Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

Cara Membuat Sertifikat Halal-JAKARTA. Inilah cara membuat sertifikat halal gratis. Pemerintah memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang dijual di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan, kewajiban pemberian sertifikat halal merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Pasal 4 tegas menyatakan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan batasan dan ketentuan yang jelas. Ini tegas, tak bisa ditawar-tawar lagi," kata Haikal dalam keterangan resmi kepada Kompas.com, Selasa (29/10/2024).

Jenis produk yang perlu sertifikat halal

Menurut Haikal, yang dimaksud dari produk wajib bersertifikat halal, sudah tercantum dalam Pasal 1 UU Jaminan Produk Halal. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dikutip dari laman Halal MUI, barang gunaan termasuk produk tekstil, kulit, dan alas kaki yang digunakan sebagai sandang, penutup kepala, atau aksesoris. Barang gunaan pun termasuk yang dipakai sebagai perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan muslim, dan kemasan produk.

Sementara itu, jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian dari suatu produk. Produk-produk itulah yang wajib diurus sertifikasi halalnya, jika masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia.

"Jadi keliru kalau kemudian ada yang bilang laptop dan semacamnya juga perlu disertifikasi halal. Itu penafsiran yang tidak benar," tegasnya.

Di sisi lain, kewajiban pengajuan sertifikat halal tidak berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan tidak halal atau non-halal, seperti hewan diharamkan. Pasal 18 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat.

Haikal menyebut, produk-produk tersebut masih boleh beredar dengan syarat mencantumkan keterangan tidak halal. "Konsumsi produk itu pilihan. Yang halal boleh beredar dengan bersertifikat halal. Yang non halal juga boleh beredar asalkan mencantumkan keterangan tidak halal," imbuhnya.

Tonton:Kinerja Naik, Bos Ini Malah Jual Salah satu Saham Andalan Lo Kheng Hong

Batas waktu dan sanksi jika tak ada sertifikat halal

Kepala BPJPH melanjutkan, kewajiban sertifikasi halal sebenarnya dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu berbeda tergantung pelaku usahanya. Pada Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, misalnya, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Artinya, terhitung 18 Oktober 2024, ketiga kelompok produk tersebut wajib dilengkapi dengan sertifikat halal. "Kalau tidak ya siap-siap bisa kena sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran," tuturnya.

Berbeda, khusus pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2026.

Sertifikat halal bagi produk luar negeri

Sementara, kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Agama paling lambat 17 Oktober 2026. Sertifikasi produk luar negeri tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Cara membuat sertifikat halalgratis

Cara membuat sertifikat halal melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Superapps atau laman ptsp.halal.go.id. Diberitakan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan layanan sertifikasi halal gratis sepanjang tahun 2023.

Cara membuat sertifikat halal, pelaku usaha dapat melakukannya secara online (daring) melalui aplikasi Pusaka Superapps Kementerian Agama. Pendaftaran sertifikasi halal gratis juga bisa dilakukan melalui sistem informasi halal (SIHALAL) di ptsp.halal.go.id.

Kuota yang tersedia di tahun ini adalah satu juta pengajuan sertifikasi halal. Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang ingin mengetahui informasi terkait sertifikasi halal, BPJPH juga menyediakan berbagai kanal.

Berbagai tutorial cara pendaftaran sertifikasi halal dan serba serbinya, bisa mengakses akun Youtube @HalalIndonesia. BPJPH juga menyediakan layanan Whatsapp center di nomor 081110683146 dan layanan call center di nomor 146.

Tonton:Ini Prediksi BMKG Terkait Suhu Panas Di Pulau Jawa

Syarat membuat sertifikat halal gratis

Sesuai aturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk, salah satunya makan dan minuman.

Untuk mendukung hal tersebut, BPJPH Kemenag membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 untuk 1 juta kuota bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK).

Adapun syarat membuat sertifikat halal gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Cara membuat sertifikat halal gratis

Untuk dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha perlu melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id.
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
3. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH.
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

Itulah cara membuat sertifikat halal gratis. Segera buat akun ptsp.halal.go.id untuk membuat sertifikat halal gratis.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat melakukan ekspor. Kemendag pun telah menyiapkan sejumlah program dan fasilitas yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dalam negeri.

Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto mengatakan sebelum melakukan ekspor, produk-produk pelaku UMKM harus mempunyai penguatan daya saing. Hal ini agar produk-produk pelaku lokal tidak kalah saing dengan produk asal negara tujuan ekspor.

"Kementerian Perdagangan ada beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut. Dengan pegembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor dan pengembangan pasar ekspor," kata Singgih dalam acara Talkshow Financehack 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi pengembangan produk ekspor, Singgih menjelaskan ada beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Singgih menekankan sertifikasi keamanan pangan ini penting untuk memenuhi standar mutu dan kualitas yang biasanya diterapkan negara-negara tujuan ekspor.

"Sertifikasi halal saat ini masih sukarela. Tahun depan sudah wajib untuk usaha besar. Kalau UMKM masih diberi waktu sampai 2026," terang Singgih.

Lebih lanjut, untuk pengembangan bagi pelaku usaha, Kemendag telah menyediakan secara daring dan luring. Ada juga ekspor center yang tersedia di Surabaya dan Makassar.

Selain itu, Kemendag juga melakukan pengembangan pasar ekspor. Di antaranya, Timur Tengah dengan pangsa pasar di atas 2%, Afrika dengan pangsa pasar di atas 2%, Asia Selatan dengan pangsa pasar 11%, dan Amerika Latin di atas 1%.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Makin ciamik, dalam 2 dekade terakhir, produk halal kian dilirik konsumen di seluruh dunia. Tak lagi terbatas bagi pasar muslim saja, alur produk halal kini mengalir deras, menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk non-muslim, yang semakin menyadari pentingnya kualitas, keamanan, dan nilai etis di balik produk yang mereka konsumsi.

Tren ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pikir konsumen global yang semakin menghargai transparansi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap keputusan pembelian mereka. Produk halal, dengan prinsip-prinsipnya yang jelas, kini bukan sekadar pilihan religius, tetapi juga simbol kepercayaan dan kualitas yang universal.

Per 2024, World Population Review mencatat jumlah muslim di seluruh dunia nyaris menyentuh dua miliar jiwa dengan tingkat konsumsi, menurut laporan State of the Global Islamic Economic (SGIE) 2023/2024, mencapai 2,29 triliun dolar AS pada 2022 di sektor makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, perjalanan dan media, hingga rekreasi halal. Selain itu, aset keuangan Islam diperkirakan mencapai 3,96 triliun dolar AS pada tahun 2021/2022, meningkat 17 persen dari 3,37 triliun dolar AS pada tahun 2020/2021.

Laporan SGIE tersebut juga menyebutkan impor produk halal negara-negara anggota OKI yang mencakup sektor halal berupa makanan-minuman, fesyen, farmasi, dan kosmetik, mencapai nilai 359 miliar dolar AS di 2022. Angka ini diperkirakan akan tumbuh di level 7,6 persen CAGR menjadi 492 miliar dolar AS pada tahun 2027.

Berkaca dari data itu, menunjukkan bahwa permintaan untuk produk halal tidak hanya terus meningkat, tetapi juga meluas ke berbagai segmen pasar, termasuk makanan, fesyen dan gaya hidup. Sebuah "cawan suci" pasar yang patut dikulik potensinya sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi Islam global.

Pemerintah Indonesia sangat menyadari potensi itu sehingga berkomitmen untuk mengembangkan industri halal sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Langkah ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk menembus pasar global.

Dalam upaya ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal secara resmi yang berlaku mulai 18 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Gayung pun bersambut. Salah satu jaringan ritel di Indonesia mengapresiasi inisiatif pemerintah tersebut dengan memastikan produk-produk yang dipasarkan retailer tersebut memenuhi kualitas dan standar halal Pemerintah melalui sertifikat halal BPJPH Kementerian Agama.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Warta Ekonomi, Jakarta -

Warta Ekonomi, Jakarta- Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) menyediakan dukungan khusus bagi para importir Indonesia yang mengimpor produk pangan Korea, meliputi konsultasi kepabeanan, lokalisasi pelabelan, subsidi biaya registrasi produk makanan ke BPOM Indonesia, dan praregistrasi sertifikasi halal Korea.

