Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) berharap gelar doktor kehormatan (honorary doctorate degree) yang diterima Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bisa meningkatkan industri manufaktur dalam negeri, utamanya makanan dan minuman (mamin).

Agus mendapat gelar doktor kehormatan dari Hiroshima University pada Selasa (24/2). Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap kontribusi Menperin terhadap sektor industri, dukungan kepada dunia universitas, serta peran strategis Indonesia sebagai mitra Hiroshima University dalam mewujudkan inisiatif global.

“Kami berharap penghargaan ini semakin memotivasi beliau dan seluruh jajaran Kementerian Perindustrian serta Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan kolaborasinya dengan dunia industri dan universitas dalam berinovasi dan berkontribusi memajukan industri nasional," ujar Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman dalam keterangannya, Rabu (25/9).

Dia berharap, iklim usaha di Indonesia juga semakin kondusif serta meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional. "Sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta menembus pasar global”, jelasnya.

Sekjen GAPMMI Stefanus Indrayana turut bangga dengan gelar kehormatan Menperin tersebut. Ia pun berharap, gelar tersebut dapat berkontribusi dalam perkembangan industri manufaktur di Indonesia.

"Menperin yang selalu memberikan dukungannya terhadap perkembangan Industri manufaktur terutama dalam kebijakan strategis dalam industri makanan dan minuman. Harapan kami, industri mamin dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Stefanus.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita adalah orang Indonesia ketiga yang menerima gelar doktor kehormatan dari Hiroshima University. Kedua tokoh penerima gelar yang lain adalah Hasan Rahaya, yakni mantan anggota MPR RI dan DPA RI, merupakan mahasiswa di Jepang pada masa bom Hiroshima) serta Jusuf Kalla yang merupakan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019. Tokoh lain yang juga menerima gelar tersebut adalah Helmut Schmidt, Kanselir Jerman periode 1974-1982.

Industri makanan dan minuman berperan penting menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian mencatat pada kuartal II 2024 pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 5,53 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 4.62 persen.

Pada periode ini pula, subsektor ini mencatatkan kontribusi sebesar 40,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas, sehingga menjadikannya sebagai subsektor dengan kontribusi PDB terbesar. BPS juga melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia untuk produk processed dan semi processed food periode Januari-Juli 2024, sebesar USD 6,747,237 juta, sedangkan nilai impor sebesar USD 6,901,759 juta.

JAKARTA, Investor.id -Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyebutkan sebaiknya permasalahan internal di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia segera diselesaikan, untuk membuat suasana usaha yang kondusif. "Sebaiknya konflik segera selesai sehingga akan membuat suasana kondusif," kata Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman seperti dikutip dari Antara, Kamis (19/9/2024).

Penyelesaian perebutan kursi pimpinan Kadin tersebut, disampaikan Adhi, bakal membuat para pelaku industri dalam negeri berfokus untuk berkoordinasi dengan pemerintah terkait pemajuan perekonomian. "Pelaku usaha fokus dalam berkoordinasi dengan pemerintah untuk membangun negeri. Koordinasi dengan pemerintah sangat penting," ujar dia.

Senada dengan Adhi, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap permasalahan dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia segera menemukan jalan keluar, sehingga organisasi pengusaha tersebut dapat membantu sektor petrokimia hulu dalam negeri yang sedang mengalami masa sulit. "Kadin harus membantu dunia industri yang sedang tidak baik-baik saja akibat kondisi global," kata Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri menyayangkan terjadinya perpecahan dalam Kadin. Sebab, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari dunia usaha. “Imbasnya, para anggota mungkin tidak ingin maksimal berkontribusi di Kadin. Itu yang sangat disayangkan, takutnya seperti itu,” terang Ahmad kepada Investor Daily, Senin (16/9/2024).

Dia mengingatkan, jangan sampai timbul ketidakpercayaan dari pelaku bisnis terhadap Kadin. Selain itu, dualisme kepemimpinan Kadin dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian. “Kalau ada intervensi dari pihak luar, khawatirnya bisa mengurangi kepercayaan dan akan menimbulkan ketidakpastian yang semakin dalam terhadap Kadin,” jelas Ahmad.

