PT Pertamina Patra Niaga menggenjot penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di berbagai sektor usaha, seperti tambang. Upaya ini salah satunya dilakukan melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk operasional PT Vale Indonesia Tbk.

Nantinya HVO atau Pertamina Renewable Diesel ini akan digunakan Vale untuk pengoperasian alat berat milik perusahaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua perusahaan pada September lalu.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengatakan kolaborasi ini merupakan bukti nyata kedua perusahaan untuk mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," kata Maya dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Selain itu, menurut Maya penyediaan HVO untuk operasional Vale ini turut menjadi uapaya Pertamina dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa swasembada energi. Sebab bahan bakar ramah lingkungan ini memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 99%.

"Ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen kami dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO sendiri memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau," terang Maya.

Untuk itu Maya menegaskan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor melalui kolaborasi dengan PT Vale ini dan berharap dapat terus mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia.

"Kolaborasi ini adalah bukti nyata bagaimana Pertamina Patra Niaga, bersama mitra-mitra strategis seperti PT Vale, United Tractors, dan Trakindo, bisa membawa perubahan positif dalam transisi energi. Kami berharap kerjasama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, Abu Ashar, turut menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. Khususnya untuk industri sektor tambang yang mereka jalankan.

"Penggunaan HVO merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi kami. Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Kami bangga menjadi pelopor dalam inovasi ini di sektor pertambangan Indonesia," jelas Abu Ashar.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam uji coba dua unit truk tambang, yakni Komatsu dan Caterpillar, menggunakan HVO memberikan hasil yang sangat memuaskan. Di mana penggunaan HVO ini terbukti mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih fokus mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Luhur Budi Djatmiko.

Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan, hal itu menjadi alasan pihaknya belum menahan Luhur meski Luhur sudah diumumkan sebagai tersangka.

“Belum ditahan. Penyidik masih akan fokus pada pencarian dan pengumpulan bukti2 terkait perkara," kata Arief kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Arief juga mengatakan bahwa Luhur Budi Djatmiko cukup koperatif dan tidak diharuskan melakukan wajib lapor.

“Tidak ada wajib lapor,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Luhur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Komplek Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Arief mengatakan, tanah tersebut dibeli dari PT SP dan PT BSU dengan luas sekitar 4,8 hektar yang terdiri dari 23 bidang tanah.

Kasus ini bermula dari penyusunan anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina pada 2013, yang bertujuan membangun Pertamina Energy Tower (PET).

Namun, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.

Arief mengatakan, penyimpangan tersebut berkaitan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan

"Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya," ujar dia.

Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, 5 ahli, serta penyitaan 612 dokumen," kata Arief.

"Investigasi forensik dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut mengungkapkan besarnya kerugian negara," ujar dia.

Atas perbuatannya, Luhur disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons permintaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggenjot lifting minyak-gas (migas). Menurut Simon, Pertamina akan mengoptimalkan ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Kita banyak kan tempat-tempat yang ya harusnya mungkin dari dulu belum jalan, kita akan usahakan secepatnya. Masela, kita dorong. Andaman kita dorong, tempat-tempat lain masih banyak," katanya di Kementerian ESDM, jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Jadi saya pikir fokus kita ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu dua pihak, semua pihak berkolaborasi. Pemerintah, Kementerian SDM, SKK Migas, KKKS, sama-sama bersatu," sambung dia.

Menurut Simon perlu kerja keras dan koordinasi yang baik demi mendongkrang produksi minyak dalam negeri. Bahlil sebelumnya menyebut Lifting minyak Indonesia sekitar 600 ribu barel per hari, sementara jumlah impor mencapai 1 juta barel per hari.

Simon juga menilai penambahan lifting minyak tidak cukup dengan hanya mengandalkan sumur-sumur yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penemuan ladang minyak baru yang juga dilakukan oleh Pertamina.

"Kalau hanya mengandalkan sumur-sumur existing kan tentunya dengan treatment yang kita lakukan ya ada penambahan tapi kurang maksimal. Tentunya wilayah kerja baru yang ada, giant discoveries yang ada, itu harus kita kerjakan," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia dikarunia oleh sumber daya alam yang kaya sehingga bisa dioptimalkan. Potensi tersebut juga diharapkan mampu membuat lifting minyak bertambah.

