JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memaparkan peran dan kesiapan perusahaan untuk memperkuat ekosistem industri LNG global, terutama di sektor penyimpanan dan penyediaan bahan bakar penunjang operasional industri LNG.

Strategi dan peran ini diungkapkan Riva di forum internasional ADIPEC 2024, sebagai panelis dalam diskusi panel bertajuk "Natural Gas and LNG Infrastructure Meeting Demand and Climate Goals" yang diadakan di ADIPEC 2024, yang merupakan bagian dari eksibisi energi terbesar di Timur Tengah, Rabu (6/11) lalu.

"Sebagai bagian dari Pertamina Group kami hadir untuk mengukuhkan peran downstream untuk mendukung ekosistem LNG, bersama dengan global energy expert lainnya kami berdiskusi untuk membahas tantangan dalam memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, sambil menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan tujuan iklim global," jelas Riva dalam keterangannya.

Seiring dengan meningkatnya permintaan gas alam, terutama untuk sektor industri dan pembangkit listrik di Asia, dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pasokan energi dapat memenuhi kebutuhan tersebut tanpa mengorbankan kemajuan dalam pengurangan emisi karbon.

Dalam forum ini, Riva bersama Direktur Keuangan ADNOC Gas Peter Van Driel berbagi pandangan tentang pentingnya kebutuhan LNG, ekonomi hijau, waste management dan pemanfaatan teknologi AI untuk menyeimbangkan antara kebutuhan energi global dan climate goals.

Hadir sebagai moderator Philip Vorobyov, Consulting Director for Gas & LNG S& P Global, forum tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dimana ADNOC Gas sebagai anak perusahaan dari ADNOC perusahaan minyak nasional milik Abu Dhabi yang bergerak pada sektor produksi hingga distribusi, Riva menjelaskan beberapa potensi kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga.

"Sebagai pemimpin energi terkemuka di Indonesia, kami membuka peluang kerja sama penyediaan bunker, bahan bakar, waste management hingga risk management solution, kami memiliki komitmen kuat untuk memastikan pasokan energi yang aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan iklim global," papar Riva.

ADIPEC 2024 menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pembuat kebijakan, dan praktisi energi untuk membahas langkah-langkah strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar ini. "Sebagai bagian dari diskusi global ini, paparan kami diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sektor energi dapat bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," tutup Riva.

JAKARTA - Sebagai bahan bakar ramah lingkungan dengan nilai ekonomis tinggi, Liquified Natural Gas (LNG) dikenal sebagai energi tanpa limbah dengan nilai ekonomis tinggi. Keberadaan LNG bahkan mampu membantu meningkatkan perekonomian di daerah hingga membuka lapangan pekerjaan baru.

Hingga saat ini pemerintah terus fokus pada transisi energi dari bahan bakar fosil konvensional ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, termasuk LNG.

Mendukung program energi nasional, Reethau Group ?perusahaan yang fokus pada industri energi? melalui PT Reethau Dharma Andalan teken kontrak kerja sama dengan PT Pertagas Niaga untuk Pekerjaan Jasa Pengangkutan, Penyimpanan, dan Regasifikasi LNG di wilayah Kalimantan Timur pada akhir Agustus lalu.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Reethau Dharma Andalan, Arry Pasya dan President Director PT Pertagas Niaga, Aminuddin. Proyek yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki nilai kontrak lebih dari Rp1 triliun dalam jangka 10 tahun dengan skema 5 tahun dan perpanjangan 5 tahun.

?Tahun 2024 merupakan tahun yang penting. Reethau Dharma Andalan berhasil melakukan kerja sama Pembangunan Proyek Regasifikasi dengan PT Pertagas Niaga, dan menjadi milestone baru Reethau Dharma Andalan dalam mengembangkan bisnis di sektor LNG. Kami percaya bahwa investasi dalam infrastruktur LNG ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan ketahanan energi nasional," ujar Direktur Utama PT Reethau Dharma Andalan, Arry Pasya.

Dalam perencanaan proyek ini, Reethau Dharma Andalan senantiasa mempersiapkan dengan matang serta mempertimbangkan aspek Health Safety Environment (HSE). Perusahaan senantiasa berinvestasi dengan menyediakan Iso Tank dan peralatan regasifikasi kualitas terbaik.

