Jakarta: Seiring dengan semakin kompleksnya transaksi pembayaran, Mastercard mengumumkan peningkatan terbaru dari layanan Mastercard Payment Passkey yang memungkinkan otentikasi biometrik dengan aman pada perangkat melalui pemindaian wajah atau sidik jari, seperti halnya konsumen membuka ponsel mereka setiap hari.

Dengan menggabungkan tokenisasi, kemudahan pembayaran passkeys, dan penambahan kemampuan guest checkout yang lebih mudah melalui Click to Pay, konsumen kini dapat menikmati proses checkout tanpa hambatan dengan sekali klik di berbagai perangkat, browser, dan sistem operasi, sehingga tidak lagi memerlukan kata sandi statis atau one-time password (OTP).

Dengan menggunakan Mastercard Click to Pay, para pembeli online tidak perlu lagi memiliki akun atau menyimpan kartu pada merchant untuk dapat menggunakan otentikasi biometrik dengan pembayaran passkeys, sehingga pembayaran menjadi cepat, mudah, dan aman bagi pembelian tanpa akun.

Pada saat yang sama, merchant akan melihat lebih sedikit keranjang yang ditinggalkan, peningkatan penjualan dan perlindungan dari penipuan, sementara penerbit kartu akan mendapatkan status top-of-wallet dan keamanan konsumen, menunjukkan manfaat yang luas bagi seluruh ekosistem.

Peluncuran di Singapore FinTech Festival menandai tonggak sejarah baru dalam misi Mastercard untuk memperbarui proses checkout. Peluncuran ini juga merupakan keberlanjutan dari peluncuran otentikasi biometrik secara global yang dilakukan oleh perusahaan teknologi pembayaran melalui layanan Mastercard Payment Passkey kepada jutaan konsumen di India pada bulan Agustus tahun ini, dan perluasannya ke berbagai pasar utama di seluruh dunia.
Hanya dalam beberapa bulan, layanan Mastercard Payment Passkey telah dengan cepat berkembang di kalangan merchant dan terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya bank, agregator pembayaran, dan merchant online yang mengadopsi layanan ini.

“Seperti halnya teknologi contactless yang membuat pembayaran secara langsung menjadi lancar dan dapat dilakukan di mana saja, Mastercard melihat adanya peluang untuk menghadirkan pengalaman yang sama pada proses checkout online. Itulah mengapa kami memutuskan untuk mengakhiri penggunaan OTP dan otentikasi pembayaran yang rumit,” kata Sandeep Malhotra, executive vice president, Products & Innovation, Asia Pacific, Mastercard.

“Dengan otentikasi biometrik menggunakan pembayaran passkeys, pembeli tidak perlu repot melakukan pembayaran yang rumit, sementara merchant menikmati kecepatan dan keamanan.”

Manfaat utama dari layanan Mastercard Payment Passkey:
Checkout tanpa hambatan: Pembayaran passkeys menawarkan pengalaman pengguna bebas hambatan tanpa menunggu aplikasi perbankan atau notifikasi (yang bisa sangat melelahkan ketika konektivitas buruk menjadi kendala).

Peningkatan Penjualan: Merchant mengurangi keranjang yang dibiarkan karena solusi ini membuat transaksi konsumen lebih cepat, lebih mudah, dan lebih dapat diandalkan.

Keamanan yang lebih tinggi: Dengan menawarkan otentikasi biometrik, pembayaran passkeys menyingkirkan risiko kata sandi dicuri atau disalahgunakan, melindungi pembeli dari penipuan dan pencurian data.

Selain menekankan pada keamanan pembayaran, merchant dapat meluangkan waktu untuk fokus pada pelayanan konsumen dan pengembangan produk untuk membangun kepercayaan yang lebih dalam dengan konsumen mereka.

Terlepas dari popularitas kata sandi dan OTP, metode verifikasi tradisional ini semakin rentan terhadap penipuan online seperti phishing atau disadap oleh penipu dengan screen mirroring. Faktanya, 80% pelanggaran data yang terkonfirmasi secara global terkait dengan kata sandi yang lemah atau dicuri, sehingga tidak mengherankan jika mayoritas konsumen (91%) di Asia Pasifik mengkhawatirkan ancaman siber.

