Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diperkirakan akan mampu memainkan peranan aktif di pentas dunia bila bergabung dengan organisasi Brics.

Lantas, bagaimana bila Indonesia memilih jalan sebaliknya atau tidak bergabung dengan kelompok negara yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu?

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan Indonesia sudah mempunyai berbagai wadah yang cukup kuat dan bisa dipergunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota Brics, secara bilateral.

Selain itu, Indonesia juga memiliki platform lain yang sudah dipergunakan selama ini, untuk mendorong kepentingan negeri ini seperti forum G20. Di forum itu, dia menilai Indonesia memaksimalkan mendorong berbagai kepentingan Indonesia.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan mengapa Indonesia harus bergabung pula ke dalam Brics. Tanpa bergabung dalam organisasi Brics pun, jelasnya, Indonesia mampu memainkan peran aktif dalam pentas dunia.

“Kelihatannya malah cukup dan kita mungkin lebih perlu untuk memfokuskan diri serta meningkatkan kinerja kita agar berbagai forum-forum tersebut memang bisa membawa manfaat yang lebih tinggi lagi kepada kita,” ujarnya dalam siaranBroadcashdi kanal YouTubeBisniscom.

Yose Rizal Damuri mengakui bahwa ada sebagian pihak yang menyebut Brics sebagai ‘global south’. Namun, dia mengatakan sebenarnya Indonesia pun dari dulu sudah berusaha memperkuatglobal southini.

Indonesia, katanya, punya wadah yang bernama kerja sama ‘Selatan-Selatan’ atau South-South Cooperation, lalu ada juga Konferensi Asia-Afrika (KAA). Karena itu, tuturnya, berbagai forum-forum patut didorong, bukan malah ikut-ikutan misalkan dengan bergabung ke dalam suatu kelompok yang terbilang baru.

“Kenapa kita tidak mengefektifkan berbagai forum, berbagai platform yang kita sudah punya. Tahun depan misalnya, ada perayaan 70 tahun Asia-Afrika. Ini merupakan momen yang penting buat Indonesia kalau kita memang ingin membuat South-South Cooperation yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan hanya mengambil berbagai narasi yang dibentuk oleh pihak-pihak lain. Seperti narasi yang dibentuk oleh BRICS sekarang ini. Kita bisa membawa narasi yang memang sesuai dengan keinginan kita,” ujarnya.

Indonesia pun menurutnya bisa membawa juga narasi yang menjadi jembatan bagi perdamaian dunia mengingat saat ini terjadi banyak konflik di berbagai belahan dunia, terutama antara negara maju seperti G7, dengan negara-negara yang membawa narasi serta aspirasi yang berbeda.

G20, ucapnya, sebenarnya itu bisa menjadi forum untuk membawa misi perdamaian itu asalkan Indonesia memang menjadi lebih aktif lagi di kelompok ini, di samping Indonesia bisa membawa forum-forum sendiri seperti KAA.

Bergabung menjadi anggota Brics menurutnya bisa membuat Indonesia menjadi tidak fokus dengan berbagai platform yang sudah dimiliki selama ini. Padahal wadah-wadah tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

“Jadinya malah nanti karena memang seperti tadi saya katakan bahwa Brics itu lebih didominasi dengan suara-suaracounter narrativeyang mungkin kurang produktif pada saat ini. Kita membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang sebenarnya mungkin kita bisa bawa ke tingkatan internasional itu dari berbagai forum yang memang kita sudah punyai,” terangnya.

Jikalau pun Indonesia menjadi anggota Brics, tentunya harus tetap mempertahankan karakteristik bebas aktif dengan tidak terlalu membawacounter narrativekarena yang lebih penting bagi Indonesia adalah mendorong reformasi tatanan dunia yang berkeadilan.

“Kita mendorong reformasi dari berbagai tatanan dunia yang ada. Memang kita harus akui bahwa tatanan dunia itu perlu melakukan perubahan-perubahan. Tetapi ini tidak akan bisa produktif kalau kita hanya mengikuti berbagai narasi yang sifatnya sangat bertentangan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diyakini bakal memainkan peran aktif dalam percaturan politik internasional dengan bergabung ke dalam kelompok negara-negara Brics.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa kebijakan internasional Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Artinya, bebas dari berbagai tekanan atau juga tidak bergabung kepada salah satu blok.

