JAKARTA, investor.id - BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kerajaan Arab Saudi, menggandeng Sidra Capital untuk bekerja sama mengelola aset-aset hotel yang menjadi underlying Real Estate Investment Trust Fund di Arab Saudi.

Dalam kerja sama ini, Sidra Capital berperan sebagai fund manager yang akan menghimpun dan mengelola dana dari investor untuk mengembangkan aset produktif. Selanjutnya, BPKH Limited dipercaya untuk mengelola aset produktif tersebut berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah untuk meningkatkan layanan kepada jemaah haji dan umrah baik dari Indonesia maupun negara lain.

Adapun rencana kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Senin (7/10/2024) di Kantor Pusat Sidra Capital, Jeddah, Arab Saudi.

“Kami akan terus melakukan ekspansi bisnis di Arab Saudi dengan berfokus pada ekosistem haji dan umrah. Setelah kami berhasil bekerja sama dengan pengelola hotel Hilton di Mekkah dan pengelola Hotel Al-Anshar Golden Tulip di Madinah, kami sudah siap untuk menjadi pengelola hotel untuk jemaah haji dan umrah," jelas Mudir BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Dia menjelaskan, dengan sinergi bersama Sidra Capital, pihaknya mengajak investor dari Indonesia maupun negara lain untuk berpartisipasi mewujudkan akomodasi hotel bagi jemaah haji dan umrah, dengan layanan dan nuansa khas Indonesia dengan harga yang lebih baik.

Sidra Capital adalah perusahaan Fund Manager Syariah yang memiliki lisensi resmi dari Otoritas Pasar Modal Saudi Arabia (CMA). Sidra Capital didirikan pada 2009 dan berkantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia, yang juga memiliki kantor di Riyadh, London, Dubai, dan Singapura.

Aset kelolaan Sidra saat ini mencapai SAR 15,5 miliar atau setara Rp 62 triliun, yang sebagian besar pengelolaan dananya dialokasikan pada sektor real estate.

Secara Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan, BPKH mendukung langkah anak perusahaannya di Arab Saudi dalam upaya penyediaan dan operasional 5 hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah.

"Dengan tambahan 5 hotel yang dikelola BPKH Limited, diharapkan kualitas pelayanan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah dapat lebih optimal dan nilai manfaat keuangan haji akan terus meningkat," harap Fadlul.

BPKH Limited yang berdiri pada 16 Maret 2023 dan berkantor di Mawasim Tower Mekkah, telah melakukan berbagai terobosan bisnis dan investasi yang menguntungkan. Seluruh keuntungan usaha akan menjadi peningkatan nilai manfaat bagi keuangan haji dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan jamaah haji Indonesia.

Tercatat pada tahun ini, BPKH Limited telah melakukan kontrak Allotment atas 2 hotel di Mekkah dan Madinah, setelah sebelumnya pada musim haji 1445 H telah mengelola 71 unit restoran dan kantin pada hotel jemaah haji Indonesia di Mekkah, bekerja sama dengan pelaku UMKM diaspora Indonesia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik kolaborasi anak usahanya yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kerja sama tersebut sebagai langkah penting untuk memperluas program kemaslahatan umat.

“Program yang telah didukung BPKH seperti pendirian Masjid At-Tanwir di Menteng, Pondok Pesantren Muallimin, dan RS Bandung Barat menjadi bukti nyata sinergi yang terjalin antara BPKH dan Muhammadiyah,” jelas Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Adapun penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Muamalat dan Muhammadiyah dilaksanakan di Yogyakarta, Rabu (7/8/2024) oleh Direktur Bank Muamalat Karno dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Kerja sama tersebut mencakup dua ruang lingkup utama. Pertama, pemanfaatan jasa dan program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Muamalat untuk mendukung pengembangan cabang, ranting, dan masjid yang dikelola Muhammadiyah.

Kedua, Bank Muamalat akan menggandeng lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah, Lazismu, dalam berbagai program yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan dukungan zakat.

Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, Bank Muamalat berkomitmen menyediakan pembiayaan Rp 2 triliun untuk pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), yang mencakup rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masjid.

Aspek penting lainnya adalah pengelolaan keuangan dan program aggregator haji. Bank Muamalat akan mensosialisasikan serta mengelola keuangan terkait haji di lingkungan Muhammadiyah, untuk memastikan proses yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh jemaah.

Prototipe kerja sama tersebut diharapkan dapat membawa manfaat yang signifikan dalam memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa.

“Dengan langkah strategis ini, BPKH berharap dapat terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup umat melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada kebaikan bersama,” jelas Fadlul.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama dengan 30 bank syariah Hal ini sebagai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan haji untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) serta keuangan haji secara keseluruhan.

Adapun 30 bank syariah tersebut merupakan bank yang ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk periode Juli 2024 hingga Juni 2027, terdiri atas 11 bank umum syariah (BUS) dan 19 unit usaha syariah (UUS).

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan di The Tribrata Convention Center, Jakarta, dihadiri Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, Ketua Bidang Perbankan Syariah Asbanda Kukuh Rahardjo, Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi, dan 30 direktur utama BPS BPIH dari seluruh Indonesia.

Fadlul Imansyah menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji dan memastikan pengelolaan dana yang lebih amanah sesuai prinsip syariah.

“Kami percaya bahwa seluruh BPS BPIH akan menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga, menghimpun dan mengoptimalisasi dana haji dengan sebaik-baiknya, serta memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya secara hati-hati, akuntabel, profesional dan terpercaya," jelas Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Perjanjian kerja sama tersebut mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sebanyak 30 BPS BPIH yang ditunjuk BPKH adalah BUS/UUS yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh BPKH, sehingga diberikan kepercayaan untuk menjadi BPS BPIH yang bertanggung jawab menerima setoran BPIH dari calon jemaah haji, serta menjadi mitra BPKH dalam melakukan pengelolaan keuangan haji.

Perjanjian kerja sama antara BPKH dengan 30 BPS BPIH ini adalah bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan terus meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

"Kami siap untuk melaksanakan amanah ini dan mendukung BPKH dalam pengelolaan dana haji yang lebih efektif dan efisien," jelas Hery Gunardi.

BPS BPIH bertugas menerima setoran awal dan setoran lunas biaya dari calon jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, dan juga mengelola rekening tabungan yang dibuka oleh calon jemaah haji untuk tujuan pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus.

Kegiatan usaha BPS BPIH harus berdasarkan prinsip syariah, memastikan semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kerja sama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian kepatuhan oleh BPKH terhadap BPS BPIH. Selama masa kerja sama, BPKH akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja BPS BPIH dalam menjalankan fungsinya.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News