Program ini ditujukan untuk para importir luar negeri yang mengimpor produk pangan Korea dan memberikan dukungan komprehensif untuk memperlancar proses lokalisasi serta kepabeanan di berbagai negara.

Program ini mencakup beberapa layanan, yaitu: konsultasi tentang kepabeanan, hukum, dan bea masuk, lokalisasi pelabelan dan kemasan, serta dukungan registrasi dan inspeksi impor. Importir dapat menerima konsultasi dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tingkat subsidi mencapai hingga 80% dengan dukungan tahunan maksimum hingga 200 juta KRW per perusahaan.

Lee Seung Hoon, Chief Representative Korea Agro-Trade Center (aT Center) Jakarta menyatakan program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing global produk pangan Korea dan secara signifikan mengurangi beban lokalisasi bagi para importir luar negeri.

"Kami mengundang partisipasi dari importir yang berminat"katanya.

Khususnya, program ini memberikan fokus pada peningkatan daya adaptasi produk pangan Korea di pasar lokal, seiring dengan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, melalui dukungan tambahan subsidi biaya registrasi SIHALAL untuk sertifikasi halal Korea (KMF, KHA).

WISATA halal atau dilabeli dengan istilah pariwisata ramah Muslim (PRM) bukan merupakan upaya untuk menghalalkan segala unsur ekosistem pariwisata.

PRM lebih merupakan layanan ‘tambahan’ yang diperuntukkan bagi umat Muslim guna memaksimalkan segala potensi pariwisata yang ada.

Dengan kata lain, dengan layanan tambahan ini akan meningkatkan pendapatan wisata dari wisatawan Muslim untuk lebih lama berlibur, berbelanja, dan bertransaksi dengan pelaku ekonomi lokal.

Harapannya, pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan Muslim dapat terpenuhi dan akan melakukan kunjungan wisata kembali.

Sebagai pijakan untuk melakukan lompatan, kita sepatutnya berbangga hati – tapi dapat dikatakan tidak untuk berpuas hati, karena masih ada ruang perbaikan sektor pariwisata kedepannya.

Hal ini didasari atas penghargaan peringkat Travel & Tourism Development Index (TTDI) Indonesia dari World Economic Forum yang naik secara signifikan, di mana meningkat di posisi ke-22 dari 119 negara di dunia pada 2024.

Sementara untuk sektor PRM, Indonesia kembali berhasil meraih predikat "Top Muslim Friendly Destination of The Year 2024" dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI).

Dua capaian pengakuan ini menjadi keyakinan bersama bahwa sektor pariwisata, dalam hal ini PRM, merupakan sumber ekonomi baru bagi Indonesia.

Namun, masih terdapat ruang perbaikan yang disematkan pada kedua capaian tersebut.

Pertama, pekerjaan rumah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan wisata yang kian menurun. Kedua, infrastruktur layanan pariwisata, utamanya transportasi udara.

Ketiga, sumber daya pendukung pariwisata, termasuk di dalamnya layanan pariwisata yang kesemuanya masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Dari sisi PRM, tantangannya masih sama, yakni pertama, infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata. Kedua, perluasan fasilitas ramah Muslim.

Ketiga, peningkatan kualitas layanan dan sertifikasi halal melalui pemanfaatan teknologi digital. Keempat, pengintegrasian PRM dengan keberlanjutan lingkungan.

Push dan Pull Strategy PRM

Dikaitkan dengan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah (eksyar) nasional, sektor PRM nantinya berperan penting untuk mewujudkan ekonomi inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan.

Hal ini mengemuka pada diskusi "The 6th International Halal Tourism Summit", salah satu rangkaian dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, akhir Oktober lalu, di Jakarta.

PRM menjadi menjadi salah satu kunci untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia, selain juga sektor pangan (food), pakaian (fashion), kosmetik, serta farmasi halal yang telah ada.

Mengutip rumusan kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam gelaran ISEF tersebut, serta kebijakan yang telah/akan implementasi oleh pemangku kebijakan lainnya, penulis mengelaborasikannya dalam konstruksi PRM serta membedakannya antara push dan pull strategy.

Push strategy seperti, pertama, penguatan daya saing dan promosi pariwisata meliputi pembentukan lembaga promosi terpadu, yang terintegrasi dengan sektor perdagangan dan investasi.

