Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM siap menyukseskan pembentukan family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa family office merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Imigrasi, sambungnya, hanya bisa mendukung apabila diperlukan jasanya.

"Kalau saya konteksnya untuk mendukung dari sisi Imigrasi, karena itu kan ada hubungannya juga dengan KEK [kawasan ekonomi khusus]. Itu juga [ada] fasilitas-fasilitas yang di luar kita. Tapi kalau yang urusan kita sih, siap saja," ujar Silmy ditemui usai acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Luhut pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Oleh sebab itu, Luhut menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.

Terbaru, Luhut mengaku presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana pembentukan family office. Hanya saja, sambungnya, terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

"Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, dia tidak mengungkapkan nama-nama kementerian yang dimaksudnya tersebut. Luhut hanya mengklaim, pemerintah Indonesia akan semakin kehilangan momentum dalam menghimpun dana asing.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM meringkus Warga Negara Asing (WNA) asal negara China yang menjadi buronan interpol dan bersembunyi di Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim mengatakan buronan berinisial LQ alias JS itu berhasil diamankan di Bandara Ngurah Rai Bali, saat ingin meninggalkan Indonesia dan pergi ke Singapura.

Silmy menjelaskan bahwa buronan LQ alias JS tersebut sempat menggunakan identitas dan paspor palsu dari negara Turki, lalu tersangka diketahui tiba di Indonesia pada tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIT.

"Lalu pada 27 September 2024, kami dapat surat dari polisi RRT bahwa tersangka kasus tindak pidana ekonomi atas nama LQ diduga melarikan diri ke Bali. Berdasarkan surat itu, imigrasi langsung melakukan pra penyelidikan dari Ditjen Imigrasi kelas I khusus, dalam proses prapenyelidikan itu dilakukan face recodnition di Ngurah Rai," tuturnya di Kantor Imigrasi Pusat Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, LQ alias JS tersebut melarikan diri ke Indonesia setelah ditetapkan menjadi tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana investasi bodong menggunakan skema fonzi di negara China pada tahun 2020.

Silmy menjelaskan bahwa ada sebanyak 50.000 warga negara China yang menjadi korban penipuan atas aksi yang dilakukan oleh LQ alias JS.

"Total kerugian dari semua korban itu telah mencapai Rp210 triliun," katanya,

Bisnis.com,JAKARTA -- Gerbang imigrasi manual di Bandar Udara soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terlihat sepi ketika tim Coffea Time with May tiba. Apakah ini pertanda mobilitas penumpang dari dan menuju Indonesia minim peminat?

Tentu saja tidak. Tak jauh dari situ, ada deretan gerbang imigrasi otomatis atau autogate yang justru dilalui oleh banyak penumpang, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Sebagian dari mereka memilili e-paspor atau paspor eletronik.

“Ada 50 autogate di bandara ini. Kurang lebih satu orang cuma membutuhkan waktu 20 detik untuk melalui autogate. Untuk WNA, selain sudah memiliki paspor elektronik, juga sepanjang sudah memiliki visa eletronik,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim.

Penggunaan gerbang imigrasi elektronik merupakan satu dari sekian banyak transformasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di bawah nakhoda Silmy Karim selama kurang lebih 18 bulan menjabat. Transformasi itu merupakan upayanya untuk menjalankan amanah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Amanah itu pertama adalah digitalisasi dan gerbang imigrasi elektronik merupakan bagian dari amanah tersebut. Tugas lainnya, yaitu golden passport atau paspor emas, transformasi, serta pelayanan cepat dan bersih.

Mantan Dirut Krakatau Steel itu berupaya mencari referensi dari negara-negara lain seperti Singapura, Australia serta Uni Emirat Arab. Sementara Amerika Serikat serta Uni Eropa juga menjadi referensi dalam hal ketersediaan perangkat dan penindakan hukum yang ketat.

“Saya ambil sarinya, mana yang kira-kira akan lebih memberikan dampak cepat ata,” ucapnya.

Dari berbagai referensi itu, Silmy berkesimpulan bahwa harus ada penggunaan alat atau otomasi untuk mempercepat perlintasan dan menghindari banyaknya antrean.

Selain itu, jika berbicara mengenai digitalisasi maka tentunya pelayanan tersebut menurutnya harus dilakukan secara daring seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Singapura serta Australia dan praktik tersebut sudah dijalankan oleh negara-negara tersebut selama lebih dari satu dasawarsa.

Dari situlah, pihaknya kemudian membuat sistem daring. Akan tetapi, dia mengaku hal tersebut tidak semudah seperti yang dibayangkan sebelumnya karena ada sebuah lembaga negara terikat pada sejumlah ketentuan birokrasi yang berbeda dengan perusahaan swasta.

Dengan sinergi yang baik antarkementerian, kendala birokrasi itu bsia diatasi. Salah satu contohnya adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.7/PMK.02/2003 yang mengisyaratkan pelayanan keimigrasian termasuk penerimaan pendapatan negara dalam bidang itu dapat dilakukan secara digital.

