KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi menyerahkan 50.000 benih ikan nila kepada Mitra Deradikalisasi (Mitra Derad) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (4/10/2024).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas (Karorenhukmas) BNPT Brigjen Pol Tedjo Wijanarko, SIK, mengatakan, pemberian benih ikan adalah bukti nyata kehadiran negara dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya Mitra Derad.

“BNPT dan Kementerian KP merupakan bagian dari negara yang harus hadir di tengah masyarakat, termasuk para Mitra Derad yang juga saudara-saudara kita,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Tedjo berharap, bantuan tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik oleh Mitra Derad. Dengan begitu, perekonomian mereka bisa meningkat.

“Kami berharap, bantuan benih ikan ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh Mitra Derad dan dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka,” jelasnya.

Plh Kepala BBPBAT Sukabumi Muhammad Nurdin menjelaskan, sinergisitas tersebut tak hanya berhenti pada pemberian benih saja. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk dengan penyuluh pemberdayaan ikan di Boyolali, Jawa Tengah, untuk memonitor pembudidayaan ikan nila tersebut.

“Agar ikan yang dibudidayakan bisa maksimal dalam perkembangannya dan bermanfaat, kami berkoordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh di sekitar lokasi agar dapat dipantau,” tuturnya.

Salah satu penerima manfaat, Tarto, mengaku senang dan bersyukur atas bantuan tersebut. Ia berharap bantuan-bantuan yang bersifat mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian benih ikan nila, dapat berlanjut dan berkembang.

“Harapan saya ke depan, program ini semakin gencar dan terlebih lagi ada program-program bantuan yang lain,” tuturnya.

Setelah penyerahan benih ikan nila secara simbolis dari BNPT dan Kementerian KP kepada Mitra Derad, benih ikan tersebut selanjutnya akan diantarkan ke keramba di Waduk Cengklik Boyolali untuk dilepaskan ke air.

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengejar aktor dibalik penyelundupan benih bening lobster (BBL). Saat ini KKP tengah memburu pemodal yang melanggengkan aktivitas ilegal tersebut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua-tiga orang warga Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal itu, tapi tidak datang. Bahkan ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dia menegaskan orang yang masuk dalam DPO itu bukanlah kalangan pejabat, hanya orang yang banyak uang untuk melancarkan aksinya. Dia bilang pemodal ini mengucurkan uang dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan aktivitas ilegal tersebut.

"(Pemodal BBL) WNI, nggak ada (pejabat). (Konglomerat?) Nggak juga, cuma ya duitnya banyak. Sudah kita panggil, nggak datang, kita DPO. Ya, 2-3 kita DPO," kata pria yang akrab disapa Ipunk saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Rencananya, pemodal tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman penjara minimal enam tahun penjara. Namun, Ipunk menilai hukuman apapun tidak menimbulkan efek jera.

Menurutnya, penyelundupan benih lobster bak narkoba karena berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus bersinergi dengan aparat lain, seperti TNI AL, kepolisian, hingga Bea Cukai.

"Ditangkap, dikejar, nanti diselidiki, dipenjara. Kalau ilegal bisa enam tahun di penjara. Kalau bikin jera ya mungkin ada yang nggak jera. Kita ibaratnya narkoba, ditembak mati, tapi nggak ada orang jera karena urusannya bisnis," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi untuk memberantas aksi ilegal tersebut, yakni anggaran. Dia bilang anggaran saat ini terbatas dan masih kurang untuk menutupi biaya bahan bakar kapal. Untuk itu, dia mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk tahun depan.
Dia pun optimis dapat menangkap bandar penyelundupan BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

"Salah satu (hambatan) dari anggaran masih kurang. Kita nggak bisa jajan BBM nih. Kita tetap berupaya dengan sinergi yang lain ketika kekosongan itu ada, aparat yang lain siap membantu kita juga bisa nggak berdiri sendiri, kan lautan luas. Bongkar (sebelum pemerintah baru?) Insya Allah," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

"Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

(kil/kil)

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) siap menempa 2.023 taruna dan taruni baru Satuan Pendidikan Tinggi KP untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang kelautan dan perikanan.