Tim project sekaligus sudah menyeleksi vendor peralatan, EPC, dan jasa transportasi laut terbaik serta memastikan seluruh aspek agar pekerjaan ini berjalan tepat waktu. Seluruh keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil dari semangat seluruh tim yang dimiliki Reethau.

?Dengan keberadaan seluruh tim yang memiliki satu visi sinergi yang sama, kami yakin proyek ini akan berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri energi nasional,? sambung Arry Pasya.

JAKARTA - AS ( Amerika Serikat ) kembali menjatuhkan sanksi terbaru kepada dua kapal bersamaan dengan perusahaan pelayaran terkait dalam upaya terbarunya untuk memblokir ekspor gas alam cair (LNG)Rusia dari Arktik.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan pada tengah pekan kemarin menerangkan, kapal Mulan dan New Energy masuk dalam daftar sanksi, menyusul 7 kapal yang lebih dulu terkena sanksi pada akhir Agustus. Selanjutnya perusahaan yang berbasis di India Gotik Shipping Co. dan Plio Energy Cargo Shipping Opc juga dikenai sanksi.

Sanksi tersebut terkait dengan proyek Arctic LNG 2 Rusia, ketika AS terus mencoba meredam mesin perang Kremlin. Langkah terbaru yang menjadi hambatan bagi Rusia setelah berbulan-bulan mengembangkan apa yang diyakini sebagai 'Armada Gelap' Rusia untuk gas alam.

Sebelumnya Rusia juga diyakini membuat armada bayangan kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah dan produk di tengah gelombang sanksi yang tidak kunjung usai.

Kapal-kapal semacam ini tidak mempunyai kepemilikan jelas, serta dilindungi perusahaan asuransi yang tidak dikenal. Armada Gelap Kapal Tanker ini juga menerapkan praktik seperti menyembunyikan lokasi mereka dengan mematikan atau memanipulasi sistem identifikasi otomatis.

"Pemerintah AS akan terus memantau operasional proyek Arctic LNG 2 yang dikenai sanksi atau sesuatu yang bisa memperluas kemampuan energi Rusia dengan respons cepat," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam sebuah pernyataan resmi seperti dilansir Bloomberg.

"Bekerja bersama mitra G7 kami dan sekutu lainnya, kami akan tetap teguh dalam melawan eksploitasi sumber daya energinya oleh Rusia untuk keuntungan politik," bebernya.

JAKARTA - International Gas Union (IGU) memastikan Rusia masih mempertahankan kepemimpinan globalnya dalam ekspor gas pada tahun 2023 meskipun dibelenggu sanksi Barat dan turunnya pasokan gas melalui pipa. Rusia mengungguli Qatar dan Amerika Serikat (AS) yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.

"Ketika menggabungkan aliran gas melalui pipa dan LNG, lima eksportir bersih gas terbesar pada tahun 2023 adalah Rusia, Qatar, Amerika Serikat, Norwegia, dan Australia. Rusia memimpin dengan ekspor bersih sebesar 139 miliar meter kubik (Bcm)," kata IGU dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnikglobe, Rabu (28/8/2024).

IGU mencatat, Qatar yang berada di posisi kedua memasok 128 Bcm gas ke pasar dunia, diikuti oleh Amerika Serikat dengan ekspor sebanyak 127 Bcm, Norwegia dengan ekspor mencapai 120 Bcm, dan Australia dengan ekspor gas sebesar 110 Bcm.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Rusia tetap menjadi eksportir gas pipa terbesar kedua di dunia, dengan sebagian besar ekspor ke China sebanyak 26 miliar meter kubik (Bcm), Turki (21 Bcm), dan Belarusia (18 Bcm).

"China adalah pengimpor bersih terbesar dengan defisit 160 Bcm. Jepang menyusul dengan 91 Bcm, Jerman dengan 77 Bcm, Meksiko dengan 64 Bcm, dan Korea Selatan dengan 61 Bcm," ungkap organisasi tersebut.

Mengurangi ketergantungan energi pada Rusia telah menjadi salah satu prioritas utama Uni Eropa (UE) setelah dimulainya operasi militer khusus Moskow di Ukraina pada Februari 2022. Blok tersebut memutuskan untuk menghentikan impor bahan bakar Rusia secara bertahap. Namun, keputusan tersebut menyebabkan kenaikan tajam harga gas di Uni Eropa.