Kedua, integrasi infrastruktur termasuk konektivitas domestik dan global, dengan didukung layanan visa yang kondusif.

Sementara itu, untuk pull strategy seperti, pertama, peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keanekaragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi PRM.

Kedua, penguatan rantai pasok industri PRM secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan blue-green-circular economy (BGCE), digitalisasi, dan kemajuan teknologi.

Ketiga, penggunaan aplikasi halal traceability guna memperkuat ekosistem jaminan produk halal, melalui pengembangan sistem informasi penelusuran bahan produk pangan dari sisi hulu hingga ke tangan wisatawan (from farm to table).

Ini penting, mengingat wisatawan Muslim menekankan sistem kehalalan secara holistik.

Keempat, inisiasi pengembangan produk sharia restricted investment account (SRIA) untuk mendukung pembiayaan investasi perbankan syariah pada proyek-proyek spesifik, khususnya diarahkan yang mendukung ekosistem PRM.

Push dan pull strategy ini setidaknya menjawab berbagai persoalan yang masih muncul dalam TTDI dan GMTI.

Nah, apabila tantangan yang dikategorikan permasalahan struktural ini dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan indikator pengembangan pariwisata 2029 dapat dipenuhi, di antaranya tercapainya rasio PDB sektor pariwisata sebesar 5 persen serta devisa pariwisata yang dihasilkan sebesar 32 miliar dollar AS.

Angka-angka tersebut akan tercapai apabila prasyarat berikut tercapai, seperti pengeluaran wisatawan asing (rata-rata pengeluaran perkedatangan) sebesar 1.600 dollar AS/kedatangan, jumlah kunjungan sebanyak 20 juta kunjungan, serta dengan jumlah perjalanan wisata 1.500 juta perjalanan (Kementerian PPN/ Bappenas, 2024).

Tidak hanya push dan pull strategy, menyimak hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI medio Oktober lalu, memunculkan optimisme bahwa ekosistem syariah memiliki masa depan yang cerah.

Hal ini dilihat dari pertumbuhan intermediasi/pembiayaan yang terus didorong agar industri PRM berkembang secara berkelanjutan.

Sebagai informasi saja, pembiayaan syariah melanjutkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 11,37 persen (yoy) pada Oktober 2024, lebih besar dibandingkan pertumbuhan kredit secara agregat yang sebesar 10,85 persen (yoy).

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan PRM diprediksi akan lebih kencang kedepannya, bahkan dibandingkan dengan sektor halal value chain lainnya.

Meningkatnya aktivitas masyarakat dunia serta berlanjutnya optimisme konsumen menjadi pendorong atas pertumbuhan PRM ini.

JAKARTA - Indomie dinobatkan sebagai Global Halal Brand untuk kategori mi instan oleh IHATEC Marketing Research dalam acara Top Halal Award 2024 di Jakarta pada 16 Oktober 2024. Top Halal Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan ataupun brand yang berhasil meraih posisi teratas dalam survei Top Halal Index.

Penghargaan diserahkan Direktur IHATEC Marketing Research Evrin Lutfika kepada Ketua Sekretariat Halal Grup Indofood Agus Suprapta. Evrin mengatakan, Top Halal Award digelar untuk mendorong perusahaan agar menjadikan halal sebagai keunggulan utama. Juga membantu konsumen dalam memilih merek halal unggulan dan terpercaya yang mampu meningkatkan peluang penjualan.

?Pada tahun ini, IHATEC Marketing Research pertama kali memberikan penghargaan Top Halal Award 2024 - Global Halal Brand pada kategori Instant Noodles, Candy, Coffee Powder, Nuts, Coffee Shop, dan Cosmetics,? katanya dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Agus Suprapta bangga dan terharu dengan penghargaan yang telah diberikan kepada salah satu merek mi instan dari Indofood CBP ini. Penghargaan merupakan bentuk cinta dari para penggemar Indomie dimanapun mereka berada yang tak terbatas wilayah hanya di Indonesia.

?Kami bersyukur Indomie disukai juga di negara-negara lainnya. Ini akan menjadi semangat bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam rasa dan kualitas produk halal kepada konsumen,? ujarnya.