Hal tersebut ditegaskan Kementerian KP dalam Pelantikan Taruna dan Taruni baru Satuan Pendidikan Tinggi KP di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

"Anda semua harus mempunyai mimpi besar ke depan yang akan menggerakan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki," ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan pengarahan dalam pelantikan tersebut.

Pelantikan ini merupakan langkah penting Kementerian KP dalam mempersiapkan SDM unggul yang akan mendukung program Ekonomi Biru dan Visi Indonesia Emas 2045.

”Selamat kepada taruna dan taruni yang telah dilantik. Tumbuhlah menjadi pribadi yang cepat tanggap serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan harapan masyarakat,” tegas Menteri Trenggono dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (24/7/2024).

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pentingnya mempersiapkan SDM unggul melalui pendidikan untuk menghadapi persaingan global.

Atas dasar tersebut, Kementerian KP membuka akses pendidikan bagi anak-anak pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan, dengan memberikan kesempatan menempuh pendidikan gratis di sebagian besar satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian KP.

"Kementerian KP akan terus berkomitmen dengan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan,” terang Menteri Trenggono.

Adapun anak pelaku utama KP yang dimaksud diantaranya, anak nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam.

“Penerimaan saat ini pun telah mencapai 100 persen dengan tetap memperhatikan keterwakilan secara nasional,” lanjutnya.

Kementerian KP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) pun telah mengimplementasikan strategi pendidikan vokasi melalui program strategis Vocational Goes To Actors (Voga).

Selain itu, Kementerian KP juga tengah merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) yang merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki Kementerian KP dengan kampus utama di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta.

Dalam laporannya, Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta menyampaikan bahwa program pendidikan vokasi yang dicanangkan oleh Kementerian KP tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan penekanan kuat pada pembelajaran praktis di lapangan.

Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda unggul yang mampu menjadi tonggak pembangunan sektor KP, dan memiliki kualifikasi relevan, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.

“Satuan pendidikan tinggi KP juga dikembangkan dengan mengadaptasi skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memungkinkan taruna/i untuk mengembangkan potensi maksimal mereka dalam lingkungan belajar yang mendukung agar dapat beradaptasi dengan perubahan industri yang dinamis,” terang Nyoman.

Sebagai informasi, sebanyak 2.023 calon taruna baru yang dilantik akan menempuh pendidikan jenjang diploma IV, diploma III, dan diploma I di Politeknik AUP; Politeknik KP Sidoarjo; Politeknik KP Bitung; Politeknik KP Sorong; Politeknik KP Karawang; Politeknik KP Bone; Politeknik KP Kupang; Politeknik KP Dumai ; Politeknik KP Pangandaran; Politeknik KP Jembrana; dan Akademik Komunitas KP Wakatobi.

Taruna/i tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan beragam latar belakang budaya, namun keseluruhannya merupakan anak pelaku utama KP.

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) menegaskan bahwa para lulusan satuan pendidikan vokasi di bawah naungan kementerian sebagian besar telah diterima di dunia kerja.

Bahkan, banyak lulusan yang bekerja di kapal maupun perusahaan perikanan di luar negeri.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, data pada 2023 menyebutkan, ada sekitar 1.700-an lulusan satuan pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian KP.

“Dari 1.700-an itu, kami bisa lihat bagaimana sebaran adik-adik bekerja. Hampir di seluruh dunia mereka diterima bekerja. Baik di kapal perikanan, pengolahan, juga di budi daya," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam kegiatan Bincang Bahari dengan tema "Lulusan Vokasi KKP Unggul: Langsung Terjun Dunia Kerja Pasca Wisuda" di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Nyoman menerangkan, tingginya penyerapan angka lulusan satuan vokasi Kementerian KP di dunia kerja salah satunya berkat program Vocational Goes to Actors Festival (VOGA Fest).

Program itu bertujuan menghubungkan para lulusan serta taruna yang segera lulus dengan perusahaan-perusahaan perikanan yang ada di dalam dan luar negeri.

"Ini istilahnya pasar kerja, antara adik-adik yang lulus dari berbagai lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri," katanya dalam siaran pers.