JAKARTA - Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap tujuh kapal pengangkut gas alam cair yang terkait dengan Rusia. Kapal-kapal LNG yang diberi sanksi tersebut termasuk Pioneer dan Asya Energy. Padahal, berdasarkan data Departemen Keuangan, AS telah menyetujui dua perusahaan kapal tanker tersebut untuk pengiriman pertama yang memuat LNG Arktik 2.

Langkah sanksi terbaru ini menggarisbawahi betapa cepatnya Amerika sia bertindak. Arctic LNG 2 memuat kargo pertama yang dicurigai kurang dari sebulan yang lalu. Sanksi tersebut merupakan pukulan baru bagi Rusia. Sebab, negara yang dijuluki 'beruang merah' ini menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan armada kapal tanker bayangan untuk LNG. Hal ini merupakan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk mengangkut minyak mentah.

Kapal-kapal tersebut dikatakan sebagai "armada gelap" karena kepemilikannya yang tidak jelas. Perusahaan asuransi pada kapal itu juga tidak dikenal, dan menerapkan praktik ilegal seperti menyembunyikan lokasi dengan mematikan atau memanipulasi sistem identifikasi otomatis.

Pemuatan dua pengiriman di Arctic LNG 2 terlihat melalui citra satelit. Pembeli kargo kapal Pioneer dan Asya Energy sampai saat ini masih belum jelas. Pioneer diposisikan di utara Terusan Suez pada hari Jumat di Mediterania. Sedangkan, Asya Energy muncul di lepas pantai Norwegia.

AS memberlakukan sanksi terhadap kilang LNG 2 Arktik pada akhir tahun lalu, sehingga menghambat ekspor energi Rusia. Pembatasan tersebut membuat perusahaan asing menjauh dan menghentikan pengiriman kapal induk ke Rusia. Namun, kemungkinan besar Rusia berhasil menghindari pembatasan tersebut dengan menggunakan armada bayangan.

Benjamin L. Schmitt, peneliti senior di Pusat Kebijakan Energi Kleinman Universitas Pennsylvania, mengatakan bahwa pemerintah AS di bawah pemerintahan Biden telah fokus pada sanksi Rusia yang menargetkan LNG dan tindakan hari Jumat tersebut merupakan bukti lebih lanjut ke arah penekanan aktivitas komersial dari LNG Arktik 2.

?Ini adalah langkah pertama yang sangat besar untuk memastikan hal ini diatasi,? kata Schmitt dikutip dari BNN Blomberg, Senin (26/8/2024)

?Kami belum pernah melihat sanksi diberlakukan secepat ini sebelumnya.? sambungnya

Schmitt mengatakan akan menarik untuk melihat apakah aktivitas sanksi tersebut akan menghalangi entitas lain mengirimkan kapal LNG ke kilang tersebut. Otoritas AS, UE, dan Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap puluhan kapal tanker yang terkait dengan perdagangan minyak Rusia sejak akhir tahun lalu.

Meskipun langkah-langkah tersebut mempunyai dampak yang terbatas terhadap pasar pengangkutan, atau terhadap aliran minyak bumi Rusia. Namun terdapat puluhan kapal yang menganggur, sehingga mempersulit logistik rantai pasokan energi Moskow.

Everest Energy, yang diduga merupakan bagian dari ?armada gelap? kapal yang dirakit oleh Moskow untuk membawa bahan bakar ke pembeli yang berminat, kini tampaknya menjadi kapal tanker ketiga yang mendekati pabrik tersebut. Hal ini juga telah dimasukkan dalam daftar baru sanksi AS.

Sebelumnya, ada 4 perusahaan kapal tanker yang sudah dikenakan sanksi oleh AS yaitu North Sky, North Mountain, North Air dan North Way. Keempat perusahaan itu telah digunakan untuk memindahkan kargo yang dimuat di pabrik pengekspor LNG Rusia lainnya, yakni Yamal LNG. Kapal-kapal ini telah singgah di Zeebrugge, Belgia, untuk mengambil muatan dari kapal khusus kelas es, sebuah transaksi yang juga akan dilarang mulai Maret mendatang sejalan dengan sanksi Uni Eropa.

