SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro mengikuti Penilaian Interview Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024.

Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan melibatkan 599 instansi pusat dan daerah, di mana Kabupaten Sitaro adalah salah satu yang dinilai oleh assessor eksternal dari kalangan akademisi.

Penilaian interview yang berlangsung pada Rabu (23/10) ini, diikuti Media Center Kantor Bupati Sitaro, dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekda, dr Semuel E Raule Mkes, bersama Inspektur Ironers Sikome, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Stanley CF Tukunang, dan Kepala Bapelitbangda Ronald Pakasi.

Dalam pernyataannya, Semuel menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan momen penting untuk mengukur dan meningkatkan kematangan implementasi SPBE di Kabupaten Sitaro.

"Penilaian interview ini menjadi salah satu tahapan evaluasi eksternal yang sangat krusial bagi kami. Ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten Sitaro untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik di daerah,” ujar Semuel.

Selain itu, ia mengungkapkan harapan bahwa Kabupaten Sitaro bisa meraih nilai indeks SPBE yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan memperkuat berbagai aspek yang menjadi penilaian utama.

SPBE merupakan sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN-RB ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan SPBE dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Menurut Semuel, evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

"Dari sini, kita bisa merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik,” ucapnya.

“SPBE sendiri adalah alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Sitaro, Stanley Tukunang, mengungkapkan bahwa ada delapan aspek ini akan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Sitaro.

"Delapan aspek itu mencakup, kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, pelaksanaan audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik," ujar Stanley.

SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro menggelar kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting, dalam rangka memperkuat upaya menurunkan angka stunting di daerah tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama stunting, serta merumuskan langkah konkret mengatasi masalah gizi buruk yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak di Kabupaten Sitaro.

Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, mengatakan penanganan stunting sangat penting dilakukan. Itu karena dampaknya yang luas, tidak hanya pada fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan.

"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah masa depan generasi kita. Anak-anak yang terkena stunting akan mengalami keterbatasan dalam perkembangan otak, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas mereka di kemudian hari," ujar Joi.

Joi mengutarakan terkait program Gerakan Sitaro Edukasi Intervensi Anak Stunting (Gesit Eva'S) yang telah dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sitaro selama ini, telah memberikan kontribusi yang sangat baik untuk percepatan penanganan stunting di daerah.

Program ini sendiri menurutnya, bertujuan untuk memberikan intervensi dini kepada anak-anak yang berisiko mengalami stunting, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi sejak kehamilan.

“Kami harap lewat kegiatan diseminasi ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan stunting di wilayah kita. Dengan begitu, kita bisa merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif,” ucapnya.

Selain itu, kegiatan audit kasus stunting yang dilakukan, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang jelas dan berbasis data dalam penanganan stunting. Joi mengatakan, audit ini jadi landasan penyusunan kebijakan dan investasi yang tepat sasaran.

Sementara itu, dr Marlin Takarendehang SpOG, narasumber dalam kegiatan tersebut, mengatakan pencegahan stunting tidak hanya pada balita, tapi juga penting mengatasi masalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil.

Dikatakannya, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dengan memastikan asupan gizi yang cukup bagi ibu dan bayi.

"Oleh karena itu, intervensi gizi yang tepat dan edukasi terus-menerus sangat diperlukan untuk mencegah balita mengalami stunting," ujarnya kembali.

SITARO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh transformasidigital di tingkat daerah, menyusul perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sitaro, Stanley CF Tukunang, menyatakan bahwa perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah positif yang akan mendorong percepatan transformasi digital di daerah.

"Kami di Pemkab Sitaro sangat menyambut baik perubahan nama ini. Ini adalah bukti komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat transformasi digital di Indonesia secara lebih intensif, dan kami siap menjadi bagian dari upaya ini," ujar Stanley, Selasa (22/10).

Menurut Stanley, perubahan nama kementerian ini telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah juga akan menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) kabupaten sesuai dengan aturan baru tersebut.

“Langkah berikutnya adalah menyusun peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menindaklanjuti perubahan nomenklatur ini di tingkat kabupaten,” ucapnya.

Stanley menjelaskan, meskipun perubahan ini baru diresmikan, namun transformasi digital sebenarnya sudah menjadi perhatian serius bagi Diskominfo Sitaro dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan literasi digital di masyarakat sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

“Kami berupaya meningkatkan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan Inklusivitas di berbagai sektor. Selain itu, kami juga fokus untuk memperkuat keamanan siber, yang merupakan elemen penting dalam mendukung transformasi digital,” tuturnya.