“Kita juga harus aktif memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia, kepada kestabilan dunia, yang juga diamanatkan sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam siaran di kanal YouTubeBisniscom.

Menurutnya, pada masa-masa yang akan datang, Indonesia tampak akan lebih aktif lagi memainkan peran di pentas internasional. Brics, tuturnya, menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif tersebut.

Untuk bergabung ke dalam Brics, menurutnya Indonesia harus melihat dari sisi kacamata geopolitik atau stratejik, serta tentunya dampak ekonominya pula. Secara strategis, lanjutnya, Indonesia akan mendapatkan posisi yang lebih baik, sedangkan secara ekonomi membawa banyak keuntungan saat bergabung dengan Brics.

“Brics itu juga walaupun awalnya adalah satu platform atau satu forum yang ditujukan untuk forum ekonomi, kelihatannya sekarang-sekarang ini sudah tidak terlalu lagi membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan ekonom. Yang lebih banyak malah kita dengar sekarang-sekarang ini bahwa BRICS banyak membicarakan isu geopolitik ataupun isusecurityyang lebih banyak.”

“Bahkan banyak negara-negara anggota Brics atau ada beberapa negara anggota yang memposisikan diri sebagaicounter narrativedaripada tatanan dunia yang dibawa saat ini,” bebernya.

Jadi, sambung Yose, meski ada dampak ekonomi dengan bergabung ke dalam Brics, Indonesia masih harus mendiskusikan lagi niatnya itu. Hal itu diperlukan untuk melihat secara jernih keuntungan bagi Indonesia.

Langkah tersebut, menurutnya, wajar karena kondisi wadah tersebut sudah berbeda misalnya dari 10 atau 15 tahun lalu ketika didirikan.

Perang Kepentingan di Brics

Dia menjelaskan, pada mulanya Bric merupakan satu kumpulan dari negara-negara yang dianggap pasar berkembang atauemerging marketsdan bisa mempunyai kontribusi lebih tinggi lagi. Negara-negar tersebut juga mempunyai aspirasi yang lebih tinggi lagi atas perkumpulan itu sehingga mereka bisa menyuarakan aspirasinya.

“Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama. Sekarang kita lihat bahwa ternyata masing-masing itu juga berbeda-beda,” ungkapnya.

Rusia saat ini membawa aspirasi mengenai geopolitik yang nampak sekali dalam konferensi tingkat tinggi terakhir. Isu itu tidak terlalu diterima oleh negara-negara anggota lainnya. Di samping itu, di dalam Brics pun terdapat rivalitas misalnya antara China dan India yang kerap bersitegang soal wilayah perbatasan.

Di sisi lain, isu mengenai dedolarisasi menjadi agenda yang kuat bagi negara-negara Brics selama beberapa tahun belakangan. Bila nantinya memutuskan untuk bergabung dalam perkumpulan negara-negara itu, maka Indonesia bisa membawa agenda penggunaan mata uang lokal ataulocal currency settlementdalam transaksi perdagangan.

“Jadilocal currency settlementini menurut saya mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda dedolarisasi yang datangnya dari Brics. Jadi masing-masing negara punya agendanya sendiri-sendiri yang tentunya kalau dibawa ke Brics harapannya mendapat dukungan dari negara-negara lain dan agenda Brics kadang memang tidak didukung oleh sebanyak negara-negara seluruhnya ini,”katanya.

Jakarta: Kapal selam Angkatan Laut Rusia B-588 Ufa untuk pertama kalinya sandar di Dermaga Jamrud Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 7 November 2024. Kedatangan kapal selam tersebut dalam rangka kunjungan persahabatan (port visit).

Di Surabaya, awak kapal selam Ufa bakal mengikuti sejumlah kegiatan bersama prajurit TNI AL, khususnya dari Satuan Kapal Selam Komando Armada II TNI AL. Sejumlah kegiatan tersebut di antaranya berkunjung ke Monumen Nanggala, kunjungan kehormatan ke pejabat TNI AL setempat (courtesy call), diskusi bertukar pengalaman dan wawasan mengenai kapal selam (SMEE), berolahraga bersama, santap malam bersama, dan tur berkeliling Kota Surabaya.

Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Kolonel Laut (P) Edy Setyawan di Dermaga Jamrud Utara, Kamis, mengucapkan selamat datang kepada kapal selam Ufa dan kapal tunda penyelamat (tug salvage) Angkatan Laut Rusia Alatau.

Kolonel Edy, saat membacakan sambutan Komandan Lantamal V Surabaya Laksamana Pertama Arya Delano, menyatakan TNI AL berharap kunjungan dua kapal Rusia ke Surabaya itu dapat meningkatkan kerja sama terutama di bidang kapal selam.

Di lokasi yang sama, Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Yuliys Azz Zaenal menyampaikan kunjungan kapal selam Ufa dan kapal tunda penyelamat Alatau merupakan bagian dari rangkaian Latihan Bersama (Latma) Orruda 2024 yang diikuti oleh Angkatan Laut Rusia dan TNI AL. Walaupun demikian, kapal selam Rusia hanya dijadwalkan untuk sandar, dan tidak mengikuti rangkaian latihan fase laut (sea phase).

"Ini kali pertama kapal selam Rusia port visit di Indonesia," kata Dansatsel Koarmada II.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov, dalam acara penyambutan itu, mengucapkan terima kasih atas sambutan TNI AL kepada Ufa dan Alatau.

Dia juga berharap kunjungan persahabatan itu dapat memperkuat kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia ke depannya. AFP PHOTO/Juni Kriswanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -LONDON. Pada Kamis (7/11/2024), Pemerintah Inggris telah memberlakukan paket sanksi terbesar terhadap Rusia selama 18 bulan.

Sanksi ini menargetkan orang-orang yang terlibat dalam perang Ukraina, kelompok tentara bayaran Afrika, dan serangan agen saraf di tanah Inggris.

Reuters melaporkan, kementerian luar negeri Inggris mengatakan telah memberikan sanksi kepada 56 badan dan individu, yang bertujuan untuk mengganggu upaya perang Presiden Rusia Vladimir Putin dan aktivitas jahat Rusia secara global.

Di antara mereka terdapat 10 entitas yang berbasis di Tiongkok yang dikatakan memasok mesin dan komponen untuk militer Rusia.

"Langkah-langkah hari ini akan terus menekan kebijakan luar negeri Kremlin yang korosif, merusak upaya Rusia untuk mendorong ketidakstabilan di seluruh Afrika dan mengganggu pasokan peralatan vital untuk mesin perang Putin," kata menteri luar negeri Inggris David Lammy.

Kedutaan Besar Rusia di London tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebagian besar tindakan tersebut ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Rusia, Tiongkok, Turki, dan Kazakhstan yang dituduh membantu invasi Rusia ke Ukraina dengan memasok peralatan mesin, mikroelektronika, dan komponen untuk pesawat nirawak.

Berdasarkan laporan Reuters pada bulan September, mereka termasuk perusahaan-perusahaan yang menurut sumber intelijen Eropa merupakan bagian dari upaya Rusia untuk membangun program senjata di Tiongkok.

Inggris juga mengatakan sanksi terbaru akan membahas aktivitas Rusia di Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah dengan menargetkan tiga kelompok tentara bayaran swasta yang memiliki hubungan dengan Kremlin, termasuk Korps Afrika yang dikendalikan Kremlin, dan 11 orang lainnya.

Di antara orang-orang yang dijatuhi sanksi adalah Denis Sergeev, yang didakwa oleh polisi Inggris atas upaya pembunuhan terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di kota Salisbury di Inggris selatan pada bulan Maret 2018.

Sergeev, yang menurut Inggris bertindak dengan nama samaran Sergey Fedotov, adalah satu dari tiga orang Rusia yang dikatakan Inggris sebagai perwira intelijen militer GRU yang diduga melakukan serangan tersebut.

