Jakarta -

Bandara Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini resmi terdaftar secara internasional dan memiliki kode International Civil Aviation Organization (ICAO) yaitu WALK.

Mengutip situs Dinas Hubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu (10/11/2024), Kode ICAO Bandara Internasional Nusantara yakni WALK. Namun, untuk kode International Air Transport Association(IATA), belum terdaftar.

Bandara Nusantara sudah berstatus beroperasi umum untuk melayani penerbangan domestik dan sudah mendapatkan sertifikat dapat didarati pesawat Boeing 737-800.

Dalam dunia penerbangan ada 2 jenis kode yang diakui dan digunakan dalam dunia penerbangannya. Pertama, kode ICAO yang digunakan untuk mengatur operasi pesawat terbang dan digunakan oleh pengatur lalu-lintas udara (air traffic control) dan maskapai penerbangan.

Sementara kode kedua yakni kode IATA yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia. Namun, secara umum kode IATA lebih populer daripada Kode ICAO karena melekat dengan masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikan mudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

Simak juga Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/kil)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikanmudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Rachman menjelaskan, landasan pacu bandara ini butuh hingga enam lapis aspal. Sedangkan saat ini, lapisan aspalnya baru mencapai empat lapis.

"Sekitar 70% lah (progres landasan pacu).Karena kita masih ada dua lapis lagi aspalyang sedang kita tuntaskan supaya nanti selesai semuanya. Jadi ada 6 lapis aspaldi sana," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

"Alhamdulillah, jika cuaca bagus bisa mempercepat proses pengerjaan landasan pacu. Saat ini, panjang runway sudah mencapai 2.200 meter x 45 meter dan sedang dikerjakan proses penebalan landasan oleh teman-teman Kementerian PUPR," beber Budi Karya, dikutip dari unggahan lewat akun Instagram pribadinya @budikaryas, Senin (7/10/2024).

Sedangkan untuk bangunan bandaranya sendiri, PT Hutama Karya (Persero) melaporkan, progres pembangunan fasilitas di sisi darat Bandara IKN telah mencapai 83,31%.

"Fasilitas sisi daratBandaraIKNyang digarap HK secara keseluruhan mencapai 83,314%," kata EVP Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim, kepada detikcom, ditulis Kamis (10/10).

Adjib menjelaskan, saat ini sisa pekerjaan yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi tahap finishing pada gedung VIP, Tower Air Traffic Controller (ATC), dan bangunan penunjang lainnya.

"Proyek pembangunan fasilitas sisi daratBandaraIKNditargetkan selesai pada Desember 2024," ujarnya.

Adapun Hutama Karya sendiri mengerjakan pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pekerjaan infrastruktur (drainase, pedestrian, jalan akses, dan embung), Terminal VVIP dan Terminal VIP yang mengusung desain Perisai Suku Dayak (Talawang) seluas 7.350 m2, Menara Pengawas dan Kantor Administrasi Airnav.

Selanjutnya ada Gedung Administrasi dan Operasional, Gedung PKP-PK, Fasilitas Meteorologi, Bangunan Genset/MPH, Rumah Pompa dan GWT, Kargo,Sewage Treatment Plant(STP), Bangunan TPS Terpadu, Fasilitas Peribadatan, Rumah Dinas tipe 36, 70 dan 120, serta Pos Pemeriksaan Sisi Udara.

Simak juga video: Progres Pembangunan IKN Tembus 87 Persen, Berikut Daftarnya

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta:Tiongkok secara resmi memperkenalkan pesawat tempur siluman terbaru mereka, J-35A, yang akan ditampilkan untuk pertama kali di Zhuhai Air Show, minggu depan. J-35A dirancang untuk menjadi pesaing serius bagi jet tempur modern seperti F-35 Amerika Serikat.

J-35A adalah pengembangan dari prototipe FC-31, dan merupakan varian dari pesawat yang dikembangkan untuk digunakan di kapal induk. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 2023.