“Belum lagi soal penyederhanaan karena pelayanan yang cepat, mudah, bersih itu salah satunya dari aturan main. Jangan sampai aturan main tidak mudah sehingga membuat pelayanan tidak cepat,” jelas Silmy.

Perbesar

Dia mencontohkan bentuk penyederhanaan itu adalah proses pembuatan paspor untuk keperluan umrah atau haji, tidak perlu dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Agama.

Tidak hanya penyederhanaan, pengawasan keimigrasian pun semakin diperketat. Dia mengatakan layanan tersebut bisa ditemui di Bali sebagai daerah tujuan wisata, di mana terjadi penurunan pelanggaraan keimigrasian akibat pengawasan dari institusi yang ketat. Aspek ini terus diperkuat bukan saja dari sisi personil, operasi dan teknologi yang terus dikembangkan supaya tercapai suatu keadaan yang ideal.

“Jadi dalam 18 bulan ini, sudah hampir 100 aturan yang kami revisi atau adakan. Dari jumlah itu, yang dalam proses finalisasi ada sekitar 10 aturan kemudian yang sudah final atau berlaku, bahkan yang barus aja adalah revisi undang-undang,” urainya.

Ada revisi atau pembuatan aturan baru sebagai bentuk transformasi yang kasat mata seperti auto gate, namun ada yang tidak dapat dilihat secara kasat mata namun manfaatnya dapat dinikmati seperti izin masuk kembali.

Dia mencontohkan warga negara asing lain yang mendapatkan permanent residence di Singapura, ketika masuk ke Indonesia, khususnya di Batam, Bintan dan Karimun, tidak perlu mengajukan visa. Hal ini dikarenakan Indonesia percaya Singapura tidak main-main memberikan izin tinggal tersebut dan kunjungan mereka di Indonesia memberikan manfaat seperti berwisata atau berinvestasi.

“Hal seperti ini memang tidak dirasakan oleh orang Indonesia. Tapi bagi orang luar, ini adalah langkah yang besar dan Indonesia dipandang keren,” pungkasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Silmy Karim mengungkap banyak Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin usaha mikro atau kecil di Pulau Bali.

Silmy menerangkan kepemilikan itu terdeteksi saat anggota imigrasi menggelar operasi di lapangan.

"Karena anggota saya, ketika melakukan operasi, mereka izinnya lengkap punya NIB (Nomor Induk Berusaha), punya izin salon," kata Silmy, saat memberikan sambutan di acara Grand Launching Autogate Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (1/10) sore.

Terkait temuan itu, ia kemudian mengecek peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Dalam aturan ternyata tercantum ketentuan bahwa investasi asing Rp1 miliar itu masuk kategori usaha mikro.

Karena aturan itu, pihaknya sulit menindaklanjuti temuan. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan BKPM terkait masalah itu.

"Saya cek peraturan BKPM untuk investasi minimal Rp 1 miliar, ini mikro, sulit kita menindaklanjuti. Makanya, kami waktu itu berkoordinasi dengan Menteri investasi yang sebelumnya Pak Bahlil," ujarnya.

Ia berharap pemerintah bisa mengubah aturan itu.

"Saya sampaikan kalau syarat PMA (Penanaman Modal Asing) itu Rp 1 miliar, itu masuk ke dalam mikro Pak Menteri. Sehingga, otomatis di Bali banyak usaha mikro dimiliki orang asing, jadi syaratnya harus ditingkatkan minimum Rp 10 miliar masuk ke menengah," lanjutnya.

Selain menaikkan batas investasi minimum asing di sektor usaha mikro, agar bisnis WNA di Bali tak membunuh pengusaha kecil, pihaknya juga mengusulkan agar obral perizinan disetop..

"Sehingga, ketika memohon perusahaan ke notaris itu tidak bisa diberikan, itu kan salah satu masuk kepastian hukum juga Jadi, orang berpikir imigrasi membiarkan, padahal mereka punya izin ini yang perlu kita obrolkan, imigrasi, Kementerian Investasi pemerintah daerah, supaya kita sama-sama dalam menjaga Bali," jelasnya.

Kemudian, dengan ditingkatkannya PMA hingga Rp 10 miliar bagi WNA yang akan memiliki usaha di Bali bisa mengurangi usaha mikro yang dimiliki oleh WNA di Bali.

"Kan tuntutan dari masyarakat Bali untuk kegiatan yang mikro kecil menengah mestinya dimiliki oleh masyarakat Bali atau WNI. Tapi ketika kita melakukan operasi, ternyata mereka memiliki NIB, memiliki akte pendirian perusahaan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) mencatat peningkatan jumlah kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Bali sepanjang periode Januari-Agustus 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyampaikan, pada periode tersebut, sebanyak 4,46 juta orang berkunjung ke Bali. Jumlah tersebut naik 22,62% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 3,64 juta orang.