Untuk mengatasi hal ini, Mastercard Payment Passkey mengganti kata sandi dan OTP tradisional dengan otentikasi biometrik, membuat transaksi menjadi lebih cepat dan lebih aman dengan menghilangkan risiko kehilangan atau tidak sengaja berbagi kredensial dengan penipu.

Yang terpenting, dengan melakukan tokenisasi pada kredensial pembayaran dan otentikasi biometrik, layanan Mastercard Payment Passkey memastikan bahwa baik kredensial pembayaran konsumen, maupun data biometrik tidak akan pernah dibagikan kepada pihak ketiga, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan oleh penipu dan pelaku kejahatan.

Bagaimana cara kerjanya
1. Konsumen hanya perlu mendaftarkan kartu Mastercard mereka satu kali untuk menggunakan passkeys untuk pembayaran online.
2. Saat checkout, pembeli memilih kartu Mastercard mereka, baik sebagai guest atau dari kartu yang tersimpan dengan aman di merchant tersebut.
3. Pembeli kemudian mengonfirmasi pembayaran menggunakan otentikasi biometrik pada perangkat mereka, seperti pemindaian sidik jari atau wajah.
4. Setelah terverifikasi, pembayaran akan langsung selesai.

Di Singapura, perusahaan kacamata Lenskart telah mulai menggunakan pembayaran biometrik melalui layanan Mastercard Payment Passkey, yang didukung oleh Juspay serta bank-bank besar setempat seperti DBS dan UOB, sehingga pembelian kacamata dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan bebas kata sandi.

“Mastercard dengan layanan Payment Passkey merupakan terobosan bagi sektor e-commerce,” kata Jan Lim, Chief Business Officer, South East Asia, Lenskart. “Dengan menghilangkan beberapa hambatan untuk meningkatkan pengalaman konsumen, kacamata kami hanya sejauh satu klik saja bagi pembeli. Sementara itu, alih-alih khawatir tentang keamanan pembayaran atau penyelesaian pesanan, kami dapat fokus untuk menciptakan mode kacamata terbaik.”

“Peuncuran konsep perdana ini di Asia menyoroti dedikasi Juspay dalam meningkatkan sektor ecommerce melalui inovasi dan teknologi,” kata Sheetal Lalwani, COO and co-founder of Juspay.

“Dengan layanan Mastercard Payment Passkey, merchant akan melihat tingkat keberhasilan pembayaran yang lebih tinggi dan peningkatan penjualan, sementara konsumen dapat melakukan pembayaran biometrik yang aman tanpa perlu dialihkan berulang kali, membuat pembayaran digital menjadi lancar dan mudah diakses.”

Dengan menggabungkan tokenisasi kredensial pembayaran dengan autentikasi biometrik yang lancar, Mastercard menyatukan standar industri dari EMVCo, World Wide Web Consortium, dan FIDO Alliance untuk proses checkout yang cepat dan aman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - Serangan siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya dinilai menjadi tanda bahwa pertahanan siber Indonesia masih rapuh, khususnya dalam menghadapi malware yang terus berkembang.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keamanan Siber Indonesia (Hipkasi) Desi Albert Mamahit mengatakan serangan terhadap Pusat Data Nasional telah mengungkap kelemahan serius dalam sistem pertahanan siber Indonesia.

Dikethui pada Juni 2024, kelompok Brain Cipher meretas PDNS 2 Surabaya menggunakan varian ransomware Lockbit 3.0. Imbas dari serangan ini sejumlah ratusan layanan pemerintah lumpuh setelah pertahanan siber RI dibobol peretas.

“Kelemahan serius dalam sistem petahanan siber RI dapat mengancam stabilitas nasional,” kata Mamahit, dikutip Jumat (8/11/2024).

Sekadar informasi, ransomware adalah jenis malware yang jika terinstal dapat mengunci file yang terdapat di smartphone, gawai, laptop dan lain sebagainya. Saat serangan tersebut terjadi sekitar 282 layanan instansi pemerintah terdampak dengan perincian 239 instansi terdampak tidak memiliki backup sehingga pemulihan lama, dan sisanya 43 instansi pulih lebih cepat karena memiliki backup.

