JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk 4 November 2024.

Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (5/11/2024), sebanyak 146 personil Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri.

“Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

AKP Roy Suganda Putra Sinurat S Trk SIK M H dari Bareskrim Polri menyebutkan, TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Roy menjelaskan, menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO.

“Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan,” jelasnya.

Perlindungan PMI

Sedangkan dari BP2MI, Brigjen Pol Dayan IV Blegur SIK MH MHan menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi,” jelasnya.

Sementara itu, dari Bhabinkamtibmas Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan.

“Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian.

“Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

9. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

10. Pengembangan lounge khusus untuk pekerja migran.

11. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan.

12. Membangun tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan berstandar internasional.

13. Meningkatkan kebanggaan Lembaga Pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

KOMPAS.com - Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali.

Layanan pemeriksaan keimigrasian ini sebelumnya hanya bisa digunakan oleh WNA pemegang visa elektronik dan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

• Pengalaman Lewati Autogate Bandara Changi Singapura, Cepat Tanpa Cap Paspor
• Bandara Ngurah Rai Bali Punya 90 Autogate Baru
• Syarat Gunakan Autogate Imigrasi untuk WNI dan WNA

“Integrasi sistem penerbitan visa dan izin tinggal dengan sistem autogate mengeskalasi
performa layanan keimigrasian di perlintasan. Sebelumnya, WNA pemegang ITAP/ITAS
melakukan pemeriksaan imigrasi di konter oleh petugas, walaupun memang ada konter khusus," kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam lewat keterangan resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (2/11/2024).

"Sekarang experience-nya lebih ringkas, lebih menyenangkan dan sangat efektif,” tambah dia.

Sebanyak 3,51 juta WNA tercatat melintas masuk dan keluar Indonesia melalui autogate sepanjang Januari 2024-September 2024 atau sekitar 390.000 WNA per bulan.

Proses autogate hanya membutuhkan waktu 15-25 detik per orang sehingga memperlancar lalu lintas pemeriksaan keimigrasian, volume pelintas yang menggunakan autogate pun
meningkat secara konstan.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Total autogate yang beroperasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tercatat 78 unit, sedangkan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebanyak 90 unit.

Adapun jumlah ITAS dan ITAP yang diterbitkan Imigrasi hingga September 2024 adalah 134.037ITAS dan 3.648 ITAP.

Melalui digitalisi sistem, khususnya optimalisasi autogate, Imigrasi memudahkan pemegang ITAP/ITAS yang termasuk frequent travelers.

“Digitalisasi layanan keimigrasian orang asing diterapkan mulai dari permohonan visa secara
online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Tak hanya itu, pengambilan data biometrik kini bisa dilakukan secara mandiri melalui website tersebut," kata Godam.

"Jadi pemohon tidak perlu lagi hadir di kantor imigrasi. Begitupun pada saat perpanjangan izin tinggal, semua dilakukan secara digital,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, kemudahan yang didapatkan oleh WNA pemegang ITAP/ITAS ini tidak mengurangi aspek keamanan. Teknologi face recognition pada autogate memastikan, semua orang yang lewat tidak termasuk dalam daftar cekal atau red notice.

“Kami dorong terus upaya-upaya untuk menarik minat WNA berkualitas datang ke Indonesia,
sehingga negara mendapatkan dampak yang positif terutama dari segi ekonomi," tutup Godam.

• Cara Gunakan Autogate dengan Face Recognition di Bandara Soekarno-Hatta
• Autogate Akan Diaktifkan di Pelabuhan Lainnya di Batam
• Buron Interpol Ditangkap karena Tertolak Autogate Bandara di Bali

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

CILACAP, investor.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono bersama rombongan mendampingi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Menteri Impas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Lapas Karanganyar di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024).

Wamentan Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk mengoptimalkan lahan tidur di sekitar Lapas Nusakambangan menjadi lahan produktif, terutama untuk ditanami berbagai komoditas pangan strategis.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan swasembada yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam tiga tahun ke depan.