Dia menyatakan, seharusnya pemilihan ketum Kadin berdasarkan aspirasi dari pelaku usaha dan perwakilan Kadin di daerah. Pemilihan ketum juga harus independen dan berbasis aspirasi dari dunia usaha. Ahmad mengatakan, Kadin berperan penting terhadap perekonomian dalam negeri. Perusahaan-perusahaan anggota Kadin bisa bekerja sama sesama pengusaha lokal hingga internasional. Kadin juga berperan melakukan kerja sama di bidang industri perdagangan, investasi, dan menjadi mitra pemerintah terkait pengembangan investasi.

Dia mengatakan, posisi dan peran Ketum Kadin sangat strategis. Bahkan, ketika Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri, biasanya hampir selalu didampingi ketum Kadin, selain menteri-menteri. Artinya, lanjut Ahmad, ketum Kadin mempunyai privilege dan peluang kerja sama yang banyak dan mendalam dengan banyak mitra dagang. Imbasnya, posisi ini diincar oleh banyak kalangan, khususnya para pengusaha.

Ahmad mengatakan, Kadin dapat menjadi rumah atau payung dunia usaha di Indonesia. Untuk menjaga marwah itu, pemilihan ketum harus dikembalikan kepada Kadin dan bebas dari intervensi. “Dengan begini, Kadin benar-benar bisa menjadi partner pemerintah yang saling memberikan kontribusi terhadap perekonomian,” jelasnya.

Seperti diketahui, Kadin Indonesia menyelenggarakan Munaslub 2024. Sesuai ketentuan, Munaslub dapat diselenggarakan jika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip AD/ART organisasi. Munaslub 2024 Kadin Indonesia kemudian menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru.   Pihak Arsjad Rasjid menyebut penyelenggaraan Munaslub itu tidak sah. Arsjad Rasjid juga telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan Munaslub tersebut. Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya tren kenaikan impor hewan hidup berupa Sapi atau Lembu pada Agustus 2024 dibandingkan Agustus 2023, sebesar 44,09% (year-on-year/YoY), menjelang pelantikan Prabowo Subianto yang akan menjalankan program susu gratis.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan secara bulanan (month-to-month/MtM), impor sapi ini mengalami penurunan.

“Impor binatang hidup jenis Lembu kalau di HS-nya itu secara bulanan turun 22,09%, sedangkan secara tahunan naik 44,09%. Dan secara kumulatif naik 40,22%,” kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Mengacu dokumen BPS, impor Lembu utamanya berasal dari Australia. Secara nilai, pada Agustus 2024 ini Indonesia membeli Lembu senilai US$44,75 juta dari Negeri Kanguru tersebut. Nominal tersebut setara sekitar Rp686,15 miliar (Rp15.333 per dolar AS).

Jumlah pembelian tersebut tercatat lebih sedikit dari Juli 2024 yang mencapai US$57,44 miliar.

Sementara secara kumulatif pada Januari hingga Agustus 2024, impor Lembu mencapai US$340,23 juta. Lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai US$242,65 juta.

Kenaikan tersebut pun sejalan dengan naiknya volume impor komoditas tersebut. Di mana volume impor secara kumulatif 2024 mencapai 129.7352 ton, melonjak dari Januari-Agustus 2023 yang sebesar 81.248 ton.

Adapun, melalui kebutuhan sapi dari Australia ini, neraca perdagangan Indonesia dengan Negeri Kanguru tersebut mencatatkan defisit senilai US$549,7 juta. Meski demikian defisit tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnnya yang mencapai minus US$600 miliar atau Agustus 2023 yang mencapai minus US$678,6 miliar.

Sebelumnya, keberadaan sapi menjadi komoditas untuk menggenjot produksi susu. Terlebih, program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ialah memberikan makan siang gratis dan susu gratis.

Teranyar, pemerintah berencana mendatangkan 1,3 juta sapi perah dari luar negeri ke Indonesia untuk mendukung program tersebut.