Stanley juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur digital di Kabupaten Sitaro sebagai upaya mendukung transformasi digital yang merata. Ia mengakui bahwa hal ini masih menjadi tantangan, mengingat kondisi geografis wilayah kepulauan yang cukup menantang.

“Meski kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan layanan internet yang merata di seluruh wilayah, bukan hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan baik. Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dan penyedia layanan untuk penambahan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Sitaro,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menegaskan bahwa perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.

"Perubahan nama ini menunjukkan adanya political will yang kuat dari Kabinet Merah Putih untuk mendorong digitalisasi di seluruh sektor, menjadikan digitalisasi sebagai tema utama dalam kementerian ini," ujar Nezar dalam siaran pers resmi Kementerian Komdigi.

Nezar menambahkan bahwa salah satu fokus utama Kementerian Komdigi adalah memastikan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dapat melindungi sistem digital dari ancaman siber.

SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro secara tegas menyatakan komitmennya dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro, Denny D Kondoj, Kamis (17/10).

Menurutnya, pertumbuhan pembangunan itu tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, terutama mengingat karakteristik geografis Kabupaten Sitaro yang rentan terhadap bencana alam dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam.

“Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pembangunan yang tetap mengedepankan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah kunci bagi kesejahteraan jangka panjang masyarakat Sitaro, dan kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan daerah kami selaras dengan prinsip-prinsip ini,” ujar Denny.

Denny menjelaskan bahwa integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan akan diterapkan di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pariwisata, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah yang tanpa memperhatikan dampak lingkungan akan membawa masalah serius di kemudian hari, terutama bagi daerah kepulauan seperti Sitaro yang sangat bergantung pada kelestarian alam.

“Kami akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur, misalnya, akan melalui kajian dampak lingkungan yang ketat. Selain itu, sektor-sektor seperti pariwisata dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi Sitaro juga akan dikelola dengan pendekatan ramah lingkungan,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut dari konsep ini menurutnya, jika Pemkab Sitaro telah melaksanakan kick off meeting Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2025-2055. Sekaligus, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2025-2029.

Denny mengatakan, bahwa pelaksanaan kick off meeting tersebut sebagai penanda proses di penyusunan RPPLH tahun 2025-2055 dan penyusunan KLHS RPJMD 2025-2029 telah dimulai.

"Hal itu merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan bahwa pembangunan daerah tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan," ucapnya kembali.

SITARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro, melalui Dinas Pangan dan Pertanian, menyerahkan bantuan sembako melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Rabu (16/10), di halaman Kantor Bupati Sitaro.

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44 dan bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Sitaro, Novia Tamaka, yang hadir mewakili Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat, terutama di masa-masa yang penuh tantangan ini,” ujarnya.

Novia juga secara simbolis menyerahkan paket sembako kepada warga yang hadir. Paket yang diberikan berisi bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Langkah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi kenaikan harga pangan.

Novia mengatakan, bahwa kegiatan ini tak hanya berhenti di satu tempat. Pemerintah daerah berencana memperluas kegiatan serupa ke berbagai kecamatan dan desa di Sitaro, agar masyarakat di daerah terpencil juga bisa merasakan manfaatnya.

"Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ucapnya.

"Melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan serta mendorong partisipasi mereka dalam mendukung program-program pemerintah di bidang pangan dan pertanian," ujarnya kembali.

Sementara itu warga dari berbagai wilayah, seperti Kelurahan Ondong dan Paniki, antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka menyambut baik inisiatif pemerintah daerah.

"Kami berharap program ini dapat terus berjalan di masa mendatang," ujar para warga.

SITARO – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sitaro menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para pemuka agama di Auditorium Kantor Bupati Sitaro. Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah dan pemuka agama dalam memelihara kerukunan masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Gandawari L Mulalinda, yang hadir mewakili Pejabat Bupati Sitaro Joi Eltiano B Oroh, mengapresiasi peran FKUB dan para pemuka agama dalam menjaga dialog antar umat beragama.

“Terima kasih kepada para pemuka agama yang selalu menjadi teladan dalam menebarkan kasih, toleransi, dan perdamaian. Rapat koordinasi ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, FKUB, dan pemuka agama,” ungkap Gandawari.

Selain itu, Gandawari bersama Ketua FKUB Sitaro, Pdt Rachel Papona, menyerahkan insentif secara simbolis kepada para pemuka agama untuk semester pertama tahun 2024. Penyerahan ini merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah daerah atas dedikasi mereka dalam pelayanan keagamaan.