Penilaian penghargaan berdasarkan survei yang dilakukan kepada responden yang dilakukan di 27 negara. Selain Indonesia ada 12 negara di Asia, 8 negara di Eropa, dan Turki, Amerika Serikat, Brazil, Australia, New Zealand, Nigeria, dan Afrika Selatan.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2024 melalui online. Responden ditanyakan mengenai produk halal asal Indonesia yang dijual di pasar global.

Pemenang Global Halal Brand ditentukan berdasarkan dua elemen yang diukur, yaitu elemen brand dan elemen halal. Elemen brand terdiri dari 3 parameter, yaitu halal brand awareness (merek halal yang paling diingat), halal brand usage (merek halal terakhir dibeli), danfuture intention (merek halal yang akan dibeli di masa mendatang).

Sedangkan elemen halal mengukur persepsi keyakinan konsumen terhadap kehalalan produk/merek yang terakhir dibeli. ICBP memastikan hanya memproduksi produk makanan halal yang telah memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan oleh pemerintah bersama MUI.

Surabaya (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendukung transformasi digital sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

“Transformasi digital ini seiring dengan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menekankan visi digitalisasi sebagai pilar utama,” kata Wisnu Sunandar dalam keterangan, di Surabaya, Senin.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mengakselerasi digitalisasi termasuk bagi industri syariah agar dapat mendorong ekonomi digital sekaligus menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif.

Wisnu menjelaskan BSI sejak berdiri pada 1 Februari 2021 sudah mulai memperkuat penetrasi inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan perbankan yang efektif, efisien, dan dapat diadopsi oleh seluruh kalangan.

Bahkan, upaya BSI tersebut telah mampu mendorong peralihan transaksi nasabah BSI ke layanan e-channel yang terus meningkat setiap tahun yakni mencapai 97,94 persen dari total transaksi.

“Jumlah mencapai 607 juta transaksi yang membukukan volume Rp709 triliun per September 2024,” ujar Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih.

Tak hanya itu, kata dia, aplikasi layanan perbankan BSI yaitu BSI Mobile pun penggunanya sudah mencapai 7,57 juta atau tumbuh 28,34 persen pada kuartal III tahun 2024 karena di dalamnya terdapat banyak fitur yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Aplikasi tersebut dilengkapi dengan layanan QRIS, fitur Islami seperti jadwal shalat, ZISWAF, pembiayaan online, gadai dan cicil emas online, pembayaran e-commerce, hingga top up e-wallet.

Untuk semakin mendukung digitalisasi, Wisnu menuturkan BSI juga segera meluncurkan SuperApp BYOND by BSI yang dirancang sebagai aplikasi dengan fitur lengkap mulai dari layanan transaksi finansial, sosial, dan spiritual yang lebih modern, aman, dan cepat.

Senior Vice President (SVP) Digital Banking Retail BSI Riko Wardhana mengatakan BYONDby BSI tetap mengusung salah satu fitur andalan yang ada di pendahulunya yaitu fitur Berbagi.

Dalam fitur berbagi ini terdapat kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi sosial dan donasi, seperti Ziswaf, sumbangan duka, donasi kemanusiaan, dan kegiatan sosial lainnya.

“Aplikasi ini dirancang untuk bisa menjadi pintu akses nasabah ke berbagai layanan halal lifestyle, sehingga nantinya nasabah dapat langsung melakukan transaksi terkait halal ecosystem,” kata Riko.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Gaya hidup halal atau halal lifestyle semakin dikenal di seluruh dunia sebagai standar yang mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan. Tren ini tidak hanya mencakup konsumsi makanan dan minuman halal, namun juga kosmetik, obat-obatan, keuangan syariah, fesyen, pariwisata, dan media Islami.

Menurut laporan State of the Global Islamic Report, tren halal lifestyle diperkirakan akan mencapai nilai USD2,4 triliun pada akhir 2024, menunjukkan potensi luar biasa bagi sektor-sektor tersebut. Dalam pembukaan acara tahunan 11th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa ISEF adalah langkah strategis untuk mendorong ekonomi syariah Indonesia ke kancah internasional.

"Melalui ISEF, kita terus memperkuat literasi halal lifestyle untuk mendorong Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri halal global," ujar Perry, dikutip Senin (4/11/2024).