“Saya sudah bicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sana sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan,” ungkap Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menjelaskan bahwa Pulau Nusakambangan yang memiliki luas lahan 12 ribu hektare bakal dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lapas, tetapi juga untuk melatih warga binaan dalam bertani dan berternak. “Sehingga mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat saat kembali ke masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Wamentan Sudaryono memastikan kelanjutan program food estate yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, yang juga berfokus pada penguatan ketahanan pangan. “Kami akan evaluasi dan melanjutkan inisiatif yang terbukti efektif, karena food estate berhubungan langsung dengan ketahanan pangan,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa dalam program ini, lapas diharapkan dapat membentuk koperasi yang dikelola oleh warga binaan, termasuk dalam pengelolaan kantin.

“Dengan cara ini, setiap belanja di kantin akan menguntungkan warga binaan, karena hasilnya akan kembali kepada mereka," jelasnya.

Agus menambahkan, kerja sama dengan BRI juga akan membantu warga binaan untuk menabung, termasuk mendapatkan premi dari pekerjaan mereka. “Nanti, premi akan disimpan di bank dan tidak dapat diambil sampai mereka keluar, sehingga mereka memiliki bekal saat reintegrasi ke masyarakat,” ujar dia.

Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan mempersiapkan warga binaan untuk reintegrasi sosial dengan lebih baik.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kenya meluncurkan visa digital nomad atau visa nomaden digital. Jika Anda dapat bekerja dari mana saja dan ingin menambahkan benua Afrika ke daftar tujuan liburan, negara ini mungkin bisa jadi pertimbangan.

Presiden Kenya William Ruto mengumumkan visa nomaden digital pada 2 Oktober 2024 saat pembukaan Magical Kenya Travel Expo. Visa tersebut dirancang untuk memungkinkan turis tinggal sambil bekerja dan menikmati Kenya.

"Visa tersebut dirancang khusus untuk menyambut para profesional digital global, yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Kenya sambil menikmati keindahan alam dan gaya hidup berkualitas tinggi di Kenya," kata Ruto dikutip dari CNBC, Rabu (30/10/2024).

Izin Kerja Nomaden Digital ditujukan untuk pekerja jarak jauh dan merupakan bagian dari strategi Kenya untuk meningkatkan investasi asing dan pariwisata.

Pada 2021, Kenya berhasil mendatangkan 870.465 pelancong. Jumlah tersebut meningkat 70% pada 2022 menjadi 1.483.752 orang dan lebih dari 1,9 juta pada 2023, menurut Statista.

Ruto mengatakan tujuannya adalah menjadikan Kenya sebagai destinasi yang wajib dikunjungi dan menarik 5 juta pengunjung setiap tahunnya pada 2027.

Agar memenuhi syarat untuk visa nomaden digital Kenya, pelamar harus memenuhi syarat berikut:

• Paspor yang masih berlaku
• Bukti kerja jarak jauh di luar Kenya
• Bukti akomodasi di Kenya
• Bukti tidak ada catatan kriminal
• Persyaratan pendapatan tahunan minimal untuk visa tersebut sekitar US$ 53.922 atau Rp 848,46 juta, menurut Euronews.

Masih belum jelas kapan visa tersebut akan tersedia, berapa lama berlaku dan berapa biayanya. Anda yang tertarik dapat memeriksa situs web Direktorat Layanan Imigrasi Kenya untuk mendapatkan informasi terbaru.

Selain Izin Kerja Nomaden Digital, pemerintah Kenya mengumumkan akan mengizinkan warga negara asing untuk memasuki negara tersebut tanpa visa untuk pariwisata atau bisnis selama maksimal 90 hari. Sebagai bagian dari kebijakan bebas visa tersebut, diluncurkan Otorisasi Perjalanan Elektronik (eTA) bagi Pelancong Transit dan Koneksi Jauh.

Kebijakan ini akan memungkinkan para pelancong yang transit lama di Bandara Internasional Jomo Kenyatta untuk menjelajahi Kenya, alih-alih menunggu di bandara. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di antara para pengunjung yang bepergian melalui Kenya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut Elon Musk memulai kariernya sebagai pekerja ilegal sebelum menjadi orang terkaya di dunia. CEO Tesla dan SpaceX itu yang menjadi megadonor Partai Republik dan juru kampanye Donald Trump dinilai munafik saat membahas maraknya pekerja imigran.