Mamahit mengatakan untuk mengantisipasi serangan tersebut kembali terulang pemerintah perlu meningkatkan kesadaran terhadap bahaya siber, mulai dari tingkat individu hingga nasional, adalah langkah pertama yang krusial.

“Pentingnya keamanan dalam penggunaan gadget dan internet, mulai dari smartphone hingga komputer. Di lingkungan kerja, seluruh staf hingga pimpinan juga harus memiliki pemahaman ini," ujar Mamahit.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memperkuat pertahanan siber nasional. Teknologi antivirus tradisional perlu dilengkapi dengan alat analisis malware canggih untuk mencapai deteksi ancaman yang optimal.

Integrasi antara berbagai perangkat lunak keamanan dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam menghadapi serangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Wakil Ketua Komite Bilateral Hongaria dan Kroasia Kadin Indonesia Reza Maulana mengatakan pemerintah perlu memperhatikan sejumlah elemen siber, baik di level personal, organisasi atau bisnis, maupun di Tingkat negara.

Pemerintah juga dapat memperkuat kerja sama lintas negara melalui transfer pengetahuan dan memperkuat ekosistem keamanan siber Indonesia untuk menangkal serangan siber.

Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

KOMPAS.com - Tim Tanggap Darurat Komputer Ukraina (CERT) memperingatkan tentang modus penipuan melalui serangan siber dengan memanfaatkan captcha "I am Not a Robot".

Menurut CERT Ukraina, serangan siber tersebut dilakukan oleh kelompok APT28, yang juga dikenal sebagai Fancy Bear. Kelompok ini diduga memiliki afiliasi dengan operasi intelijen militer Rusia.

Dilansir dari Forbes (29/10/2024), kelompok APT28 merupakan salah satu aktor ancaman siber yang terkenal. Kelompok ini kerap menargetkan entitas pemerintahan dan organisasi strategis di berbagai negara.

Saat ini, CERT Ukraina tengah menyelidiki serangan phishing yang dilakukan oleh kelompok ini yang menggunakan email berisi tabel basis data serta tautan yang tampak seperti dialog deteksi bot captcha milik Google.

Sebagai informasi, captcha adalah sistem keamanan untuk membedakan antara manusia dan komputer.

Salah satu tipe captcha yang paling umum adalah "I am Not a Robot", di mana pengguna hanya perlu mencentang kotak untuk menyatakan bahwa mereka bukan bot.

Cara kerja serangan siber captcha "I am Not a Robot"

Dalam kasus ini, CERT Ukraina mengungkapkan, saat pengguna mengklik kotak "I am Not a Robot", hacker dapat menyisipkan perintah berbahaya ke clipboard pengguna melalui instruksi PowerShell.

Menurut mereka, serangan siber ini kemungkinan besar menargetkan para pekerja pemerintah lokal di Ukraina. Namun, bukan tidak mungkin teknik serupa akan diadopsi oleh penjahat siber lain.

Hal ini mengingat bahwa metode tersebut sudah menyebar luas dan telah berhasil menipu sejumlah korban.

Modus serangan siber ini dimulai ketika korban mengklik tautan yang menampilkan dialog "I am Not a Robot". Setelah mencapai tahap ini, korban akan diminta untuk melakukan interaksi lebih lanjut. Berikut tahapannya:

1. Penggunaan Perintah PowerShell:

• Skrip berbahaya akan diaktifkan, menginstruksikan pengguna untuk melakukan serangkaian langkah.

2. Instruksi Khusus:

• Pengguna diminta untuk menekan tombol Win+R untuk membuka prompt perintah.
• Kemudian, tekan Win+V untuk menempelkan instruksi eksekusi yang berisi muatan malware.
• Terakhir, pengguna diminta menekan Enter untuk mengeksekusi perintah dan menginstal malware tersebut.

Menurut CERT Ukraina, hal tersebut adalah langkah-langkah kompleks yang membutuhkan kepercayaan dari pengguna.

Oleh karena itu, pengguna diimbau agar tidak mudah percaya dengan instruksi-instruksi tersebut.

Cara mengantisipasi serangan siber "I am Not a Robot"

Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan, modus serangan siber tersebut merupakan taktik supaya korban menjalankan aplikasi malware di perangkatnya.