“Kalau kita lihat trennya ada peningkatan [kedatangan WNA] lebih dari 22,6% dibanding tahun lalu meski untuk masuk ke Indonesia sebagian besar harus punya visa,” kata Silmy dalam keterangan resminya, Rabu (18/9/2024).

Data perlintasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali melaporkan, jumlah WNA yang melintas keluar atau keberangkatan yaitu sebanyak 4,48 juta orang. Dengan demikian, jumlah WNA yang melintasi Bandara Ngurah Rai Bali mencapai 8,94 juta orang pada periode Januari-Agustus 2024.

Menurutnya, kemudahan pengajuan visa melalui evisa.imigrasi.go.id menjadi salah satu pendorong meningkatnya kedatangan WNA ke Bali. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi tingginya daya tarik provinsi tersebut di mata dunia.

Silmy mengatakan, meningkatnya angka kedatangan WNA mencerminkan adanya peningkatan aktivitas penerbangan dan pergerakan penumpang pascapandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia menilai tingginya angka perlintasan perlu didukung dengan peningkatan layanan berbasis digital yang berkelanjutan. Pihaknya juga berupaya agar WNA yang masuk merupakan pelintas berkualitas dan dapat merasakan pengalaman terbaik saat berada di Indonesia.

“Saya lihat ini tren yang positif. Progres kami semakin baik dan semoga tetap baik ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hingga Juli 2024 mencapai 7,75 juta kunjungan. Jumlah tersebut meningkat 20,7% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 6,42 juta kunjungan.

Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2020. Tercatat total kunjungan wisman pada periode Januari-Juli 2020 sebanyak 3,28 juta kunjungan dan di 2021 mengalami penurunan, menjadi 858.564 kunjungan.

Kemudian pada 2022, jumlah kunjungan wisman mengalami peningkatan pada periode Januari-Juli 2024 menjadi 2,12 juta kunjungan dan terus bergerak naik di 2023 yang mencapai 6,42 juta kunjungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendeportasi dua Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris lantaran ikut berdemo ojek online di Patung Kuda, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Dua WNA asal Inggris yang dideportasi itu diketahui bernama Benjamin James Lovell dan Benjamin Thomas Sloan. Keduanya dinilai telah melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena melakukan orasi pada demonstrasi ojek online.

“Mereka terpantau telah melakukan orasi di tengah demonstrasi pengemudi ojek dan kurir online di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat Kamis 29 Aguatus 2024 lalu. Saya perintahkan tim untuk bergerak dan mengamankan, selanjutnya mereka dibawa ke kantor dan kami periksa,” tutur Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengemukakan bahwa area demonstrasi merupakan area yang dilarang bagi orang asing untuk mendekat, apalagi melakukan orasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Silmy mengatakan Lovell dan Sloan datang ke Indonesia dengan tujuan berlibur.

“Pada dasarnya mereka tamu di Indonesia, visa mereka untuk berlibur, tapi mereka malah ikut orasi. Ini jelas, ada pelanggaran terhadap aturan keimigrasian," katanya.

Atas pelanggaran tersebut, Silmi menyebut bahwa petugas imigrasi telah memberikan tindakan berupa pendeportasian dan pencekalan terhadap kedua warga negara asing tersebut.

Lovell dan Sloan sempat ditahan selama enam hari sebelum kemudian diterbangkan kembali ke negara asal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (04/09) dengan biaya mandiri.

“Saya mengapresiasi kinerja Kanim Jakarta Pusat karena telah bertindak responsif terhadap potensi gangguan asing yang muncul. Untuk memberi efek jera dan menjaga murwah pemerintah Indonesia, petugas imigrasi di seluruh Indonesia melakukan pengawasan, baik di perkotaan maupun di perbatasan, di mana ada WNA melanggar aturan, akan kami tindak,“ ujar Silmy.

Reporter: Adrianus Octaviano, Noverius Laoli, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Kebijakan baru pemerintahan Joko Widodo di akhir masa jabatannya mendapat perhatian banyak kalangan, utamanya saat meluncurkan kebijakan golden visa untuk menarik para pengusaha dan orang kaya menanamkan modalnya di Indonesia dengan iming-iming visa emas.

Namun kisah kegagalan sejumlah negara dalam menerapkan kebijakan ini perlu jadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menerapkan kebijakan golden visa ini.

Pada Kamis, (25/7/2024) di Jakarta, Presiden Jokowi telah secara resmi meluncurkan fasilitas Golden Visa Indonesia. Melalui fasilitas ini, Pemerintah Indonesia mengundang warga negara dunia untuk berinvestasi dan berkarya di Tanah Air.

Pada kesempatan peluncuran golden visa tersebut, Jokowi menyampaikan optimisme terhadap potensi besar Indonesia sebagai tujuan investasi global. Hal itu ditopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, politik yang stabil dan bonus demografi serta sumber daya alam yang melimpah.