Pemerintah berencana meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara. Badan ini digadang-gadang bakal seperti Temasek di Singapura

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar dari 7 BUMN raksasa.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara merespons informasi tersebut. Erick tidak secara gamblang memastikan ketujuh perusahaan plat merah itu akan dikelola Danantara. Sebab peluncuran Danantara masih dalam tahap pembahasan.

Karena hal itu juga Erick belum bisa memastikan akan seperti apa status Danantara nanti. Akan menjadi superholding BUMN, sovereign wealth fund (SWF), atau mungkin status kelembagaan lainnya.

"Ini (status entitas Danantara) yang masih jadi kajian. Yang pasti, kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset bank Mandiri. Cuman kalau tadi ini ditanya 'Pak, ini dealnya (peluncuran Danantara) kapan?', Nah ini lagi kajian," kata Erick kepada wartawan saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Nah sama Danantara ini masih dalam kajian. Apakah ada Peraturan Pemerintah-nya, apakah ada undang-undangnya, itu biar yang ahlinya" sambungnya.

Meski tidak memastikan 7 BUMN tersebut akan dikelola Danantaa, namun Erick menilai ketujuh perusahaan plat merah yang masuk dalam entitas pengelola investasi itu memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Kalau kami di BUMN senang (ada pembentukan Danantara), kenapa? Karena artinya kinerja kita yang selama ini diapresiasi. Di mana tujuh BUMN besar ini dinyatakan sehat. Nah sisanya nanti ya kembali, memang garis tangan saya, restutorisasi," ucapnya lagi.

KOMPAS.com -PT Pertamina (Persero) telah merilis daftar harga BBM non subsidi terbaru yang dijual di SPBU Pertamina se-Indonesia selama November 2024, termasuk harga Pertamax Turbo.

Pertamax Turbo adalah produk unggulan Pertamina dengan RON tertinggi 98 yang memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi.

Harga Pertamax Turbo hari ini dan yang berlaku selama November 2024 terpantau mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu.

Lalu, berapa harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo terbaru yang dijual di SPBU Pertamina se-Indonesia selama November 2024?

Daftar harga Pertamax Turbo pada November 2024

Dilansir dari laman resmi Pertamina, daftar harga BBM Pertamina terbaru yang dijual di SPBU seluruh Indonesia berlaku selama bulan November 2024 per liternya sebagai berikut:

• Provinsi Aceh, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Sumatera Utara, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sumatera Barat, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Riau, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Kepulauan Riau, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Free Trade Zone (FTZ) Batam, harga Pertamax Turbo Rp 12.800 per liter
• Provinsi Jambi, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Bengkulu, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Sumatera Selatan, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Bangka Belitung, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter

• Provinsi Lampung, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Banten, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Jawa Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Jawa Tengah, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi DI Yogyakarta, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Jawa Timur, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Bali, harga harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Nusa Tenggara Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Nusa Tenggara Timur, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter

• Provinsi Kalimantan Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Kalimantan Tengah, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Kalimantan Selatan, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Kalimantan Timur, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Kalimantan Utara, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Sulawesi Utara, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Gorontalo, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Tengah, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Tenggara, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Selatan, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Papua, harga Pertamax Turbo Rp 13.350 per liter

Itulah daftar harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo yang dijual di SPBU seluruh Indonesia berlaku selama bulan November 2024.

KOMPAS.com -PT Pertamina (Persero) telah merilis daftar harga BBM non subsidi terbaru yang dijual di SPBU Pertamina se-Indonesia selama November 2024, termasuk harga Pertamax Turbo.

Pertamax Turbo adalah produk unggulan Pertamina dengan RON tertinggi 98 yang memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi.

Harga Pertamax Turbo hari ini dan yang berlaku selama November 2024 terpantau mengalami kenaikan dibandingkan bulan lalu.

Lalu, berapa harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo terbaru yang dijual di SPBU Pertamina se-Indonesia selama November 2024?