Pesawat ini menjadi bagian dari upaya Tiongkok untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam menghadapi tantangan regional dan global, terutama di kawasan Pasifik, serta mengurangi ketergantungan pada impor luar negeri di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS terkait Taiwan dan Laut China Selatan.

Desain dan Mesin

Sumber: Ministry of National Defense of the People's Republic of China
Pesawat tempur J-35A dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation. Menggunakan dua mesin turbofan WS-13, J-35A menawarkan dorongan yang cukup kuat untuk memungkinkan pesawat ini mencapai kecepatan supersonik dan menjaga kelincahan di medan pertempuran.

Desain aerodinamisnya dirancang khusus untuk mengurangi tanda radar dan meningkatkan kemampuan stealth, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh sistem radar musuh.

Salah satu keunggulan desain J-35A adalah penekanan pada fleksibilitas operasional. Pesawat ini dirancang agar dapat beroperasi dari berbagai platform, baik dari pangkalan darat maupun kapal induk, menjadikannya elemen penting dalam strategi militer maritim Tiongkok.

Kemampuan ini memberikan keunggulan bagi Angkatan Laut Tiongkok dalam menjaga wilayah laut mereka yang strategis, termasuk di Laut Tiongkok Selatan.

Kemampuan Tempur dan Persenjataan

J-35A memiliki kapasitas angkut beban hingga 8.000 kg, yang mencakup berbagai jenis persenjataan. Persenjataan tersebut termasuk misil jarak pendek dan menengah, bom pintar, serta berbagai jenis amunisi presisi lainnya.

Pesawat ini dilengkapi dengan ruang senjata internal untuk meminimalkan deteksi radar, serta titik gantung eksternal jika dibutuhkan untuk misi yang membutuhkan muatan lebih besar namun mengurangi kemampuan stealth.

Pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimal hingga Mach 1.8 dan memiliki jangkauan tempur efektif sekitar 1.200 km.

Jangkauan yang cukup jauh ini memungkinkan J-35A untuk melakukan misi serangan jarak jauh dan pengintaian dalam tanpa harus bergantung pada pengisian bahan bakar di udara, meskipun pesawat ini juga memiliki kemampuan tersebut jika diperlukan.

Dengan radar AESA (Active Electronically Scanned Array) yang canggih, J-35A mampu mendeteksi dan melacak target dengan akurasi tinggi, sekaligus meningkatkan kesadaran situasional pilot di medan perang.

Kemampuan Siluman (Stealth)

J-35A dirancang dengan fokus besar pada kemampuan siluman (stealth). Penggunaan material komposit dan pelapis khusus, bersama dengan desain bentuk badan pesawat yang meminimalkan refleksi radar, membuatnya sangat sulit dideteksi oleh sistem radar musuh.

Teknologi stealth ini memberikan keuntungan taktis yang signifikan, terutama dalam misi-misi serangan mendalam ke wilayah musuh yang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang canggih.

Selain itu, bentuk aerodinamis pesawat dan kontrol permukaan yang halus membantu mengurangi tanda inframerah (IR signature), yang membuatnya sulit dideteksi oleh sistem pencari panas.

Semua ini menunjukkan bahwa J-35A tidak hanya dibangun untuk kecepatan dan persenjataan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pesawat ini dapat mendekati target tanpa terdeteksi, memberikan elemen kejutan yang krusial dalam operasi tempur modern.

Operasi Multi-Platform dan Fleksibilitas

J-35A dirancang agar dapat beroperasi di pangkalan darat maupun kapal induk, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh militer Tiongkok.

Kemampuan untuk lepas landas dan mendarat di kapal induk membuatnya menjadi pilihan ideal bagi Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) dalam misi pengamanan dan ekspansi pengaruh di kawasan maritim.

Hal ini memberikan Tiongkok keunggulan dalam menegaskan klaimnya atas wilayah sengketa, terutama di Laut China Selatan.

Selain kemampuan operasional dari kapal induk, pesawat ini juga dilengkapi dengan hook pendaratan dan sayap lipat, yang sangat berguna untuk menghemat ruang di dek kapal induk.

