YOGYAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan, setiap orang dapat menjadi pahlawan dengan keberanian membela kebenaran dan kepentingan bangsa tanpa menunggu tanda jasa.

“Justru sebelum ajal tiba, mari berbuat yang terbaik dan tidak berbuat yang tercela di negeri Indonesia yang kita cintai,” ujar Haedar dalam peringatan Hari Pahlawan pada Ahad (10/11).

Haedar menegaskan agar para elit bangsa, terutama pejabat yang baru menjabat, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Haedar menyinggung ajakan Presiden Prabowo Subianto saat berpidati di hadapan sidang MPR-DPR. Presiden Prabowo, tuturnya, mengajak berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia.

“Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Haedar. 

Haedar juga mengajak pejabat untuk menerapkan arahan Presiden dalam tindakan nyata. Ia menyoroti kondisi rakyat yang masih banyak hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan sosial terlihat mencolok saat pejabat hidup dalam kemewahan, sementara banyak rakyat masih berjuang dalam kemiskinan.

“Pahlawan itu berperilaku baik, setia dan tidak menghianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara. Artinya para pejabat dan elite bangsa yang niscaya jadi teladan, jangan berbuat tercela dan menghianati negara dengan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kuasa,” tegas Haedar.

Ia berharap pejabat yang berkomitmen menjaga integritas, seperti para pahlawan terdahulu, dapat mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Sebaliknya, jika para elit hanya mengejar kekayaan dan kekuasaan, Indonesia akan kian tertinggal dari negara lain. Ia mengingatkan peringatan Hari Pahlawan 10 November ini tidak cukup hanya sebagai seremonial.

"Teladanilah jejak hidup dan perjuangan Para Pahlawan Nasional itu dengan sepenuh jiwaraga," pesannya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto mempercayakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kabinetnya kepada Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Saya lengkapi tadi 17, Prof. Dr Abdul Mu'ti M.Ed Menteri Pendidikan Dasar Menengah" ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Abdul lahir di Kudus pada 2 September 1968. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mendampingi Ketua Umum Haedar Nashir pada periode 2022-2027.

Kiprahnya di Muhammadiyah sudah berlangsung sejak tahun 2000. Jabatan pertama yang ia pegang adalah sebagai PWM Jateng periode 2000-2002. Lalu, memegang jabatan selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2002-2006.

Kemudian, ia mendapatkan amanah menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005-2010. Adapun jabatan sekretaris di PP Muhammadiyah ia lakoni juga pada dua periode sebelumnya (2010-2015 dan 2015-2022).

Abdul sendiri adalah akademisi. Ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991.

Lalu, ia melanjutkan studi ke School of Education, Flinders University of South Australia, pada tahun 1997; Short Course on Governance and Shariah the University of Birmingham tahun 2005; dan kuliah di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah tahun 2008.

Ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan guru besar ke-1.050 tersebut dilaksanakan pada 2 September 2020. Bahkan, ia juga menjadi pengajar di sana.

Abdul Mu'ti terkenal mendalami soal pluralisme dan berbagai keilmuan mengenai Islam terkini. Misalnya pada penelitian atau riset yang ditemukan di Google Scholar, banyak kajian mengenai konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan, kekerasan seksual di pesantren, pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah, yang pernah ia bahas.

Karena itu, di kancah internasional ia menjadi bagian dari anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme, dan masyarakat eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Tunjuk Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/21304731/prabowo-tunjuk-sekum-pp-muhammadiyah-abdul-muti-sebagai-menteri-pendidikan.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan selamat menunaikan amanat rakyat kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI serta Gibran Rakabumimg Raka sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Adapun pelantikan telah terlaksana pada Minggu (20/10/2024) di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Jakarta.

“Semoga dapat menjalankan mandat rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan sejalan isi sumpah atas nama Allah, yakni ‘bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI (Wakil Presiden RI) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa’,” kata Haedar lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertama, pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pemimpin baru Indonesia.

“Menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas Pidato Presiden Prabowo di hadapan sidang MPR-RI yang mengandung komitmen, pandangan, dan sikap tegas untuk menjaga konstitusi, penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, dan menegakkan kadaulatan Indonesia,” ucapnya.

Haedar juga mengapresiasi ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia.

Presiden mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Haedar atas nama PP Muhammadiyah juga memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo atas keterbukaan dan ajakan untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia.

“Para pejabat diingatkan, kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah ikan busuk dimulai dari kepala,” sambungnya.

