Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RIPuan Maharani menanggapi perihal keputusan penghapusan fasilitas rumah dinas DPR yang digantikan dengan tunjangan rumah untuk anggota DPR periode 2024-2029.

Puan berharap bahwa keputusan tersebut bisa efektif dan bermanfaat bagi para anggota DPR periode lima tahun mendatang itu.

“InsyaAllah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota [DPR periode baru],” ucapnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut turut menyoroti perihal seluruh anggota DPR berhak dan wajib untuk memfasilitasi para tamu yang datang, misalnya menerima tamu dari perwakilan konstituen ataupun Dapilnya.

“Setiap anggota mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau orang dari Dapil datang dan sebagainya,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan keputusan menghapus fasilitas rumah dinas DPR yang kemudian digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian yang dilakukan sejak dua tahun lalu.

Indra menyebut kajian tersebut didasarkan pada efisiensi dan akuntabilitas. Adapun, kajian ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR.

“Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama, dua hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa,” tutur Indra.