Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama 16 anggota dari berbagai kementerian menggelar rapat pleno KNEKS pada Jumat (4/10).

Agenda utama dalam rapat tersebut mencakup pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air, serta garis besar perkembangan terkini di sektor tersebut.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah dalam lima tahun terakhir berkembang dengan positif.

Menurutnya, perkembangan itu mengukuhkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi yang mampu berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil dari komitmen kuat, dedikasi, kerja keras, dan kerja cerdas seluruh stakeholder di sektor keuangan syariah.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah harus terus memperbesar kontribusinya dalam perekonomian nasional, beradaptasi lebih cepat, dan mampu merespon peluang di tengah dinamika ekonomi global," kata Ma’ruf, Jumat (4/10).

Hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia mencatat bahwa pangsa aktivitas usaha syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan II 2023 mencapai 46,71% atau sebesar Rp 9.826,8 triliun.

Ma’ruf menambahkan, arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam kesempatan itu, Wapres menyapa peserta rapat termasuk Arsjad Rasjid yang dipanggilnya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Saat menyapa Arsjad, Ma’ruf melontarkan guyonan kepadanya. “Pak Arsjad, masih Ketua Kadin.” kata Wapres

Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris KNEKS juga menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin. “Pak Arsyad disebut Ketua Kadin, saya ikut bilang Ketua Kadin,” kata Sri Mulyani.

Kadin sebagai salah satu wadah organisasi terbesar di Indonesia, saat ini dilandai dualisme kepemimpinan setelah Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketum Kadin dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada September 2024.

Belakangan, Arsjad dan Anindya bersepakat mengakhiri konflik setelah dimediasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, demgan keduanya sepakat menggelar Munas Kadin setelah pelantikan Presiden RI.

JAKARTA, investor.id – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama 16 anggota dari berbagai kementerian menggelar Rapat Pleno KNEKS di Auditorium Sektertariat Wapres RI di Jakarta, Jumat (4/10/2024)

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS. Agenda utama dalam rapat ini mencakup pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air, serta highlight perkembangan terkini di sektor tersebut.

Saat memberikan kata sambutan, Wapres menyapa peserta rapat termasuk Arsjad Rasjid yang dipanggilnya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Selain Arsjad, Wapres juga menyapa beberapa menteri seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Saat menyapa Arsjad, Wapres melontarkan guyonan kepadanya. “Pak Arsjad, masih Ketua Kadin. Pak Arsjad,” kata Wapres yang disambut tawa peserta rapat.

Tak hanya sampai disitu, ketika Menkeu Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris KNEKS juga menyapa Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin. “Tadi Pak Arsyad disebut Ketua Kadin, saya ikut bilang Ketua Kadin,” kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan Wapres sempat menanyakan siapa Ketua Kadin yang hadir dalam acara Rapat Pleno KNEKS, sehingga, dia pun menyapa Arsyad Rasyid sebagai Ketua Kadin. “Karena Pak Wapres menanyakan ketua Kadinnya, saya bilang (Arsjad Rasjid) Ketua Kadin,” ucapnya.

Seperti diketahui, Kadin sebagai salah satu wadah organisasi terbesar di Indonesia dilandai dualisme kepemimpinan setelah Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketum Kadin dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada September 2024.

Belakangan, Arsjad dan Anindya bersepakat mengakhiri konflik setelah dimediasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dengan keduanya sepakat menggelar Munas Kadin setelah pelantikan Presiden RI.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan menyatakan Arsjad Rasjid masih menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia sampai musyawarah nasional (munas) digelar.

“Betul sekali (Arsjad menjabat Ketum Kadin sampai munas),” kata Yukki.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp 65 triliun pada 2023 menjadi Rp 194 triliun pada 2030. Artinya, terdapat pertumbuhan hingga 200% atau tiga kali lipat dalam periode tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, di masa mendatang, peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah tersebut akan semakin besar seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030.

“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, pada Jumat (4/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Peluang ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah yang mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering. Menurut dia, saat ini Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024 dan diproyeksikan akan bakal meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.

Di samping ekosistem haji dan umrah, Indonesia juga memiliki peluang ekonomi dengan menarik investor asing, terutama dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Islamic Development Bank (IsDB), melalui blended finance maupun kegiatan filantropi. Oleh karena itu, Kemenkeu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta seluruh kementerian/lembaga terkait dapat mendorong upaya membangun blended finance yang tangguh dan kompetitif.

Menyangkut kegiatan filantropi, Sri Mulyani menuturkan bahwa penghimpunan dana sosial syariah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Total zakat, infak, dan sedekah yang terhimpun selama 2023 mencapai Rp 32,3 triliun, sedangkan akumulasi wakaf uang sebesar Rp 2,56 triliun hingga kuartal III-2024.