“Semua itu akan memberi multiplayer effect besar buat negara, mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan lain-lain,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari situs resmi Setneg.go.id, Senin (29/7).

Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, peluncuran golden visa ini bertujuan memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Kendati begitu, presiden berharap dalam pemberian fasilitas golden visa tetap selektif. Termasuk, mencegah lolosnya orang-orang yang berpotensi membahayakan keamanan negara dan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional.

Sebagai bentuk konkret implementasi golden visa, Jokowi menyerahkan golden visa kepada pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae Yong yang jadi orang pertama yang mendapatkan golden visa.

Adapun dasar hukum pemberian golden visa adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023.

Dalam beleid tersebut diklasifikan visa ini diperuntukkan bagi orang asing berkualitas dan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara, salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Untuk dapat tinggal di Indonesia selama lima tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar.

Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp 76 miliar.

Sementara itu, bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sementara untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia.

Untuk golden visa lima tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 sekitar Rp 5,3 miliar yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito.

Sementara untuk golden visa 10 tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

300 WNA Daftar Golden Visa

Sebagai awal yang baik, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat telah ada 300 warga negara asing (WNA) yang mendaftar golden visa. Kemenkumham menaksir potensi investasi yang masuk dari mereka ini mencapai Rp 2 triliun.

"Harapan kita bisa memberikan dampak kepada ekonomi, dari 300 yang sudah mendapatkan golden visa itu investasi yang masuk Rp 2 triliun," ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, usai acara Peluncuran Golden Visa, Kamis (25/7).

Silmy menjelaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif kepada beberapa organisasi kamar dagang, baik dari Amerika Serikat, China, Jepang, Korea, maupun mitra Kadin dan Hipmi yang mungkin membutuhkan golden visa.

Ia menyebutkan bahwa sepuluh negara dengan investasi terbesar di Indonesia akan menjadi target utama untuk mendaftar golden visa. Negara-negara tersebut meliputi Singapura, Jepang, China, Korea, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Silmy menilai bahwa peluang investasi golden visa meliputi industri hilir, perkebunan, dan industri turunan lainnya, sesuai dengan arahan presiden. Selain itu, peluang investasi yang mungkin didorong oleh presiden terpilih Prabowo Subianto antara lain sektor pangan dan energi.

Selain investor, Silmy juga menyatakan bahwa talenta global dapat memperoleh golden visa. Contohnya adalah CEO OpenAI Sam Altman dan pelatih tim nasional sepak bola Shin Tae-yong.

"Harapan kita tahun ini bisa mencapai 1.000 warga negara asing yang mendapatkan golden visa," kata Silmy.

Berpotensi Dongkrak Valas Perbankan

Program golden visa menjadi angin segar bagi perbankan dalam negeri, utamanya dalam menjaga likuiditas valuta asing (valas). Apalagi, perbankan kini dibayangi pengetatan likuiditas.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) jadi salah satu bank yang siap menjajal peluang dari program golden visa. Bank pelat merah ini telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait pembukaan rekening keimigrasian bagi WNA penerima golden visa.

"Rencana layanan tersebut diperkirakan akan siap pada semester I-2024, atau sesuai kebijakan dari Ditjen Imigrasi," kata Teuku Ali Usman, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Kamis (25/1).

Ali tak secara gamblang menyebut kerjasama ini akan mendorong peningkatan DPK valas. Tapi, ia membenarkan jaminan dapat berupa dana yang mengendap di bank milik negara. "Tentunya, tergantung dari jenis golden visa yang dipilih WNA," ujarnya.

Senior Faculty LPPI Moch. Amin Nurdin berpendapat program golden visa ini bisa berdampak signifikan dalam mendongkrak DPK valas. Hanya saja, dampaknya tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Perlu diperhatikan apakah semua bank BUMN dapat peluang yang sama.

Sependapat, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, jika golden visa masuk ke sistem perbankan, maka otomatis dapat menambah DPK valas. Ia menilai efek program ini akan sangat tergantung dengan minat dari investor asing sendiri.

Muluskan Family Office?

Peluncurkan golden visa terjadi bersamaan dengan wacana pembentukan family office sebagai fasilitas bagi orang-orang tajir dari luar negeri untuk menempatkan dananya di Indonesia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebijakan golden visa disiapkan untuk mendorong masuknya investasi asing melalui family office ke Indonesia.

Tidak bisa dipisahkan antara golden visa dan family office karena di berbagai negara yang menjadi basis family office, banyak orang super kaya yang meminta perlakuan imigrasi khusus.

"Tapi perlu jadi catatan juga, golden visa belum tentu bakal menarik investasi masuk ke Indonesia dalam waktu dekat," ujar Bhima, Minggu (28/7).

Ada sejumlah faktor yang melatarinya. Pertama, masa transisi pemerintah dinilai sebagai masa krusial sehingga investor bersikap wait and see dulu.

