiki dan melengkapi teknologi di lapangan,” pungkas Tauhid.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time .

Upaya tersebut, kata Nicke, dilakukan melalui pengembangan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina. Melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung oleh Pertamina.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News