Haedar mengatakan, penghargaan Presiden Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para presiden sebelumnya sejak mantan presiden Soekarno hingga mantan presiden Joko Widodo menunjukkan jiwa kenegarawanan yang memiliki tradisi besar. Dengan demikian, ada rasa saling menghargai antar pemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsan dan kenegaraan Indonesia.

Ketiga, Muhammadiyah mengharapkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan “Asta Cita”.

Adapun delapan Asta Cita yang diungkapkan Haedar meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keempat, Haedar mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo atas prinsip-prinsip kedaluatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya.

“Sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan menggangu pihak luar, merupakan wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat,” kata dia.

Pihaknya juga berharap agar pengelolaan sumber daya alam, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat. Seluruh penjuru Tanah Air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia, imbuhnya.

Kelima, menjaga dan menkonsolidasikan demokrasi substantif penting dan harus benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakkan sistem politik Indonesia. Dengan demikian, akan ada ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggungjawab demi menjaga checks and balances dalam kehidupan bernegara.

“Menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik. Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” lanjut Haedar.

Keenam, pembangunan sumber daya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, Agama, dan Kebudayaan luhur bangsa yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan.

Haedar menilai, dunia perguruan tinggi mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiasi dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik.

Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional.

Terakhir, Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri. Diharapkan Kabinet terpilih benar-benar dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” tandasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Umum PP MuhammadiyahAbdul Mu'tioptimistis akan mendapat amanah untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kabinet yang dipimpin PresidenPrabowo Subiantodan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkannya kepada awak media saat tiba di Istana Negara jelang pengumuman jajaran menteri kabinet Prabowo-Gibran yang dijadwalkan pada malam ini, Minggu (20/10/2024).

Dia menilai belum ada perubahan dari informasi awal yang diterimanya terkait penugasan di kabinet Prabowo-Gibran.

“Sepertinya tidak ada perubahan. Jadi, saya diberi kepercayaan oleh beliau memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” jelasya.

Abdul Mu'tibelum bisa memerinci berapa kader atau tokoh Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. Namun, dia memperkirakan ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet tersebut.

“Orang Muhammadiyah banyak [yang kemungkinan masuk kabinet]. Ada insyaallah juga ada beberapa wakil menteri juga. Tapi, nanti pastinya ditunggu sampai diumumkan secara resmi oleh pak Presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh telah tiba di Istana Negara jelang pengumuman menteri dan wakil menteri kabinetPrabowo-Gibran.

Berdasarkan pantauanBisnis, hinga pukul 19.20 WIB, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan Jaksa Agung ⁠ST Burhanuddin telah tiba di lokasi. Selain itu, Widiyanti Putri Wardhana juga telah sampai di Istana Negara.

Abdul Mu'ti dan Widiyanti Putri Wardhana merupakan bagian dari 50 orang calon menteri dan 59 calon wakil menteri yang dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan dan Hambalang, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Selain ketiga orang tersebut, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi juga telah tiba di Istana Negara. Ada pula ⁠Imanuel Ebenezer,⁠ ⁠Viva Yoga Mauladi dan⁠ ⁠Otto Hasibuan di lokasi jelang pengumuman kabinet Prabowo-Gibran.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan pidato pertama Presiden Prabowo menunjukkan sikap pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena itu, ia berharap ke depannya, pemerintahan Prabowo-Gibran agar tidak alergi dengan kritik dari semua pihak.

"Pemimpin di negeri ini ke depannya untuk tidak alergi dengan kritik asal saja dari semua pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Ia mengatakan, Prabowo telah menyampaikan terkait masalah kemandirian pangan dan energi. Selain itu, ia juga membahas masalah air, gizi untuk anak, serta subsidi. Hal tersebut dinilai memberikan harapan besar bagi masa depan Indonesia.

Menurutnya wajar bila pidato ini menuai banyak diskursus dari masyarakat. Namun, Anwar menilai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai rahmat bagi baik pemerintah maupun masyarakat.

"Hal demikian tentu merupakan sesuatu yang wajar karena tidak samanya informasi yang dimiliki, juga adanya kepentingan dan sudut pandang yang berbeda," katanya.

Anwar berpendapat perbedaan pandangan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berdiskusi guna menemukan sintesis yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selain itu, ia menekankan kritik yang dilontarkan seharusnya didasarkan pada niat tulus untuk menyelesaikan masalah, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan demi kebaikan bersama.

"Jika hal tersebut bisa kita lakukan, maka insya Allah negeri ini tidak hanya akan menjadi negeri yang besar dan maju, tapi juga akan menjadi negeri yang kuat dan indah," ujar dia.