Bhima menyebutkan, sosok menteri keuangan atau tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto menjadi pertimbangan penting karena mempengaruhi kepastian kebijakan investasi.

Kedua, golden visa hanya pemanis untuk menarik investasi. Akan tetapi pada akhirnya investor mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kedalaman pasar keuangan, daya saing industri dan tingkat kerumitan birokrasi.

"Di sini letak persaingan ketat dengan negara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia," ungkap Bhima.

Ketiga, perlindungan data pribadi dan data transaksi keuangan menjadi perhatian utama. Kasus kebocoran data pusat data nasional (PDN) kemarin tentu menjadi catatan bagi warga negara asing calon penerima golden visa untuk memindahkan aset-asetnya ke Indonesia

Kegagalan Negara Lain

Saat Indonesia baru merilis golden visa, negara tetangga Australia teryata telah menghentikan kebijakan tersebut. Sebelumnya, golden visa Australia memberikan hak kepada investor kaya dari luar negeri untuk tinggal di negara tersebut.

Mengutip BBC, golden visa dirancang untuk menarik bisnis asing, kebijakan ini dihentikan karena adanya perombakan imigrasi setelah pemerintah menemukan bahwa kebijakan tersebut memberikan hasil ekonomi yang buruk.

Skema golden visa Australia dinilai telah dimanfaatkan pejabat korup untuk memarkir dana hasil kejahatan mereka ke Australia melalui kebijakan tersebut.

Setelah melakukan beberapa tinjauan, pemerintah menemukan bahwa skema golden visa di Australia gagal memenuhi tujuan utamanya.

Dalam sebuah dokumen kebijakan yang dikeluarkan pada bulan Desember 2023, pemerintah Australia mengumumkan bahwa mereka akan menghapuskan visa tersebut, dengan fokus pada penciptaan lebih banyak visa bagi migran terampil yang mampu memberikan kontribusi besar kepada Australia.

Selain Australia, Portugal juga pernah memberikan golden visa kepada investor untuk tinggal, namun pada Februari 2023, pemerintah Portugal mengumumkan akan membatalkan skema visa emas tersebut lantaran jadi pemicu krisis perumahan.

Sebelumnya,seperti dikutip dari Reuters, Portugal menawarkan hak untuk tinggal kepada WNA kaya non-Uni Eropa yang berinvestasi.

Portugal berhasil menarik dana US$ 8 miliar sejak diluncurkan pada 2012. Peserta terbanyak dari China, Brasil dan Amerika Serikat (AS).

Namun sekitar 90% dana para investor ini disalurkan ke real estat, sehingga memicu keluhan akibat melambungnya harga properti.

Sementara itu Komisi Eropa telah menyerukan diakhirinya program-program tersebut, dengan alasan risiko keamanan.

Nah dengan melihat pengalaman tersebut, apakah golden visa Indonesia akan mencapai tujuan utamanya atau berakhir dalam kegagalan seperti pengalaman negara lain? Biarlah waktu yang menjawab.

Reporter: Adrianus Octaviano, Noverius Laoli, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Kebijakan baru pemerintahan Joko Widodo di akhir masa jabatannya mendapat perhatian banyak kalangan, utamanya saat meluncurkan kebijakan golden visa untuk menarik para pengusaha dan orang kaya menanamkan modalnya di Indonesia dengan iming-iming visa emas.

Namun kisah kegagalan sejumlah negara dalam menerapkan kebijakan ini perlu jadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menerapkan kebijakan golden visa ini.

Pada Kamis, (25/7/2024) di Jakarta, Presiden Jokowi telah secara resmi meluncurkan fasilitas Golden Visa Indonesia. Melalui fasilitas ini, Pemerintah Indonesia mengundang warga negara dunia untuk berinvestasi dan berkarya di Tanah Air.

Pada kesempatan peluncuran golden visa tersebut, Jokowi menyampaikan optimisme terhadap potensi besar Indonesia sebagai tujuan investasi global. Hal itu ditopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, politik yang stabil dan bonus demografi serta sumber daya alam yang melimpah.

“Semua itu akan memberi multiplayer effect besar buat negara, mulai dari capital gain, kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan lain-lain,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari situs resmi Setneg.go.id, Senin (29/7).

Lebih lanjut, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, peluncuran golden visa ini bertujuan memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Kendati begitu, presiden berharap dalam pemberian fasilitas golden visa tetap selektif. Termasuk, mencegah lolosnya orang-orang yang berpotensi membahayakan keamanan negara dan orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional.

Sebagai bentuk konkret implementasi golden visa, Jokowi menyerahkan golden visa kepada pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae Yong yang jadi orang pertama yang mendapatkan golden visa.

Adapun dasar hukum pemberian golden visa adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023.

Dalam beleid tersebut diklasifikan visa ini diperuntukkan bagi orang asing berkualitas dan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara, salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Untuk dapat tinggal di Indonesia selama lima tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar.

Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp 76 miliar.