"Orang terkaya di dunia itu ternyata adalah pekerja ilegal di sini saat ia berada di sini," kata Biden dalam acara kampanye untuk mendukung Partai Demokrat yang mengusung Kamala Harris dikutip dari CNBC, Senin (28/10/2024).

Biden menyebut Musk sebagai sekutu baru Donald Trump yang kaya raya. Ia kemudian mengkritik Trump dan Partai Republik karena gagal menandatangani undang-undang yang akan memperbaiki masalah perbatasan saat memimpin.

Biden pun mengklaim jumlah orang yang melintasi perbatasan secara ilegal lebih sedikit sejak dirinya menjabat presiden. Tim kampanye Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebagai informasi, Musk baru-baru ini menyelesaikan serangkaian acara di negara bagian Pennsylvania yang sama, tempat ia berusaha meyakinkan para pemilih untuk mendukung Trump. Ia juga menggerakkan basis penggemarnya di sana dengan membagikan hadiah lotere senilai US$ 1 juta kepada para pemilih terdaftar di negara bagian yang masih belum jelas pilihannya.

Menurut analisis oleh Peterson Institute for International Economics, proposal kebijakan imigrasi baru Trump mencakup rencana operasi deportasi terbesar dalam sejarah AS, mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan mencabut visa serta mendeportasi mahasiswa asing yang merupakan demonstran pro-Palestina.

Komentar Biden tentang Musk, aliansi Trump-nya, dan kemunafikannya tentang imigrasi menyusul laporan Washington Post yang mengutip korespondensi, catatan hukum dan banyak orang yang membantu Musk memperoleh visa kerja pada tahun 1996 setelah ia bekerja di sana tanpa visa.

Awalnya Musk tiba di AS dengan maksud yang dinyatakan untuk menghadiri sekolah pascasarjana di Stanford pada pertengahan tahun 90-an. Ia tidak mendaftar dalam program yang katanya diterima dan malah mulai membangun perusahaan rintisan yang didukung modal ventura bernama Zip2 bersama saudaranya.

The Washington Post menulis bahwa investor di perusahaan pertama Musk khawatir tentang pendiri mereka yang dideportasi dan memberinya tenggat waktu untuk memperoleh visa kerja.

Zip2 dijual dengan harga sekitar US$ 300 juta pada tahun 1999, keuntungan tak terduga yang memungkinkan Elon Musk kemudian menjadi investor awal dan CEO Tesla. Ia pun memulai usaha kedirgantaraan padat modalnya SpaceX, yang sekarang menjadi kontraktor pertahanan utama AS.

Bisnis-bisnis tersebut telah mendorong Musk menjadi orang terkaya di dunia di atas kertas. Menurut Forbes, kekayaan bersihnya saat ini sekitar US$ 274 miliar.

Pada akhir tahun 2022, Musk menggunakan kekayaan yang cukup besar itu untuk mengakuisisi jejaring sosial Twitter dengan harga pembelian US$ 44 miliar. Di platform tersebut, sejak berganti nama menjadi X, ia berulang kali menyebut bahwa perbatasan terbuka dan imigran gelap merugikan AS.

Cegah Penyelundupan Narkoba ke Lapas, BNN- Menteri Imigrasi Pemasyarakat Bikin Program Khusus

Kepala BNN RI, Komjen Marthinus Hukom, mengaku dalam waktu dekat bakal menyusun program bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, untuk mencegah penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Hal itu menyusul adanya upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ke Lapas Kelas IIA Salemba.

"Saya bersama-sama dengan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini akan bertemu sebentar lagi karena beliau baru dilantik dan kita akan menyusun program bagaimana menyelesaikan itu semuanya," kata dia saat ditemui dalam kegiatan Indonesia Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang diadakan BNN RI kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin pada Minggu (27/10).

