JAKARTA, KOMPAS.com - Humas Bea Cukai Adhitya Riandhika mengeklaim pihaknya mempunyai bukti kepemilikan atas 30 rumah dinas di Kompleks Bea Cukai Tomang, Jakarta Barat, berupa sertifikat hak pakai (SHP).

"Kami punya surat terkait dengan pemilikan rumah dinas ini," kata Adhitya saat diwawancarai, Rabu (24/7/2024).

Adhitya mengungkapkan, SHP itu dibuat oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Namun, ia belum mengetahui lebih lanjut kapan SHP itu dibuat.

"Nanti tim lawyer kami bisa menunjukkan bukti sertifikat itu," tutur Adhit.

Dalam wawancara terpisah, salah satu pemilik rumah di Kompleks Bea Cukai, Alfan (43), mengatakan bahwa orangtuanya merupakan salah satu pejabat Bea Cukai pada era 1970.

Kemudian, sejumlah warga juga datang dan sama-sama menempati kompleks Bea Cukai pada 1970-an. Sampai saat ini, terdapat 30 rumah yang 27 di antaranya terisi atau dihuni.

Namun, begitu orangtuanya pensiun, Alfan dan keluarganya masih menempati rumah itu.

"Sudah 50 tahun. Orangtua kami bangun kompleks ini secara swasembada. Bukan diberikan oleh Bea Cukai," kata Alfan.

Bahkan, Alfan dan keluarganya rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun.

Akan tetapi, pada 2010 lalu warga menyadari bahwa rumah di kompleks Bea Cukai tidak memiliki surat tanah.

"Kami sekarang sedang sidang di PTUN menggugat Bea Cukai dan Badan Pertanahan Negara (BPN)," kata Alfan.

Selain Alfan, penghuni rumah dinas di Kompleks Bea Cukai lainnya,Reni (47), juga menuturkan hal yang sama.

Ia meminta agar SHP Bea Cukai yang baru terbit tahun 2023 itu segera ditunjukkan kepada warga Kompleks Bea Cukai.

"Saya di sini tinggal berpuluh-puluh tahun. Semuanya bayar, enggak ada maintenance dari Bea Cukai, tapi diusir," kata dia.

"Ya kalau memang ini punya mereka, tunjukkan saja. Apalagi sudah sidang kan sekarang," tambah Reni.

Sebagai informasi, sebelumnya petugas Bea Cukai melakukan eksekusi pengosongan sejumlah rumah di Kompleks Bea Cukai di Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Namun, aksi tersebut sempat menuai kericuhan. Pengamatan Kompas.com di lokasi, Kamis (18/7/2024), ada empat rumah yang telah disegel.

Pagar pintu masuk kompleks juga rusak akibat kericuhan saat eksekusi beberapa hari lalu. Namun, pagar itu masih terpasang di pintu masuk kompleks.

Segel dengan tulisan "Tanda pengamanan Bea dan Cukai" terpasang di bagian pagar dan pintu rumah.

Tidak ada lampu yang menyala pada rumah yang sudah disegel itu. Namun, terdapat beberapa rumah yang masih diisi oleh penghuninya.

Salah satunya, rumah yang dihuni Alfan. Ia membenarkan penertiban itu berujung bentrok antara petugas Bea Cukai dan penghuni kompleks. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

"Ada ratusan petugas kira-kira yang datang, mereka bawa linggis, pentungan, dan alat lain," ucap Alfan saat diwawancarai.

Menurut dia, warga protes dengan tindakan petugas yang anarkistis, mulai dari menjebol pagar sampai menginjak-injak warga. Bahkan, petugas Bea Cukai tidak memperlihatkan izin yang jelas untuk pembongkaran paksa.

"Mereka tidak tunjukkan surat, main masuk ke rumah warga dan usir. Kami kan warga biasa bukan penjahat," jelas Alfan.

(Penulis: Rizky Syahrial | Editor: Irfan Maullana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah berita di kanal Megapolitan menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Rabu (14/7/2024), salah satunya tentang Bea Cukai eksekusi rumah dinas di Tomang, Jakarta Barat.

