Jakarta: Saat membahas keamanan siber, umumnya perhatian kita tertuju pada upaya pencegahan dan penanganan sebelum insiden. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil setelah insiden terjadi. Salah satu prosedur yang tidak boleh diabaikan adalah forensik digital.

Forensik digital merupakan prosedur penting yang wajib diterapkan oleh setiap organisasi setelah terjadinya insiden siber. Ini diibaratkan dengan memasang sistem alarm dan alat pemadam kebakaran serta memiliki rencana pemulihan setelah kebakaran.

Proses ini berperan krusial dalam mengidentifikasi penyebab di balik serangan serta menyediakan bukti kuat bagi penegak hukum. Selain itu, informasi yang diperoleh dari forensik digital membantu dalam memetakan profil penyerang dan mengidentifikasi kelemahan sistem, sehingga organisasi dapat lebih siap menghadapi serangan serupa di masa mendatang.
Salah satu hambatan utama dalam penerapan forensik digital di organisasi adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya langkah ini. Pakar forensik digital Muhammad Nur al-Azhar turut menyatakan bahwa Indonesia masih kekurangan tenaga ahli dan sumber daya manusia dengan keahlian khusus di bidang ini. Selain itu, tantangan ini juga disebabkan dari peningkatan jumlah dan kompleksitas data yang terus berkembang akibat digitalisasi yang semakin luas.

Thomas Gregory, Director of Blue Team Operation PT Spentera, menyampaikan hal serupa. “Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi penyebab serangan siber menunjukkan belum optimalnya implementasi forensik digital di Indonesia. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan keahlian dan sumber daya di bidang forensik digital untuk memperkuat keamanan siber di tanah air."

Ia pun menjelaskan beberapa praktik terbaik (best practices) untuk mengimplementasikan forensik digital bagi organisasi.

Identification: Fase ini melibatkan pencarian, pengenalan dan dokumentasi bukti yang relevan. Prioritas pengumpulan bukti didasarkan pada nilai dan volatilitas bukti tersebut.

Collection: Perangkat digital yang berpotensi mengandung data berharga dikumpulkan dan diangkut ke laboratorium forensik. Yang biasa dilakukan adalah akuisisi secara statis, tetapi akuisisi langsung diperlukan untuk sistem yang tidak dapat dimatikan, seperti sistem kontrol industri.

Acquisition: Bukti digital harus diperoleh tanpa kompromi terhadap integritasnya. Hal ini melibatkan pembuatan salinan yang tepat menggunakan write blocker untuk mencegah perubahan data. Akurasi salinan diverifikasi menggunakan nilai hash.

Preservation: Integritas perangkat digital dan bukti dipertahankan melalui rantai kepemilikan, memastikan dokumentasi yang teliti pada setiap tahap agar dapat diterima di pengadilan.

“Dalam menghadapi insiden siber, pemahaman dan analisis mendalam merupakan kunci utama. Dengan keahlian di bidang keamanan siber dan forensik digital, Spentera siap memberikan dukungan kepada organisasi di Indonesia untuk menangani insiden keamanan siber melalui solusi forensik digital yang komprehensif,” tutup Thomas.

(MMI)

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Forensik Digital Indonesia (AFDI) diajak lebih terlibat dalam pengembangan kebijakan dan meningkatkan keamanan siber nasional. Pasalnya, saat ini, keamanan siber telah menjadi salah satu ancaman krusial bagi lembaga pemerintah dan swasta. Upaya kolaboratif pun perlu dilakukan guna mempertahankan kedaulatan bangsa di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, keterlibatan semua pihak, termasuk AFDI, menjadi kunci dalam mengembangkan postur keamanan siber berbasis teknologi terkini yang lebih baik di Tanah Air.

“Soal keamanan siber memang menjadi isu krusial kita, hari ini dan ke depan pasti akan lebih dibutuhkan di tengah kemajuan transformasi digital Indonesia,” ujar Budi Arie di Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Keterlibatan pemangku kepentingan terkait pun disebutnya makin penting untuk memperkuat keamanan siber nasional. Serangan siber ransomware Lockbit 3.0 oleh kelompok Brain Chiper terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya bisa menjadi pelajaran sangat penting untuk bekerja sama lintas sektor.

“Itu agar AFDI tidak hanya aktif mengembangkan kebijakan forensik digital nasional. Jika perlu, AFDI bersama BSSN, Kemenkominfo, dan Siber Polri dapat membuat Tim Incident Response yang beranggota praktisi dan jagoan forensik digital kita. AFDI dapat setidaknya memberikan second opinion atau suatu hasil forensik digital,” tuturnya.

Menkominfo berpendapat bahwa audit forensik digital untuk memetakan root cause insiden siber makin penting. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan akan meningkatkan sistem keamanan siber yang lebih baik.

“Pertukaran informasi dan kemampuan antarpelaku kepentingan sangat penting. Apalagi, jika itu untuk menutupi celah overlook, dibutuhkan lebih satu pihak yang melakukan audit forensik," ungkap Budi Arie.

Amerika Serikat pun dicontohkannya telah membentuk Cyber Forensics Lab dengan kapasitas analisis malware dan gangguan keamanan siber mumpuni. Selain itu, terdapat Unit Cyber Security Kementerian Digital Malaysia yang memfasilitasi berbagai kebutuhan keamanan siber, termasuk analisis barang bukti digital.

“Kita jangan sampai ketinggalan. Mitigasi dan resiliensi menjadi hal yang sangat penting. Karena, fokus utamanya memastikan sesuatu dalam sistem dapat kembali beroperasi dengan baik pascainsiden siber," tuturnya.

Tak hanya itu, Budi Arie juga optimistis bahwa dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat mengembangkan ilmu forensik digital agar dapat menghadirkan ekosistem digital yang lebih baik dan aman ke depan.

“Karena, kita percaya digitalisasi adalah keniscayaan, sehingga aspek sekuriti menjadi sangat penting, terutama di sektor ekonomi digital. Karena, penipuan dan jenis kejahatan siber apa pun adalah musuh-musuh baru kita,” imbuhnya.

Kesadaran Siber

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menegaskan bahwa keamanan siber telah menjadi isu strategis yang mendesak bagi negara-negara secara global, termasuk Indonesia. 

Hinsa pun menyoroti bahwa data kini dianggap sebagai kekayaan baru bangsa yang harus dijaga dengan kecanggihan keamanan siber. Namun, keamanan siber juga memerlukan respons yang cepat dan efektif agar insiden tidak sampai merugikan.

“Ini dibutuhkan kombinasi tiga aspek utama dalam membangun keamanan siber, yaitu sumber daya manusia (people), proses, dan teknologi,” kata Hinsa.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BSSN dalam Rakorwas Kompolnas Tahun 2024 yang bertema Akselerasi Transformasi Digital dalam Pengawasan untuk Mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia menjelaskan, pada 2024, serangan siber, seperti ransomware, phishing, dan advanced persistent threat (APT) diperkirakan terus dan masih dominan karena kemampuannya dalam memberikan dampak keuntungan besar bagi pelakunya.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan serba internet (internet of things/IoT) juga diingatkannya bisa menjadi sarana potensial bagi peretas (hacker) untuk menargetkan infrastruktur informasi vital nasional yang dapat berdampak luas kepada layanan publik.

“Karena itu, kesadaran keamanan siber harus ditingkatkan di semua tingkatan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk meminimalisasi potensi keberhasilan serangan serta mengurangi dampaknya, baik secara

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News