"Jadi korbannya akan diarahkan untuk mengunduh dan menjalankan aplikasi malware di belakang layar," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Alfons menambahkan, cara untuk menghindari serangan siber tersebut yakni jangan pernah mengunduh, apalagi menjalankan aplikasi yang diarahkan oleh sistem.

Ia juga memgimbau untuk menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan seperti Windows PowerShell yang memang sering digunakan untuk menjalankan malware.

"Kemudian gunakan antivirus yang terupdate seperti NGAV Webroot yang dapat mengidentifikasi jika ada aplikasi jahat dijalankan," jelasnya.

Sementara itu, Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris menyarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut ini untuk membatasi dampak serangan siber:

• Putuskan sambungan komputer, laptop, atau tablet yang terinfeksi dari semua koneksi jaringan, baik yang menggunakan kabel, nirkabel, maupun ponsel.
• Atur ulang kredensial termasuk kata sandi.
• Bersihkan perangkat yang terinfeksi malware dan instal ulang sistem operasi.
• Verifikasi cadangan apa pun bebas dari malware sebelum memulihkan.
• Hubungkan perangkat ke jaringan yang bersih untuk mengunduh, menginstal, dan memperbarui sistem operasi, serta semua perangkat lunak lainnya.
• Segera instal, perbarui, dan jalankan perangkat lunak antivirus.
• Pantau lalu lintas jaringan dan jalankan pemindaian antivirus untuk mengidentifikasi apakah masih ada infeksi.

Di sisi lain, Federal Trade Commission menyarankan, jika Anda telah mengklik tautan atau membuka lampiran yang mungkin telah mengunduh malware ke perangkat, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

• Jangan masuk ke akun apa pun atau memasukkan informasi sensitif apa pun.
• Perbarui perangkat lunak keamanan untuk memastikan Anda memiliki perlindungan terbaru.
• Jalankan pemindaian keamanan setelah Anda mendapatkan pembaruan terbaru dan hapus malware yang terdeteksi.
• Ubah kata sandi pada akun yang mungkin terkena dampak.
• Aktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia untuk mencegah peretas terhubung kembali jika mereka telah membobol akun.
• Dan terakhir, laporkan kepada pihak berwenang.

JAKARTA, Investor.id – Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya ancaman siber, lembaga keuangan, khususnya perbankan, dituntut untuk lebih fokus pada aspek keamanan. Salah satu bank yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keamanan siber adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI/BBNI).

BNI terus berupaya menjaga keamanan nasabah dalam mengakses layanan keuangan, seperti transaksi perbankan, dengan memperkuat sistem keamanan siber yang mengacu pada standar global. Langkah yang diambil oleh bank dengan aset Rp 1.000 triliun ini antara lain adalah membangun divisi khusus untuk privasi data dan keamanan siber yang berdedikasi.

Selain itu, BNI mengadopsi standar keamanan internasional, seperti ISO 27001 dan National Institute of Standards and Technology (NIST), yang menjadi acuan utama bagi industri dan lembaga pemerintah di Amerika Serikat.

Untuk memastikan tingkat keamanan yang optimal, BNI secara rutin melakukan penilaian terhadap sistem keamanan siber yang dimilikinya. Penilaian ini mencakup asesmen incident handling maturity dan cybersecurity maturity (CSM), yang juga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dilakukan setiap tahun.

Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari transisi bisnis BNI yang kini lebih berfokus pada manajemen risiko serta adopsi praktik tata kelola berkelanjutan (sustainable practices).

Tidak hanya itu, pada Juli 2024, BNI meluncurkan superapp terbarunya, wondr by BNI. Aplikasi ini bukan sekadar rebranding dari aplikasi BNI Mobile yang sudah ada, melainkan juga mengusung standar internasional dalam hal keamanan siber.

Dalam melindungi dari potensi ancaman peretasan (hacking), wondr by BNI dilengkapi dengan teknologi perlindungan berlapis untuk data, jaringan, sistem, dan teknologi informasi. Bahkan untuk mendukung sistem keamanan yang andal, super app wondr by BNI juga dikembangkan dengan nilai investasi mencapai US$ 100 juta.