Bulan lalu, penyelidikan publik atas kematian seorang wanita yang secara tidak sengaja diracuni oleh agen saraf mendengar bahwa Skripal yakin Putin sendiri yang memerintahkan serangan Novichok.

Moskow telah berulang kali menolak tuduhan Inggris bahwa mereka terlibat.

Tonton:Siapapun Pemenang Pemilu AS, Putin Tidak Terburu-buru untuk Akhiri Perang Ukraina

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS. Sebuah pernyataan yang mengejutkan bagi aliansi BRICS .

Dalam sebuah wawancara pada Kamis (7/11), Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS tapi menolak untuk menggunakan dolar sebagai alat pembayaran.

Putin menyebut dolar AS sebagai pilar kekuatan AS, dan mengatakan bahwa AS sedang meruntuhkan kekuatan ini. Blok BRICS telah lama mendorong inisiatif dedolarisasi dengan mengatakan bahwa dolar AS tidak akan menjadi raja untuk waktu yang lama.

BRICS baru-baru ini mendiskusikan dedolarisasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bulan Oktober di Kazan, Rusia dan beberapa negara telah memutuskan untuk berhenti menggunakan dolar.

"Pembayaran dalam dolar menurun," kata Putin, dilansir dari Watcher Guru, Jumat (8/11/2024). "Belum terlalu banyak, namun sebagai sarana penghematan, ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Secara bertahap itu menyusut, ini adalah sebuah tren. Ini adalah perbuatan mereka sendiri."

Sehubungan dengan proposal BRICS untuk meninggalkan dolar AS, presiden Rusia menegaskan bahwa "proposal kami tidak ditujukan untuk melawan dolar. Ini hanyalah cara kami untuk menjawab tantangan zaman modern, sebagai responS terhadap perkembangan ekonomi yang kami pikirkan."

Putin juga membahas bagaimana BRICS saat ini sedang dalam tahap pengembangan sistem pembayaran terpadu yang berakar pada sistem pembayaran di berbagai negara. "Sistem baru ini akan menggunakan dasar sistem di setiap negara dalam pertukaran informasi keuangan," jelas Putin.

Blok ini terus merangkul perdagangan dalam mata uang lokal. Selain itu, mereka telah bekerja untuk mengembangkan infrastruktur pembayaran mereka yang unik. Proyek-proyek ini dipastikan akan mendorong otonomi keuangan dan menjadi ancaman yang jelas bagi hegemoni Barat dan dominasi dolar AS.

Hal yang paling menarik dari wawancara Putin adalah bahwa terlepas dari upaya dedolarisasi, Rusia telah memutuskan untuk tidak melarang atau meninggalkan dolar AS.

Awal tahun ini, Donald Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi-sanksi dan mendorong penggunaan dolar AS. Trump akan kembali menjadi presiden AS dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika dia melakukan hal itu.

Putin dan Presiden China Xi Jinping pun telah membuka pintu untuk berbicara dengan Trump sehingga ada masa depan di mana BRICS dan dolar AS hidup dalam harmoni.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Presiden Rusia, Vladimir Putin, akhirnya mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilu Presiden AS. Putin juga menyatakan siap untuk berdialog dengan pemimpin negara rivalnya tersebut.

Sebelumnya, pihak Kremlin menyebutkan bahwa Putin tidak berencana untuk memberikan selamat kepada Trump.

Juru bicara kantor kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, pada hari Kamis (7/11) memberikan isyarat bahwa sulit bagi Rusia untuk memberi selamat kepada negara yang tidak bersahabat dan ikut campur dalam konflik negara lain.

"Saya sarankan untuk mengingat bahwa kita berbicara tentang pemilu yang terjadi di negara yang tidak bersahabat dengan kita dan di negara yang terlibat dalam konflik Ukraina," kata Peskov, dikutip TASS.

Namun kenyataannya berbeda. Pada hari yang sama, Putin menyampaikan pernyataan publik pertamanya sejak kemenangan Trump.

Putin mengatakan, Trump telah bertindak seperti pria sejati saat terjadi percobaan pembunuhan terhadap dirinya di Pennsylvania pada bulan Juli. Putin juga mengucapkan selamat atas kemenangan sejawatnya itu.