Kemudian, berita tentang terbongkarnya pembunuhan pria, Asep di Bekasi, Jawa Barat oleh istrinya, anak dan pacarnya juga menjadi perhatian dan ramai dibaca.

Sementara itu, berita mengenai polisi yang tidak memberikan toleransi waktu kepada pesepeda yang menggunakan jalan raya atau protokol sebagai trek olahraga juga menjadi artikel terpopuler.

Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:

1. Bea Cukai eksekusi rumah dinas di Tomang

Petugas Bea Cukai mengeksekusi pengosongan rumah dinas di Kompleks Bea Cukai, Tomang, Jakarta Barat pada Rabu (24/7/2024).

Proses eksekusi ini sebelumnya sempat ada perdebatan hingga ricuh antara petugas dengan penghuni.

Humas Bea Cukai Adhitya Riandhika megeklaim pihaknya memiliki sertifikat hak pakai (SHP) atas 30 rumah dinas di kompleks itu.

"Kami punya surat terkait dengan pemilikan rumah dinas ini," kata Adhitya saat diwawancarai, Rabu (24/7/2024).

Adhitya mengungkapkan, sertifikat itu dibuat Badan Pertanahan Negara (BPN). Namun, ia belum mengetahui lebih lanjut kapan surat dibuat.

"Nanti tim lawyer kami bisa menujukkan bukti sertifikat itu," tutur Adhit.

Baca selengkapnya di sini

2. Pembunuhan berencana pria di Bekasi terbongkar karana tagihan pinjol

Teka-teki kematian pria bernama Asep Saepudin (45), warga Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya terbongkar.

Asep tewas setelah dibunuh oleh istrinya, Juhariah (45), anak pertama, Silvia Nur Alfiani (22), dan kekasih Silvia, Hagistko Pramada (22).

Kematian Asep terkuak setelah 10 hari dibunuh oleh ketiga pelaku pada Kamis (27/6/2024).

Salah satu pemicu terbongkarnya pembunuhan berencana pengusaha aksesoris itu karena panggilan telepon dari perusahaan pinjaman online (pinjol) yang hendak menagih utang.

Panggilan telepon dari pinjol ini diangkat oleh adik Asep, Ahmad Wahyudi (33). Setelah tiga hari kepergian korban, Yudi membawa ponsel dan dompet karena mencium sejumlah kejanggalan atas kematian kakaknya.

“Kalau enggak salah, 10 hari (setelah Asep meninggal dunia), itu ada telepon dari pinjol. Kan telepon dipegang sama adik saya (Yudi), diangkat sama dia. Intinya, dia menagih,” ujar adik Asep, Ade Mulyana (43) saat ditemui di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/7/2024).

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi larang pesepeda gowes di jalan raya usai pukul 06.00 WIB

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya tak memberikan toleransi waktu kepada pesepeda yang menggunakan jalan raya atau protokol sebagai trek olahraga.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan, larangan itu sesuai aturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kami tidak bisa memperpanjang waktu, sudah ada aturannya yang sudah dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2024).

Latif mengatakan, aturan terkait penggunaan jalan raya atau protokol sudah diatur hingga pukul 06.00 WIB.

Selebihnya, pesepeda diwajibkan menggunakan jalur sepeda tanpa terkecuali.

“Kalau hari biasa, Senin-Jumat, pesepeda wajib masuk jalur sepeda di atas pukul 06.00 WIB, kan sudah ada jalur sepedanya,” tutur dia.

Selengkapnya baca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Humas Bea Cukai Adhitya Riandhika megeklaim pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas 30 rumah dinas di Kompleks Bea Cukai Tomang, Jakarta Barat.

"Kami punya surat HGB terkait dengan pemilikan rumah dinas ini," kata Adhitya saat diwawancarai, Rabu (24/7/2024).

Adhitya mengungkapkan, sertifikat itu dibuat Badan Pertanahan Negara (BPN). Namun, ia belum mengetahui lebih lanjut kapan surat dibuat.