Belum dijelaskan secara rinci program yang dimaksud. Namun, Marthinus menambahkan, program itu bakal disusun pada tahun ini. Diharapkan, dengan program yang dicanangkan, tak ada lagi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Indonesia.

"Sekarang (disusun programnya) walaupun waktu dekat kita akan bekerja," ucap dia.

Marthinus menyebut pihaknya telah banyak menangkap para pelaku peredaran narkotika. Penangkapan dilakukan untuk dapat menekan upaya peredaran narkotika sampai ke titiknya yang paling rendah. Meski begitu, kata dia, yang terpenting kini bukanlah hanya menangkap melainkan mencegah.

"Mencegah adalah menjaga, mengajak masyarakat untuk punya kesadaran untuk tidak menggunakan narkoba karena dengan mencegah kita membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri," ujar dia.

Terkait dengan pencegahan, Marthinus mengatakan BNN RI telah melakukan sejumlah upaya salah satunya melalui kegiatan Indonesia Bersinar di CFD. Kegiatan itu sengaja diadakan di tempat keramaian agar bahaya penggunaan narkotika tersosialisasikan lebih luas.

Alangkah lebih baik, sambung Marthinus, masyarakat berolahraga untuk mengatasi beban pikiran daripada mengonsumsi narkotika. Sebab, acap kali narkotika dijadikan sebagai 'pelarian' oleh masyarakat ketika merasa stres.

"Orang-orang yang mencoba atau para oknum-oknum yang mencoba menggunakan narkoba untuk keluar dari solusi-solusi problem fisik, stres, pikiran yang penat ini sebenarnya tidak perlu, cukup dengan berolahraga kita bisa mengembalikan kepercayaan diri," ucap dia.

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif permohonan pembuatan paspor. Tarif baru ini akan berlaku pada Desember 2024 mendatang.

Penyesuaian tarif baru permohonan pembuatan paspor ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Aturan ini diteken oleh Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2024 lalu. Mulai berlaku 60 hari sejak aturan ini diundangkan.

Berikut rincian tarif permohonan paspor yang tertuang dalam lampiran PP Nomor 45 Tahun 2024:

Sebagai perbandingan, tarif lama permohonan pembuatan paspor tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2019. Berikut tarif lama pembuatan paspor:

IDXChannel- Guna menarik investasi asing, Direktorat Imigrasi memberikan kemudahan pemberian izin golden visa bagi perusahaan ataupun individu yang investasi di Indonesia.

Banyaknya perusahaan asing yang berlokasi di Kabupaten Karawang menjadi alasan Ditjen Imigrasi melakukan sosialisasi golden visa di Karawang. Dengan adanya program golden visa ini diharapkan nilai investasi di Karawang meningkat.

Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Ditjen Imigrasi Agato PP Simamora mengatakan, Golden Visa merupakan program residensi atau kewarganegaraan melalui investasi yang memungkinkan individu memperoleh visa atau izin tinggal karena alasan investasi.

Ditjen Imigrasi melakukan inovasi untuk mendorong masuknya investor melalui program Golden Visa. "Ini kemudahan fasilitas keimigrasian yang kami berikan untuk investor asing," kata Agato, Rabu (23/10/24).

Menurut Agato, saat ini Imigrasi gencar melakukan sosialisasi golden visa disejumlah daerah yang banyak berdiri perusahaan asing. Salah satunya di Kabupaten Karawang yang memiliki sejumlah kawasan industri. "Kabupaten Karawang kan banyak industrinya jadi kami sosialisasi di Karawang," katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto mengatakan golden visa merupakan program baru Ditjen Imigrasi sehingga masih butuh sosialisasi. Saat ini pihaknya gencar sosialisasikan ke perusahaan terkait program golden visa.

"Kami informasikan kepada masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan agar program ini dikenal masyarrakat," kata Petrus.

Menurut Teguh untuk memudahkan sosialisasi disediakan hotline WA Gateway untuk menjawab pertanyaan mengenai golden visa setiap jam kerja. Selain itu, bisa juga melalui media sosial resmi milik Imigrasi Karawang. Namun kalau mau datang langsung ke kantor melalui loket khusus layanan WNA yang khusus disediakan untuk itu.