Sementara itu, bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sementara untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia.

Untuk golden visa lima tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 sekitar Rp 5,3 miliar yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito.

Sementara untuk golden visa 10 tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

300 WNA Daftar Golden Visa

Sebagai awal yang baik, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat telah ada 300 warga negara asing (WNA) yang mendaftar golden visa. Kemenkumham menaksir potensi investasi yang masuk dari mereka ini mencapai Rp 2 triliun.

"Harapan kita bisa memberikan dampak kepada ekonomi, dari 300 yang sudah mendapatkan golden visa itu investasi yang masuk Rp 2 triliun," ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, usai acara Peluncuran Golden Visa, Kamis (25/7).

Silmy menjelaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif kepada beberapa organisasi kamar dagang, baik dari Amerika Serikat, China, Jepang, Korea, maupun mitra Kadin dan Hipmi yang mungkin membutuhkan golden visa.

Ia menyebutkan bahwa sepuluh negara dengan investasi terbesar di Indonesia akan menjadi target utama untuk mendaftar golden visa. Negara-negara tersebut meliputi Singapura, Jepang, China, Korea, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Silmy menilai bahwa peluang investasi golden visa meliputi industri hilir, perkebunan, dan industri turunan lainnya, sesuai dengan arahan presiden. Selain itu, peluang investasi yang mungkin didorong oleh presiden terpilih Prabowo Subianto antara lain sektor pangan dan energi.

Selain investor, Silmy juga menyatakan bahwa talenta global dapat memperoleh golden visa. Contohnya adalah CEO OpenAI Sam Altman dan pelatih tim nasional sepak bola Shin Tae-yong.

"Harapan kita tahun ini bisa mencapai 1.000 warga negara asing yang mendapatkan golden visa," kata Silmy.

Berpotensi Dongkrak Valas Perbankan

Program golden visa menjadi angin segar bagi perbankan dalam negeri, utamanya dalam menjaga likuiditas valuta asing (valas). Apalagi, perbankan kini dibayangi pengetatan likuiditas.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) jadi salah satu bank yang siap menjajal peluang dari program golden visa. Bank pelat merah ini telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait pembukaan rekening keimigrasian bagi WNA penerima golden visa.

"Rencana layanan tersebut diperkirakan akan siap pada semester I-2024, atau sesuai kebijakan dari Ditjen Imigrasi," kata Teuku Ali Usman, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Kamis (25/1).

Ali tak secara gamblang menyebut kerjasama ini akan mendorong peningkatan DPK valas. Tapi, ia membenarkan jaminan dapat berupa dana yang mengendap di bank milik negara. "Tentunya, tergantung dari jenis golden visa yang dipilih WNA," ujarnya.

Senior Faculty LPPI Moch. Amin Nurdin berpendapat program golden visa ini bisa berdampak signifikan dalam mendongkrak DPK valas. Hanya saja, dampaknya tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Perlu diperhatikan apakah semua bank BUMN dapat peluang yang sama.

Sependapat, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, jika golden visa masuk ke sistem perbankan, maka otomatis dapat menambah DPK valas. Ia menilai efek program ini akan sangat tergantung dengan minat dari investor asing sendiri.

Muluskan Family Office?

Peluncurkan golden visa terjadi bersamaan dengan wacana pembentukan family office sebagai fasilitas bagi orang-orang tajir dari luar negeri untuk menempatkan dananya di Indonesia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebijakan golden visa disiapkan untuk mendorong masuknya investasi asing melalui family office ke Indonesia.

Tidak bisa dipisahkan antara golden visa dan family office karena di berbagai negara yang menjadi basis family office, banyak orang super kaya yang meminta perlakuan imigrasi khusus.

"Tapi perlu jadi catatan juga, golden visa belum tentu bakal menarik investasi masuk ke Indonesia dalam waktu dekat," ujar Bhima, Minggu (28/7).

Ada sejumlah faktor yang melatarinya. Pertama, masa transisi pemerintah dinilai sebagai masa krusial sehingga investor bersikap wait and see dulu.

Bhima menyebutkan, sosok menteri keuangan atau tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto menjadi pertimbangan penting karena mempengaruhi kepastian kebijakan investasi.

Kedua, golden visa hanya pemanis untuk menarik investasi. Akan tetapi pada akhirnya investor mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kedalaman pasar keuangan, daya saing industri dan tingkat kerumitan birokrasi.

"Di sini letak persaingan ketat dengan negara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia," ungkap Bhima.

Ketiga, perlindungan data pribadi dan data transaksi keuangan menjadi perhatian utama. Kasus kebocoran data pusat data nasional (PDN) kemarin tentu menjadi catatan bagi warga negara asing calon penerima golden visa untuk memindahkan aset-asetnya ke Indonesia

Kegagalan Negara Lain

Saat Indonesia baru merilis golden visa, negara tetangga Australia teryata telah menghentikan kebijakan tersebut. Sebelumnya, golden visa Australia memberikan hak kepada investor kaya dari luar negeri untuk tinggal di negara tersebut.