"Menurut saya, dia berperilaku dengan sangat benar, berani, seperti pria sejati. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya beliau," kata Putin, dikutip Reuters.

Meskipun demikian, Putin tetap menyoroti sejumlah pernyataan Trump tentang perang Ukraina yang disampaikan selama kampanye. Putin juga tertarik dengan upaya Trump tentang pemulihan hubungan dengan Rusia.

Tonton:Rusia Penasaran Apakah Kemenangan Trump Bisa Mengakhiri Perang Ukraina

"Apa yang dikatakan tentang keinginan untuk memulihkan hubungan dengan Rusia, untuk mengakhiri krisis Ukraina, menurut saya ini setidaknya patut mendapat perhatian," kata Putin.

Selama periode kampanye, Trump kerap sesumbar mampu membawa perdamaian di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih. Sayangnya, Trump tidak mampu memberikan rincian tentang bagaimana ia akan berusaha mengakhiri perang tersebut.

Para pejabat Rusia mengatakan bahwa selama masa jabatan pertama Trump, periode 2017-2021, Trump bersikap keras terhadap Rusia. Minat Trump untuk memulihkan hubungan dengan Rusia disambut baik oleh Putin.

"Saya siap melanjutkan kontak jika pemerintahan Trump menginginkannya. Saya siap berdiskusi dengan Trump," pungkasnya.

Moskow: Presiden RusiaVladimir Putin telah memberi selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilihan umum. Putin mengatakan dia siap untuk terlibat dengan Amerika Serikat.

Pemimpin Kremlin itu menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah forum kebijakan di Sochi, Rusia, pada Kamis. Menjawab pertanyaan di akhir pidatonya yang panjang, Putin mengatakan dia ingin "memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi selamat kepada (Trump) atas pemilihannya sebagai presiden Amerika Serikat."

Ketika ditanya oleh moderator forum apakah dia siap untuk berdiskusi dengan Trump, Putin menjawab: "Kami siap."
"Rusia tidak merusak hubungan dengan AS dan terbuka untuk menghidupkannya kembali, tetapi keputusan ada di tangan Amerika,” ujar Putin, seperti dikutip Anadolu, Jumat 8 November 2024

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan janji Trump untuk merundingkan akhir perang di Ukraina dengan cepat, yang menunjukkan bahwa usulan presiden terpilih itu layak dipelajari,” imbuh Putin.

Trump mengkritik skala bantuan AS ke Ukraina — yang telah melampaui USD100 miliar sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 — yang memicu kekhawatiran di Kyiv dan Uni Eropa bahwa Trump bermaksud memaksakan perdamaian sebagian besar berdasarkan ketentuan Moskow.

Putin memperingatkan bahwa kekuatan politik di Washington telah menghalangi Trump dari janjinya untuk memperbaiki hubungan dengan Moskow selama masa jabatan sebelumnya.

Pemimpin Rusia itu juga memuji Trump atas caranya bertahan hidup dari penembakan di sebuah rapat umum musim panas ini.

"Perilakunya pada saat percobaan pembunuhan terhadapnya meninggalkan kesan pada saya. Dia ternyata seorang pria pemberani," pungkasPutin.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal Selam Angkatan Laut Rusia, yakni Kapal Selam 8-588 UFA, untuk pertama kalinya melakukan port visit di Indonesia.

Kapal selam itu bersandar di Dermaga Jamrud Utara, Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (7/11/2024).

Bersamaan dengan itu, juga bersandar kapal Rescue Tugboat Alatau (Supply Vessel) di dermaga yang sama.

Kedatangan kedua kapal berlangsung di tengah pelaksanaan latihan bersama (Latma) TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia dengan nama "Orruda 2024".

"Dalam Latihan bersama TNI AL dan Angkatan Laut Rusia 'Orruda 2024' yang saat ini tengah dilaksanakan, salah satunya ada agenda port visit Kapal Selam Rusia ke Pangkalan TNI AL Surabaya. Ini kali pertama Kapal Selam Rusia melaksanakan port visit di Indonesia,” kata Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmada II Kolonel Laut (P) Yulius Azz Zaenal dalam keterangan yang dibagikan Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Kamis.