Dengan fitur ini, J-35A dapat dengan mudah diakomodasi di kapal induk tipe 003 milik Tiongkok yang memiliki ukuran lebih besar dan dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur canggih.

Tantangan dan Ambisi

Debut J-35A tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga ambisi strategis Tiongkok dalam menyaingi dominasi udara Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Pasifik.

Meskipun pesawat ini dirancang untuk bersaing dengan jet tempur generasi kelima seperti F-35, banyak analis militer yang menyebut bahwa J-35A masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mesin dan sistem avionik yang dianggap masih tertinggal dibandingkan pesawat tempur sekelas dari AS.

Namun, dengan terus dilakukannya peningkatan dan pengembangan, J-35A diyakini akan menjadi salah satu komponen utama dalam modernisasi militer Tiongkok.

Dengan didukung oleh program pengembangan teknologi yang agresif dan investasi besar dalam industri pertahanan, Tiongkok berharap J-35A dapat mempersempit kesenjangan teknologi dengan negara-negara Barat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer utama di Asia.

Baca Juga:
Tiongkok Pamer Jet Tempur Siluman J-35A, Siap Saingi AS
B-2 Spirit: Pesawat Siluman AS yang Bom Houthi di Yaman


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak impor suku cadang pesawat lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system.

Beleid ini pun akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Lalu apakah dengan kebijakan itu bisa menurunkan harga tiket pesawat?

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengapresiasi kebijakan tersebut. Dia menilai dengan adanya penghapusan pajak impor itu bisa mengurangi beban biaya maskapai.

“Kami mengapresiasi kebijakan apapun yang sifatnya bisa mengurangi beban biaya maskapai yah salah satunya adalah penghapusan pajak impor suku cadang. Jadi kalau ditanya seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan yang pasti setiap pajak yang bisa menjadi relaksasi bagi industri penerbangan akan sangat bermanfaat,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Meski demikian, Denon berharap implementasi kebijakan ini harus diawasi. Terlebih bagi Bea Cukai yang diharapkan bisa secara responsif dan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh maskapai agar proses importasi di lapangan benar-benar tidak mengutip biaya sepersenpun.

Di sisi lain Denon juga mengatakan, penghapusan pajak pada barang impor suku cadang menjadi salah satu upaya yang dianggap bisa membantu maskapai untuk bertahan. Denon bilang keadaan industri maskapai saat ini masih babak belur pasca Pandemi Covid-19 dan karena mahalnya biaya bahan bakar avtur.

“Jadi kalau misalnya terus ada insentif atau relaksasi yang diberikan kepada maskapai dan direspon dengan turunnya tarif ya tentu dalam posisi sekarang ini maskapai menghadapi tantangan di dalam resilieni dari operasional maskapai itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak impor suku cadang pesawat lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system.

Beleid ini pun akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Lalu apakah dengan kebijakan itu bisa menurunkan harga tiket pesawat?

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengapresiasi kebijakan tersebut. Dia menilai dengan adanya penghapusan pajak impor itu bisa mengurangi beban biaya maskapai.

“Kami mengapresiasi kebijakan apapun yang sifatnya bisa mengurangi beban biaya maskapai yah salah satunya adalah penghapusan pajak impor suku cadang. Jadi kalau ditanya seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan yang pasti setiap pajak yang bisa menjadi relaksasi bagi industri penerbangan akan sangat bermanfaat,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Meski demikian, Denon berharap implementasi kebijakan ini harus diawasi. Terlebih bagi Bea Cukai yang diharapkan bisa secara responsif dan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh maskapai agar proses importasi di lapangan benar-benar tidak mengutip biaya sepersenpun.

Di sisi lain Denon juga mengatakan, penghapusan pajak pada barang impor suku cadang menjadi salah satu upaya yang dianggap bisa membantu maskapai untuk bertahan. Denon bilang keadaan industri maskapai saat ini masih babak belur pasca Pandemi Covid-19 dan karena mahalnya biaya bahan bakar avtur.

