Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya yang masuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia anjlok pada September 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa ekspor CPO dan turunannya mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan pada September 2024.

Pada September 2024, total volume ekspor CPO dan turunannya hanya sebanyak 1,49 juta ton, merosot dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 1,97 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada September 2024 mengalami peningkatan menjadi US$932,05 per ton dari bulan sebelumnya sebesar US$898,90 per ton.

Kondisi ini berbeda dengan komoditas batubara, serta besi dan baja yang terus melaju pada September 2024.

“Secara tahunan, ekspor batubara meningkat, sedangkan besi dan baja serta CPO dan turunannya mengalami penurunan,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Amalia menyampaikan bahwa nilai ekspor CPO dan turunannya kompak mengalami penurunan baik bulanan maupun tahunan. Perinciannya, turun sebesar 21,64% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan sebesar 24,75% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya adalah US$1,38 miliar pada September 2024.

Di sisi lain, nilai ekspor batubara terpantau naik sebesar 2,62% mtm dan secara tahunan naik 15,04%. Sedangkan nilai ekspor besi dan baja naik 10,41% mtm, namun turun 4,90% yoy.

Jika ditinjau dari kontribusi, komoditas batubara sebesar 12,12% pada September 2024. Mengekor, besi dan baja mencatatkan kontribusi sebesar 10,53%, serta CPO dan turunannya dengan kontribusi sebesar 6,62%.

Secara keseluruhan, BPS menyampaikan bahwa komoditas batubara, besi dan baja, serta CPO dan turunannya memberikan kontribusi sebesar 29,27% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada September 2024.

Dihubungi terpisah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai bahwsa penurunan ekspor minyak sawit Indonesia disebabkan oleh ketersediaan minyak nabati lain yang lebih murah, seperti minyak bunga matahari.

“Ekspor kita turun karena minyak nabati lain suplainya bagus, bahkan minyak bunga matahari akhir tahun lalu dan semester I/2024 lebih murah dari minyak sawit sehingga mereka punya pilihan,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Terlebih, Eddy menjelaskan bahwa mayoritas minyak nabati lain, seperti seperti minyak rapeseed dan bunga matahari, merupakan tanaman musiman yang sangat tergantung dengan kondisi cuaca. “Jadi belum tentu tahun depan akan turun lagi,” imbuhnya.

Menurut prediksi Gapki, produksi minyak nabati akan mengalami kenaikan karena pada semester II/2024 produksi minyak nabati, seperti rapeseed dan bunga matahari agak menurun.

Di sisi lain, Eddy menyampaikan bahwa belum diimplementasikannya regulasi deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan usulan dari Komisi Eropa untuk menunda kebijakan ini belum berdampak langsung pada pasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memproyeksi nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp775 triliun pada tahun ini.

Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp750 triliun.

"Pada akhir tahun 2024 nanti, magnitude ekonomi basis kelapa sawit diperkirakan mencapai Rp775 triliun per tahun," tutur Agus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia lantas memaparkan, nilai ekonomi sektor sawit pada kuartal II 2024 telah mencapai Rp193 triliun.

Adapun, berdasarkan data nilai produk domestik bruto (PDB) nasional kuartal II 2024, tercatat mencapai Rp.5,536 triliun. Agus memperkirakan kontribusi sektor industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 3,5%.

Di samping itu, Agus mengatakan nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai US$28,45 miliar atau sekitar Rp450 triliun. Angka ini setara dengan 11,6% dari total ekspor non-migas.

Agus juga menyebut industri sawit telah menyerap 16,2 juta tenaga kerja langsung serta tidak langsung. Ini termasuk melibatkan pelaku usaha perkebunan rakyat/smallholders, sebagai center point kebijakan nasional.

"Semua hal tersebut sejalan dengan kerangka kebijakan hilirisasi yang kita harapkan mampu mendorong tidak hanya nilai tambah produk, tetapi juga penyerapan tenaga kerja, serta diversifikasi ekonomi," tutur Agus.

Dalam tataran praktis, Agus mengupayakan hilirisasi industri kelapa sawit mampu menghasilkan produk turunan berupa pangan (oleofood), nonpangan (oleochemical), bahan bakar terbarukan (biofuel), hingga material baru ramah lingkungan (biomaterial), pada skala industri berkelanjutan.

Ia juga mengaku telah mengarahkan pengembangan produk hilir minyak sawit ke produk yang memiliki specialties seperti deterjen cair, kosmetik, cat, serta farmasi. Dengan begitu, sawit mampu menghasilkan nilai tambah hingga 580%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan CPO dan CPKO yang hanya 30% hingga 50%.

Adapun untuk produk hilir berupa biomass, Agus mengarahkan pengembangannya ke produk derivatif seperti dimethyl eter (DME). BME dapat digunakan sebagai alternatif pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Selain itu juga produk seperti kapasitor, biokatalis, serta ethanol G-2.

"Bisa dilihat betapa pentingnya hilirisasi kelapa sawit yang bisa menjawab tantangan keluar dari middle income trap. karya yang bisa berguna bagi bangsa," tutup Agus.