JAKARTA - Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk, mendapatkan tambahan pasokan LNG baru dari sumber domestik yang dikelola oleh PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG). PGN dan DSLNG telah menyepakati kontrak pembelian LNG melalui Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA).

Kesepakatan tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Confirmation Memorandum untuk rencana pembelian satu (1) kargo LNG pada bulan September 2024 (CM September) sebesar 135.000 m3 setara 3.159.000 MMBTU.

Kesepakatan antara PGN dan DSLNG ini akan menambah pasokan gas hasil regasifikasi LNG untuk area Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Tengah. Dengan jangka waktu perjanjian sepanjang 5 tahun, diharapkan dapat meningkatkan keyakinan dalam penyerapan gas bumi untuk keberlanjutan penyediaan energi bersih ramah lingkungan untuk kegiatan bisnis dan investasi terutama dari sektor industri dan komersial.

?Penambahan pasokan gas dalam bentuk LNG merupakan wujud upaya berkelanjutan PGN untuk senantiasa memenuhi kebutuhan demand dan menjaga iklim investasi sektor industri serta komersial. Dengan pertumbuhan permintaan LNG yang makin meningkat, sampai dengan saat ini, PGN terus berkoordinasi dengan operator-operator lapangan gas untuk menggali peluang potensi penambahan LNG dari berbagai sumber,? ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, Senin (12/8/2024).

?Melihat pertumbuhan permintaan LNG yang disambut positif oleh sektor industri& komersial yang telah mencapai angka sekitar 50 BBTUD, PGN akan senantiasa menjalankan komitmen agar pasokan LNG tetap bisa diandalkan untuk keberlangsungan bisnis,? imbuh Rosa.

Selain memenuhi kebutuhan pelanggan eksisting, penambahan pasokan gas hasil regasifikasi LNG juga dapat menambah potensi penetrasi pasar. Pemanfaatan LNG menjadi pertimbangan yang paling feasible saat ini di tengah tantangan penurunan produksi alami (natural decline) gas bumi.

Rosa melanjutkan, penyerapan LNG juga diharapkan dapat menyumbang volume dalam rangka pencapaian target volume niaga tahun 2024. Sejauh ini PGN menjaga target volume niaga tahun 2024 sebesar 954 BBTUD.

?PGN telah memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dan distribusi LNG. Selain mendukung iklim perekonomian nasional, LNG dapat menjadi sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung target net zero emission pada 2060,? tutup Rosa.

JAKARTA - Pengiriman gas alam cair (LNG) Rusia ke Perancis meningkat lebih dari dua kali lipat pada paruh pertama tahun 2024, berdasarkan analisis baru data perdagangan. Kabar ini menjadi pukulan buat Uni Eropa (UE) yang sedang mencoba menghentikan pembelian energi yang membantu membiayai invasi Kremlin ke Ukraina.

Eropa sudah menerapkan pembatasan impor minyak dari Rusia, tetapi gas alam masih diperbolehkan. Ketika Perancis mengimpor lebih besar, ditemukan bahwa negara-negara Uni Eropa secara keseluruhan mengimpor LNG Rusia 7% lebih banyak

Sebagai informasi LNG merupakan gas alam yang telah didinginkan dan dicairkan agar transportasi laut lebih mudah. Pada paruh pertama tahun ini terjadi peningkatan pada negara-negara penikmat LNG asal Rusia dibandingkan dengan periode saham tahun lalu.

Oleh Savytskyi, anggota pendiri organisasi nirlaba Razom We Stand, yang mengkampanyekan sanksi lebih keras terhadap bahan bakar fosil Rusia, mengatakan tujuan Uni Eropa untuk menghapus semua bahan bakar fosil Rusia secara bertahap pada tahun 2027 "sangat keluar jalur."

Dia mengatakan, negara-negara yang membeli LNG Rusia menyabotase transisi energi benua itu dan menyumbang miliaran dolar terhadap perang Rusia.Pemerintah Eropa mengatakan, melarang impor gas Rusia sepenuhnya akan membuat tagihan energi dan pemanas meroket dan pengguna gas industri paling merasakan akibatnya.

