Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masih mengangkat isu terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diterbitkan Pemerintah akhir Juli 2024, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) tetap bersikukuh untuk mengedepankan pentingnya kajian dampak dan risiko yang didukung oleh data ilmiah yang komprehensif.

Gapmmi merasa perlu dilibatkan dan bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk meluruskan hal tentang gula, garam dan lemak (GGL) melalui edukasi konsumsi pangan yang baik dan seimbang kepada masyarakat.

Sebagaimana dilansir sebelumnya, salah satu tujuan PP 28/2024 adalah untuk mengurangi angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat. Gapmmi sepenuhnya mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi PTM.

“Yang utama adalah pentingnya kolaborasi dan harmonisasi baik antar Kementerian dan Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait terhadap peraturan yang akan diterbitkan. Namun, sangat disayangkan proses terbitnya PP Nomor 28 tahun 2024 menafikan hal tersebut” jelas Adhi Lukman, Ketua Umum Gapmmi dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (29/8).

Adhi mengaku, Gapmmi tidak pernah dilibatkan sebelumnya, padahal industri makanan minuman pangan olahan kemasan merupakan pelaku utama.

"Tidak ada kajian komprehensif meliputi kajian risiko dan dampak menyeluruh yang timbul," tegas Adhi.

Dia juga mengingatkan faktor risiko PTM yang dikedepankan oleh pemerintah sebagai tujuan PP 28/2024 ini, disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres, serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu, sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja.

Alhasil, upaya menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular. Sebab, konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan. Hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral.

Gapmmi memperoleh informasi bahwa beberapa peraturan turunan PP 28/2024 termasuk adanya pengaturan Pelabelan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan "dikebut" sebelum pertengahan September 2024 meskipun untuk standarnya masih belum harmoni dengan industri dan dinilai melompat dari tahapan sebuah peta jalan yang penting seperti edukasi.

Untuk itu, Gapmmi berharap agar pemerintah bersedia menunda peraturan turunan tersebut dan membuat peta jalan, pilot bersama stakeholder terkait termasuk pakar teknologi pangan dan gizi di Indonesia, mengingat peraturan krusial yang menentukan arah bangsa ke depannya perlu memprioritaskan kepentingan nasional di atas segala-galanya.

“Kedaulatan negara hendaknya menjadi tujuan yang utama, bukan semata-mata kepentingan beberapa gelintir kelompok yang menjadi pertimbangan namun justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa, hilangnya kesempatan berusaha bahkan menutup mata pencaharian. Terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh negara dari keluarnya PP ini," tutup Adhi.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengungkapkan kekhawatiran terhadap rencana program susu gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut KetuaUmum Gapmmi, Andhi Lukman, program itu berpotensi mengandalkan impor susu akibat penyerapan produksi lokal yang belum memadai.

"Saat ini, produksi susu lokal sudah mampu mencukupi 100 persen kebutuhan dalam negeri, namun masih belum optimal," ujar Adhi Lukman dalam kepada wartawan, Senin (22/7).

Adhi menjelaskan di Indonesia tantangan utama terletak pada produktivitas peternak yang terbatas, dengan rata-rata hanya mencapai 12-15 liter per hari. Berbeda jauh dengan negara-negara seperti Australia atau Eropa yang bisa mencapai 40 liter -50 liter per hari.

"Karena Indonesia itu termasuk negara tropis yang tidak punya lapangan yang luas dan negara tropis," ungkapnya

"Kalau di Australia diEropa itu produktivitasnya per hari itu bisa 40-50 liter, di sini rata-rata peternak itu sekitar 12liter-15 liter, perusahaan yang sudah cukup besar kayak Greefields dan sebagainya bisa sekitar 20liter-25 liter, gak ada yang 30 liter, masih mendingan lah," sambungnya.

Ia menekankan bahwa sebagian besar peternak di Indonesia adalah peternak rakyat dengan produktivitas rendah, yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca tropis yang tidak selalu mendukung.

"Kami menghadapi kesulitan dalam menciptakan inovasi pada pengelolaan pakan, seleksi bibit sapi perah unggul, dan manajemen ternak yang efektif," tambahnya.

Lebih lanjut, Adhi mengingatkan bahwa Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain seperti China, yang mampu menjaga produktivitas tinggi dengan inovasi dalam penggunaan pakan yang disesuaikan dengan musim.

"Tantangan ini menunjukkan perlunya luasnya lahan, inovasi dalam pengelolaan pakan, penggunaan bibit unggul sapi perah, serta manajemen ternak yang lebih baik," paparnya.

Menanggapi rencana pengadaan sapi dalam program ini, Lukman menjelaskan bahwa beberapa produsen anggota GAPMMI diminta untuk turut serta mendukungnya, namun mengakui bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara instan.

"Proses pengadaan sapi melibatkan berbagai aspek yang memerlukan persiapan matang, terutama dalam kerja sama dengan peternak lokal," tambahnya.

Lukman menegaskan bahwa impor susu mungkin menjadi solusi sementara, sambil pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan produksi susu lokal.

"Sementara menurut saya mau tidak mau (impor semua) sambil membenahi dihulunya. Pengadaan sapi bekerja sama dengan peternak, itu kan banyak yang harus dibahas," pungkasnya.