Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pengembangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau Jargas. Menurut Bahlil, upaya tersebut perlu dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan impor.

"Dan sisanya apa? Kita bikin Jargas. Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," tegas Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Jadi Jargas di Jawa Timur itu baru 6%. Di Jawa Barat itu baru 4%. Di Jawa Tengah baru 2%. Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya sudah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol," tambah dia.

Pada kesempatan itu ia membeberkan tingginya impor gas LPG yang dilakukan Indonesia. Menurutnya industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 1,7 ton per tahun sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun.

Artinya pemerintah harus mengimpor 6-7 juta ton per tahun untuk menutup selisih tersebut. Oleh karena itu Bahlil menyebut perlu ada pembangunan industri gas dalam negeri demi menekan impor.

"Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor, jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka pertanyaan ke depannya yang kita lakukan adalah kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C-3 dan C-4," tutur Bahlil.

Untuk mengembangkan LPG dalam negeri dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Bahlil menyebut masih ada sekitar 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG.

Bahlil menyebut subsidi energi untuk LPG mencapai Rp 60-80 triliun per tahun. Bahlil menyatakan harga LPG per kilogram yang dibayar masyarakat tidak pernah naik sejak tahun 2006-2007, yakni di kisaran Rp 6.000-an per kilogram.

"Subsidi gas LPG itu sekitar Rp 60-80 triliun. Itu subsidi kita. Karena sejak 2006-2007 harga gas itu nggak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco sekarang per kilo itu kurang lebih Rp 18 ribu. Tapi kita rakyat beli itu tidak lebih Rp 6.000, Rp 5.700, Rp 6.000 lah maksimal," tutupnya.

(ily/rrd)

Jakarta -

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina membidik potensi pengembangan gas bumi untuk sektor industri sebesar 15 BBTUD di wilayah Sulawesi. Untuk mencapai potensi tersebut, PGN menandatangani 2 (dua) Memorandum of Understanding (MOU), mengenai potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di Sulawesi Selatan.

Adapun MoU pertama yang ditandatangani PGN pada Jumat (4/10) dilakukan bersama KSO Indogawa serta Siantar Tara Sejati. Kerja sama ini berupaya memenuhi gas bumi untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Potensi pasokan gas bumi untuk kebutuhan tersebut sebesar 5 BBTUD.

Selanjutnya, PGN menandatangani MoU dengan Kawasan Industri Pattene. Kawasan Industri Pattene diketahui memiliki luas +/- 1.000 ha serta sekitar 50 tenant industri, sehingga kerja sama ini dinilai berada di lokasi strategis karena dapat memperluas penetrasi pasar PGN.

Ke depannya, jumlah tenant di kawasan industri tersebut pun akan semakin bertambah sehingga potensi penyerapan gas bumi juga akan meningkat.

"PGN berupaya menjadikan kolaborasi sebagai sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan industri dan perekonomian daerah. Diharapkan, seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti agar menjadi kerja sama yang konkrit di mana gas bumi dapat menjadi salah satu daya tarik investasi," ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Ratih menambahkan PGN berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan gas bumi agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Sebagai agregator gas bumi nasional, PGN menyediakan layanan gas pipa, LNG, maupun CNG sehingga bentuk penyaluran gas bumi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

"Kerja sama ini bernilai lagi PGN yang saat ini tengah mengembangkan market di Sulawesi. Di samping itu, PGN ingin penggunaan gas bumi di dalam bauran energi bersih semakin terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Melalui komitmen ini, PGN berharap menyumbang pengurangan emisi karbon di masa transisi energi," pungkasnya.

(anl/ega)

Jakarta -

PT Samator Indo Gas Tbk (Samator) meresmikan pabrik terbarunya di PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 28.010 m² ini merupakan fasilitas terbesar Samator di seluruh Indonesia, dan menjadi bagian pengembangan industri gas nasional.

Melalui investasi sebesar Rp 500 miliar, perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1975 ini menghadirkan keunggulan fasilitas pabrik di KITB dengan teknologi Air Separation Units (ASU) 7000 untuk mengoptimalkan proses produksi.

Dengan kemampuan menghasilkan 7.000 Liquid Oxygen (LOX), 7.000 Liquid Nitrogen (LIN), dan 280 Liquid Argon (LAR), pabrik ke-56 Samator ini mampu menghasilkan kapasitas produksi yang terbesar di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara masif bagi industri.

"Kami bangga bisa bertumbuh bersama KITB. Fasilitas ini tidak hanya terbesar di antara pabrik-pabrik kami, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi energi terbarukan, seperti solar panel, untuk mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan," kata Rachmad Harsono, Direktur Utama Samator dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Samator berkomitmen menyuplai gas industri ke seluruh tenant di KITB, serta kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah.