Ia juga mengatakan, hal tersebut akan membuat rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsanya terjalin dengan baik. Anwar menutup dengan mengucapkan selamat bekerja untuk Presiden Baru RI Periode 2024-2029.

Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Hal ini terjadi setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan di depan sidang paripurna MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Prabowo yang bersumpah di bawah Al-Quran dan disaksikan rohaniawan Islam.

Setelah Prabowo, sumpah jabatan diucapkan Gibran. "Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Gibran.

Prosesi pelantikan Prabowo dan Gibran dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Adapun agenda pelantikan tersebut dihadiri oleh Joko Widodo atau Jokowi selaku Presiden ketujuh Indonesia dan 35 tamu negara sahabat.

Alfitria Nefi P berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan pidato pertama Presiden Prabowo menunjukkan sikap pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena itu, ia berharap ke depannya, pemerintahan Prabowo-Gibran agar tidak alergi dengan kritik dari semua pihak.

"Pemimpin di negeri ini ke depannya untuk tidak alergi dengan kritik asal saja dari semua pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Ia mengatakan, Prabowo telah menyampaikan terkait masalah kemandirian pangan dan energi. Selain itu, ia juga membahas masalah air, gizi untuk anak, serta subsidi. Hal tersebut dinilai memberikan harapan besar bagi masa depan Indonesia.

Menurutnya wajar bila pidato ini menuai banyak diskursus dari masyarakat. Namun, Anwar menilai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai rahmat bagi baik pemerintah maupun masyarakat.

"Hal demikian tentu merupakan sesuatu yang wajar karena tidak samanya informasi yang dimiliki, juga adanya kepentingan dan sudut pandang yang berbeda," katanya.

Anwar berpendapat perbedaan pandangan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berdiskusi guna menemukan sintesis yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selain itu, ia menekankan kritik yang dilontarkan seharusnya didasarkan pada niat tulus untuk menyelesaikan masalah, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan demi kebaikan bersama.

"Jika hal tersebut bisa kita lakukan, maka insya Allah negeri ini tidak hanya akan menjadi negeri yang besar dan maju, tapi juga akan menjadi negeri yang kuat dan indah," ujar dia.

Ia juga mengatakan, hal tersebut akan membuat rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsanya terjalin dengan baik. Anwar menutup dengan mengucapkan selamat bekerja untuk Presiden Baru RI Periode 2024-2029.

Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Hal ini terjadi setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan di depan sidang paripurna MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Prabowo yang bersumpah di bawah Al-Quran dan disaksikan rohaniawan Islam.

Setelah Prabowo, sumpah jabatan diucapkan Gibran. "Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Gibran.

Prosesi pelantikan Prabowo dan Gibran dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Adapun agenda pelantikan tersebut dihadiri oleh Joko Widodo atau Jokowi selaku Presiden ketujuh Indonesia dan 35 tamu negara sahabat.

Alfitria Nefi P berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyampaikan sejumlah harapannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024–2029 pada hari ini.

Menurutnya, pidato perdana Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat telah menyinggung beberapa masalah penting, seperti kemandirian pangan hingga dan politik luar negeri bebas aktif yang anti terhadap penjajahan.

“Pidato tersebut juga sudah mendapat respons dari berbagai lapisan masyarakat. Ada yang menyambutnya dengan penuh optimisme, tetapi juga ada yang memperlihatkan sikap pesimismenya,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (20/10/2024).

Menurut Anwar, hal tersebut wajar apabila melihat sudut pandang tiap pihak yang berbeda, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Alih-alih berkonflik, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini lantas mendorong agar seluruh pihak dapat memanfaatkan dialektika yang berlangsung demi keberlangsungan bangsa ke depan.

“Untuk itu kita berharap kepada semua pemimpin di negeri ini ke depannya untuk tidak alergi dengan kritik, asal saja dari semua pihak ada keinginan yang tulus untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut lewat konsensus-konsensus yang kita bangun,” lanjutnya.

Anwar menggarisbawahi, konsensus itu semestinya dibangun bukan atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok, melainkan harus bertujuan membuat kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, dia menilai bahwa Indonesia akan mampu menjadi negeri yang kuat dengan adanya nilai persatuan di antara warganya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah resmi memegang tampuk kepemimpinan RI 2024–2029 usai mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Setelah resmi dilantik, Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden ke-8 RI di hadapan para audiens yang di antaranya merupakan para petinggi maupun mantan petinggi negara, ketua umum partai politik, hingga para tamu kenegaraan dari berbagai negara sahabat.

