Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kredit macet saat ini menjadi salah satu hambatan yang dihadapi para petani dan nelayan di Indonesia saat ini.

Terkait hal tersebut, pemerintah bertekad meringankan beban para petani dan nelayan yang mengalami kredit macet melalui program pemutihan utang.

Lewat program ini, pemerintah berharap bisa memberikan dampak positif sehingga para petani dan nelayan dapat kembali produktif ke depannya.

Mengutip Infopublik.id, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program hapus utang ini tidak akan diberikan kepada semua petani, nelayan, dan UMKM. Penerima akan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Namun, untuk mencegah terjadinya kredit macet di masa depan, pemerintah berencana memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi, sehingga masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan, pembiayaan harus diberikan melalui kelompok, yaitu koperasi, sehingga tidak bisa langsung diberikan kepada individu. Kami akan segera mengusulkan ke Presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry dalam keterangan resminya pada Selasa (5/11/2024).

Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan agar koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Kami yakin hal ini dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat," tambah Ferry.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Menurutnya, pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM merupakan langkah nyata pemerintah untuk peduli kepada "wong cilik".

Dengan adanya pemutihan kredit macet itu, diharapkan mereka akan lebih mudah mengakses pembiayaan kredit tanpa harus dibebani utang di masa lalu.

Tonton:Kredit Macet UMKM Usia 5 Tahun Diusulkan Dihapus

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM dilakukan dengan lebih teliti dan melalui kelompok seperti koperasi.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus berkelompok agar ada yang saling mengawasi," ujar Sadar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Ferry Juliantono menjadi sorotan setelah didapuk menjadi Wakil Menteri Koperasi.

Pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Ferry Juliantono adalah politisi kelahiran Jakarta pada 27 Juli 1967.

Dia dikenal sebagai salah satu politikus di Partai Gerindra.

Menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, kiprah Ferry dalam dunia politik terus berkembang seiring perannya yang semakin strategis di berbagai sektor.

Sebelum menduduki posisi puncak di Gerindra, perjalanan politiknya dimulai saat bergabung dengan Partai Demokrat pada 2010.

Langkah ini menjadi awal dari karier politik Ferry yang kian matang. Tak hanya di ranah politik, Ferry juga aktif dalam dunia koperasi.

Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), serta tercatat sebagai salah satu dari 100 tokoh koperasi yang diabadikan dalam buku "Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia" karya Irsyad Muchtar.

Dedikasinya di dunia koperasi membawanya pada peran-peran strategis lainnya, seperti Sekretaris Dewan Pembina Induk KUD (Inkud) dan Ketua Dekopinwil DKI Jakarta.

Nama Ferry Juliantono juga tak lepas dari perjuangannya dalam memperkuat ekonomi rakyat. Lewat posisinya di organisasi koperasi, Ferry turut memperjuangkan nasib petani, nelayan, buruh, dan masyarakat agraria. Aktivisme yang telah ia geluti sejak lama, ditunjukkan melalui berbagai aksi demonstrasi yang menyuarakan kepentingan rakyat.

Dalam bidang akademis, Ferry menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (Unpad), dan lulus pada 1993.

Tak berhenti di situ, ia melanjutkan studi pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan kekhususan Ekonomi Politik Internasional, pada 2006.

Pengalaman akademis ini memperkaya pemahamannya dalam mengelola isu-isu ekonomi dan sosial yang ia perjuangkan hingga kini.

Perpaduan antara latar belakang pendidikan dan keterlibatan aktifnya dalam dunia politik serta koperasi membuat Ferry Juliantono menjadi salah satu figur yang berpengaruh dalam upaya memperjuangkan ekonomi rakyat di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ferry Juliantono sebagai Wakil Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024) malam.

"Doktor Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi," kata Prabowo dilihat dari tayangan YouTube Kompas TV.

Ferry Juliantono adalah politikus yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Pria kelahiran Jakarta, 27 Juli 1967 ini memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2010.

Selain bidang politik, Ferry juga tercatat memiliki jabatan yaitu Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Dikutip dari Antara, Ferry juga merupakan salah satu dari 100 tokoh koperasi Indonesia yang ditulis dalam buku "Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia" karya Irsyad Muchtar.