“KNEKS memiliki tanggung jawab besar untuk menggali potensi dana sosial syariah tersebut serta menjalin kerjasama strategis untuk pengelolaan dana sosial internasional dan menarik potensi dana filantropis luar negeri terutama di kawasan GCC (Gulf Cooperation Council/negara-negara di kawasan Teluk Arab/Persia),” urai Sri Mulyani.

Dia juga meminta pembentukan Lembaga Pengembangan dan Akselerasi Wakaf (LPAW) untuk dikaji lebih lanjut supaya dapat mendukung pengembangan produktivitas aset wakaf secara profesional dan bidang operasionalnya tidak tumpang tindih.

Di sisi lain, Sri Mulyani turut menyinggung upaya menarik investasi dari luar negeri melalui penguatan daya saing produk halal domestik. Produk halal Tanah Air dipercaya dapat masuk ke pasar global melalui pengembangan riset dan inovasi, kerja sama perdagangan, serta kerja sama saling keberterimaan produk halal (mutual recognition agreement).

“Pada tahun 2023, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar US$ 4,1 miliar. Ini adalah surplus sejak 2019. Tren tersebut perlu untuk terus kita tingkatkan dan kita jaga,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meyakini ekonomi dan keuangan berbasis syariah yang tengah berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam sambutan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY dan Pembukaan Grebek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digelar di Pakuwon Mall, Sleman, Rabu (7/8/2024).

"Berbagai potensi dan peluang perekonomian di Yogyakarta dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan," kata Maruf, Rabu.

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta didukung oleh sektor-sektor yang sejalan dengan rantai nilai halal, seperti industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan minuman.

Di sisi lain, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi di provinsi DIY menyumbang sekitar 60 persen dari perekonomian.

“Kombinasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata budaya, serta pusat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif," ujar dia.

Ma’ruf Amin pun menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif lantaran tidak hanya untuk umat Islam, melainkan membawa kebaikan bagi semua umat.

"Hanya bagi umat Islam ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut akidah, ibadah, tapi juga muamalah yaitu sifat ekonomi dan kegiatan perniagaan, dan juga akhlak," kata Wapres.

Eks ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengungkapkan, sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) membentuk KDEKS di daerah.

"Di daerah sudah dibentuk 31 provinsi termasuk di DIY. hanya tinggal 7 provinsi, di papua ada 5 provinsi yang belum, 1 sudah (dibentuk). Papua sudah 1, sudah dibentuk, kemudian di NTT dan di Bali. Jadi tinggal 7 provinsi saja, seluruhnya sudah dibentuk," kata Wapres.

“Di Sulawesi Utara itu juga sudah dibentuk, bahkan ketuanya juga Gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau beragama non-Islam tapi beliau juga menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Memang (ekonomi dan keuangan) syariah ini untuk semua orang, rahmatan lil 'aalamiin," ucap dia.

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi solusi inklusif dan berkelanjutan bagi perekonomian Yogyakarta.

Menurut Wapres, hal ini tak terlepas karena ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan bahkan menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.

“Berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wapres dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Peresmian Grebeg UMKM DIY 2024, di Sleman, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Wapres pun memuji perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah di provinsi DIY. Apalagi, Yogyakarta langsung mendapatkan lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 sejak pembentukan KDEKS, yang menunjukkan komitmen dan kolaborasi kuat semua pemangku kepentingan.

Wapres menyebut, lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta kini telah didukung oleh sektor-sektor yang sejalan dengan rantai nilai halal. Misalnya, industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan minuman.

“Selain itu, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi juga menyumbang sekitar 60% dari perekonomian provinsi ini. Kombinasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata budaya, serta pusat UMKM yang produktif,” imbuhnya.

Wapres bilang, ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif karena tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat, sebagai satu sistem rahmatan lil'aalamiin untuk kebaikan seluruhnya.

“Hanya bagi umat Islam ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut aqidah, ibadah, tapi juga muamalah yaitu sifat ekonomi dan kegiatan perniagaan, dan juga akhlak,” urai Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) membentuk KDEKS di berbagai daerah. Termasuk di DIY, kini sudah ada KDEKS di 31 provinsi. Wapres menyebut, hanya tinggal tujuh provinsi yang belum dibentuk KDEKS, yakni meliputi lima provinsi di Papua, dan masing-masing di NTT serta Bali.

“Jadi tinggal 7 provinsi saja, seluruhnya sudah dibentuk. Bahkan di Sulawesi Utara itu juga sudah dibentuk, ketuanya juga Gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau beragama nonIslam, tapi beliau juga menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan memang syariah untuk semua orang, rahmatan lil 'aalamiin,” tandasnya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News