Menurut Analis MNC Sekuritas Victoria Venny, investasi dalam keamanan siber memang sangat diperlukan, meskipun nominalnya besar. Mengingat tren digitalisasi yang semakin menguat di industri perbankan, ancaman terhadap keamanan data nasabah juga semakin tinggi.

Oleh karena itu, investasi yang dilakukan oleh BNI ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi ancaman siber guna melindungi data nasabah.

“Investasi besar dalam keamanan siber ini memang sangat penting, karena ini merupakan langkah strategis manajemen untuk mendukung tata kelola yang baik, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan stakeholder dalam jangka panjang,” ujar Victoria, dikutip Kamis (7/11/2024).

Victoria menilai, penguatan sistem keamanan siber dapat berdampak positif bagi bisnis jangka panjang BNI, terutama dalam pengembangan wondr by BNI. Keberhasilan sebuah platform digital perbankan, selain inovasi dan kecepatan, sangat bergantung pada keamanan data nasabah.

“Investasi ini bukan hanya langkah preventif, tetapi memastikan kelangsungan jangka panjang,” ujar Victoria.

Dia juga menambahkan bahwa penguatan keamanan siber di BNI merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menerapkan tata kelola yang berlandaskan prinsip environmental, social, and governance (ESG), khususnya dalam hal perlindungan data dan privasi nasabah.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Apa saja layanan berlangganan yang paling populer? Berapa banyak yang kita belanjakan untuk hiburan daring setiap bulan? Berapa banyak langganan yang dikelola pengguna secara rata-rata? Kaspersky menyajikan tinjauan pasar berdasarkan aplikasi SubsCrab – alat manajemen langganan yang membantu pengguna melacak langganan daring dan memantau biaya.

Rata-rata, pengguna mengelola 12 langganan daring, termasuk Netflix, Spotify, dan YouTube Premium – layanan paling populer di seluruh dunia. Di beberapa negara, layanan lokal memimpin; misalnya, di Brasil, posisi teratas dipegang oleh platform streaming nasional, Globoplay.

Layanan streaming adalah kategori yang paling banyak berlangganan, dengan 22% pengguna mendaftar untuk platform ini. Namun, layanan multilangganan yang menggabungkan TV & film, game, internet, dan telekomunikasi, semakin populer, menarik 16% pelanggan. Kenyamanan mengakses berbagai layanan dalam satu paket lebih besar daripada kategori "Musik" dengan 8% pelanggan di seluruh dunia.
Alat produktivitas, telekomunikasi, dan layanan pengiriman merupakan kelompok langganan daring yang signifikan di luar hiburan. Microsoft 365, Adobe Creative Cloud, LinkedIn Premium, Canva, dan Discord berada di antara 20 layanan terpopuler di sebagian besar negara. Selain itu, penyedia lokal seperti telekomunikasi, pasar daring, atau layanan pengiriman menempati sisa 20 teratas di setiap negara.

ChatGPT, yang digunakan untuk bekerja dan hiburan, telah tumbuh sebesar 296% dibandingkan dengan tahun 2023, menjadi layanan berbasis langganan yang tumbuh paling cepat di seluruh dunia. Langganan daring lain yang tumbuh pesat adalah YouTube Premium (122%), Telegram Premium (73%), X Premium (64%) dan Snapchat+ (59%).

Mengenai langganan yang paling sering dibatalkan, Netflix, YouTube Premium, dan Spotify memimpin di sini (sisi lain dari menjadi layanan terpopuler di dunia).

Wawasan finansial
Monthly payment plans (rencana pembayaran bulanan) menjadi pilihan yang disukai oleh 76% pengguna, sementara 17% memilih langganan tahunan dan 7% lebih menyukai periode pembayaran lain, seperti paket mingguan atau dua tahun. Namun, pangsa langganan tahunan terus tumbuh, dari 13% pada tahun 2022 menjadi 17% pada tahun 2024.

Biaya rata-rata langganan daring per tahun berjumlah USD938. Turki menawarkan harga langganan rata-rata terendah sebesar USD4 per bulan, USD23 per tahun, serta paket Netflix Premium termurah: USD5 per bulan. Sebaliknya, Inggris memiliki harga langganan bulanan rata-rata tertinggi sebesar USD13, sementara Jerman memiliki harga langganan tahunan rata-rata tertinggi sebesar USD64.

