IDXChannel - Boeing (BA.N) membuka babak baru usai akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi terkait dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat 737 Max lebih dari setengah dekade lalu.

Melansir CNBC International, Senin (8/7/2024), Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengatakan Boeing setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kriminal yang terkait dengan kecelakaan fatal seri 737 Max.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Boeing setuju untuk membayar denda sebesar USD243,6 juta alias setara Rp3,97 triliun (kurs Rp16.286 per USD).

Boeing juga harus menginvestasikan setidaknya USD455 juta dalam program kepatuhan dan keselamatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Boeing juga menyetujui dewan direksi untuk bertemu dengan anggota keluarga korban kecelakaan.

Tawaran kesepakatan pembelaan tersebut memaksa Boeing untuk memutuskan antara pengakuan bersalah dan persyaratan yang terlampir.

Jika Boeing tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka perusahaan akan diadili. Namun, pengakuan ini akan berdampak bagi citra Boeing ke depan.

Ini karena pengakuan bersalah akan menimbulkan konsekuensi di mana perusahaan pembuat pesawat tersebut dicap sebagai penjahat dan dapat mempersulit kemampuannya untuk menjual produk kepada pemerintah AS.

Diketahui, sekitar 32 persen dari pendapatan Boeing yang berjumlah hampir USD78 miliar tahun lalu berasal dari unit pertahanan, luar angkasa, dan keamanan pemerintah AS.

Memasuki kuartal I-2024, Boeing melaporkan menghasilkan tiga segmen utama, yaitu dari Pesawat Komersial hanya sebesar 28 persen, lalu segmen Pertahanan, Ruang & Keamanan sebesar 42 persen, dan Layanan Global sebesar 30 persen dari pendapatan Q1 2024.

Artinya, pendapatan Boeing sebagian besar masih ditopang oleh belanja pemerintah AS. (Lihat tabel di bawah ini.)

“Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai resolusi dengan Departemen Kehakiman, tergantung pada peringatan dan persetujuan persyaratan tertentu,” kata Boeing dalam sebuah pernyataan.

Pada Mei 2024, Departemen Kehakiman mengatakan Boeing telah melanggar perjanjian di 2021.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan, Boeing setuju untuk membayar USD2,5 miliar, termasuk denda pidana awal sebesar USD243,6 juta, kompensasi kepada maskapai penerbangan, dan dana USD500 juta untuk anggota keluarga korban.

Penyelesaian 2021 itu akan berakhir dua hari setelah panel pintu pesawat 737 Max 9 Alaska Airlines meledak pada 5 Januari lalu. Meskipun tidak ada korban luka serius, kecelakaan tersebut menciptakan krisis keselamatan baru bagi Boeing.

Buntut serangkaian kejadian ini, AS menuduh Boeing melakukan konspirasi untuk menipu pemerintah dengan menyesatkan regulator tentang dimasukkannya sistem kontrol penerbangan pada seri pesawat jenis Max.

Seri Boeing ini kemudian terlibat dalam dua kecelakaan, yakni penerbangan Lion Air milik Indonesia pada Oktober 2018 dan penerbangan Ethiopian Airlines pada Maret 2019 dengan korban jiwa mencapai 346 orang.

Sebelumnya, insiden kecelakaan pesawat menimpa Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang.

Pesawat ini jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pilot sempat melaporkan adanya gangguan pada kendali pesawat, indikator ketinggian, dan indikator kecepatan.

Kerusakan ini terkait dengan maneuvering characteristic augmentation system (MCAS). MCAS adalah fitur yang baru ada di Boeing 737 MAX 8 untuk memberbaiki karakteristik anggok pesawat pada kondisi flap up, manual flight dan AOA tinggi.

"Proses investigasi menemukan bahwa desain dan sertifikasi fitur ini tidak memadai. Juga pelatihan dan buku panduan untuk pilot tidak memuat informasi terkait MCAS," terang KNKT.

Federal Aviation Administration (FAA) juga melarang Boeing memperluas produksi jet MAX-nya atau melakukan produksi tambahan untuk pesawat tersebut hingga masalah kontrol kualitas benar-benar dijamin.

“Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi pada pesawat yang meninggalkan pabrik kami. Kami harus berbuat lebih baik untuk pelanggan kami dan penumpangnya,” kata CEO Boeing Dave Calhoun pada awal Februari lalu.

FAA juga mengaudit proses produksi pesawat tersebut, dan menemukan beberapa contoh di mana perusahaan tersebut diduga gagal mematuhi persyaratan kendali mutu manufaktur.

Terbaru, Biro Investigasi Federal (FBI) menemukan fakta baru atas penyelidikan meledaknya pintu darurat Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9. FBI menyebut para penumpang telah menjadi korban dari tindak pidana.

Buntutnya, FAA AS menghentikan sementara sebagian besar pesawat Boeing 737 MAX-9 setelah insiden Alaska Airlines ini. (ADF)

Washington: Boeing setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal setelah Amerika Serikat mendapati manufaktur pesawat itu melanggar kesepakatan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahah setelah dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat 737 Max yang menewaskan 346 penumpang dan awak. Departemen Kehakiman (DoJ) mengatakan pembuat pesawat itu juga setuju untuk membayar denda pidana sebesar USD243,6 juta atau sekitar Rp3.961 triliun.

Namun, keluarga korban tewas dalam penerbangan lima tahun lalu mengkritiknya sebagai ‘kesepakatan manis’ yang akan memungkinkan Boeing untuk menghindari tanggung jawab penuh atas kematian tersebut.