Gandawari mengatakan, bahwa penyerahan insentif ini bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis," ujarnya.

"Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Kabupaten Sitaro semakin kuat dalam menjaga kerukunan umat beragama, menjadikannya sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera," ujarnya kembali.

SITARO - Kelompok Tani Bersehati di Kampung Salili, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Sitaro, melakukan kegiatan panen perdana komoditas tomat. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) karena bisa mendorong pengembangan sektor pertanian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Stengly Langi yang mewakili Penjabat Bupati Sitaro, Joi Eltiano B Oroh, pada panen perdana itu, menyatakan kebanggaan atas pencapaian Kelompok Tani Bersehati.

“Panen perdana ini adalah simbol dari kerja keras dan dedikasi para petani kita. Saya memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya kelompok tani ini dalam mengembangkan komoditas tomat yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian lokal,” katanya.

Stengly menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya sekadar panen, tetapi merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan potensi pertanian, seperti komitmen pemkab yang akan terus memberikan dukungan agar para petani terus berinovasi dan menghasilkan produk unggulan.

“Kita harus bersama-sama menciptakan ekosistem yang baik bagi para petani, agar mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Stengly mengatakan sangat berharap kelompok tani lain dapat mengikuti jejak Kelompok Tani Bersehati dengan mengembangkan berbagai komoditas unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dia juga berharap bahwa keberhasilan ini akan membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian yang produktif dan inovatif.

"Pengembangan pertanian lokal dan meningkatkan ketahanan pangan, yang merupakan kunci untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat," tuturnya kembali.

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Andry Prasmuko, dam Ketua TP-PKK Sitaro, Ny Maja Oroh-Rumengan. Selain dihadiri pemerintah kecamatan, serta perangkat kampung dan tokoh masyarakat.

SITARO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro, akan menyusun rencana Kontinjensi Penanggulangan WabahPenyakit Infeksi Emerging Pathogen Respiratory tahun 2024. Pemkab Sitaro sendiri telah menggelar sosialisasi baru-baru ini terkait hal tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Media Centre Kantor Bupati Sitaro ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sitaro, Stengly Langi, mewakili Penjabat Bupati, Joi Eltiano B Oroh.

Saat membuka kegiatan itu, Stengly memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan atas inisiatifnya menyelenggarakan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah penyakit infeksi emerging.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan kesiapan kita dalam menghadapi ancaman kesehatan yang dapat menimbulkan kedaruratan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi ini dapat memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektoral, sehingga Kabupaten Kepulauan Sitaro lebih siap menghadapi potensi ancaman wabah di masa depan.

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Perangkat Daerah terkait, serta undangan lainnya. Peserta mendapatkan pemahaman tentang tahapan penyusunan rencana kontinjensi dari tim penyusun dan para narasumber ahli.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Stengly berharap seluruh elemen di Kabupaten Sitaro dapat lebih siap dan terkoordinasi dalam menghadapi kemungkinan wabah penyakit.

"Termasuk Dinas Kesehatan diminta untuk terus berkomitmen meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta instansi terkait, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat," ujarnya kembali.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemkab Siak Provinsi Riau melaksanakan aksi pelestarian lingkungan dengan menabur 20.000 benih ikan patin ke Sungai Siak.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ekosistem sungai yang semakin rentan akibat aktivitas manusia dan penurunan populasi ikan.

Pjs Bupati Siak, Indra Purnama, menegaskan bahwa penebaran benih ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi Sungai Siak.

"Kita tahu, ikan patin di Sungai Siak atau Sungai Jantan ini, populasinya terus berkurang. Pada perayaan HUT Siak ke-25 ini menjadi momentum untuk merawat Sungai Siak dan menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya," ujarnya Kamis (10/10/2024).

Indra juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menggunakan racun dalam menangkap ikan. Dia berharap penebaran benih ini bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat, terutama para nelayan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman, menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan roadmap Siak Kabupaten Hijau yang tengah disosialisasikan pemerintah. Dia menekankan pentingnya melestarikan ikan khas Sungai Siak yang semakin sulit ditemukan.

"Dengan penebaran benih ini, diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi bagi warga nelayan serta membantu pencegahan stunting melalui konsumsi ikan sungai yang kaya nutrisi," jelas Arfan.

Pemerintah Kabupaten Siak berharap aksi penebaran benih ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas sungai untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman Sri Budiyantiningsih mengatakan Pemkab Sleman turut mendampingi korban pencabulan guru les sesama jenis (pria) di Gamping.

Hal pertama yang dilakukan adalah menjamin kerahasiaan identitas maupun lingkungan para korban. Ini penting untuk psikologis anak.

"Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan tempat kejadian perkara sehingga anak sebagai korban terjamin kerahasiaannya identitasnya, dan leluasa beraktivitas seperti biasa," kata Sri Budi, Rabu (9/10).

Lanjutnya, sementara ini sudah ada tiga korban anak yang melapor ke dinas. Korban yang masih di bawah umur akan didampingi di unit PPA.

"Pendekatannya nanti pendampingan psikologis karena ke depan akan kita tindaklanjuti dengan upaya modifikasi perilaku anak. Jadi secara ilmu psikologinya, upaya modifikasi perilaku anak," katanya.

Modifikasi perilaku anak ini perlu dilakukan karena disinyalir anak menganggap pencabulan yang diterimanya dari pelaku adalah hal yang biasa. Terlebih korban termasuk cukup sering bertemu pelaku selama ini.

"Menurut kacamata psikologi ya, makanya kita lakukan upaya itu, untuk modifikasi perilaku anak," bebernya.

Pendampingan kepada orang tua korban juga akan dilakukan. Orang tua dinilai juga terdampak secara psikologis dalam kasus ini.

"Psikoedukasi pada orang tua terkait pengasuhan anak pasca-terjadinya kekerasan seksual, ini yang harus kita kondisikan terhadap pengasuhan orang tua dari korban anak," katanya.

Sebelumnya, Polsek Gamping menangkap seorang pria berinisial EDW (29), guru les seni yang mencabuli 22 laki-laki. Dari jumlah tersebut 19 di antaranya di bawah umur.

SITARO – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sitaro, Stanly CF Tukunang, mengatakan jika datastatistik sektoral memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan Pemkab Sitaro.

Menurut Stanly, dengan data yang berkualitas akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Dijelaskan, manfaat data yang akurat dan terkini memungkinkan pemerintah merumuskan program kegiatan yang tepat, menentukan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), serta melakukan estimasi anggaran secara efektif.

"Dengan informasi yang tepat, pemerintah daerah dapat fokus pada sektor-sektor yang memerlukan intervensi. Contoh di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian," ujar Stanly.

Stanly yang baru mewakili Pemkab Sitaro menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meraih predikat “Baik” dalam penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024, menjelaskan jika memiliki basis data yang baik akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kelebihan dan kebutuhan prioritas di masing-masing sektor.

"Selain baik untuk pengelolaan anggaran karena dapat menghitung secara tepat besaran anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program, data ini juga memudahkan evaluasi kinerja pemerintah dan memungkinkan masyarakat menilai secara transparan kerja pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Stanly menjelaskan bahwa tujuan dari pengumpulan dan penggunaan data statistik sektoral adalah untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

"Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat yang terukur, Kabupaten Sitaro dapat terus bergerak maju dan mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Data statistik sektoral bukan hanya alat, tetapi juga kunci untuk menciptakan perubahan positif di daerah," ungkapnya kembali.

JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro, setelah mendapatkan predikat “Baik” pada penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024.

Kabupaten Sitaro berhasil memperoleh nilai 2,84, di mana ada peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dengan nilai 2,07 dan hanya mendapatkan predikat "Cukup".

Adapun pengumuman hasil ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam acara Peringatan Hari Statistik Nasional yang digelar di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (26/9) kemarin.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Stanly C F Tukunang, mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas pencapaian tersebut. Hal ini karena Kabupaten Sitaro menunjukkan peningkatan signifikan dan menjadi salah satu kabupaten dengan kemajuan terbaik.

”Penghargaan ini menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral," ungkap Stanly.

Sementara, penilaian tahun ini berfokus pada dua instansi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagnaker) dan Dinas Pangan dan Pertanian. Dikatakan Stanly, dipilihnya dua dinas ini sebagai lokus penilaian karena peran vitalnya dalam pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan daerah.

"Meski keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi antara berbagai pihak di Kabupaten Sitaro," ucapnya.

Lebih lanjut, Stanly menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral di Sitaro. Hal ini akan dilakukan dengan menjalin kerja sama yang lebih erat bersama BPS sebagai pembina data dan Bappelitbangda sebagai sekretariat data.

Ia mengatakan, ke depan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data statistik sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan akurat.

"Dan sudah pasti evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan menjadi fokus utama agar Sitaro dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan prestasinya di masa mendatang," ucapnya.

"Meski saya harus katakan lagi bahwa penghargaan itu hanyalah bonus, sejatinya hasil dari kegiatan program untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat itulah yang paling penting," ucapnya kembali.