SITARO – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sitaro menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para pemuka agama di Auditorium Kantor Bupati Sitaro. Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah dan pemuka agama dalam memelihara kerukunan masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Gandawari L Mulalinda, yang hadir mewakili Pejabat Bupati Sitaro Joi Eltiano B Oroh, mengapresiasi peran FKUB dan para pemuka agama dalam menjaga dialog antar umat beragama.

“Terima kasih kepada para pemuka agama yang selalu menjadi teladan dalam menebarkan kasih, toleransi, dan perdamaian. Rapat koordinasi ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, FKUB, dan pemuka agama,” ungkap Gandawari.

Selain itu, Gandawari bersama Ketua FKUB Sitaro, Pdt Rachel Papona, menyerahkan insentif secara simbolis kepada para pemuka agama untuk semester pertama tahun 2024. Penyerahan ini merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah daerah atas dedikasi mereka dalam pelayanan keagamaan.

Gandawari mengatakan, bahwa penyerahan insentif ini bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis," ujarnya.

"Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kabupaten Sitaro semakin kuat dalam menjaga kerukunan umat beragama, menjadikannya sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera," ujarnya kembali.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menyatakan penghapusan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), saat ini tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) turun saja.

Hal ini disampaikan Yaqut usai hadiri acara Rakornas GKMNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/8).

"Sudah dinaikkan Perpres. Jadi tinggal tunggu saja Perpresnya turun," ujar Yaqut kepada kumparan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/8).

Yaqut juga mengatakan, wacana penghapusan rekomendasi FKUB tersebut dibahas di tingkat kementerian.

Sehingga saat ini tinggal menunggu Perpres tersebut diteken oleh Presiden Jokowi.

"Ya kan itu pembahasannya di tingkat menteri, untuk dinaikkan jadi Perpres. Sehingga nanti tinggal tunggu tekennya dari Presiden," ucap Yaqut.

Yaqut juga membantah penghapusan rekomendasi FKUB dari syarat untuk mendirikan rumah ibadah, dapat membuat gesekan di lingkungan masyarakat.

"Gesekan apa? Enggak dong, justru kita ini menghargai perbedaan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menghapus rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan hanya menggunakan rekomendasi dari Kemenag saja untuk mendirikan rumah ibadah.

"Pemerintah untuk menunjukkan kehadirannya, maka rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja, FKUB dicoret," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam Rakernas Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Sabtu (3/4) dan dikutip Senin (5/8).

Hal ini juga dikritisi oleh Wapres, Ma'ruf Amin. Ia tak setuju pendirian tempat ibadah tak lagi perlu rekomendasi FKUB.

"Sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal corat-coret begitu saja," kata Ma'ruf Amin di Kabupaten Bantul, Rabu (7/8).

Dia menjelaskan aturan pendirian rumah ibadah adalah kesepakatan dari majelis-majelis agama.

"Kesepakatan itu dibuat bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi prosesnya tidak begitu saja terjadi. Dan kesepakatan itu dibuat selama 4 bulan dalam 11 kali pertemuan. Saya apal wong ikut melahirkan itu," bebernya.

Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla menanggapi perihal wacana penghapusan rekomendasi FKUB, sebagai syarat dirikan rumah ibadah.

Ia mengaku belum mengetahui mendalam soal isu tersebut. Namun ia menginginkan adanya kebebasan bagi siapa saja, mendirikan rumah ibadah.

"Saya belum tahu mengenai hal ini secara mendalam isu ini. Intinya kita menginginkan adanya kebebasan bagi siapa pun untuk mendirikan rumah ibadah di Indonesia. Sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Ulil di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Lebih lanjut menurutnya, umat Islam menghargai semua umat beragama. Kemudian konstitusi juga menghormati hak seluruh umat beragama untuk beribadah.

"Intinya kan itu, prinsipnya umat Islam juga menghargai semua umat beragama," ucapnya.

"Konstitusi kita juga menghormati hak semua umat beragama untuk ibadah," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menghapus rekomendasi dari FKUB dan hanya menggunakan rekomendasi dari Kemenag saja untuk mendirikan rumah ibadah.

"Pemerintah untuk menunjukkan kehadirannya, maka rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya cukup dengan Kementerian Agama saja, FKUB dicoret," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam Rakernas Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Sabtu (3/4) dan dikutip Senin (5/8).

Yaqut juga menyatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto dan Mendagri, Tito Karnavian soal aturan tersebut. Kata Yaqut, aturan baru itu akan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Jadi sebentar lagi bapak ibu sekalian mudah-mudahan pendirian rumah ibadah ini tidak akan sulit lagi," ucap dia.