Dengan mengaku bersalah, Boeing akan terhindar dari tontonan persidangan pidana, sesuatu yang telah ditekankan oleh keluarga korban. Perusahaan itu telah mengalami krisis atas catatan keselamatannya sejak dua kecelakaan yang hampir identik yang melibatkan pesawat 737 Max pada tahun 2018 dan 2019. Hal itu menyebabkan pesawat itu dilarang terbang secara global selama lebih dari setahun.
Pada tahun 2021, jaksa mendakwa Boeing dengan satu tuduhan konspirasi untuk menipu regulator, dengan tuduhan menipu Badan Penerbangan Federal (FAA) tentang sistem kontrol penerbangan atau MCAS. MCAS dianggap sebagai biang dalam kedua kecelakaan tersebut.

Jaksa setuju untuk tidak menuntut Boeing jika perusahaan tersebut membayar denda dan berhasil menyelesaikan periode tiga tahun peningkatan pemantauan dan pelaporan. Namun pada bulan Januari, sesaat sebelum periode tersebut berakhir, panel pintu di pesawat Boeing yang dioperasikan oleh Alaska Airlines meledak segera setelah lepas landas dan memaksa jet tersebut mendarat.

Tidak ada yang terluka selama insiden tersebut, tetapi hal itu meningkatkan pengawasan atas seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai Boeing dalam meningkatkan catatan keselamatan dan kualitasnya. Pada Mei, DoJ mengatakan telah menemukan Boeing telah melanggar ketentuan perjanjian, yang membuka kemungkinan penuntutan.

Keputusan Boeing untuk mengaku bersalah masih menjadi noda hitam yang signifikan bagi perusahaan tersebut karena itu berarti bahwa perusahaan tersebut -,yang merupakan kontraktor militer terkemuka untuk pemerintah AS,- sekarang memiliki catatan kriminal.

Perusahaan tersebut juga merupakan salah satu dari dua produsen jet komersial terbesar di dunia. Tidak jelas bagaimana catatan kriminal akan memengaruhi bisnis kontrak perusahaan tersebut. Pemerintah biasanya melarang atau menangguhkan perusahaan yang memiliki catatan untuk berpartisipasi dalam tender, tetapi dapat memberikan keringanan.

Namun, Paul Cassell, seorang pengacara yang mewakili beberapa keluarga korban tewas dalam penerbangan tahun 2018 dan 2019, mengatakan: "Kenangan atas 346 orang tak berdosa yang dibunuh oleh Boeing menuntut keadilan yang lebih besar dari ini."

Dalam surat kepada pemerintah pada bulan Juni, ia mendesak DoJ untuk mendenda Boeing lebih dari USD24 miliar. Ed Pierson, direktur eksekutif Foundation for Aviation Safety dan mantan manajer senior di Boeing, mengatakan permohonan itu "sangat mengecewakan" dan "kesepakatan yang buruk untuk keadilan".

"Alih-alih meminta pertanggungjawaban individu, mereka pada dasarnya hanya memberi mereka kartu bebas dari penjara," kata Pierson.

Sebuah pesawat Boeing 737 Max yang dioperasikan oleh Lion Air Indonesia jatuh pada akhir Oktober 2018 tak lama setelah lepas landas, menewaskan semua 189 orang di dalamnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesawat Ethiopian Airlines jatuh, menewaskan seluruh 157 penumpang dan awaknya.

Dalam kesepakatan tahun 2021, Boeing juga setuju untuk membayar USD2,5 miliar untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk denda pidana USD243 juta dan USD500 juta untuk dana korban.
Kesepakatan itu membuat marah anggota keluarga, yang tidak diajak berkonsultasi tentang ketentuan tersebut dan telah menyerukan agar perusahaan itu diadili.

Staf senior di DoJ merekomendasikan penuntutan, CBS News, mitra berita BBC AS melaporkan pada akhir Juni. Pada sidang di Juni, Senator Richard Blumenthal mengatakan dia yakin itu adalah "bukti yang hampir meyakinkan" bahwa penuntutan harus dilakukan.

Pengacara anggota keluarga mengatakan DoJ khawatir tidak memiliki kasus yang kuat terhadap perusahaan itu. Mark Forkner, mantan pilot teknis Boeing yang merupakan satu-satunya orang yang menghadapi tuntutan pidana yang timbul dari insiden itu, dibebaskan oleh juri pada tahun 2022.

Pengacaranya berpendapat dia digunakan sebagai kambing hitam. Mark Cohen, seorang profesor emeritus di Universitas Vanderbilt, yang telah mempelajari hukuman korporasi, mengatakan jaksa penuntut sering kali lebih memilih kesepakatan pembelaan atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, yang memungkinkan mereka menghindari risiko persidangan dan dapat memberi pemerintah kekuasaan yang lebih besar atas perusahaan daripada hukuman biasa.

"Karena lebih mudah didapatkan daripada diadili, hal itu dapat meringankan beban jaksa penuntut, tetapi jaksa penuntut juga mungkin percaya bahwa itu adalah sanksi yang lebih baik [karena] mereka mungkin dapat memberlakukan persyaratan yang biasanya tidak ada dalam pedoman hukuman," sebut Cohen.

Dia mengatakan tidak ada keraguan bahwa status Boeing sebagai kontraktor utama pemerintah berperan dalam menentukan bagaimana melanjutkan.

"Mereka harus memikirkan konsekuensi tambahan. Anda tidak menganggap enteng kasus-kasus semacam ini,” ujar Cohen.

Masalah dengan MCAS bukanlah pertama kalinya Boeing berhadapan dengan hukum. Perusahaan itu juga telah membayar denda jutaan dolar kepada Administrasi Penerbangan Federal sejak 2015 untuk menyelesaikan serangkaian klaim tentang pembuatan yang tidak tepat dan masalah lainnya. Perusahaan itu juga terus menghadapi penyelidikan dan tuntutan hukum yang dipicu oleh insiden tersebut.

(FJR)