Sebelumnya Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), sebuah organisasi nirlaba AS dengan tujuan mempercepat transisi dunia ke energi yang lebih berkelanjutan, sempat memeriksa data dari Kpler, pelacak pengiriman, dan ICIS, penyedia data komoditas, yang keduanya juga memberikan analisis mereka sendiri.

Lembaga itu mengungkapkan, perusahaan mengimpor hampir 4,4 miliar meter kubik LNG Rusia ke Prancis pada paruh pertama tahun ini, dibandingkan dengan lebih dari 2 miliar meter kubik pada periode yang sama tahun lalu. Importir terbesar berikutnya adalah, Spanyol dan Belgia, masing-masing mengalami kenaikan 1% dan penurunan 16%, kata IEEFA.

Perusahaan raksasa energi Prancis, TotalEnergies menyumbang bagian terbesar dari impor dalam daftar kargo antara Januari dan Juni yang dilihat oleh The Associated Press. Diungkapkan bahwa mereka terikat oleh kontrak yang ditandatangani sebelum perang Rusia Ukraina pecah.

Selain itu Kementerian Keuangan dan Ekonomi Prancis mengatakan kepada AP bahwa serangan pemberontak Houthi terhadap kapal-kapal yang bergerak melalui Terusan Suez telah memaksa pembentukan kembali impor LNG. Hal itu lantarasn gas dari Timur Tengah tidak lagi dapat dengan mudah sampai ke Eropa, sementara rute Rusia dari Arktik tidak terpengaruh.

Kementerian mencatat bahwa Prancis adalah salah satu titik masuk utama Eropa untuk LNG. Prancis dan Spanyol, masing-masing mempunyai 7 terminal LNG untuk menjadi yang terbanyak di Eropa.

Pada saat yang sama Prancis mengimpor lebih banyak LNG Rusia, mereka mengimpor lebih sedikit dari pemasok lain termasuk Amerika Serikat, Angola, Kamerun, Mesir dan Nigeria ? jumlah yang mendekati lonjakan LNG Rusia, menurut analisis. Tak satu pun dari ekspor LNG negara lain yang terpengaruh oleh serangan Laut Merah.

Di sisi lain hata harga untuk LNG Rusia tidak dipublikasikan. Tapi biasanya LNG Rusia dijual dengan diskon kecil karena beberapa pembeli tidak menginginkannya, kata Jason Feer, kepala intelijen bisnis global di konsultan energi Poten and Partners.

Gas ekstra tidak digunakan oleh rumah atau industri Prancis. Permintaan di Prancis turun 9% pada paruh pertama tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Sedangkan ekspor gas Prancis melalui pipa ke Belgia naik hampir 10% dalam enam bulan pertama, menurut Kpler. Tidak mungkin untuk mengungkap berapa banyak dari ekspor itu adalah LNG Rusia.

"Apa yang bisa menerangkannya kepada Anda adalah orang-orang menghasilkan uang dari perdagangan ini," kata Feer.

Proyek LNG terbesar Rusia berada di Semenanjung Yamal di Lingkaran Arktik, sebuah usaha patungan dengan TotalEnergies, yang memiliki saham 20%. Di bawah kontrak yang ditandatangani pada tahun 2018, TotalEnergies berkomitmen untuk membeli 4 juta ton gas dari sana setiap tahun.

TotalEnergies mengatakan melalui email bahwa mereka terikat secara hukum untuk menghormati kontraknya dan akan melakukannya "selama pemerintah Eropa menganggap gas Rusia diperlukan untuk keamanan pasokan Uni Eropa."

Hanya jika sanksi baru diberlakukan, pembelian bakal dihentikan katanya. TotalEnergies mengungkapkan, impor LNG Rusia ke Eropa sebenarnya mengalami penurunan selama periode yang diteliti.

Seorang juru bicara Komisi Uni Eropa menerangkan, impor gas Rusia turun drastis antara 2021 dan 2023. "Kami telah mendiversifikasi impor kami dan sebagian besar gas yang diperlukan dipasok oleh mitra yang dapat diandalkan, seperti Norwegia dan AS," kata juru bicara Adalbert Jahnz.

Tetapi Savytskyi dari Razom We Stand menyerukan Uni Eropa untuk menerapkan embargo penuh pada komoditas tersebut. TotalEnergies "seharusnya tidak memiliki izin bebas untuk membuat Eropa terpikat pada gas Rusia," katanya.