"Pabrik ini adalah contoh nyata bagaimana kawasan industri seperti KITB dapat berperan besar
dalam memperkuat industri lokal sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian regional," ujar Nana.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyatakan komitmen menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan tenant di KITB. "Dengan hadirnya pabrik Samator yang modern ini, kami semakin yakin bahwa KITB dapat menjadi kawasan industri yang hijau, pintar, dan berkelanjutan," tutupnya.

(acd/das)

JAKARTA - PT Bayu Buana Gemilang (BBG), perusahaan distributor gas swasta di Indonesia yang berdiri sejak 2003 kini telah resmi tergabung ke dalam entitas grup perusahaan gas terkemuka asal Jepang. Dimana perusahaan energi asal Jepang , Sakura Indonesia Energy Co., Ltd. (SAKURA) telah resmi mengakuisisi PT Bayu Buana Gemilang (BBG).

SAKURA sendiri merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh LNG Japan Corporation (LNG Japan) dan Toho Gas Co., Ltd. (Toho Gas). Sedangkan PT BBG sendiri merupakan perusahaan yang mendistribusikan gas melalui pipa ke sejumlah kawasan industri, di antaranya di Bekasi, Cikarang, Cibitung hingga Wilayah Industri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sebagai indormasi, LNG Japan sendiri merupakan perusahaan patungan dua perusahaan perdagangan terkemuka Jepang, Sumitomo Corporation dan Sojitz Corporation dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam pengembangan hulu, pembiayaan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman di industri LNG global.

Sementara itu Toho Gas yang didirikan lebih dari 100 tahun lalu, merupakan penyedia gas alam dan listrik untuk sektor industri dan perumahan, dengan volume pasokan sekitar 330 mmsfd (3,370 juta m3/tahun) kepada 3 juta pelanggan.

Direktur Utama PT BBG, Andi Rachman mengatakan, tepat sejak 19 Juli 2024 PT BBG telah resmi diakuisisi oleh Sakura Indonesia Energy. Aksi korporasi ini diharapkan mampu membuka pasar yang lebih luas dalam pendistribusian gas alam untuk industri di wilayah Indonesia.

"Selain itu, masuknya SAKURA juga akan semakin memperkuat tujuan BBG untuk memperkenalkan penggunaan bahan bakar gas alam dengan pasokan energi yang stabil dan ramah lingkungan," kata Andi.

Andi menambahkan, kemitraan strategis antara PT BBG dan SAKURA ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap Pembangunan Indonesia, serta mendukung terwujudnya komitmen pemerintah untuk menerapkan ?Net Zero Emission? pada 2060.

"Penggunaan energi gas alam diharapkan dapat berperan besar dalam mengurangi gas buang CO2 di Indonesia. Sehingga, kemitraan strategis ini diharapkan dapat mempercepat komitmen BBG untuk menjadi perusahaan trading gas swasta nasional terbaik dan terkemuka di Indonesia," ujar Andi.

JAKARTA - Indonesia akan membutuhkan 106 hingga 120 kargo LNG pada tahun 2025 untuk menghindari potensi kekurangan gas, karena pertumbuhan konsumsi gas domestik melampaui pasokan. Peningkatan permintaan yang signifikan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan gas pipa dari ladang tua di wilayah Jawa Barat dan Sumatra, sementara permintaan domestik diperkirakan akan terus meningkat.

Sedangkan proyek-proyek baru, termasuk Lapangan Abadi di blok Masela yang sebagian besar berada di Indonesia timur, diperkirakan baru akan beroperasi setelah tahun 2027. Untuk menjembatani kesenjangan ini, PGN diharapkan akan membeli sekitar 23 kargo LNG untuk memenuhi tahun 2025, hal ini meningkat dari penyerapan 3 kargo pada tahun 2024.

Selanjutnya PLN akan membutuhkan tambahan 27 kargo LNG pada tahun 2025. Secara total, Indonesia berpotensi perlu mengimpor hingga 35 kargo LNG tahun depan, mengingat suplai domestik hanya mencapai 14 kargo.

"Pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan cepat untuk mempercepat infrastruktur gas dan pengembangan hulu, memastikan harga gas yang ekonomis bagi produsen hulu, dan mendorong kemitraan publik-swasta untuk memanfaatkan keahlian dan pendanaan sektor swasta," kata Aris Mulya Azof, Ketua Indonesian Gas Society selama IndoPACIFIC LNG Summit 2024.