Jakarta -

Pemerintah terus menggalakkan program hilirisasi industri, salah satunya di sektor agro bisnis seperti kelapa sawit. Sebab komoditas yang satu ini bernilai ekspor hingga ratusan triliun rupiah.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyebut sejauh ini kelapa sawit merupakan salah satu komoditas argo yang sukses menerapkan program hilirisasi industri.

Hal ini terlihat dari jumlah perkembangan produk hilir kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir yang meningkat signifikan. Di mana sebelum hilirisasi industri, kelapa sawit hanya menghasilkan 45 jenis produk, kini menjadi lebih dari 200 jenis produk hilir kelapa sawit.

"Kelapa sawit menjadi model dan contoh sukses dari hilirisasi industri, baik itu untuk menghasilkan produk turunan sawit pangan (oleofood), non-pangan (oleochemical), bahan bakar terbarukan (biofuel), hingga material baru ramah lingkungan (biomaterial), pada skala industri berkelanjutan," jelas Putu dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2024).

Selain itu, menurutnya capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor hulu-hilir sawit juga menjadi bukti lain kinerja hilirisasi industri. Berkat itu sawit kini sudah dikategorikan sebagai subsektor industri agro berdaya saing kuat.

"Data tahun 2023 menyebutkan bahwa nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai Rp 450 triliun atau berkontribusi sebesar 11,6% dari total ekspor nonmigas. Secara total, untuk bisnisnya mencapai Rp 800 triliun," terangnya.

"Sektor ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16,2 juta orang, termasuk tenaga kerja tidak langsung yang melibatkan pelaku usaha perkebunan rakyat atau smallholder," tambah Putu.

Melihat potensi besar tersebut, Putu mengaku pihaknya akan terus berupaya mendukung berbagai pihak dalam pengembangan inovasi teknologi industri pengolahan kelapa sawit baik di sektor hulu perkebunan sampai dengan sektor hilir di industri pengolahan.

"Kami juga mengupayakan fasilitasi pengembangan teknologi industri melalui penyusunan kebijakan yang pro-inovasi, hingga matching antarpihak terkait komersialisasi inovasi baru," imbuhnya.

Menurut Putu pembentukan konsorsium multi pihak dalam aktivitas riset untuk menghasilkan champion. Salah satu contoh sukses konsorsium riset yang difasilitasi oleh Kemenperin adalah teknologi edible-coating berbasis minyak sawit untuk memperpanjang masa simpan buah tropis.

"Riset ini, yang didukung oleh Kemenperin, berhasil menjembatani kebutuhan industri dengan inovasi riset, dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi food grade untuk komersialisasi," terangnya.

Lebih lanjut, Putu mengatakan guna memacu penggunaan teknologi modern dan mendorong aktivitas riset, Kemenperin sudah melakukan berbagai upaya strategis seperti melakukan program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi. Kemudian pihaknya juga sudah membangun Indonesia Manufacturing Center (IMC) untuk menunjang kolaborasi riset tersebut.

"Kami sangat terbuka untuk penggunaan IMC agar dapat memfasilitasi tindak lanjut hasil riset hingga mencapai komersialisasi. Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan industri pengolahan sawit untuk dapat membangun pusat risetnya di Indonesia," tandasnya.

(das/das)

Jakarta: Pemerintah mempersiapkan produk ekspor agar sesuai dengan kriteria non-deforestasi dan traceability, sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk komoditas seperti kopi, kayu, karet, coklat, daging, kedelai, dan minyak kelapa sawit. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia akan tetap dipertahankan dalam proses ini.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama delegasi Joint Task Force dalam rangka implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). Pertemuan dihadiri oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), PT Surveyor Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian.

"Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Kami siap beradaptasi dengan EUDR sambil tetap menjaga kepentingan strategis kita," kata Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Oktober 2024.
Eddy menjelaskan, Indonesia telah menyiapkan Dasbor Nasional sebagai jembatan komunikasi untuk competent authority di Uni Eropa. Adapun penunjukkan operator Dasbor Nasional adalah PT Surveyor Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Catat Deflasi Lagi di September

Pemerintah Eropa menegaskan bahwa EUDR akan diterapkan tanpa penundaan, namun akan diikuti oleh skema transisi sebagai respons terhadap tekanan dari negara-negara produsen. Indonesia PT Surveyor Indonesia selaku pengelola Dasbor Nasional akan mengelola komunikasi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait regulasi ini.

Penunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai operator Dasbor Nasional didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2023, perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021, serta Undang-Undang No. 59/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menyebut, penunjukkan PT Surveyor Indonesia sebagai operator Dasbor Nasional adalah tanggung jawab besar yang disambut dengan kesiapan. Pihaknya memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi EUDR untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.

"Melalui kerjasama ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan standar internasional, memperkuat hubungan perdagangan dengan Uni Eropa, dan menjaga keberlanjutan ekspor komoditas strategis," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)