“Dengan semakin beragamnya penawaran, jumlah langganan pengguna cenderung bertambah, begitu pula anggaran yang dihabiskan untuk langganan tersebut. Alat manajemen langganan yang andal dapat membantu pengguna mengatur langganan daring, mengingatkan mereka tentang langganan yang telah mereka lupakan, dan menghilangkan pembayaran yang tidak perlu. Ini juga memungkinkan mereka untuk membatalkan layanan yang tidak diinginkan tepat waktu dan membantu mereka memilih penawaran baru yang menarik dari ribuan opsi. Ini adalah pendekatan yang cermat dan cerdas untuk mengelola layanan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita", komentar Kirill Yurkin, Kepala SubsCrab.

Untuk melacak langganan daring dan memantau biaya yang dikeluarkan, Kaspersky merekomendasikan SubsCrab – alat manajemen langganan yang diluncurkan sebagai bagian dari program dukungan perusahaan rintisan Kaspersky.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Jakarta: Operasi ransomware BlackBasta telah memindahkan serangan rekayasa sosialnya ke Microsoft Teams, menyamar sebagai meja bantuan perusahaan yang menghubungi karyawan untuk membantu mereka dengan serangan spam yang sedang berlangsung.

Black Basta adalah operasi ransomware yang aktif sejak April 2022 dan bertanggung jawab atas ratusan serangan terhadap perusahaan di seluruh dunia.

Setelah sindikat kejahatan dunia maya Conti ditutup pada Juni 2022 menyusul serangkaian pelanggaran data yang memalukan, operasi tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, dengan salah satu faksi ini diyakini sebagai Black Basta.
Dikutip dari Bleeping Computer, Black Basta membobol jaringan melalui berbagai metode, termasuk kerentanan, bermitra dengan botnet malware wish, dan rekayasa sosial.

Pada bulan Mei, Rapid7 dan ReliaQuest merilis saran tentang kampanye rekayasa sosial Black Basta baru yang membanjiri kotak masuk karyawan yang ditargetkan dengan ribuan email. Email ini tidak bersifat berbahaya, sebagian besar terdiri dari buletin, konfirmasi pendaftaran, dan verifikasi email, tetapi dengan cepat membanjiri kotak masuk pengguna.

Pelaku ancaman kemudian akan menelepon karyawan yang kewalahan, menyamar sebagai meja bantuan TI perusahaan mereka untuk membantu mereka mengatasi masalah spam mereka.

Selama serangan rekayasa sosial suara ini, penyerang mengelabui orang tersebut untuk menginstal alat dukungan jarak jauh AnyDesk atau menyediakan akses jarak jauh ke perangkat Windows mereka dengan meluncurkan alat remote control dan berbagi layar Windows Quick Assist.

Dari sana, penyerang akan menjalankan skrip yang menginstal berbagai muatan, seperti ScreenConnect, NetSupport Manager, dan Cobalt Strike, yang menyediakan akses jarak jauh berkelanjutan ke perangkat perusahaan pengguna.

Sekarang afiliasi Black Basta telah mendapatkan akses ke jaringan perusahaan, mereka akan menyebar secara lateral ke perangkat lain sambil meningkatkan hak istimewa, mencuri data, dan akhirnya menyebarkan enkripsi ransomware.

Pindah ke Microsoft Teams
Dalam sebuah laporan baru oleh ReliaQuest, para peneliti mengamati afiliasi Black Basta mengembangkan taktik mereka pada bulan Oktober dengan sekarang menggunakan Microsoft Teams. Seperti serangan sebelumnya, pelaku ancaman pertama-tama membanjiri kotak masuk karyawan dengan email.

Namun, alih-alih menelepon mereka, penyerang sekarang menghubungi karyawan melalui Microsoft Teams sebagai pengguna eksternal. Mereka menyamar sebagai meja bantuan TI perusahaan yang menghubungi karyawan untuk membantu mereka mengatasi masalah spam mereka.