Pidato perdana eks Danjen Kopassus itu berdurasi hampir 1 jam atau tepatnya 52 menit 45 detik, yang terdiri dari beberapa poin penting, di antaranya yaitu cita-cita RI untuk menjadi negara swasembada pangan dan swasembada energi, pemberantasan korupsi, hingga komitmen Indonesia terhadap isu geopolitik global, termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina.

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka-bukaan soal persiapan terkini Muhammadiyah mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Muhadjir bilang, saat ini pihaknya melakukan survei terkini untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mau digarap Muhammadiyah. Sejauh ini tawarannya ada di tiga wilayah dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Pihaknya sudah membentuk tim internal untuk melihat potensi tambang di tiga wilayah tersebut. Nantinya, tim itu memilih mana wilayah tambang yang mau digarap Muhammadiyah.

"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/102024).

Dia mengatakan, tim internal yang diturunkan sejauh ini kebanyakan merupakan dosen-dosen jurusan pertambangan dari beberapa instansi pendidikan Muhammadiyah.

"Belum ada hasil sekarang sedang di lapangan dan mereka sudah biasa, dosen-dosen jurusan pertambangan yang kami minta untuk turun," beber Muhadjir.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.

"Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk," sebut Muhadjir.

Ditanya soal kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir nampak tak mau buru-buru. "Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum," katanya.

Pria yang menjabat Menko PMK di Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan pihaknya juga akan membentuk usaha baru untuk fokus menggarap tambang di luar pengelolaan IUPK yang akan diberikan pemerintah. Namun hal ini masih baru sebatas rencana.

"Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan," jelas Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti masuk ke dalam jajaran calon menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu diketahui usai Abdul Mu’ti kedapatan menyambangi kediaman Prabowo pada Senin (14/10/2024).

Berdasarkan keterangannya, Abdul Mu’ti diberikan tugas oleh Prabowo Subianto untuk mencerdaskan anak bangsa. Dia mengaku sudah siap untuk membantu Prabowo Subianto dan memajukan semua pendidikan di Indonesia.

Adapun, Mu’ti bakal memimpin Kementerian Pendidikan Dasar-Menengah (Kemendikdasmen) yang merupakan kementerian baru pecahan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan di era Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi nomenklaturnya itu mencakup semua pendidikan prasekolah, dasar, menengah. Lalu ada juga pendidikan informal dan juga formal," katanya, Senin (14/10/2024).

Profil Abdul Mu'ti

Abdul Mu’ti merupakan seorang cendikiawan islam di Indonesia, saat ini dirinya juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027.

Mengutip informasi yang dibagikan Muhammadiyah Jawa Tengah, Abdul Mu’ti sendiri telah lama aktif di Muhammadiyah sejak 1994. Kemudian, kepengurusannya di Muhammadiyah dimulai pada periode 2000 – 2002 di mana dia diamanahkan menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

Abdul Mu’ti juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002 – 2006, serta Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah pada 2005 – 2010.

Selain itu, Mu’ti juga terkenal aktif di sejumlah orgnisasi internasional. Seperti menjabat sebagai anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat untuk Agama dan Pluralisme, serta bagian dari Masyarakat Eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Berkaca dari latar belakang pendidikannya, tak heran bila Mu’ti didapuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah era Prabowo. Pasalnya, pria kelahiran Kudus pada 2 September 1968 ini aktif mengambil program studi keguruan atau tarbiyah.

Dirinya pertama kali meraih gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada 1991.

Dia juga sempat mengenyam Pendidikan di School of Education, Flinders University of South Australia pada 1997.

Pada 2005, Mu’ti mengambil Short Course on Governance and Shariah di University of Birmingham, serta melanjutkan program pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2008.

Adapun, pada 2 September 2020, Abdul Mu’ti resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan dirinya diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kabinet Prabowo-Gibran.

"Tadi Pak Prabowo menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Insya Allah saya didampingi oleh wakil menteri," ujar Mu'ti kepada wartawan dilansir dari Antara, Senin (14/10/2024).

Prabowo, kata Mu'ti, menyampaikan agar memajukan pendidikan Indonesia karena sejatinya pendidikan menjadi kunci untuk membangun bangsa.

Senada dengan Prabowo, dia juga menyatakan ingin menjadikan pendidikan sebagai gerakan untuk mencerdaskan Indonesia Raya yang berkemajuan.

"Tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya saat ini karena pantunnya sudah disampaikan waktu bapak menyampaikan visi misi di Muhammadiyah Surabaya," katanya.