Kebutuhan mendesak akan impor LNG menyoroti pentingnya investasi dalam ladang gas dan infrastruktur baru untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas domestik dan mengurangi ekspor akan sangat penting dalam menjaga keamanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu, insentif keuangan yang ditargetkan, seperti pengurangan pajak, pinjaman berbunga rendah, dan subsidi langsung, dapat membantu mengurangi biaya awal yang tinggi dalam mengembangkan infrastruktur gas yang kritis, terutama untuk mendukung kebutuhan LNG," tambah Aris.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk memberikan izin bagi kawasan industri untuk mengimpor LNG dan membangun infrastruktur regasifikasi LNG. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) mengidentifikasi 7 lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang berpotensi untuk pengembangan jaringan gas alam.

Menurut neraca gas alam 2023-2032, sektor industri mengkonsumsi 30,83% gas, diikuti oleh sektor listrik sebesar 11,82%, dan sektor pupuk sekitar 11%. 22,18% dari produksi gas diekspor sebagai LNG dan 8,40% sebagai gas pipa. Presiden baru-baru ini menandatangani undang-undang tentang gas alam untuk kebutuhan domestik, yang menetapkan kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) sebesar 60 persen.

PGN memperkirakan bahwa untuk periode 2024-2034, tambahan pasokan gas regasifikasi LNG yang dibutuhkan sekitar 73 miliar British thermal units per hari (BBtud) ? 355 BBtud. Perkiraan ini setara hingga 25 persen dari total pasokan gas untuk kebutuhan pelanggan PGN di seluruh indonesia.

Skenario Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 memproyeksikan penggunaan gas mencapai 15,4 persen pada tahun 2030, dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) memperkirakan setidaknya 24 persen pada tahun 2050. Selain itu, rencana Indonesia untuk menambah 80 GW kapasitas pembangkit listrik baru dalam revisi RUPTL terbaru, dengan 20 GW bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar gas.

PLN memperkirakan permintaan gas alamnya hampir dua kali lipat pada tahun 2040 karena bertujuan untuk membangun 20 gigawatt (GW) pembangkit listrik berbahan bakar gas. Permintaan gas diperkirakan mencapai 1,2 TBtu pada tahun 2023, meningkat menjadi 1,5 TBtu pada tahun 2027, dan mencapai 2,3 TBtu pada tahun 2040, atau bahkan 3,4 TBtu dengan meningkatnya permintaan dari smelter.

Beberapa cadangan gas signifikan sekitar 10 hingga 12 TCF (trillion cubic feet) gas telah ditemukan, seperti di Wilayah Kerja North Ganal milik Eni di sumur Geng North-1, Kalimantan Timur, dan sumur eksplorasi Layaran-1 milik Mubadala Energy yang terletak di Blok Andaman Selatan. Proyek-proyek ini akan memerlukan waktu untuk dikembangkan.

Infrastruktur yang ada saat ini (Arun Regas, FSRU Lampung, FSRU Nusantara Regas, FSRU Jawa 1, FSRU Karunia Dewata, dan FSRU Sulawesi Regas Satu) masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gas di tahun 2025. Ke depannya akan dibutuhkan tambahan infrastruktur untuk dapat memenuhi kebutuhan LNG yang terus meningkat.

Hal ini tergambar dari rencana PLN dalam rencana pengembangan infrastruktur LNG di seluruh Indonesia yang dalam hal ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia. Saat ini harga LNG impor dan domestik tidak memiliki disparitas yang tinggi. Produsen dalam negeri pun mulai menerapkan harga jual yang merefleksikan harga pasar LNG secara global. Dari sisi ini, impor LNG belum tentu akan menaikkan harga gas bumi di dalam negeri.

IndoPACIFIC LNG Summit 2024, yang diadakan pada 16-17 Juli 2024, di Hotel Sofitel di Nusa Dua, Bali, Indonesia, mengumpulkan lebih dari 150 pemimpin sektor gas dan LNG global untuk membahas peran kritis LNG dalam mencapai emisi nol bersih.

Acara ini mengeksplorasi isu-isu penting, termasuk kebijakan iklim, volatilitas harga, infrastruktur midstream, dan energi alternatif, yang membatasi pasar LNG global dan regional.

Sorotan utama termasuk pidato pembukaan tentang Pasar Energi dan LNG Global 2024-2025, Outlook Industri LNG Regional menuju Emisi Nol Bersih, dan Strategi Dekarbonisasi Jangka Panjang Chubu Electric di bawah Rencana Energi Jepang.

Diskusi panel membahas topik-topik seperti Dinamika Pasar LNG Jangka Pendek Global, Pasokan dan Permintaan LNG Masa Depan dalam Waktu yang Tidak Pasti, Optimisasi Rantai LNG, Masa Depan Pengiriman LNG Global, dan Peran Infrastruktur Midstream LNG dalam Mengisi Kesenjangan Permintaan Energi.