Mengutip BBC, golden visa dirancang untuk menarik bisnis asing, kebijakan ini dihentikan karena adanya perombakan imigrasi setelah pemerintah menemukan bahwa kebijakan tersebut memberikan hasil ekonomi yang buruk.

Skema golden visa Australia dinilai telah dimanfaatkan pejabat korup untuk memarkir dana hasil kejahatan mereka ke Australia melalui kebijakan tersebut.

Setelah melakukan beberapa tinjauan, pemerintah menemukan bahwa skema golden visa di Australia gagal memenuhi tujuan utamanya.

Dalam sebuah dokumen kebijakan yang dikeluarkan pada bulan Desember 2023, pemerintah Australia mengumumkan bahwa mereka akan menghapuskan visa tersebut, dengan fokus pada penciptaan lebih banyak visa bagi migran terampil yang mampu memberikan kontribusi besar kepada Australia.

Selain Australia, Portugal juga pernah memberikan golden visa kepada investor untuk tinggal, namun pada Februari 2023, pemerintah Portugal mengumumkan akan membatalkan skema visa emas tersebut lantaran jadi pemicu krisis perumahan.

Sebelumnya,seperti dikutip dari Reuters, Portugal menawarkan hak untuk tinggal kepada WNA kaya non-Uni Eropa yang berinvestasi.

Portugal berhasil menarik dana US$ 8 miliar sejak diluncurkan pada 2012. Peserta terbanyak dari China, Brasil dan Amerika Serikat (AS).

Namun sekitar 90% dana para investor ini disalurkan ke real estat, sehingga memicu keluhan akibat melambungnya harga properti.

Sementara itu Komisi Eropa telah menyerukan diakhirinya program-program tersebut, dengan alasan risiko keamanan.

Nah dengan melihat pengalaman tersebut, apakah golden visa Indonesia akan mencapai tujuan utamanya atau berakhir dalam kegagalan seperti pengalaman negara lain? Biarlah waktu yang menjawab.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI resmi meluncurkan Program Golden Visa. Hanya dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa dapat diproses secara digital dan dimanapun.

Program Golden Visa menawarkan kemudahan berinvestasi bagi WNA di Indonesia dengan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun. WNA dapat menginvestasikan dananya di berbagai instrument termasuk di bank milik negara.

Bank Mandiri menjadi Bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pembukaan rekening hingga terbitnya Golden Visa.

Bank Mandiri dipilih sebagai mitra pertama Golden Visa salah satunya karena Livin by Mandiri dapat diakses di 121 negara dunia seperti UK, Netherland, China, dll. berbagai pilihan solusi produk investasi juga tersedia di Livin By Mandiri.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas memaparkan, kerjasama ini akan membantu WNA untuk pembukaan Rekening Tabungan hanya dengan menggunakan Passport dan Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP)/Golden Visa melalui Livin by Mandiri.

“Kami sangat antusias dengan kerja sama ini karena akan memberikan akses bagi Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan privillege dalam proses pengajuan Golden Visa. Kami akan mengoptimalkan layanan publik Ditjen Imigrasi kepada para WNA agar menarik perhatian para WNA untuk menginvestasikan dana nya di Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi negara ikut terbantu,” ujar Rohan Hafas saat menghadiri acara Peresmian Golden Visa di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Mega Kuningan, Kamis (25/7).

Resminya peluncuran Golden Visa ini, menandakan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui investasi asing yang signifikan.

Dengan demikian, kerja sama ini dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan meningkatkan pengalaman dalam menggunakan layanan perbankan dan pemerintahan yang terintegrasi.

Bank berlogo pita emas ini menjelaskan, program Golden Visa potensial untuk mendorong pertumbuhan portofolio dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri yang berkelanjutan di masa mendatang. Ditjen Imigrasi menyebut target di tahun 2024 mencapai 1.000 pendaftar potensial Golden Visa

Sampai dengan akhir Mei 2024 total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri telah mencapai Rp 1.296,1 triliun. Pencapaian tersebut meningkat 12,9% secara year on year (YoY) yang ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menyeleksi secara ketat calon penerima Golden Visa. Dengan begitu, implementasi kebijakan Golden Visa tidak menimbulkan risiko yang merugikan Negara, mulai dari keamanan, pencucian uang, hingga penghindaran pajak.

Orang nomor satu di Indonesia itu berharap setiap pihak yang akan menerima Golden Visa dapat melalui skrining atau seleksi secara ketat. Apalagi, kata Jokowi, pemerintah menginginkan ada banyak penerima Golden Visa Indonesia.

“Ingin sebanyak-banyaknya, tetapi di seleksi sebanyak-banyaknya. Tadi saya tegaskan jangan sampai orang-orang yang tidak bermanfaat bagi kita itu masuk. harus di seleksi seketat mungkin,” ujarnya usai meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku bahwa laporan terakhir dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyebutkan bahwa hingga peluncuran pada hari ini telah mencapai 300 peminat yang ingin mendapatkan Golden Visa.