JAKARTA - Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS), siap masuk ke pasar komoditas gas alam cair (liquified natural gas/LNG) seiring tingginya permintaan global. Diperkirakan terdapat kebutuhan 193 kapal pengangkut LNGuntuk memenuhi permintaan sebesar 5% LNG global per tahun hingga 2033 mendatang.

"Artinya tumbuh dari 412 juta ton per tahun (mtpa) di 2023 menjadi 666 mtpa di 2033. Dengan kata lain, industri akan membutuhkan 27-28 unit kapal pengangkut LNG baru setiap tahun hingga 10 tahun ke depan," ujar Direktur Gas, Petrochemical & New Business PIS, Arief Sukmara melalui keterangan pers, Sabtu (27/7/2024).

Arief mengatakan, pertumbuhan permintaan LNG yang cukup signifikan khususnya terjadi di kawasan Asia Pasifik. Tingginya permintaan LNG terkait dengan karakteristiknya sebagai sumber energi dengan emisi yang lebih rendah dari sumber energi fosil lainnya. LNG juga semakin digandrungi di masa transisi energi saat ini.

"Sebagai perusahaan yang berkomitmen menjadi salah satu yang terdepan di dunia dengan estimasi pendapatan hingga USD6 miliar pada 2030, kami ingin berkontribusi dalam penyediaan energi bersih LNG di Asia Pasifik," kata Arif.

Arief menegaskan, kapasitas dan portofolio PIS sebagai perusahaan maritim logistik di pasar internasional menjadi modal kuat untuk menyediakan komoditas energi itu. Saat ini, PIS terus menambah armada kapal untuk mendukung logistik energi ramah lingkungan tersebut.

"PIS kini memiliki tujuh unit Very Large Gas Carrier (VLGC) yang memiliki teknologi dual-fuel sehingga lebih ramah lingkungan. Secara keseluruhan armada PIS juga telah beroperasi di lebih dari 60 rute internasional," tutupnya.

JAKARTA - Indonesia akan membutuhkan 106 hingga 120 kargo LNG pada tahun 2025 untuk menghindari potensi kekurangan gas, karena pertumbuhan konsumsi gas domestik melampaui pasokan. Peningkatan permintaan yang signifikan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas pipa dari ladang tua di wilayah Jawa Barat dan Sumatra, sementara permintaan domestik diperkirakan akan terus meningkat.

Sedangkan proyek-proyek baru, termasuk Lapangan Abadi di blok Masela yang sebagian besar berada di Indonesia timur, diperkirakan baru akan beroperasi setelah tahun 2027. Untuk menjembatani kesenjangan ini, PGN diharapkan akan membeli sekitar 23 kargo LNG untuk memenuhi tahun 2025, hal ini meningkat dari penyerapan 3 kargo pada tahun 2024.

Selanjutnya PLN akan membutuhkan tambahan 27 kargo LNG pada tahun 2025. Secara total, Indonesia berpotensi perlu mengimpor hingga 35 kargo LNG tahun depan, mengingat suplai domestik hanya mencapai 14 kargo.

"Pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan cepat untuk mempercepat infrastruktur gas dan pengembangan hulu, memastikan harga gas yang ekonomis bagi produsen hulu, dan mendorong kemitraan publik-swasta untuk memanfaatkan keahlian dan pendanaan sektor swasta," kata Aris Mulya Azof, Ketua Indonesian Gas Society selama IndoPACIFIC LNG Summit 2024.

Kebutuhan mendesak akan impor LNG menyoroti pentingnya investasi dalam ladang gas dan infrastruktur baru untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas domestik dan mengurangi ekspor akan sangat penting dalam menjaga keamanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu, insentif keuangan yang ditargetkan, seperti pengurangan pajak, pinjaman berbunga rendah, dan subsidi langsung, dapat membantu mengurangi biaya awal yang tinggi dalam mengembangkan infrastruktur gas yang kritis, terutama untuk mendukung kebutuhan LNG," tambah Aris.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk memberikan izin bagi kawasan industri untuk mengimpor LNG dan membangun infrastruktur regasifikasi LNG. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) mengidentifikasi 7 lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang berpotensi untuk pengembangan jaringan gas alam.