Akun dibuat di bawah penyewa ID Entra yang dinamai agar tampak seperti meja bantuan, seperti:
securityadminhelper.onmicrosoft[.]com
supportserviceadmin.onmicrosoft[.]com
supportadministrator.onmicrosoft[.]com
cybersecurityadmin.onmicrosoft[.]com

"Pengguna eksternal ini mengatur profil mereka ke "DisplayName" yang dirancang untuk membuat pengguna yang ditargetkan berpikir bahwa mereka berkomunikasi dengan akun meja bantuan," jelas laporan ReliaQuest yang baru.

"Dalam hampir semua kasus yang kami amati, nama tampilan menyertakan string "Help Desk," sering dikelilingi oleh karakter spasi, yang kemungkinan akan memusatkan nama dalam obrolan. Kami juga mengamati bahwa, biasanya, pengguna yang ditargetkan ditambahkan ke obrolan "OneOnOne"."

ReliaQuest mengatakan mereka juga telah melihat pelaku ancaman mengirim kode QR dalam obrolan, yang mengarah ke domain seperti qr-s1[.]Com. Namun, mereka tidak dapat menentukan untuk apa kode QR ini digunakan.

Para peneliti mengatakan bahwa pengguna Microsoft Teams eksternal berasal dari Rusia, dengan data zona waktu secara teratur berasal dari Moskow. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengelabui target agar menginstal AnyDesk atau meluncurkan Quick Assist sehingga pelaku ancaman dapat memperoleh akses jarak jauh ke perangkat mereka.

Setelah terhubung, pelaku ancaman terlihat memasang muatan bernama "AntispamAccount.exe", "AntispamUpdate.exe", dan "AntispamConnectUS.exe". Peneliti lain telah menandai AntispamConnectUS.exe di VirusTotal sebagai SystemBC, malware proxy yang digunakan Black Basta di masa lalu.

Pada akhirnya, Cobalt Strike dipasang, menyediakan akses penuh ke perangkat yang disusupi untuk bertindak sebagai batu loncatan untuk mendorong lebih jauh ke jaringan.

ReliaQuest menyarankan organisasi membatasi komunikasi dari pengguna eksternal di Microsoft Teams dan, jika diperlukan, hanya mengizinkannya dari domain tepercaya. Pengelogan juga harus diaktifkan, terutama untuk peristiwa ChatCreated, untuk menemukan obrolan yang mencurigakan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Bambang Wuryanto mengatakan rapat pembahasan dibatalkan karena masa persidangan sudah habis.

“Nasibnya tidak bisa di-carry over [dilimpahkan ke periode selanjutnya]. Jadi, dimulai dari awal. Jadi jangan lagi ada yang ngomong bahwa nanti akan ada pengesahan undang-undang keamanan siber,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Bambang menjelaskan bahwa pembahasan RUU KKS akan dimulai dari nol. Artinya, legislatif diskusi terlebih dahulu dengan eksekutif menentukan siapa yang akan menjadi pengaju inisiatif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak 2024 masih terancam oleh serangan ransomware.

Hal ini disampaikan Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Pilkada itu seperti yang kita alami, beberapa kali selama ini adalah terutama ancaman ransomware," ujar Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menjelaskan bahwa ransomware dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain dapat menurunkan atau menghapus konten dan data, serta pencurian data.

"Juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan defacement. Web defacement itu jadi tampilannya itu jadi diubah," jelas Hinsa.

Ia mengeklaim bahwa BSSN telah melakukan operasi pengamanan siber untuk menghadapi ancaman ini.

Dalam setiap operasi pengamanan, terdapat tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

"Cuma untuk operasi pengamanan siber itu relatif lebih panjang. Karena apa? Semua sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan sebagainya, harus kita lihat, bagaimana sistemnya, kemudian di mana kelemahannya, baru kita membuat perangkat-perangkat yang memang harus untuk mendukung keamanannya," jelas Hinsa.

Lebih lanjut, Hinsa menyatakan bahwa perwakilan BSSN telah ditempatkan di KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Secara umum kita sudah siap, mulai gelar sarana prasarana untuk masing-masing KPUD, KPU kabupaten/kota, dan provinsi, sudah kita pasang dan kita monitor dari Jakarta," kata Hinsa.

Seluruh informasi ini juga telah dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI yang berlangsung secara tertutup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024.

Salah satu perhatian utama adalah potensi peretasan terhadap situs dan layanan milik pemerintah serta pengawasan Pemilu.