Sementara Kementerian Pertanian mengumumkan kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor sapi perah di Indonesia akan dilakukan antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group) dengan nilai investasi ditaksir mencapai Rp4,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai pengenaan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dengan besaran berapapun tidak akan efektif menangkal risiko penyakit tidak menular (PTM).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, mestinya pemerintah lebih mendorong edukasi kepada konsumen untuk membatasi minuman berpemanis. Sebab, apabila melihat pengeluaran penduduk per kapita untuk makanan dan minuman produk pangan olahan hanya berkontribusi 30%.

"Kami akan sampaikan lagi hal yang sama dimana cukai tidak akan efektif mengatasi PTM," ujar Adhi kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Sebelumnya, Adhi menuturkan, pihaknya masih berupaya melobi pemerintah untuk mengambil kebijakan selain cukai MBDK sebagai upaya mengurangi penyakit tidak menular.

Terkait rencana penerapan cukai MBDK tahun depan, Adhi berharap hal tersebut tak dilakukan tanpa adanya tahapan edukasi kepada masyarakat.

"Kita berharap demikian [tak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, nggak sampai ke cukai," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025. Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024).

Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengharapkan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan bahwa sejumlah pasal dalam PP tersebut memberatkan industri makanan dan minuman.

Adapun, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 berpotensi mengenakan cukai pada produk makanan dan minuman kemasan yang memiliki kandungan gula, garam, dan lemak (GGL). Langkah ini sebagai upaya untuk mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

"Banyak pasal-pasal di PP yang nggak kondusif bagi industri. Kami sudah beri masukan lewat Kemenperin tapi kelihatannya belum diakomodasi. Kami harap dapat segera dibahas lebih lanjut," ujar Adhi saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Rabu (4/9/2024).

Dia juga menyoroti ada beberapa pasal dalam PP Kesehatan yang tidak sinkron. “Misalnya, pasal 194, pemerintah menentukan standar bahan yang berisiko PTM. Namun di pasal 195 ayat 4 dikatakan dilarang menggunakan bahan baku yang menyebabkan PTM,” katanya.

Adapun, dalam pasal 194 diatur bahwa pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Menurut Adhi, kandungan gula, garam, dan lemak tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebagai pemicu penyakit tidak menular (PTM), seperti obesitas, gagal ginjal, dan lainnya. Sebab, penyakit tidak menular juga bisa dipicu oleh pola hidup dan kelebihan konsumsi makanan.

“Itu yang harus diperbaiki [pola hidup]. Lewat apa? Melalui edukasi, yang paling penting itu. Jadi jangan produknya yang disalahkan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mencarikan solusi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap industri. Sebagai pembina industri, Kemenperin menilai regulasi tersebut dipastikan berdampak pada kenaikan biaya produksi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Yulia Astuti mengatakan, aturan PP Kesehatan yang mengatur pengendalian GGL dan potensi pemberian cukaiterhadap makanan minuman olahan tak langsung diterapkan.

"Terkait GGL memang di UU Kesehatan yang baru terkait pengendalian konsumsi GGL di pasal 194-195 memang tidak langsung berlaku, berlakunya terhitung setelah 2 tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan GGL jadi gak langsung, jadi sudah itu ditetapkan baru itu diberlakukan GGL nya. Pada saat pembahasan ini kita selalu libatkan industri, terkait kandungan dan kemasan," pungkasnya.

IDXChannel - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) menegaskan, pembatasan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk pangan tidak efektif dalam mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu. Sehingga, aturan tersebut tidak akan efektif menurunkan angka penyakit.

"Faktor risiko penyakit tak menular (PTM) yang dikedepankan pemerintah sebagai tujuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2024 ini disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang," kata Adhi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sehingga, Adhi menuturkan, menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular. Hal ini dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan.

Adhi mengklaim, pembatasan kandungan gula, garam dan lemak justru akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan. Sebab, hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral.