(kunthi fahmar sandy)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dihapus di era Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana nasib Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai di dalamnya?

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Mereka akan dipindah ke kemenko baru yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kemenko Bidang Pangan.

"Iya betul (PNS Kemenko Marves) akan dipindah ke kemenko baru," kata Jodi kepada detikcom, Rabu (23/10/2024).

Jodi menyebut saat ini tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi intens dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk memastikan transisi berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

"Tim dari Kemenko Marves terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, serta kemenko-kemenko baru, termasuk Kemenko Pangan serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," jelas Jodi.

Prabowo menghapus Kemenko Marves yang ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penghapusan itu terlihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, menggantikan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.

Dalam Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Prabowo menetapkan kementerian koordinator terdiri dari Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kemenko Bidang Pangan.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Wakil Presiden AS dari Partai Demokrat, Kamala Harris, unggul tipis 46% dibandingkan 43% atas mantan Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, menurut jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos.

Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa para pemilih memiliki pandangan yang pesimistis terhadap arah negara, terutama terkait ekonomi dan kebijakan imigrasi.

Harris unggul dalam jajak pendapat yang berlangsung selama enam hari dan berakhir pada Senin. Kelebihannya sedikit berubah dari jajak pendapat sebelumnya, di mana Harris unggul 45% dibanding 42%.

Kedua hasil ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat dengan pemilihan presiden tinggal dua minggu lagi, yang dijadwalkan pada 5 November.

Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa para pemilih memiliki pandangan negatif terhadap ekonomi, dengan 70% mengatakan bahwa biaya hidup mereka berada di jalur yang salah, dan 60% menyatakan bahwa ekonomi secara keseluruhan berada di arah yang keliru.

Selain itu, 65% responden merasa bahwa kebijakan imigrasi juga tidak berjalan baik.

Ekonomi, imigrasi, dan ancaman terhadap demokrasi menjadi isu utama yang paling dikhawatirkan oleh pemilih. Dalam hal kebijakan ekonomi, Trump mendapatkan dukungan lebih besar dengan 46% dibandingkan 38% untuk Harris. Dalam isu imigrasi, Trump juga unggul dengan 48% berbanding 35%.

Meski demikian, Harris lebih unggul dalam isu yang terkait dengan ekstremisme politik dan ancaman terhadap demokrasi, dengan 42% dibandingkan 35%. Ia juga lebih dipandang mampu menangani kebijakan aborsi dan perawatan kesehatan.

Meskipun Harris unggul dalam jajak pendapat, keunggulan tersebut belum tentu cukup untuk memenangkan pemilu. Hasil pemilihan presiden AS ditentukan oleh Electoral College, yang mengandalkan kemenangan di negara-negara bagian medan pertempuran. Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa Harris dan Trump bersaing ketat di negara-negara bagian tersebut.

Antusiasme pemilih terhadap pemilu kali ini juga meningkat. Sekitar 79% pemilih terdaftar menyatakan mereka yakin akan memberikan suara, termasuk 87% pemilih dari Partai Demokrat dan 84% dari Partai Republik.

Jajak pendapat ini dilakukan secara daring dengan melibatkan 4.129 orang dewasa AS, termasuk 3.481 pemilih terdaftar. Margin kesalahan jajak pendapat ini adalah 2 poin persentase.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal Tragedi 1998 bukan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra sempat mengutarakan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas.

Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing).

"Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Di sisi lain, menurut Yusril, tidak ada salahnya apabila pemerintahan saat ini menganalisis kembali apa yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya terkait dengan sederet peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kategori [pelanggaran HAM berat] seperti itu memang sudah dikemukakan dan kategori-kategori itu kan sudah dibuat keputusan oleh pemerintah yang lalu. Pemerintah yang sekarang kan belum. Ini baru sekali ya dibentuk [Kementerian] koordinator [Hukum dan] HAM ini. Tidak ada salahnya kalau kami memang pelajari apa yang dirumuskan pemerintah yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai komiten untuk menegakkan HAM.

"Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," pungkasnya.