Menurut neraca gas alam 2023-2032, sektor industri mengkonsumsi 30,83% gas, diikuti oleh sektor listrik sebesar 11,82%, dan sektor pupuk sekitar 11%. 22,18% dari produksi gas diekspor sebagai LNG dan 8,40% sebagai gas pipa. Presiden baru-baru ini menandatangani undang-undang tentang gas alam untuk kebutuhan domestik, yang menetapkan kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) sebesar 60 persen.

PGN memperkirakan bahwa untuk periode 2024-2034, tambahan pasokan gas regasifikasi LNG yang dibutuhkan sekitar 73 miliar British thermal units per hari (BBtud) ? 355 BBtud. Perkiraan ini setara hingga 25 persen dari total pasokan gas untuk kebutuhan pelanggan PGN di seluruh indonesia.

Skenario Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 memproyeksikan penggunaan gas mencapai 15,4 persen pada tahun 2030, dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) memperkirakan setidaknya 24 persen pada tahun 2050. Selain itu, rencana Indonesia untuk menambah 80 GW kapasitas pembangkit listrik baru dalam revisi RUPTL terbaru, dengan 20 GW bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar gas.

PLN memperkirakan permintaan gas alamnya hampir dua kali lipat pada tahun 2040 karena bertujuan untuk membangun 20 gigawatt (GW) pembangkit listrik berbahan bakar gas. Permintaan gas diperkirakan mencapai 1,2 TBtu pada tahun 2023, meningkat menjadi 1,5 TBtu pada tahun 2027, dan mencapai 2,3 TBtu pada tahun 2040, atau bahkan 3,4 TBtu dengan meningkatnya permintaan dari smelter.

Beberapa cadangan gas signifikan sekitar 10 hingga 12 TCF (trillion cubic feet) gas telah ditemukan, seperti di Wilayah Kerja North Ganal milik Eni di sumur Geng North-1, Kalimantan Timur, dan sumur eksplorasi Layaran-1 milik Mubadala Energy yang terletak di Blok Andaman Selatan. Proyek-proyek ini akan memerlukan waktu untuk dikembangkan.

Infrastruktur yang ada saat ini (Arun Regas, FSRU Lampung, FSRU Nusantara Regas, FSRU Jawa 1, FSRU Karunia Dewata, dan FSRU Sulawesi Regas Satu) masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gas di tahun 2025. Ke depannya akan dibutuhkan tambahan infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan LNG yang terus meningkat.

Hal ini tergambar dari rencana PLN dalam rencana pengembangan infrastruktur LNG di seluruh Indonesia yang dalam hal ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia. Saat ini harga LNG impor dan domestik tidak memiliki disparitas yang tinggi. Produsen dalam negeri pun mulai menerapkan harga jual yang merefleksikan harga pasar LNG secara global. Dari sisi ini, impor LNG belum tentu akan menaikkan harga gas bumi di dalam negeri.

IndoPACIFIC LNG Summit 2024, yang diadakan pada 16-17 Juli 2024, di Hotel Sofitel di Nusa Dua, Bali, Indonesia, mengumpulkan lebih dari 150 pemimpin sektor gas dan LNG global untuk membahas peran kritis LNG dalam mencapai emisi nol bersih.

Acara ini mengeksplorasi isu-isu penting, termasuk kebijakan iklim, volatilitas harga, infrastruktur midstream, dan energi alternatif, yang membatasi pasar LNG global dan regional.

Sorotan utama termasuk pidato pembukaan tentang Pasar Energi dan LNG Global 2024-2025, Outlook Industri LNG Regional menuju Emisi Nol Bersih, dan Strategi Dekarbonisasi Jangka Panjang Chubu Electric di bawah Rencana Energi Jepang.

Diskusi panel membahas topik-topik seperti Dinamika Pasar LNG Jangka Pendek Global, Pasokan dan Permintaan LNG Masa Depan dalam Waktu yang Tidak Pasti, Optimisasi Rantai LNG, Masa Depan Pengiriman LNG Global, dan Peran Infrastruktur Midstream LNG dalam Mengisi Kesenjangan Permintaan Energi.

JAKARTA - Keputusan pemerintah melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu ( HGBT ) bakal menghadapi banyak tantangan. Selain ketersediaan pasokan gas pipa di dalam negeri yang terus menurun, tingginya harga Liquid Natural Gas (LNG) sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri.