"Nanti tim lawyer kami bisa menujukkan bukti sertifikat itu," tutur Adhit.

Dalam wawancara terpisah, salah satu pemilik rumah di Kompleks Bea Cukai, Alfan (43), mengatakan bahwa dulu orangtuanya merupakan salah satu pejabat Bea Cukai di era 1970.

Kemudian, warga datang dan sama-sama menempati kompleks ini, juga pada tahun 1970. Hingga kini terdapat 30 rumah yang 27 di antaranya terisi atau dihuni.

Namun, begitu orangtuanya pensiun, Alfan dan keluarganya masih menempati rumah itu.

"Sudah 50 tahun. Orangtua kami bangun kompleks ini secara swasembada. Bukan diberikan oleh Bea Cukai," kata dia.

Bahkan, Alfan dan keluarganya rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun.

Namun, baru pada 2010 lalu warga menyadari bahwa rumah di kompleks ini tidak memiliki surat tanah.

"Kami sekarang sedang sidang di PTUN menggugat Bea Cukai dan Badan Pertanahan Negara (BPN)," kata Alfan.

Selain Alfan, Reni (47) juga menuturkan hal yang sama.

Ia meminta agar surat hak guna bangunan (HGB) Bea Cukai yang baru terbit tahun 2023 itu segera ditunjukkan kepada warga Kompleks Bea Cukai.

"Saya di sini tinggal berpuluh-puluh tahun. Semuanya bayar, enggak ada maintenance dari Bea Cukai, tapi diusir," kata dia.

"Ya kalau memang ini punya mereka, tunjukkan saja. Apalagi sudah sidang kan sekarang," tambah Reni.

Sebagai informasi, sebelumnya petugas Bea Cukai melakukan eksekusi pengosongan sejumlah rumah di Kompleks Bea Cukai di Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Namun, aksi tersebut sempat menuai kericuhan. Pengamatan Kompas.com di lokasi, Kamis (18/7/2024), ada empat rumah yang telah disegel.

Pagar pintu masuk kompleks juga rusak akibat kericuhan saat eksekusi beberapa hari lalu. Namun, pagar itu masih terpasang di pintu masuk kompleks.

Segel dengan tulisan "Tanda pengamanan Bea dan Cukai" terpasang di bagian pagar dan pintu rumah.

Tidak ada lampu yang menyala pada rumah yang sudah disegel itu. Namun, terdapat beberapa rumah yang masih diisi oleh penghuninya.

Salah satunya, rumah yang dihuni Alfan. Ia membenarkan penertiban itu berujung bentrok antara petugas Bea Cukai dan penghuni kompleks. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

"Ada ratusan petugas kira-kira yang datang, mereka bawa linggis, pentungan, dan alat lain," ucap Alfan saat diwawancarai.

Menurut dia, warga protes dengan tindakan petugas yang anarkistis, mulai dari menjebol pagar sampai menginjak-injak warga. Bahkan, petugas Bea Cukai tidak memperlihatkan izin yang jelas untuk pembongkaran paksa.

"Mereka tidak tunjukkan surat, main masuk ke rumah warga dan usir. Kami kan warga biasa bukan penjahat," jelas Alfan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi pengosongan rumah di kompleks Bea Cukai, Tomang, Jakarta Barat, berjalan dengan damai, Rabu (24/7/2024).

Pengamatan Kompas.com pada pukul 10.50 WIB di lokasi, puluhan petugas Bea Cukai terlihat membantu warga untuk mengemasi barang-barang dari dalam rumahnya.

Terlihat sejumlah warga mengambil beberapa barang dari dalam rumah, kemudian barang itu dikemas menggunakan kardus berwarna coklat.

Dibantu oleh petugas Bea Cukai, warga menaikkan barang-barangnya ke truk dan akhirnya meninggalkan lokasi.

Para pemilik rumah dan pengacara berkumpul di satu lokasi rumah. Mereka terlihat duduk bersama tim dari petugas Bea Cukai.

Humas Bea Cukai Adhitya Riandhika mengatakan, saat ini sedang dilakukan proses mediasi.