Dia pun meminta pemerintah agar bersedia menunda peraturan turunan tersebut dan membuat roadmap, pilot project bersama stakeholder terkait termasuk pakar teknologi pangan dan gizi di Indonesia. Mengingat peraturan krusial yang menentukan arah bangsa ke depannya perlu memprioritaskan kepentingan Nasional (National interest) di atas segala-galanya.

“Kedaulatan negara hendaknya menjadi tujuan yang utama, bukan semata-mata kepentingan beberapa gelintir kelompok yang menjadi pertimbangan namun justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa, hilangnya kesempatan berusaha bahkan menutup mata pencaharian, terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh negara dari keluarnya PP ini,” kata Adhi.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan PP No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada 26 Juli. PP ini dihadirkan guna menjawab sejumlah tantangan kesehatan, salah satunya kandungan gula, garam, dan lemak.

Hal tersebut untuk merespons isu seperti diabetes, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar secara global serta di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan, diabetes serta penyakit turunannya seperti penyakit jantung, stroke, menjadi beban terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (GAPMMI) tetap bersikukuh untuk mengedepankan pentingnya kajian dampak dan risiko yang didukung oleh data ilmiah yang komprehensif terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diterbitkan Pemerintah akhir Juli 2024.

GAPMMI merasa perlu dilibatkan dan bersama-sama dengan Pemerintah (Kementerian dan Lembaga terkait) untuk meluruskan hal tentang gula, garam dan lemak (GGL) melalui edukasi konsumsi pangan yang baik dan seimbang kepada masyarakat.

Sebagaimana dilansir sebelumnya, PP Nomor 28 Tahun 2024 ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat. GAPMMI sepenuhnya mendukung tujuan baik Pemerintah untuk menciptakan Masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi Penyakit Tidak Menular (PTM).

?Yang utama adalah pentingnya kolaborasi dan harmonisasi baik antar Kementerian dan Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait terhadap Peraturan yang akan diterbitkan, namun sangat disayangkan proses terbitnya PP Nomor 28 tahun 2024 menafikan hal tersebut,? jelas Adhi Lukman selaku Ketua Umum GAPMMI.

?GAPMMI tidak pernah dilibatkan sebelumnya padahal industri makanan minuman pangan olahan kemasan merupakan pelaku utama. Tidak ada kajian komprehensif meliputi kajian risiko dan dampak menyeluruh yang timbul?, tegas Adhi.

Adhi Lukman juga mengingatkan faktor risiko PTM yang dikedepankan oleh Pemerintah sebagai tujuan PP Nomor 28 tahun 2024 ini, disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja. Sehingga menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular, dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan. Hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral.

GAPMMI memperoleh informasi bahwa beberapa peraturan turunan PP Nomor 28 tahun 2024 termasuk adanya pengaturan Pelabelan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan "dikebut" sebelum mid-September 2024 meskipun untuk standarnya masih belum harmoni dengan industri dan dinilai *melompat" dari tahapan sebuah roadmap yang penting seperti edukasi.

Untuk itu, GAPMMI berharap agar Pemerintah bersedia menunda peraturan turunan tersebut dan membuat roadmap, pilot bersama stakeholder terkait termasuk pakar teknologi pangan dan gizi di Indonesia mengingat peraturan krusial yang menentukan arah bangsa ke depannya perlu memprioritaskan kepentingan Nasional (National interest) di atas segala-galanya.

?Kedaulatan negara hendaknya menjadi tujuan yang utama, bukan semata-mata kepentingan beberapa gelintir kelompok yang menjadi pertimbangan namun justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa, hilangnya kesempatan berusaha bahkan menutup mata pencaharian, terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh negara dari keluarnya PP ini?, tutup Adhi.

Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masih mengangkat isu terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diterbitkan Pemerintah akhir Juli 2024, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) tetap bersikukuh untuk mengedepankan pentingnya kajian dampak dan risiko yang didukung oleh data ilmiah yang komprehensif.

Gapmmi merasa perlu dilibatkan dan bersama-sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk meluruskan hal tentang gula, garam dan lemak (GGL) melalui edukasi konsumsi pangan yang baik dan seimbang kepada masyarakat.

