Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM siap menyukseskan pembentukan family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa family office merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Imigrasi, sambungnya, hanya bisa mendukung apabila diperlukan jasanya.

"Kalau saya konteksnya untuk mendukung dari sisi Imigrasi, karena itu kan ada hubungannya juga dengan KEK [kawasan ekonomi khusus]. Itu juga [ada] fasilitas-fasilitas yang di luar kita. Tapi kalau yang urusan kita sih, siap saja," ujar Silmy ditemui usai acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Luhut pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Oleh sebab itu, Luhut menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.

Terbaru, Luhut mengaku presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana pembentukan family office. Hanya saja, sambungnya, terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

"Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, dia tidak mengungkapkan nama-nama kementerian yang dimaksudnya tersebut. Luhut hanya mengklaim, pemerintah Indonesia akan semakin kehilangan momentum dalam menghimpun dana asing.

Jakarta: Istilah family office menjadi suatu hal yang sering didengar dalam bidang ekonomi. Bahkan, kata family office semakin santer dibicarakan oleh pemerintah belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menyampaikan rencananya terkait pembentukan family office di Bali ke Presiden Joko Widodo. Maksud dari tujuannya tersebut agar menarik konglomerat asing berminat menempatkan uangnya di Indonesia.

"Family office merupakan salah satu upaya menarik kekayaan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi lokal," ungkap Luhut di laman Instagram resmi miliknya, Senin, 1 Juli 2024.

Luhut menyebut investor-investor asing yang terlibat dalam proyek family office di Bali ini tak akan dikenakan bunga. Dirinya juga optimis program ini dapat diterapkan di Indonesia.
"Mereka (investor asing) tidak dikenakan pajak, tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut.

Baca juga: Mengenal 9 Naga, Kekayaan dan Sepak Terjangnya di Indonesia

Apa itu family office

Mengutip laman Investopedia, family office merupakan sebuah perusahaan pengelolaan kekayaan pribadi yang khusus melayani individu atau keluarga dengan kekayaan sangat tinggi atau yang disebut HNWI dan UNHWI.

High-Net-Worth Individual (HNWI) merujuk pada seseorang dengan kekayaan bersih setidaknya USD5 juta. Sementara itu, Ultra-High-Net-Worth Individual (UHNWI) merupakan individu dengan kekayaan net minimal USD30 juta.

Family office juga menawarkan beberapa keutamaan di dalamnya, di antaranya dapat mengendalikan proses pengelolaan kekayaan, melindungi privasi dan kerahasiaan anggota keluarga dengan mengerahkan staf yang berdedikasi, atau menjaga kesatuan keluarga dengan menjaga agar anggota keluarga multigenerasi terus terkoneksi. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)