"Kebetulan dari lawyer kami dan pemilik rumah sedang negosiasi," ucap Adhitya saat diwawancarai di lokasi, Rabu.

Adhitya mengatakan, petugas mengosongkan dua rumah pada hari ini.

"Ada dua rumah, nomor A19 dan A2," jelas dia.

Beberapa warga sudah meninggalkan rumah, Bea Cukai juga menyediakan truk untuk memindahkan barang-barang warga yang terdampak.

"Dengan saran dari Komnas HAM, kami sediakan rumah pengganti, bantu perpindahan barang, kami sudah lakukan," kata Adhitya.

"Kami sudah lakukan ini lama, bukan asal datang terus mengusir mereka paksa. Kami sudah lakukan secara humanis," tambah dia.

Salah satu pemilik rumah bernama Kresna hadir untuk menjembatani warga dan Bea Cukai.

"Ya walaupun rumah saya sudah dikosongkan kemarin ya, saya tetap hadir," kata dia.

Berbeda dengan minggu lalu, Kresna mengakui tidak ada kerusuhan saat penertiban ini.

"Tidak serusuh minggu lalu. Kami bawa tim lawyer untuk mediasi. Sampai sekarang masih berlangsung," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, petugas Bea Cukai mengosongkan sejumlah rumah di Kompleks Bea Cukai di Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Namun, aksi tersebut sempat menuai kericuhan.

Pagar pintu masuk kompleks juga sudah rusak akibat kericuhan saat eksekusi beberapa hari lalu.

Namun, pagar itu masih terpasang di pintu masuk kompleks.

Tidak ada lampu yang menyala pada rumah yang sudah disegel itu.

Namun, terdapat beberapa rumah yang masih diisi oleh penghuninya. Salah satunya, rumah dari warga bernama Alfan (43).

Ia membenarkan penertiban itu berujung bentrok antara petugas Bea Cukai dan penghuni kompleks. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

"Ada ratusan petugas kira-kira yang datang, mereka bawa linggis, pentungan, dan alat lain," ucap Alfan saat diwawancarai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi pengosongan rumah di kompleks Bea Cukai, Tomang, Jakarta Barat, berjalan dengan damai, Rabu (24/7/2024).

Pengamatan Kompas.com pada pukul 10.50 WIB di lokasi, puluhan petugas Bea Cukai terlihat membantu warga untuk mengemasi barang-barang dari dalam rumahnya.

Terlihat sejumlah warga mengambil beberapa barang dari dalam rumah, kemudian barang itu dikemas menggunakan kardus berwarna coklat.

Dibantu oleh petugas Bea Cukai, warga menaikkan barang-barangnya ke truk dan akhirnya meninggalkan lokasi.

Para pemilik rumah dan pengacara berkumpul di satu lokasi rumah. Mereka terlihat duduk bersama tim dari petugas Bea Cukai.

Humas Bea Cukai Adhitya Riandhika mengatakan, saat ini sedang dilakukan proses mediasi.

"Kebetulan dari lawyer kami dan pemilik rumah sedang negosiasi," ucap Adhitya saat diwawancarai di lokasi, Rabu.

Adhitya mengatakan, petugas mengosongkan dua rumah pada hari ini.

"Ada dua rumah, nomor A19 dan A2," jelas dia.

Beberapa warga sudah meninggalkan rumah, Bea Cukai juga menyediakan truk untuk memindahkan barang-barang warga yang terdampak.

"Dengan saran dari Komnas HAM, kami sediakan rumah pengganti, bantu perpindahan barang, kami sudah lakukan," kata Adhitya.

"Kami sudah lakukan ini lama, bukan asal datang terus mengusir mereka paksa. Kami sudah lakukan secara humanis," tambah dia.

Salah satu pemilik rumah bernama Kresna hadir untuk menjembatani warga dan Bea Cukai.

"Ya walaupun rumah saya sudah dikosongkan kemarin ya, saya tetap hadir," kata dia.

Berbeda dengan minggu lalu, Kresna mengakui tidak ada kerusuhan saat penertiban ini.

