Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RIPuan Maharani menanggapi perihal keputusan penghapusan fasilitas rumah dinas DPR yang digantikan dengan tunjangan rumah untuk anggota DPR periode 2024-2029.

Puan berharap bahwa keputusan tersebut bisa efektif dan bermanfaat bagi para anggota DPR periode lima tahun mendatang itu.

“InsyaAllah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota [DPR periode baru],” ucapnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut turut menyoroti perihal seluruh anggota DPR berhak dan wajib untuk memfasilitasi para tamu yang datang, misalnya menerima tamu dari perwakilan konstituen ataupun Dapilnya.

“Setiap anggota mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau orang dari Dapil datang dan sebagainya,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan keputusan menghapus fasilitas rumah dinas DPR yang kemudian digantikan dengan tunjangan rumah telah melalui kajian yang dilakukan sejak dua tahun lalu.

Indra menyebut kajian tersebut didasarkan pada efisiensi dan akuntabilitas. Adapun, kajian ini telah disampaikan kepada Pimpinan DPR.

“Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel itu yang utama, dua hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu, kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau direvitalisasi seperti apa,” tutur Indra.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 yang baru saja dilantik, tidak lagi mendapat tunjangan rumah.

Alih-alih, mereka akan diberi tunjangan uang untuk menyewa/menyicil rumah. Di mana angka tunjangan ini nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

“Terserah mau untuk sewa rumah, mau untuk nyicil rumah silakan. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait kontraktual dengan pihak ketiga,” ujar Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar pada Jumat (4/10/2024).

Alasan Tunjangan Rumah Dihapus

Indra Iskandar juga mengungkap 2 alasan menghapuskan kebijakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota legislatif periode 2024-2029.

Pertama, dia mengatakan bahwa kondisi rumah dinas anggota legislatif yang sudah sulit untuk diperbaiki lantaran membutuh perawatan dengan harga besar menjadi landasan tak ada lagi penyedian rumah jabatan bagi anggota DPR periode 2024-2029.

Menurutnya, kebutuhan renovasi dengan nilai yang tak ekonomis menjadi catatan khusus untuk memutuskan kebijakan tersebut. Sehingga, rumah dinas sudah tak layak lagi untuk ditempati

"Intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," katanya kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Alasan kedua yang melandasi keputusan DPR untuk mengubah kebijakan meniadakan rumah dinas juga guna menyikapi proyeksi anggota Dewan akan berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Indra menilai bahwa perpindahan anggota legislatif tersebut termasuk menjadi pertimbangan lain, selain memperhatikan pilihan renovasi atau dari sisi ekonomisnya.

"Nah, berkaitan dengan IKN saya kira di samping juga yang sudah tidak ekonomis dalam pemeliharaan rumah jabatan, saya kira salah satu pertimbangan memang ke depan karena kita juga punya proyeksi berkaitan juga dengan IKN," pungkas Indra.

Gaji, Tunjangan, Fasilitas DPR RI

Seperti diketahui, para anggota DPR setiap bulan menerima gaji pokok, tunjangan, hingga fasilitas yang nilainya fantastis.

Gaji tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yang jumlah gajinya ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP).

Bsaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya sudah dijelaskan pada surat edaran sekjen DPR RI NO.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada surat menteri keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Gaji pokok anggota DPR juga diatur pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2000. Pasal 1 yang menjelaskan besarnya gaji ketua, wakil ketua, dan gaji pokok anggota perbulannya, Adapun untuk rincian gaji DPR per bulan rinciannya yakni sebagai berikut ini.

Gaji DPR RI

• Gaji pokok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp5.040.000,00
• Gaji pokok Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp4.620.000,00
• Gaji pokok Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp4.200.000,00

Tunjangan DPR RI

Tunjangan yang Diterima Ketua dan Anggota DPR seperti:

• Tunjangan anak 2% dari gaji pokok
• Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR
• Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan
• Tunjangan jabatan mulai Rp 9,7 juta hingga Rp18,9 juta
• Uang sidang/paket Rp2.000.000
• Tunjangan komunikasi intensif ketua DPR menerima Rp16.468.000, wakil Rp16.009.000, dan anggota Rp15.554.000
• Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran. Ketua DPR sebesar Rp5.250.000, diikuti wakil ketua menerima Rp4.500.000, sedangkan anggota DPR Rp3.750.000
• Tunjangan kehormatan Rp6.690.000 untuk ketua DPR, Rp6.450.000 untuk wakil ketua dan anggota DPR menerima Rp.5.580.000.
• Tunjangan PPhH pasal 21 Rp2.699.813

Fasilitas DPR RI

• Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000
• Fasilitas kredit mobil Rp70.000.000/orang/ periode
• Asisten Anggota Rp2.250.000
• Biaya Perjalanan (Harian) Daerah tingkat I (per hari) Rp5.000.000 Daerah tingkat II (per hari) Rp4.000.000
  Uang Representasi Daerah tingkat I (per hari) Rp4.000.000 dan Daerah tingkat II (per hari) Rp3.000.000

Komedian Alfiansyah alias Komeng resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komeng dan dan 151 orang lainnya diambil sumpahnya dalam sidang paripurna untuk masa jabatan lima tahun ke depan pada Selasa lalu (1/10).