Sebagai bentuk konkret, Perry mengumumkan peluncuran Aplikasi Halal Traceability untuk memudahkan konsumen melacak produk halal dari produksi hingga konsumsi, serta program digitalisasi produk pesantren dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA).

"Aplikasi ini akan memastikan konsumen mendapatkan produk yang terpercaya dan sesuai syariah," tambahnya.

Selain itu, Perry menyoroti pentingnya percepatan ekosistem halal melalui teknologi internet of things (IoT) untuk mendukung integrasi produk halal secara end-to-end. Hal ini mencakup akselerasi sertifikasi halal, penguatan ekspor, branding modest fashion Indonesia, serta pengembangan sistem bisnis pesantren yang terhubung secara digital.

Menjawab Kebutuhan Wisata Ramah Muslim

Dalam The 6th International Halal Tourism Summit, bagian dari rangkaian ISEF 2024, Kemenparekraf/Baparekraf meluncurkan Pedoman Layanan Dasar Pariwisata Ramah Muslim yang akan menjadi panduan bagi destinasi-destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani, menyampaikan bahwa potensi 2 miliar wisatawan muslim global merupakan peluang besar bagi pariwisata halal Indonesia.

"Indonesia dapat menjadi destinasi utama wisata halal dunia dengan terus memperbaiki atraksi, fasilitas, dan kerja sama antar-stakeholder. Industri pariwisata yang ramah muslim tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan produk halal dalam negeri, seperti kuliner dan kosmetik," ungkap Rizki.

Sebagai informasi, ISEF 2024, yang berlangsung dari 30 Oktober hingga 3 November 2024, menghadirkan para pakar, praktisi, dan pelaku usaha dari berbagai bidang untuk berbagi wawasan dan menciptakan kolaborasi yang mendorong ekonomi syariah di tingkat nasional maupun internasional. ISEF tidak hanya menjadi ruang untuk berdiskusi namun juga platform untuk mewujudkan ide-ide baru yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Bisnis.com, JAKARTA — Gaya hiduphalal, khususnya bagi seorang muslim, menjadi dasar yang harus dijalani dalam setiap aspek kehidupan. Bukan hanya halal dari segi apa yang dikonsumsi, tetapi bahan bahan dasar makanan tersebut hingga persoalan bisnis dan keuangan yang halal.

Dede Rosidah alias Mamah Dedeh mengingatkan para keluarga muda untuk menjalani gaya hidup halal yang mengacu pada Al Quran dan sunah rasul.

“Apa yang kita makan, minum, kita pakai, tentu saja modal yang kita miliki harusnya berdasarkan hallalan thayyiban. Makanya, yuk kembali ke hallalan thayyiban secara hukum, halal cara memperolehnya, thayyib [baik] hasilnya,” ujarnya dalam unggahan Instagram Bank Indonesia @bank_indonesia, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia (BI) memiliki empat cara untuk mendukung gaya hidup para muslim dan muslimah.

Pertama, melalui aplikasi Halal Traceability untuk menelusuri bahan produk supaya terjamin kehalalannya.

Sebagai contoh, suatu produk makanan olahan seperti sosis maupun bakso dapat ditelusuri kehalalan bahan baku dan prosesnya.

Kedua, penguatan ekosistem usaha syariah melalui digitalisasi pondok pesantren. Hal ini mencakup digitalisasi sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit, pencatatan keuangan, dan pengembangan akreditasi pesantren.

Ketiga, pengembangan produk Sharia Restricted Investment Account (SRIA) untuk mendukung pembiayaan investasi perbankan syariah.

SRIA dengan akar mudharabah muqayyadah merupakan skema investasi dengan risiko ditanggung oleh investor. Produk SRIA menawarkan alternatif investasi yang sesuai syariah serta mendorong transparansi dan pembagian risiko antara bank dan nasabah investor.

Melalui pengembangan tersebut harapannya produk investasi kas perbankan syariah semakin digemari masyarakat. Dengan demikian bank syariah dapat menggalang dana dari nasabah investasi dan menyalurkannya pada proyek spesifik berbasis akad bagi hasil profit sharing.