"Tidak serusuh minggu lalu. Kami bawa tim lawyer untuk mediasi. Sampai sekarang masih berlangsung," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, petugas Bea Cukai mengosongkan sejumlah rumah di Kompleks Bea Cukai di Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Namun, aksi tersebut sempat menuai kericuhan.

Pagar pintu masuk kompleks juga sudah rusak akibat kericuhan saat eksekusi beberapa hari lalu.

Namun, pagar itu masih terpasang di pintu masuk kompleks.

Tidak ada lampu yang menyala pada rumah yang sudah disegel itu.

Namun, terdapat beberapa rumah yang masih diisi oleh penghuninya. Salah satunya, rumah dari warga bernama Alfan (43).

Ia membenarkan penertiban itu berujung bentrok antara petugas Bea Cukai dan penghuni kompleks. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

"Ada ratusan petugas kira-kira yang datang, mereka bawa linggis, pentungan, dan alat lain," ucap Alfan saat diwawancarai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa warga kena pukul petugas Bea Cukai, saat eksekusi pengosongan rumah dinas di Kompleks Bea Cukai, Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Salah satu warga bernama Reni (47) melihat langsung kejadian itu.

"Ada salah satu warga kena pukul, bukan diamankan. Saya lihat kok, di CCTV rumah juga ada," ucap Reni saat diwawancarai, Kamis (18/7/2024).

Reni menuturkan, warga juga melihat petugas memakai pentungan maupun linggis saat eksekusi.

Kata Reni, jumlah petugas mencapai ratusan. Padahal, warga hanya berjumlah puluhan.

"Mereka lebih banyak dari kami, terus mereka arogan. Ya warga pasrah akhirnya diusir," jelas Reni.

Akhirnya, beberapa warga yang kena serang petugas kini coba melapor ke Polres Metro Jakarta Barat.

"Ada juga yang masih di rumah sakit urus luka mereka," kata Reni.

Reni menuturkan, petugas hanya memberikan tenggat waktu satu hari untuk meninggalkan rumah.

Namun, masih ada rumah-rumah yang belum dieksekusi pembongkaran.

"Ini juga masih deg-degan kami. Bakal ada penertiban lagi," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, petugas Bea Cukai mengeksekusi pengosongan rumah di Kompleks Bea Cukai, Tomang, Selasa (16/7/2024).

Warga menganggap aksi petugas begitu anarkis. Selain itu petugas juga tidak memperlihatkan izin yang jelas untuk pembongkaran paksa.

"Mereka tidak tunjukkan surat, main masuk ke rumah warga dan usir. Kami kan warga biasa bukan penjahat," jelas warga lain bernama Alfan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro belum merespons terkait hal ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Bea Cukai mengosongkan sejumlah rumah di Kompleks Bea Cukai di Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Namun, aksi tersebut sempat menuai kericuhan.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Kamis (18/7/2024), ada empat rumah yang telah disegel.

Pagar pintu masuk kompleks juga sudah rusak akibat kericuhan saat eksekusi beberapa hari lalu.

Namun, pagar itu masih terpasang di pintu masuk kompleks.

Segel dengan tulisan "Tanda pengamanan Bea dan Cukai" terpasang di bagian pagar dan pintu rumah.

Tidak ada lampu yang menyala pada rumah yang sudah disegel itu.

Namun, terdapat beberapa rumah yang masih diisi oleh penghuninya.

Salah satunya, rumah dari warga bernama Alfan (43). Ia membenarkan penertiban itu berujung bentrok antara petugas Bea Cukai dan penghuni kompleks.

Kerusuhan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

"Ada ratusan petugas kira-kira yang datang, mereka bawa linggis, pentungan, dan alat lain," ucap Alfan saat diwawancarai.

Menurut dia, warga protes dengan tindakan petugas yang anarkistis, mulai dari menjebol pagar sampai menginjak-injak warga.

Bahkan, petugas Bea Cukai tidak memperlihatkan izin yang jelas untuk pembongkaran paksa.