Sebagaimana dilansir sebelumnya, salah satu tujuan PP 28/2024 adalah untuk mengurangi angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat. Gapmmi sepenuhnya mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi PTM.

“Yang utama adalah pentingnya kolaborasi dan harmonisasi baik antar Kementerian dan Lembaga serta para pemangku kepentingan terkait terhadap peraturan yang akan diterbitkan. Namun, sangat disayangkan proses terbitnya PP Nomor 28 tahun 2024 menafikan hal tersebut” jelas Adhi Lukman, Ketua Umum Gapmmi dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (29/8).

Adhi mengaku, Gapmmi tidak pernah dilibatkan sebelumnya, padahal industri makanan minuman pangan olahan kemasan merupakan pelaku utama.

"Tidak ada kajian komprehensif meliputi kajian risiko dan dampak menyeluruh yang timbul," tegas Adhi.

Dia juga mengingatkan faktor risiko PTM yang dikedepankan oleh pemerintah sebagai tujuan PP 28/2024 ini, disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres, serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu, sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja.

Alhasil, upaya menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular. Sebab, konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan. Hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral.

Gapmmi memperoleh informasi bahwa beberapa peraturan turunan PP 28/2024 termasuk adanya pengaturan Pelabelan Pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan "dikebut" sebelum pertengahan September 2024 meskipun untuk standarnya masih belum harmoni dengan industri dan dinilai melompat dari tahapan sebuah peta jalan yang penting seperti edukasi.

Untuk itu, Gapmmi berharap agar pemerintah bersedia menunda peraturan turunan tersebut dan membuat peta jalan, pilot bersama stakeholder terkait termasuk pakar teknologi pangan dan gizi di Indonesia, mengingat peraturan krusial yang menentukan arah bangsa ke depannya perlu memprioritaskan kepentingan nasional di atas segala-galanya.

“Kedaulatan negara hendaknya menjadi tujuan yang utama, bukan semata-mata kepentingan beberapa gelintir kelompok yang menjadi pertimbangan namun justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa, hilangnya kesempatan berusaha bahkan menutup mata pencaharian. Terlalu mahal harga yang harus dibayar oleh negara dari keluarnya PP ini," tutup Adhi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) berharap pengenaan cukai pada makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) ditunda di tahun depan.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman bilang, pengenaan cukai MBDK dinilai bisa menaikkan harga produk hingga 30 persen. Hal ini pun akan berimbas pada perekonomian nasional.

“Perkiraan saya kalau ada cukai membuat biaya produk naik sekitaran 30 persen artinya kita khawatir nanti akan mengganggu ekonomi. Kami berharap cukai MBDK tidak dikenakan tahun depan,” ujarnya usia menghadiri pameran Indonesia 4.0 Conference & Expo 2024 di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Menurut dia hal yang paling penting untuk dilakukan pemerintah terlebih dahulu adalah dengan meningkatkan edukasi konsumsi gula ke konsumen. Sebab, konsumsi MBDK tidak akan berubah jika tidak ada edukasi ke masyarakat.

Tujuan pengenaan cukai MBDK untuk menekan penyakit tidak menular tak akan berhasil tanpa adanya edukasi.

Adhi bilang masih banyak masyarakat yang bahkan menambahkan gula secara mandiri pada produk pangan olahan tanpa gula.

"Itu yang harus pemerintah sadari. Jangan sekadar ambil jalan pintas untuk langsung mengurangi penggunaan gula dengan jalan cukai yang ujungnya mengganggu perekonomian," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan.

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan penambahan barang kena cukai bisa diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN).

Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan MBDK.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) memproyeksikan harga jual produk makanan dan minuman kemasan akan mengalami kenaikan hingga 30% apabila tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan diberlakukan.

Berdasarkan PP Kesehatan No 28/2024, tarif cukai berpotensi diterapkan sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam rangka mengatasi risiko penyakit tidak menular (PTM).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, kenaikan beban harga pada konsumen diperhitungkan berdasarkan nilai elastisitas dengan rata-rata tarif cukai di negara Asean sebesar Rp1.771 per liter yang sebelumnya disebutkan oleh Kementerian Perindustrian.