Disinggung perihal Kemendikbudristek yang bakal dipecah, dia menyatakan tidak tahu-menahu dan hanya diberi amanah untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya tidak tahu, tetapi saya diberi amanah oleh beliau untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini akan menjadi calon menteri untuk pemerintahan baru ke depan ke kediaman pribadinya Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Senin sore (14/10/2024), untuk menyampaikan langsung penugasan-penugasan mereka serta memberikan arahan-arahan.

Nama-nama tokoh yang diyakini mendapatkan penugasan sebagai menteri kabinet Prabowo-Gibran, antara lain Prasetyo Hadi, Sugiono, Widiyanti Putri Wardhana, Natalius Pigai, Yandri Susanto, dan Fadli Zon.

Selain itu, ada Nusron Wahid, Saefullah Yusuf, Maruarar Sirait, Abdul Kadir Karding, Wihaji, Teuku Riefky Harsya, Agus Harimurti Yudhoyono, Arifatul Choiru Fauzi, Yassierli, Satryo Soemantri, Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Abdul Mu’ti.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa dirinya siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Abdul Mukti mengatakan, dirinya ditawarkan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Pak Prabowo pertama menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Abdul Mukti usai bertemu dengan Prabowo yang disiarkan Kompas TV, Senin.

Abdul Mu'ti mengatakan, akan ada dua orang menteri lainnya yang ikut mendampingi dirinya di bidang pendidikan.

"Wakilnya siapa belum tahu belum diberi kasih tahu beliau," ujarnya.

Abdul juga menyatakan bahwa kesanggupannya dalam memimpin kementerian tersebut.

Ia mengatakan, pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Kami juga menyampaikan bahwa untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan mencerdaskan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan," tuturnya.

Lebih lanjut, Abdul mengaku telah menandatangani dua dokumen terkait pakta integritas yang berisi komitmen untuk setia kepada NKRI dan menjaga nama baik Presiden.

"Pakta integritas yang isinya normatif aja, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga pemerintahan Prabowo dan menjaga wibawa menjaga nama baik presiden dan bangsa," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masuk Kabinet Prabowo, Abdul Mu'ti: Saya Diberi Amanah Pimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16581751/masuk-kabinet-prabowo-abdul-muti-saya-diberi-amanah-pimpin-kementerian

Reporter: kompas.com | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, diisukan akan mengisi posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, meminta agar masyarakat tidak mendahului keputusan presiden terpilih.

“Jangan mendahului presiden terpilih. Jadi kita tunggu 20 Oktober, seluruhnya hak prerogatif presiden kita hargai bersama,” ujar Haedar saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (4/10/2024).

Haedar menegaskan pentingnya menghargai keputusan presiden dalam memilih kabinet.

Dia menambahkan bahwa apapun keputusan yang diambil, Muhammadiyah akan tetap fokus pada pembangunan Indonesia.

“Kita hormati pilihan presiden terpilih, tapi siapa pun yang diberi mandat menjadi menteri, termasuk di bidang pendidikan, concern kami adalah membangun Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga harus melibatkan aspek spiritual.

“Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya itu enggak mungkin hanya fisik saja, tapi juga harus ada jiwanya,” tegasnya.

Haedar juga menyatakan bahwa PP Muhammadiyah tidak akan campur tangan dalam keputusan presiden terpilih terkait pemilihan kabinet.

“Sekali lagi, kita hormati, kita percaya bahwa Pak Prabowo menguasai peta Indonesia dan peta kekuasaan masyarakat. Sehingga, yang dipilih oleh beliau akan merepresentasikan berbagai profesi, golongan, dan kekuatan yang ada di masyarakat. Itu pesan kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengaku mendapatkan informasi bahwa ada kader Muhammadiyah yang akan duduk sebagai menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Menurutnya, berdasarkan informasi tersebut, kader Muhammadiyah diperkirakan akan mengisi satu kursi menteri dan dua wakil menteri.

"Saya dapat kabar A1 95 persen kemungkinan menteri pendidikan dasar dan menengah dipimpin oleh kader persyarikatan Muhammadiyah," kata Mu'ti usai pengajian Maulid Nabi Muhammad Saw di Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (16/9/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Reaksi Ketum PP Muhammadiyah Soal Isu Abdul Mu'ti Jadi Menteri Pendidikan", Klik untuk baca: https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/10/04/153746278/reaksi-ketum-pp-muhammadiyah-soal-isu-abdul-muti-jadi-menteri-pendidikan.