"Mereka tidak tunjukkan surat, main masuk ke rumah warga dan usir. Kami kan warga biasa bukan penjahat," jelas Alfan.

Alfan menuturkan, orangtuanya adalah salah satu pejabat Bea Cukai pada kurun waktu tahun 1970.

Warga menempati kompleks ini sejak tahun tersebut. Usai orangtua pensiun, mereka masih menempati rumah itu.

"Sudah 50 tahun. Orangtua kami bangun komplek ini secara swasembada. Bukan diberikan oleh Bea Cukai," kata dia.

Bahkan, ia juga harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Pada 2010, warga baru menyadari bahwa rumah komplek ini tidak mempunyai surat tanah.

"Kami sekarang sedang sidang di PTUN menggugat Bea Cukai dan Badan Pertanahan Negara (BPN)," kata Alfan.

Selain Alfan, Reni (47) juga menuturkan hal yang sama.

Ia hanya ingin surat hak guna bangunan (HGB) Bea Cukai yang baru terbit tahun 2023, ditunjukkan ke warga.

"Saya di sini tinggal berpuluh-puluh tahun. Semuanya bayar, enggak ada maintenance dari Bea Cukai, tapi diusir," kata dia.

"Ya kalau memang ini punya mereka tunjukkan saja. Apalagi sudah sidang kan sekarang," tambah Reni.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro belum merespons terkait hal ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Bea Cukai mengosongkan sejumlah rumah di Kompleks Bea Cukai di Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Namun, aksi tersebut sempat menuai kericuhan.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Kamis (18/7/2024), ada empat rumah yang telah disegel.

Pagar pintu masuk kompleks juga sudah rusak akibat kericuhan saat eksekusi beberapa hari lalu.

Namun, pagar itu masih terpasang di pintu masuk kompleks.

Segel dengan tulisan "Tanda pengamanan Bea dan Cukai" terpasang di bagian pagar dan pintu rumah.

Tidak ada lampu yang menyala pada rumah yang sudah disegel itu.

Namun, terdapat beberapa rumah yang masih diisi oleh penghuninya.

Salah satunya, rumah dari warga bernama Alfan (43). Ia membenarkan penertiban itu berujung bentrok antara petugas Bea Cukai dan penghuni kompleks.

Kerusuhan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

"Ada ratusan petugas kira-kira yang datang, mereka bawa linggis, pentungan, dan alat lain," ucap Alfan saat diwawancarai.

Menurut dia, warga protes dengan tindakan petugas yang anarkistis, mulai dari menjebol pagar sampai menginjak-injak warga.

Bahkan, petugas Bea Cukai tidak memperlihatkan izin yang jelas untuk pembongkaran paksa.

"Mereka tidak tunjukkan surat, main masuk ke rumah warga dan usir. Kami kan warga biasa bukan penjahat," jelas Alfan.

Alfan menuturkan, orangtuanya adalah salah satu pejabat Bea Cukai pada kurun waktu tahun 1970.

Warga menempati kompleks ini sejak tahun tersebut. Usai orangtua pensiun, mereka masih menempati rumah itu.

"Sudah 50 tahun. Orangtua kami bangun komplek ini secara swasembada. Bukan diberikan oleh Bea Cukai," kata dia.

Bahkan, ia juga harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Pada 2010, warga baru menyadari bahwa rumah komplek ini tidak mempunyai surat tanah.

"Kami sekarang sedang sidang di PTUN menggugat Bea Cukai dan Badan Pertanahan Negara (BPN)," kata Alfan.

Selain Alfan, Reni (47) juga menuturkan hal yang sama.

Ia hanya ingin surat hak guna bangunan (HGB) Bea Cukai yang baru terbit tahun 2023, ditunjukkan ke warga.

"Saya di sini tinggal berpuluh-puluh tahun. Semuanya bayar, enggak ada maintenance dari Bea Cukai, tapi diusir," kata dia.

"Ya kalau memang ini punya mereka tunjukkan saja. Apalagi sudah sidang kan sekarang," tambah Reni.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro belum merespons terkait hal ini.