Sebagai anggota DPD RI,Komeng akan mendapat fasilitas berupa gaji pokok dan sejumlah tunjangan. Gaji anggota DPD sama dengan anggota DPR. 

Gaji pokoknya Rp4,2 juta hingga Rp5,04 juta, tetapi ini belum mencakup beragam tunjangan mulai dari uang rapat hingga bantuan listrik dan telepon.

Sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029 terpilih resmi dilantik dan mengambil sumpah jabatan pada, Selasa (1/10/2024) kemarin. Menjabat di kursi legislatif RI, mereka akan menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah.

Jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 diketahui bertambah dari periode sebelumnya yang berjumlah 575 anggota Dewan. Kini, sebanyak 580 wakil rakyat yang memiliki kursi di DPR RI.

Diketahui dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, KPU menetapkan delapan di antaranya memenuhi ambang batas parlemen (PT) sebesar 4 persen, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKS.

Sementara, partai yang dinyatakan tak memenuhi ambang batas yakni Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, PKN, Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, PSl, Perindo, PPP, dan Partai Ummat.

Besaran Gaji Anggota DPR

Besaran gaji DPR RI telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam aturan tersebut, ditetapkan besaran gaji pokok untuk Ketua DPR adalah Rp 5.040.000 per bulan, kemudian untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 per bulan, dan untuk gaji pokok bagi anggota DPR adalah sebesar Rp 4.200.000 dalam sebulan.

Tunjangan Anggota DPR RI

Sama seperti abdi negara lainnya, ketua hingga anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar.

Sejumlah fasilitas dan besaran tunjangannya sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Dalam ketetapan itu, tunjangan DPR juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Tunjangan itu terbagi atas dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain.

Tunjangan melekat anggota DPR

1. Tunjangan istri/suami Rp 420.000
2. Tunjangan anak Rp 168.000
3. Uang sidang/paket Rp 2.000.000
4. Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
5. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa
6. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.813

Jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp 54.051.903 setiap bulan. Angka tersebut bisa lebih besar apabila anggota tersebut menjabat sebagai wakil ketua atau ketua DPR. Sebab, seperti gaji pokok, tunjangan bagi pimpinan DPR juga lebih besar dibandingkan tunjangan bagi anggota biasa.

Fasilitas Keuangan Anggota DPR RI Lainnya

Gaji dan tunjangan tersebut belum termasuk sejumlah fasilitas keuangan lain yang berhak di terima. Salah satunya biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut:

1. Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000
2. Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000
3. Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000
4. Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000

Selain itu, para anggota DPR juga menerima fasilitas berupa rumah jabatan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat serta anggaran pemeliharaan rumah jabatan.

Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji anggota DPR (gaji pokok) atau sebesar Rp 2.520.000 per bulan.

Anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang terpilih untuk periode 2024-2029 dilantik hari ini, Selasa (1/10/2024). Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD diambil sumpahnya.

Jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 diketahui bertambah dari periode sebelumnya yang berjumlah 575 anggota Dewan. Kini, sebanyak 580 wakil rakyat yang memiliki kursi di DPR RI.

Diketahui dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, KPU menetapkan delapan di antaranya memenuhi ambang batas parlemen (PT) sebesar 4 persen, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKS.

Sementara, partai yang dinyatakan tak memenuhi ambang batas yakni Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, PKN, Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, PSl, Perindo, PPP, dan Partai Ummat.

Berapa gaji anggota DPR yang dilantik hari ini?

Besaran gaji DPR RI telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam aturan tersebut, ditetapkan besaran gaji pokok untuk Ketua DPR adalah Rp 5.040.000 per bulan, kemudian untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 per bulan, dan untuk gaji pokok bagi anggota DPR adalah sebesar Rp 4.200.000 dalam sebulan.

Tunjangan DPR RI

Sama seperti abdi negara lainnya, ketua hingga anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar.

Sejumlah fasilitas dan besaran tunjangannya sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Dalam ketetapan itu, tunjangan DPR juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Tunjangan itu terbagi atas dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain.

Tunjangan melekat anggota DPR

1. Tunjangan istri/suami Rp 420.000

2. Tunjangan anak Rp 168.000

3. Uang sidang/paket Rp 2.000.000

4. Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

5. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa

6. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.813

Tunjangan lain anggota DPR

1. Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000

2. Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000

4. Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

5. Asisten anggota Rp 2.250.000

Jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp 54.051.903 setiap bulan. Angka tersebut bisa lebih besar apabila anggota tersebut menjabat sebagai wakil ketua atau ketua DPR. Sebab, seperti gaji pokok, tunjangan bagi pimpinan DPR juga lebih besar dibandingkan tunjangan bagi anggota biasa.

Gaji dan tunjangan di atas belum ditambah dengan biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut:

1. Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000

2. Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000

3. Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000

4. Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000

Selain itu, para anggota DPR juga menerima fasilitas berupa rumah jabatan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat serta anggaran pemeliharaan rumah jabatan.

Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji anggota DPR (gaji pokok) atau sebesar Rp 2.520.000 per bulan.