Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Bakrie, berserta para pengusaha dari berbagai bidang.

Dalam pertemuan itu, Agus meminta para pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan industri halal Tanah Air. Sebab menurutnya jumlah konsumsi produk halal global 2024 ini saja sudah mencapai US$ 2,4 triliun atau setara Rp 36.314,4 triliun.

"Merujuk pada data yang dirilis oleh State of Global Islamic Report edisi 2023-2024 ini yang luar biasa ya jumlah konsumsi produk halal global, just this year alone, tahun 2024, akan mencapai US$ 2,4 triliun. US$ 2,4 triliun itu potensi yang luar biasa," kata Agus di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Melihat potensi industri halal global yang sebesar itu, Agus berpendapat pemerintah bersama dengan pengusaha hanya perlu mempersiapkan industri halam dalam negeri untuk bisa menangkap peluang pasar tersebut.

"Pak Ketua Umum demand untuk produk halal itu tidak perlu sulit, tidak perlu capek-capek kita create, it's there. Jadi demand side tuh tidak perlu untuk produk halal. Sekarang bagaimana kita bisa industri dalam negeri mengisinya, industri dalam negeri harus bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri," terangnya.

"Oleh sebab itu pemerintah bersama-sama Kadin tentu wajib untuk mempersiapkan ekosistem industri halal atau ekonomi halal yang potensinya sangat besar," sambung Agus.

Selain meningkatkan industri halal, Agus Gumiwang juga meminta para pengusaha untuk terus menggenjot program hilirisasi terutama dari sektor industri tambah dan perkebunan (agro). Sebab hal ini juga sejalan dengan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

"Terkaitan dengan penguatan hilirisasi, kita membutuhkan nilai tambah, ini merupakan salah satu strategi yang secara eksplisit dimuat dalam asta cita presiden dan wakil presiden terpilih," ucap Agus.

"Secara ringkas, bijakan tersebut bertujuan untuk menggandakan nilai tambah yang berasal dari sumber alam memberikan multiplied effect baik untuk peningkatan investasi, perluasan ekspor dan penambahan pembukaan lapangan kerja sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkualitas," tambahnya.

Belum lagi secara nyata ia mengatakan hilirisasi di dua sektor industri ini sudah terbukti dapat memberikan nilai dan multiplier efek yang sangat besar bagi perekonomian dalam negeri.

"Kita bisa lihat ada dua subsektor yang tercatat sangat berhasil dalam menciptakan nilai tambah, hilirisasi yaitu logam di mana kinerja ekspor bisa 4 kali lebih besar dalam kurung waktu 10 tahun. Juga di sektor industri agro, khususnya kelapa sawit, di mana dalam data yang kami miliki hilirisasi berhasil meningkatkan kompleksitas dari produk-produk turunan yang dihasilkan oleh kelapa sawit, dari 48 jenis produk pada tahun 2011 ini naik menjadi 193 jenis produk pada tahun 2023," kata Agus.

"Ini merupakan satu berhasilan dua sektor yang sudah betul-betul berhasil dan sektor lain akan terus kita dorong terus kita kembang," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, terdapat tiga sektor yang menopang pertumbuhan industri halal di Indonesia. Ketiga sektor itu adalah farmasi dan kosmetik, makanan, dan fesyen.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan, pemberdayaan tiga sektor tersebut akan menjadi salah satu solusi dalam peningkatan potensi perekonomian yang berkelanjutan dalam pengembangan industrialisasi di Indonesia.

"Dalam Dinar Standard, sektor industri farmasi dan kosmetik halal, Indonesia naik tiga peringkat menjadi peringkat kelima, sektor industri makanan halal, Indonesia menempati peringkat kedua, dan sektor modest fashion, Indonesia menempati peringkat ketiga," kata Eko dalam acara Kick Off Indonesia Halal Industry Awards (IHYA 2024) di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Eko mengatakan industri halal di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan mengingat peningkatan jumlah pengeluaran konsumen muslim sebesar 9,5 persen dari 2 triliun dollar AS pada 2021 menjadi 2,29 triliun dollar AS pada 2022.

Di samping itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai 235,6 juta jiwa.

"Ini memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal," ujarnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan, Kemenperin memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui penyusunan kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama internasional dalam rangka akses bahan baku halal.

"Serta perluasan akses pasar, literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan fasilitas pameran industri halal baik tingkat nasional maupun internasional," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, terdapat tiga sektor yang menopang pertumbuhan industri halal di Indonesia. Ketiga sektor itu adalah farmasi dan kosmetik, makanan, dan fesyen.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan, pemberdayaan tiga sektor tersebut akan menjadi salah satu solusi dalam peningkatan potensi perekonomian yang berkelanjutan dalam pengembangan industrialisasi di Indonesia.

"Dalam Dinar Standard, sektor industri farmasi dan kosmetik halal, Indonesia naik tiga peringkat menjadi peringkat kelima, sektor industri makanan halal, Indonesia menempati peringkat kedua, dan sektor modest fashion, Indonesia menempati peringkat ketiga," kata Eko dalam acara Kick Off Indonesia Halal Industry Awards (IHYA 2024) di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Eko mengatakan industri halal di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan mengingat peningkatan jumlah pengeluaran konsumen muslim sebesar 9,5 persen dari 2 triliun dollar AS pada 2021 menjadi 2,29 triliun dollar AS pada 2022.

Di samping itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai 235,6 juta jiwa.

"Ini memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal," ujarnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan, Kemenperin memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui penyusunan kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama internasional dalam rangka akses bahan baku halal.

"Serta perluasan akses pasar, literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan fasilitas pameran industri halal baik tingkat nasional maupun internasional," ucap dia.

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi solusi inklusif dan berkelanjutan bagi perekonomian Yogyakarta.

Menurut Wapres, hal ini tak terlepas karena ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan bahkan menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.

“Berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wapres dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Peresmian Grebeg UMKM DIY 2024, di Sleman, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Wapres pun memuji perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah di provinsi DIY. Apalagi, Yogyakarta langsung mendapatkan lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 sejak pembentukan KDEKS, yang menunjukkan komitmen dan kolaborasi kuat semua pemangku kepentingan.

Wapres menyebut, lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta kini telah didukung oleh sektor-sektor yang sejalan dengan rantai nilai halal. Misalnya, industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan minuman.

“Selain itu, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi juga menyumbang sekitar 60% dari perekonomian provinsi ini. Kombinasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata budaya, serta pusat UMKM yang produktif,” imbuhnya.

Wapres bilang, ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif karena tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat, sebagai satu sistem rahmatan lil'aalamiin untuk kebaikan seluruhnya.

“Hanya bagi umat Islam ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut aqidah, ibadah, tapi juga muamalah yaitu sifat ekonomi dan kegiatan perniagaan, dan juga akhlak,” urai Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) membentuk KDEKS di berbagai daerah. Termasuk di DIY, kini sudah ada KDEKS di 31 provinsi. Wapres menyebut, hanya tinggal tujuh provinsi yang belum dibentuk KDEKS, yakni meliputi lima provinsi di Papua, dan masing-masing di NTT serta Bali.

“Jadi tinggal 7 provinsi saja, seluruhnya sudah dibentuk. Bahkan di Sulawesi Utara itu juga sudah dibentuk, ketuanya juga Gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau beragama nonIslam, tapi beliau juga menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan memang syariah untuk semua orang, rahmatan lil 'aalamiin,” tandasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News