Selain karena program networking, keahlian dan keterampilan menjadi penunjang utama banyaknya lulusan satuan vokasi Kementerian KP diterima bekerja di kapal perikanan maupun perusahaan perikanan di luar negeri.

Keterampilan dan keahlian dibuktikan dengan rentetan sertifikasi berstandar internasional yang dimiliki para lulusan.

Kepala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal Achmad Subijakto menerangkan, sertifikasi membuat para lulusan lebih terlindungi saat bekerja dan mendapat gaji tinggi.

Untuk pekerja perikanan di Korea Selatan (Korsel), misalnya, gajinya bisa mencapai Rp 21,5 juta per bulan.

"Pengakuan terhadap awak kapal perikanan Indonesia saat ini semakin kuat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga luar negeri karena telah dilengkapi dengan sertifikasi keahlian dan keterampilan,” katanya.

Achmad mengatakan, sertifikasi itu meliputi delapan sertifikasi keahlian untuk menduduki jabatan dan delapan sertifikasi keterampilan untuk menduduki pekerjaan.

Achmad menambahkan, selain di Korsel, lulusan satuan pendidikan tinggi Kementerian KP pemegang sertifikat juga banyak yang bekerja di Taiwan, China, Spanyol, Jepang, Mauritius, hingga Chile.

Dari jumlah tersebut, para lulusan satuan vokasi Kementerian KP menghasilkan devisa sekitar Rp 540 miliar pada 2023.

Untuk pengembangan kompetensi, Kementerian KP juga mengoptimalkan program Merdeka Belajar bagi para taruna dan taruni untuk mengenyam banyak pengalaman di lapangan.

Program itu bertujuan agar para lulusan mempunyai pengalaman terjun di dunia kerja setelah lulus.

Salah satu lokasi yang dipilih Kementerian KP untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah Desa Kawali di Ciamis, Jawa Barat.

Di desa itu, Kementerian KP menjalankan program Desa Perikanan Cerdas atau Smart Fisheries Village (SFV).

Ketua Gapokkan Kampung Nila SFV Desa Kawali Iim Gala Permana mengatakan, pada 2024, ada 500 taruna dan taruni yang berada di kawasan ini.

“Namun, alhamdulillah bisa berjalan baik berkat kolaborasi dengan 17 penyuluh perikanan se-Kabupaten Ciamis, bagaimana agar anak-anak jangan cuma main-main dan wisata saja di sini,” ujarnya.

Iim bersyukur pihaknya bisa mengendalikan. Menurutnya, anak-anak juga harus bisa merasakan jadi pembudidaya ikan.

“Harus mau kotor-kotoran, membersihkan kolam karena orang sukses harus merasakan dari titik terendah dulu," katanya.

Sementara itu, Recruitment and Talent Manager PT Suri Tani Pemuka Paulina Dessy Wulandari di program Bincang Bahari edisi tersebut mengakui pentingnya keahlian dan keterampilan ketika merekrut pekerja di perusahaannya.

Saat ini, terdapat 25 lulusan satuan pendidikan Kementerian KP yang bekerja di perusahaannya.

Paulina mengatakan, para lulusan itu menempati posisi shrimp farm technician, quality control, marketing and sales, shrimp hatchery technician, shrimp/fish technical service, hingga production technician ponds.

"Kami sudah bekerja sama dengan sejumlah satuan pendidikan tinggi Kementerian KP. Harapannya, ke depan kerja sama ini bisa ditingkatkan sehingga lebih banyak lagi lulusan Kementerian KP yang menjadi bagian dari industri perikanan ini," ujarnya yang juga menjadi narasumber.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pada wisuda satuan pendidikan menengah Kementerian KP pada Juni 2024 mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam mencapai keberhasilan program dan kebijakan Ekonomi Biru.

“Kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan," ungkapnya.

Trenggono juga mengatakan, arah kebijakan pendidikan vokasi di lingkup Kementerian KP diutamakan untuk meningkatkan kualitas SDM terampil, unggul, berintegritas, produktif, kreatif, inovatif, serta bertalenta global dalam bidang kelautan dan perikanan dengan penguatan karakter dan kedisiplinan.