“Jadi kalau misalnya terus ada insentif atau relaksasi yang diberikan kepada maskapai dan direspon dengan turunnya tarif ya tentu dalam posisi sekarang ini maskapai menghadapi tantangan di dalam resilieni dari operasional maskapai itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah untuk penerbangan domestik.

“Sebagai maskapai, kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan harga tiket kami tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, Eddy mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menghapuskan pajak untuk sparepart mulai tahun depan.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi Menjelaskan akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dalam minggu ini.

Dudy Purwaghandhi mengeklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk upaya penurunan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya. Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah Pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia membuka rute penerbangan baru Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) mulai 15 November 2024.

Berdasarkan informasi resmi akun media sosial instagram BBN Airlines, rute tersebut merupakan penerbangan langsung dan akan dijadwalkan empat kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Jumat dan Minggu.

“Temukan kekayaan budaya Pontianak, cita rasa unik dan keindahan alam dengan penerbangan langsung empat kali seminggu,” dikutip dari akun instagram BBNArilinesindonesia, Kamis (7/11/2024).

Adapun, jadwalnya adalah Jakarta (CGK) ke Pontianak (PNK) akan terbang pukul 06.40 dan tiba pukul 07.55 waktu setempat, sedangkan Pontianak (PNK) ke Jakarta (CGK) akan berangkat pada 08.45 dan tiba pukul 10.00 waktu setempat. Penerbangan ini juga sudah termasuk fasilitas bagasi 20 kg dan makanan di pesawat.

Sebelumnya, maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp.

Manajemen BBN Airlines menyebutkan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak merincikan alasan mengapa jadwal diganti.

“Untuk dua rute [DPS dan SUB] digeser jadwalnya. Sudah bisa dilihat di OTA [online travel agent],” kata Manajemen kepada Bisnis, baru-baru ini.

Selain itu BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN) (pp). Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK - BPN (pp) sedang ditinjau ulang, karena okupansi yang rendah.

“Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami ke depan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

(ily/kil)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap rencana penurunan harga tiket pesawat domestik.

Dudy menjelaskan, pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Menko Bidang Perekonomian hingga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi bisa keluar pada pekan ini. Sehingga, penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab, banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10/2024).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, belum lama ini.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah pesawat udara dan suku cadangnya.

Beleid tersebut memasukkan pesawat udara dan suku cadangnya, serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya.

“Serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,” demikian bunyi beleid tersebut seperti dikutip Rabu (6/11/2024).

Selain pesawat dan suku cadangnya, aturan tersebut membebaskan peti mati, buku, kapal laut, kereta api dan suku cadangnya, barang untuk kegiatan panas bumi, barang untuk kegiatan hulu migas, vaksin polio, persenjataan dan amunisi, dan lainnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, Dudy menegaskan, pemerintah akan terus berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket yang lebih murah bisa dipenuhi.

"Kami masih harus kaji lagi karena ini banyak stakeholder dan di sisi lain kami juga tidak ingin memberikan harapan yang berlebihan kepada masyarakat. Kami harus secara komprehensif melihat apakah memang penurunan itu bisa ditanggungkan dan berapa besarannya, kami harus melihat lagi," tegas Menhub Dudy.

Sebelumnya, di era kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan persyaratan agar harga tiket pesawat bisa turun.

Hal itu dikatakan Budi merespons Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen pada Oktober 2024.

Budi mengatakan, pihaknya telah mengajukan empat usulan terkait penurunan harga tiket pesawat itu saat mengadakan rapat dengan salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Syarat pertama adalah terkait pembebasan pajak suku cadang pesawat.

Kedua, soal pengadaan avtur agar tidak dimonopoli.

Ketiga, soal penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPn.

Menhub mengusulkan agar PPn tidak dikenakan lagi pada harga tiket pesawat.

“Terakhir, soal me-review cost-cost lain. Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti itu, (syarat) nomor 1 dan 2, ya mungkin bisa (turun) 10 persen. Tapi kami masih menunggu lagi final dari kedua hal itu,” kata Budi.