Keempat, strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia (SNLIEKSI) untuk meningkatkan literasi eksyar.

Hal ini akan mendorong literasi dan inklusi masyarakat soal ekonomi dan keuangan syariah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

BI dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mengungkapkan empat gaya hidup halal tersebut dapat memajukan ekonomi dan keuangan syariah (EKsyar) di Indonesia, meski tengah tantangan global masih menghantui ekonomi dalam negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan tema ISEF 2024 ‘Sinergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth’ mencerminkan kuatnya sinergi bersama untuk mewujudkan ekonomi syariah sebagai modal baru mendorong perekonomian Indonesia.

“Selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar, terintegrasi, dan menjadi kebanggaan kita semua. Semakin mendekatkan pencapaian visi menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia,” tuturnya dalam Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/10/2024).

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya penyelamatan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besamya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya sendiri telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

(kil/kil)

Jakarta -

Populasi muslim global saat ini mencapai 1,8 miliar dan terus mengalami pertumbuhan. Permintaan produk halal diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Laporan State of the Global Islamic Economy memperkirakan bahwa konsumsi produk industri halal akan mencapai US$ 2,4 triliun pada tahun 2024, dengan sektor makanan dan minuman halal menjadi salah satu pilar utama, disusul kosmetik, farmasi, keuangan syariah, fesyen muslim, pariwisata halal, dan media islami.

Sebagai negara dengan konsumsi produk makanan halal tertinggi, Indonesia telah menjadi pemain kunci di industri ini, dengan transaksi mencapai US$ 173 juta dan pangsa pasar sebesar 13% dari total konsumsi makanan halal dunia.

Dalam mendukung Indonesia sebagai produsen halal terkemuka, Bank Indonesia (BI) menggelar 2nd Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) berkolaborasi dengan Islamic Chef & Culinary of Indonesia (ICCI) di ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024. Kompetisi ini menjadi ajang bagi halal chef Indonesia dan internasional untuk memamerkan kreativitas kuliner mereka, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk makanan halal Indonesia di pasar global.

Secretary General World Platform of Islamic Countries Culinary Societies, Rossham Bin Rusli, menyampaikan antusiasmenya terhadap ISEF 2024 yang menurutnya sangat berpengaruh untuk generasi muda. "Anak muda yang datang ke acara ini dapat belajar banyak - mulai dari cara penyajian makanan yang halal, sehat, dan estetik, hingga pemilihan bahan yang berkualitas. Ini mendukung ekonomi lokal dan juga memberi bekal agar generasi muda kita bisa membawa kuliner halal ke panggung internasional," ujarnya dalam siaran pers, ditulis Minggu (3/11/2024).

Selain itu, Rossham, yang juga menjabat sebagai Presiden Gastronomy Association of Malaysia, berharap bahwa gelaran IN2HCC di masa mendatang dapat menghadirkan sesi berbagi pengetahuan dan teknologi, serta pameran yang menampilkan proses lengkap kuliner halal mulai dari pertanian, pengolahan, hingga penyajian, semuanya sesuai kaidah halal.

Kompetisi chef halal yang digelar di Jakarta Convention Center ini turut menarik perhatian para pecinta kuliner halal, termasuk influencer Fadil Jaidi. "Seru banget ada kompetisi chef internasional yang menghadirkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Yordania, Bangladesh, dan negara lainnya. Ditambah lagi ragam kuliner halal di Halalicious Culinary Festival, dari makanan tradisional sampai modern. Semuanya siap kita eksplor," ungkap Fadil.

Rangkaian acara 2nd IN2HCC 2024 ini mencakup talkshow, Halal Chef Competition, dan cooking demo, yang digelar hingga penutupan ISEF 2024 pada 3 November 2024. Sebelumnya, program Road to IN2HCC 2024 sukses diselenggarakan di berbagai daerah sebagai upaya showcase halal food Indonesia, membuka peluang bagi sektor halal food untuk memperluas dampaknya di tingkat regional.

Dengan gelaran IN2HCC 2024, Bank Indonesia (BI) dan para pelaku industri berharap dapat mendorong sektor halal food semakin berkembang dan mendukung ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

“Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya”, ungkap Catur.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami”, ungkapnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023”, ungkap Vanessa.