“Keamanan pilkada di situs-situs milik KPU dan penyelenggara pemilu, khususnya di pemerintah, harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada yang meng-hack atau mengganggu, karena itu sangat berbahaya,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Aher menambahkan, BSSN bersama pemangku kepentingan terkait juga harus meningkatkan pengamanan data, terutama yang berkaitan dengan Pilkada serentak.

Ia menegaskan, keamanan data merupakan faktor penting dalam kelancaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Data-data seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu sangat penting. Jika DPT diganggu, dihilangkan, atau diperbanyak, hal itu dapat mengganggu proses demokratisasi Pilkada,” kata Aher.

Sebagai informasi, BSSN dan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja pada Kamis (7/11/2024) untuk membahas program kerja 100 hari pertama serta kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024.

Ketua BSSN Hinsa Siburian mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Usulan ini merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di berbagai tingkat pendidikan guna mendukung digitalisasi ekonomi.

Hinsa juga mengusulkan agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Pembentukan UU ini dianggap sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

Namun demikian, rapat yang awalnya digelar secara terbuka berubah menjadi tertutup ketika pembahasan memasuki isu-isu sensitif terkait Pilkada serentak 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan, sistem-sistem elektronik pemerintah rentan terhadap penyusupan judi online.

Pernyataan ini disampaikan Hinsa setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Aplikasi yang rentan itu bisa disisipkan menjadi tempat untuk bermain judi online," jelas Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menambahkan, penyusupan terjadi karena adanya standar-standar yang tidak diterapkan dengan baik.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin menyusupkan judi online ke dalam sistem pemerintah.

"Karena apa? Lemah. Jadi, standar-standar yang ditentukan tidak dilaksanakan sehingga judi (online) ini bisa menyisipkan dirinya di situ," ungkap Hinsa.

Ia juga mengeklaim bahwa BSSN telah melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi masalah ini.

"Sudah 1.200 sistem yang kami ingatkan dan kami suruh diperbaiki oleh pemilik sistemnya. Kami juga meminta kepada Kominfo untuk melakukan tindakan tegas," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan hal itu sesuai dengan salah satu visi yang tercantum dalam Asta Cita, yakni meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

"Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber," kata Hinsa saat memaparkan rencana program 100 hari kerjanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Hinsa berharap RUU itu dapat menjadi bagian dari program 100 hari kerja lembaganya sebagai program sistem pertahanan dan keamanan negara.

Ia mengeklaim, RUU tersebut akan memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada BSSN untuk melakukan pekerjaannya.

Selain itu, BSSN juga ingin agar pemerintah dapat menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Hinsa mengatakan, hal ini merupakan perwujudan dari Asta Cita untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yaitu mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

"Kegiatan yang akan dilakukan BSSN pada topik ini adalah peningkatan literasi digital pada berbagai tingkatan pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi," kata Hinsa.

"Output yang dicapai yang diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber," ujar dia menambahkan.

Pensiunan tentara itu berharap literasi digital kepada siswa terkait dengan kemananan siber dapat dilaksanakan, semisal melalui seminar atau lokakarya kepada siswa sekolah di semua tingkatan soal keamanan siber dan sandi.

"Meningkatnya literasi digital terkait kemanan siber dan sandi kepada mahasiswa, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum kriptografi kepda para praktisi dan akademisi secara daring," kata Hinsa soal output yang diharapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Hinsa mengatakan, hal ini merupakan perwujudan dari Asta Cita untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yaitu mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

"Kegiatan yang akan dilakukan BSSN pada topik ini adalah peningkatan literasi digital pada berbagai tingkatan pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi," kata Hinsa saat memaparkan rencana program 100 hari kerjanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (7/11/2024).

"Output yang dicapai yang diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber," ujar dia menambahkan.

Pensiunan tentara itu berharap literasi digital kepada siswa terkait dengan kemananan siber dapat dilaksanakan, semisal melalui seminar atau lokakarya kepada siswa sekolah di semua tingkatan soal keamanan siber dan sandi.

"Meningkatnya literasi digital terkait kemanan siber dan sandi kepada mahasiswa, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum kriptografi kepda para praktisi dan akademisi secara daring," kata Hinsa soal output yang diharapkan.