"Itu tinggi sekali dan berpengaruh pada harga akhir. Perkiraan saya naik sekitaran 30%. Artinya apa? Kita khawatir nanti akan menggangu ekonomi, tapi di sisi lain mau dikenakan cukai atau tidak masyarakat tetap minum," ujar Adhi di Jiexpo, Selasa (27/8/2024).

Untuk mengantisipasi dampak negatif cukai pada industri dan konsumen, Gapmmi saat ini tengah mengajukan peta jalan untuk mendukung tujuan pemerintah mengentasi PTM melalui edukasi dan reformulasi pangan.

Sebagai informasi, saat ini produsen disebut telah mengikuti standar yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 50 gram gula, 2.000 miligram natrium/sodium atau 5 gram garam, dan 67 gram lemak.

"Kita bikin roadmap jelas tahap pertama kita harus apa, kedua apa, dan tidak serta merta langsung membuat standar yang revolusioner sehingga membuat tidak kondusif di industri maupun di konsumen," ujar Adhi.

Selain edukasi terkait risiko konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih, Adhi menyebut produsen juga akan melakukan reformulasi pangan besar-besaran yang dilakukan secara bertahap.

Kedua langkah tersebut dinilai lebih efektif ketika kesadaran konsumen diiringi dengan penurunan bertahap kadar GGL pada produk makanan minuman kemasan.

"Kita menurunkan standranya seperti apa, itu dilakukan juga oleh negara lain seperti Singapura dan secara gradual menurunkan standarnya bertahap tidak serta merta langsung, dari 12%, 10%, 8%. Lidah konsumen juga perlu dibiasakan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) tengah melobi pemerintah untuk mengambil kebijakan selain cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai upaya mengurangi penyakit tidak menular (PTM).

Adapun, pemerintah telah sepakat untuk menerapkan cukai MBDK tahun depan sesuai dengan rencana kebijakan penambahan barang kena cukai yang diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, pihaknya tengah berupaya berkomunikasi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendahulukan upaya edukasi dan reformulasi pangan oleh produsen ketimbang pengenaan cukai.

"Nanti jam 13.00 kita akan meeting lagi dengan tim Pak Menkes, minggu lalu hari Jumat kita sudah ketemuan dengan BPOM setelah dengan Menkes nanti kita akan lanjut dengan BPOM," kata Adhi saat ditemui di Jiexpo, Selasa (27/8/2024).

Selain cukai MBDK, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan juga berpotensi mengenakan cukai pada produk makanan dan minuman kemasan yang memiliki kandungan gula, garam, dan lemak (GGL).

Hal ini tersebut dinilai sangat merugikan bagi produsen maupun masyarakat yang akan menerima beban kenaikan harga mencapai 30% di pasar.

"Cukai itu tahap paling akhir, kalau memang semua upaya sudah dilakukan, yang paling penting itu edukasi dulu. Pertama, edukasi, kemudian kepaturan produsen nya pada bahan tambahan pangan," ujarnya.

Adhi memastikan industri makanan dan minuman (mamin) olahan akan melakukan reformulasi dan mengurangi kadar gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk olahan kemasan yang dinilai sebagai salah satu pemicu penyakit tidak menulai (PTM), seperti obesitas, gagal ginjal, dan lainnya.

Menurut dia, yang semestinya diutamakan yaitu edukasi masyarakat terkait risiko konsumsi GGL berlebihan. Sementara itu, bahan tambahan pangan seperti gula, gula, dan lemak masih dibutuhkan dalam kadar tertentu untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Terkait rencana penerapan cukai MBDK tahun depan, Adhi berharap hal tersebut tak dilakukan tanpa adanya tahapan edukasi kepada masyarakat.

"Kita berharap demikian [tak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, nggak sampai ke cukai," ujarnya.

Untuk diketahui, Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan pertumbuhan penerimaan cukai bisa tercapai melalui kebijakan ekstensifikasi. Oleh sebab itu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga akan digalakkan pada tahun depan.

"Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada minuman berpemanis dalam kemasan untuk menjaga kesehatan masyarakat," tulis pemerintah dalam RAPBN.

Perluasan objek cukai sudah dicantumnya sejak 2024. Pada tahun ini pemerintah sudah menargetkan penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,85 ttriliun dan minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun seperti yang diatur dalam Perpres No. 76/2023. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) mengungkap sejumlah dampak penerbitan PP Kesehatan teranyar yang berisiko memukul industri pengolahan mamin hingga PHK massal.

Adapun, pemerintah baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan. Beleid ini bertujuan untuk menurunkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang bersumber dari konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan ada berbagai poin yang menjadi penghambat yaitu pemungutan cukai, pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu, untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak.

"Menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular, dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan," kata Adhi dalam siaran pers, dikutip Kamis (22/8/2024).

Adhi menuturkan bahwa pemungutan cukai dan pelarangan iklan dan promosi ini akan mengurangi ruang gerak pelaku usaha pangan olahan dalam menjalankan usaha dan menjangkau konsumensebagai target market dari produk-produknya.

Padahal, industri makanan minuman merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas sebesar 39,10% dan 6,55% terhadap PDB nasional pada 2023.

Terlebih, di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan minuman saat ini, industri makanan minuman akan makin sulit berkembang, kehilangan daya saing, serta berisiko untuk tutup beroperasi dan mengurangi lapangan pekerjaan atau PHK massal.

Dalam hal ini, pihaknya memang mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan Masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi Penyakit Tidak Menular tersebut.

Namun, Gapmmi memandang bahwa Peraturan Pemerintah tersebut seolah membebankan seluruh permasalahan Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada produsen pangan olahan semata.

Menurut dia, faktor risiko PTM disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

"Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja," ujarnya.

Adhi mengutip kajian IPB tahun 2019 yang menyebutkan bahwa produk pangan olahan hanya menyumbang sebagian kecil dari konsumsi gula, garam, dan lemak masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak didominasi oleh Pangan Non-Olahan seperti kuliner dan makanan sehari-hari yang dimasak di rumah tangga sebesar 70%, sementara Pangan Olahan hanya sebesar 30%.

Lebih lanjut, Adhi menjelaskan bahwa penentuan satu batas maksimum gula, garam, dan lemak untuk berbagai kategori produk makanan dan minuman, akan sangat sulit diterapkan mengingat setiap produk memiliki karakteristik tertentu yang sangat bervariasi.

Sebagai produsen, dia menerangkan bahwa gula, garam, dan lemak memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan dimana produsen pangan olahan menggunakan gula, garam, dan lemak dalam produknya untuk berbagai tujuan dan alasan, termasuk rasa, tekstur, dan pengawetan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan olahan. PP Kesehatan ini dalam salah satu pasalnya membatasi dan/atau melarang penggunakan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Dengan kata lain, dalam PP tersebut menilai gula, garam dan lemak termasuk ke dalam bahan yang beresiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Pelarangan penggunaan gula, garam dan lemak dalam produksi pangan sangat tidak dimungkinkan, karena seperti dijelaskan di atas, ke tiga bahan tersebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan.

"Hampir tidak ada produk pangan yg tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral," imbuhnya.

Untuk itu, Gapmmi meminta Pemerintah agar dilakukan review secara menyeluruh terhadap PP No. 28/2024 ini dalam proses penerbitannya dilakukan secara komprehensif, dengan mengedepankan kajian risiko dan melibatkan stakeholder terkait, utamanya industri makanan minuman pangan olahan selaku pelaku utama serta pembina industri agar tujuan Nasional untuk masyarakat sehat dan juga industri Nasional yang berdaya saing dapat berjalan beriringan.

Dia juga meminta pemerintah mengutamakan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, istirahat dan aktivitas fisik yang cukup.

"Dengan demikian konsumen dapat memilih produk pangan yang dikonsumsi berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan kebutuhannya," pungkasnya.