Program HGBT menetapkan harga gas bumi USD6 per MMBTU kepada 7 sektor industri tertentu. Adapun tujuh sektor penerima HGBT meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet.

Ketua Koordinator Gas Industri Kadin sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan terdapat fakta dan merupakan persoalan yang sudah diketahui bersama bahwa terjadi natural declining atau penurunan produksi secara alami di sejumlah sumber utama gas. Terutama di wilayah Barat yang selama ini memasok sebagian besar industri.

"Pertama, saat ini di semua sisi yang disebut industrialisasi di Jawa Barat sudah kurang. Di Timur kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear. Nah proses ini sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa diimplementasikan secara volume," ungkapnya dalam sebuah diskusi tentang energi, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dengan situasi itu, lanjutnya, melimpahnya cadangan gas tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengetahui adanya natural decline tersebut.

"Melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini karena pemerintah kan juga sudah tahu ada declining sumur yang ada di Sumatera," terangnya.

Sebab itu, Achmad menegaskan, yang dibutuhkan sebenarnya adalah kepastian skema dan kebijakan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

"Menurut kita di posisi seperti ini kita bisa tahu apa yang akan menjadi pegangan kita di industri 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu intinya," tegasnya.

Ditambah lagi dengan rencana pemerintah yang juga akan membuka lebih banyak pihak untuk infrastruktur regasifikasi gas alam cair (LNG) di kawasan tertentu. Artinya skema blending price adalah keniscayaan dan tidak bisa dengan sekadar mematok harga murah.

"Jadi PR-nya masih panjang ya sampai ketemu satu titik antara pemangku kepentingan, duduk bersama ya paling tidak," ucapnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa pemerintah memang perlu berhati-hati dalam kebijakan gas bumi terutama HGBT ini. Terlebih pada akhirnya juga akan mengoptimalkan LNG sebagai solusi terjadinya natural declining ini.

"Kemampuan fiskal pemerintah sanggup tidak untuk intervensi? Kalau misalkan ICP (Indonesia Crude Price) 100, kita tergantung pada LNG, paling tidak harga LNG-nya sudah USD10. Kalau diminta USD6 (sesuai HGBT) pemerintah harus intervensi sekitar USD4 dan tidak punya bagian sama sekali ya ini di dalam LNG," jelasnya.

Belum lagi jika nantinya bahan baku LNG harus impor penuh. Dalam situasi ini, kata Komaidi, terdapat potensi bahwa pasokan gas ke industri tidak selalu bisa terealisasi.

"Ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nah karena itu perlu diinformasikan kebijakan yang lebih pas. Kalau hanya kasih HGBT dalam satu sampai dua tahun ke depan, tahun ketiga dan seterusnya menjadi bencana, saya kira ini pilihan kebijakan yang perlu dikaji ulang," sarannya.

Komaidi berharap seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah menjelaskan situasi sebenarnya.

"Sebetulnya perlu jujur sih problemnya apa, kita cari titik optimalnya ada di mana. Saya kira pengguna gas juga tidak akan menolak ketika harga rasionalnya harus USD7 per MMBTU misalnya mereka pasti akan sanggup membayar USD7," ungkapnya.

Sebab, yang lebih dibutuhkan industri adalah kepastian. "Sebagai ilustrasi misalnya ketika pabrik hari ini katakan lah dapat pasokan gas bumi 1000, itu kan kapasitas pabriknya sudah disetting 1.000. Jika nanti turun menjadi 500 otomatis harus turun settingnya. Tapi untuk mengubah lagi settingan itu kan tidak sederhana," jelasnya.

Pemerintah sebagai fasilitator diyakini bisa berlaku adil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kuncinya adalah keadilan untuk seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya industri konsumen gas bumi saja tetapi juga industri hulu, midstream, dan downstream migas.

"Problemnya itu ada di mana kita selesaikan. Kalau misalkan dari hulu sampai hilir ada untungnya USD4 yang untung itu juga didistribusikan, hulu dapat berapa, tengah dapat berapa, industri pengguna dapat pasokannya dan marginnya dapat berapa. Nah, pemerintah sebagai fasilitator atau sebagai wasit, harus adil ke semua pemain," ujar Komaidi.