Daftar harga Pertamax Turbo pada November 2024

Dilansir dari laman resmi Pertamina, daftar harga BBM Pertamina terbaru yang dijual di SPBU seluruh Indonesia berlaku selama bulan November 2024 per liternya sebagai berikut:

• Provinsi Aceh, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Sumatera Utara, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sumatera Barat, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Riau, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Kepulauan Riau, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Free Trade Zone (FTZ) Batam, harga Pertamax Turbo Rp 12.800 per liter
• Provinsi Jambi, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Bengkulu, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Sumatera Selatan, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Bangka Belitung, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter

• Provinsi Lampung, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Banten, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Jawa Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Jawa Tengah, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi DI Yogyakarta, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Jawa Timur, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Bali, harga harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Nusa Tenggara Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter
• Provinsi Nusa Tenggara Timur, harga Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter

• Provinsi Kalimantan Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Kalimantan Tengah, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Kalimantan Selatan, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Kalimantan Timur, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Kalimantan Utara, harga Pertamax Turbo Rp 14.100 per liter
• Provinsi Sulawesi Utara, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Gorontalo, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Tengah, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Tenggara, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Selatan, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Sulawesi Barat, harga Pertamax Turbo Rp 13.800 per liter
• Provinsi Papua, harga Pertamax Turbo Rp 13.350 per liter

Itulah daftar harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo yang dijual di SPBU seluruh Indonesia berlaku selama bulan November 2024.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memperkenalkan bisnis energi hijau dengan berpartipasi dalam konferensi internasional Abu Dhabi Petroleum and Conference (ADIPEC). Acara tesebut berlangsung di Abu Dhabi National Exhibition Centre, Uni Emirat Arab pada 4-7 November 2024.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan keterlibatan perusahaan dalam gelaran tersebut sebagai bagian dari ekspansi dan memperkenalkan ekosistem biofuel.

"Keterlibatan Pertamina Patra Niaga pada ADIPEC 2024 merupakan bagian dari upaya ekspansi bisnis downstream kami di pasar global dan mengenalkan ekosistem biofuel yang telah kami siapkan untuk percepatan Net Zero Emission 2060," kata Riva dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024).

Pertamina dalam forum tersebut bergabung bersama Indonesia Pavilion yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk mempromosikan kehandalan layanan dan produk energi dari perusahaan migas Indonesia. Pertamina Patra Niaga menjajaki peluang bisnis layanan logistik, pengelolaan limbah, produk aviasi, produk biofuel industri dan produk penunjang kegiatan hulu migas lainnya.

"Forum ini merupakan kegiatan yang sangat baik bagi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Kami bersama dengan seluruh tim dibawah koordinasi SKK migas membuat aktivitas pengenalan kegiatan upstream, LNG Operation dan production activity di Indonesia, sehingga peran Patra Niaga tentunya membantu dan juga mendukung pemerintah dalam memperkenalkan industri upstream dan LNG untuk bisa meningkatkan daya tarik internasional ke Indonesia," jelas Riva.

Selain mengikuti forum dan mempresentasikan bisnis hilir energi, agenda pertemuan lainnya adalah melakukan penjajakan kerjasama dan potensi bisnis bersama beberapa perusahaan migas nasional milik Abu Dhabi (ADNOC) membahas kemungkinan kerja sama penyediaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di pasar Timur Tengah.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan yang merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia ini disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN dan digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar. Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under (AUM) management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA).

Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2.174 triliun, BRI Rp 1.965 triliun, PLN Rp 1.671 triliun, Pertamina Rp 1.412 triliun, BNI Rp 1.087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Danantara juga ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

"Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia," tulis dokumen tersebut.

Sebelumnya, Kepala BP Investasi Danantara buka-bukaan soal nasib INA jika Danantara berhasil dibentuk. Ia menyebut nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun untuk menetapkan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko, sebagai tersangka kasus korupsi.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, kasus korupsi yang menjerat Luhur sudah diselidiki sejak 18 Mei 2017 dan naik ke tingkat penyidikan pada Januari 2018.

"Selanjutnya dilakukan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan kepada penyidikan pada tanggal 17 Januari 2018,” kata Arief Adiharsa kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Luhur baru diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembelian 4,8 hektar tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Arief menjelaskan, dalam penyidikan dari penanganan perkara a quo pada 2017 hingga saat ini, penyidik telah melakukan serangkaian langkah komprehensif.

Beberapa di antaranya adalah pemeriksaan terhadap 84 saksi, termasuk seorang notaris serta lima ahli.

Kemudian, mengumpulkan 612 dokumen, melakukan empat kali penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengukur dan survei lapangan atas aset DKI Jakarta yang menjadi obyek transaksi.

Kegiatan itu dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta, dinas terkait, Pertamina, Kantor Pertanahan BPN Jaksel, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan..

“Langkah-langkah lainnya termasuk penelusuran informasi aset dan transaksi di PPATK RI, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta OJK RI,” kata Arief.