“Dan sampai hari ini tadi saya tanyakan ke pak dirjen, imigrasi yang daftar sudah 300 saya kaget juga banyak sekali,” ucapnya.

Presiden Ke-7 RI itu menekankan peluncuran Golden Visa ditujukan oleh pemerintah guna menarik investasi agar lebih bergeliat di Indonesia.

“Ya, ini kan untuk mempermudah layanan kami kepada investor dan juga kepadaglobal talentyang diberikan kesempatan untuk datang ke indo dengan fasilitas Golden Visa,” ujarnya

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa skema pemberian Golden Visa akan menyasar dua kategori, yaitu perorangan untuk berinvestasi minimal sebesar US$350.000 dan korporasi/perusahaan dengan minimal penyuntikan modal hingga US$25 juta.

Dia mengamini bahwa pemerintah ingin makin banyak peredaran uang yang masuk ke Indonesia. Termasuk, kata Jokowi, agarglobal talentpun turut bergairah untuk menginjakkan kaki di Tanah Air guna berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita.

“Namun, dengan catatan saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin, yang itu akan kita harapkan memberikan manfaat nasional sebanyak-banyaknya. di seleksi,” pungkas Jokowi.

Sekadar informasi, Golden Visa versi definisi yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah skema izin tinggal melalui investasi (Residency by Investment) dan Kewarganegaraan melalui Investasi (Citizenship by Investment).

Kebijakan ini diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Pemberian Golden Visa kepada investor dan orang penting, dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia.

Pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya.

Manfaat eksklusif dari Golden Visa antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen, baik itu padainvestment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan bahwa dalam kasus pencegahan seperti yang dialami eks Ketua KPK Firli Bahuri, maka dilakukan penarikan paspor terhadap yang bersangkutan. Firli Bahuri saat ini masih dicegah bepergian keluar negeri terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

“Saya menjawab secara umum, jadi, terkait dengan kasus yang seperti dialami Pak Firli Bahuri, kami melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan,” ucap Ketua Tim Pengawasan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arief Eka Riyanto saat taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dijelaskannya, pihak Imigrasi akan mengembalikan paspor orang yang dicegah setelah proses hukumnya selesai. Hal ini, kata dia, untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

“Apabila divonis setelah melakukan proses persidangan dan divonis bebas dan lain-lain, paspornya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi, untuk sementara paspornya itu dilakukan penarikan,” kata dia.

Arief menegaskan, peraturan tersebut berlaku untuk setiap orang. Namun, ia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai penarikan paspor Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan itu.

“Jadi apakah paspornya (Firli Bahuri) sudah ditarik? Ini kami perlu lakukan pengecekan apakah itu sudah ditarik atau belum paspornya. Setahu saya, semua yang terkait dengan tindak pidana, sesuai aturan yang berlaku, semuanya ditarik,” kata dia.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014, penarikan paspor dilakukan dalam hal pemegangnya dinyatakan sebagai tersangka yang diancam penjara lima tahun atau masuk dalam daftar pencegahan.

“Ini berlaku untuk umum, tidak hanya spesifik seseorang,” kata Ketua Tim Verifikasi Dokumen Perjalanan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Arvin Gumilang pada kesempatan yang sama.

Adapun mekanisme penarikan paspor, imbuh Arvin, mulanya akan diberikan surat yang langsung ditujukan kepada yang bersangkutan. Jika upaya penarikan tidak bisa dilakukan atau tidak ada respons, maka dimungkinkan juga untuk dilakukan pencabutan.

“Imigrasi, secara umum juga berlaku pada siapa saja, diberikan kewenangan untuk melakukan upaya pencabutan paspor dalam hal ketika upaya penarikan itu tidak bisa dilakukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim mengatakan bahwa Firli Bahuri dicegah keluar negeri selama enam bulan atau sampai 25 Desember 2024. "Ini perpanjangan kedua dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan sampai 25 Desember 2024," ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6).

Dijelaskan Silmy, surat permohonan pencekalan itu diajukan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada hari Rabu, 25 Juni 2024.

"Pada tanggal 25 Juni 2024, permohonan yang disampaikan oleh atas nama Kapolri yang ditandatangani Kabareskrim. Permohonan bantuan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka Drs. Firli Bahuri, M.Si," jelasnya.

Firli Bahuri merupakan tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Ia juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan belum memiliki instrumen spesifik untuk memberikan layanan keimigrasian bagi program family office yang dicanangkan pemerintah.

Ketua Tim Ahli Khusus Izin Tinggal Keimigrasian Tessar Bayu Setyaji mengatakan bahwa untuk sementara akan disamakan seperti Itas PMA atau Izin Tinggal Terbatas untuk Penanam Modal Asing.