Penilaian juga dilakukan terhadap laporan KJPP Penilai P2PK Kemenkeu RI yang menghasilkan temuan pelanggaran berat, dan terhadap obyek tanah untuk tujuan litigasi dengan menunjuk DP Mappi-KJPP untuk obyek transaksi 2013.

Selain itu, penyidik menelusuri korespondensi digital di e-office beberapa staf PT Pertamina selama 2011-2015 dengan bantuan tim forensik digital BPK RI.

“Penyidik juga mengirimkan SP2HP ke Kejagung RI, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Pembelian Tanah di Kompleks Rasuna Epicentrum dari BPK RI, serta melaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” ujar Arief.

Adapun kerugian negara dalam kasus ini diduga mencapai Rp 348,6 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

“Laporan hasil pemeriksaan investigatif terkait Kerugian Keuangan Negara tersebut diserahkan oleh auditor BPK RI kepada Dittipidkor Bareskrim Polri. Hasil perhitungan dari BPK RI menunjukkan bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 348,6 miliar,” kata dia.

Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan, Pertamina menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri.

“Pertamina berharap proses hukum dapat berjalan sesuai aturan berlaku dengan tetap mengedepankan azas hukum praduga tak bersalah,” ujar Fadjar.

Pertamina menyatakan, senantiasa berkomitmen untuk mengelola bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance (GCG).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengatakan perombakan jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) yang dilakukan melaluimelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Senin (04/11)tidak mematuhi dan memenuhi kriteria dalam Undang-undang BUMN.
Lebih spesifik, analis hukum dari PUSHEP, Bayu Yusya mengatakanpengangkatan ini tidak sesuai dengan UU BUMN dan Permen BUMN Nomor Per-11/MBU/07/2021.
"Berdasarkan Permen BUMN tersebut pengangkatan anggota Direksi BUMN memerlukan uji kelayakan dan kepatutan yang mempertimbangkan aspek keahlian, integritas, dan pengalaman," ungkap Bayu saat dihubungi Kontan, Senin (04/11).
Ia menambahkan, calon harus memiliki rekam jejak di bidang yang relevan, bukan merupakan anggota partai politik aktif, dan harus menunjukkan kemampuan untuk menjalankan fungsi manajerial dengan baik.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lantas, bagaimana nasib lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA)?

Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Hadad mengatakan nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, BP Investasi Danantara secara bertahap disiapkan pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari INA. Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Secara lebih luas, Danantara ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi terbesar ke-4 di dunia.

Mochamad Iriawan resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Sebagai Komut Pertamina, pria yang biasa disapa Iwan Bule bakal menerima gaji besar. Berapa?

Mengutip Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2023, Selasa (5/11/2024), disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina gaji (untuk anggota direksi) atau honorarium (untuk anggota dewan komisaris), tunjangan, fasilitas, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus, dan insentif jangka panjang.

Adapun honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Selain gaji, Komisaris Utama menerima tunjangan berupa tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan asuransi purna jabatan.

Kemudian, Komisaris Utama juga memperoleh fasilitas yakni kendaraan, kesehatan dan bantuan hukum. Untuk tantiem/insentif kinerja/insentif khusus diberikan berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan dengan besaran untuk Komisaris Utama yakni 45% dari Direktur Utama.

Sementara, untuk insentif jangka panjang dengan persetujuan RUPS diberikan dalam bentuk saham dan/atau tunai.

Adapun jumlah komisaris dalam laporan tersebut sebanyak 6 komisaris. Kemudian, laporan itu juga memuat soal kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris. Adapun kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing US$ 21,79 juta dan US$ 51,28 juta.

Jika total yang diberikan kepada komisaris sebesar US$ 51,28 juta atau sekitar Rp 805,09 miliar (kurs Rp 15.700), maka masing-masing komisaris setidaknya menerima sekitar Rp 134,18 miliar di tahun 2023.

Angka itu merupakan perhitungan kasar mengacu laporan tahunan Pertamina. Patut dicatat, komposisi pendapatan Komisaris Utama dan komisaris yang lain berbeda.

Sebagai tambahan informasi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pernah mengaku mendapat gaji sebesar Rp 170 juta per bulan saat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ia mengaku juga mendapat bonus di mana bonus itu 1% dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke seluruh direksi, komisaris hingga level VP.