Kedatangan Kapal Selam 8-588 UFA dan Rescue Tugboat Alatau (Supply Vessel) dalam rangka submarine visit ini disambut oleh Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V.

Di Surabaya, para awak kapal dari Rusia itu akan melakukan agenda kegiatan berupa kunjungan memorial ke Monumen Nanggala, diskusi, olahraga, makan malam dan kunjungan kota atau city tour.

Dalam sambutannya, Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V Laksma TNI Arya Delano, yang dibacakan Dansatrol Lantamal V Kolonel Laut (P) Edy Setyawan mengucapkan selamat datang kepada Angkatan Laut Rusia di Kota Surabaya.

"Semoga hubungan kerja sama dalam bidang Submarine antara Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Rusia dapat terjalin dengan erat dan semakin baik," ucap Dansatrol Lantamal V Kolonel Laut (P) Edy Setyawan.

Sebaliknya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov mengucapkan rasa terima kasihnya atas sambutan yang diberikan.

Dirinya mengungkapkan bahwa Angkatan Laut Rusia merasa sangat senang dan bangga bisa tiba di Indonesia, khususnya Kota Surabaya.

"Semoga hubungan kerja sama kita dalam bidang Submarine dapat terjalin terus dengan baik," ungkap Sergei Tolchenov.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa latihan dan pelaksanaan port visit ini untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara sahabat di kawasan, selain untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL.

IDXChannel – Perdagangan antara China dan Amerika Serikat (AS) pada Januari-Oktober 2024 meningkat sebesar 2,8 persen tahun-ke-tahun (yoy) menjadi USD564,174 miliar. Angka itu setara Rp8.903,22 triliun pada asumsi kurs hari ini.

Sepanjang Oktober saja, perdagangan antara kedua negara mencapai USD59,824 miliar. “AS masih menjadi mitra dagang terbesar ketiga China setelah ASEAN dan Uni Eropa,” kata Administrasi Umum Kepabeanan China (GACC) pada Kamis (7/11/2024).

Menurut badan itu, ekspor China ke AS pada Januari-Oktober meningkat 3,3 persen yoy menjadi USD427,776 miliar. Sementara impor barang AS oleh China mencapai USD136,398 miliar, naik 1,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara pada akhir 2023, perdagangan antara China dan Amerika Serikat menurun 11,6 persen yoy senilai USD664,45 miliar.

GACC juga mengungkapkan, perdagangan antara China dan Rusia pada sepuluh bulan pertama tahun ini 2,8 persen yoy. Jumlahnya mencapai USD202,211 miliar (asumsi kurs Rp3.191 triliun).

Ekspor China ke Rusia pada 10M-2024 meningkat 4,7 persen yoy menjadi USD94,142 miliar. Sementara impor China dari negeri beruang merah itu naik 1,1 persen yoy menjadi USD108,069 miliar.

Pada Oktober saja, perdagangan antara dua negara mencapai USD21,795 miliar. Perdagangan China-Rusia juga naik 26,3 persen yoy pada 2023, mencapai rekor USD240,11 miliar.

(Ahmad Islamy Jamil)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Juru bicara kantor kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, menyampaikan dua alasan mengapa Presiden Vladimir Putin tidak berencana untuk memberi selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilu AS.

Rusia dan Amerika Serikat memang bukan dua negara yang memiliki hubungan baik. Dua aktor utama perang dingin ini masih menyimpan kekesalan satu sama lain.

Kemenangan Trump dalam pemilu Presiden AS pun dilihat dengan dingin oleh Rusia. Putin bahkan disebut tidak akan mengucapkan selamat kepada sejawatnya itu.

Mewakili Kremlin, Peskov mengaku belum tahu apa pun tentang niat Putin untuk memberi selamat kepada Trump.

Peskov hanya memberi isyarat bahwa sulit bagi Rusia untuk memberi selamat kepada negara yang tidak bersahabat dan ikut campur dalam konflik negara lain.

"Saya sarankan untuk mengingat bahwa kita berbicara tentang pemilu yang terjadi di negara yang tidak bersahabat dengan kita dan di negara yang terlibat dalam konflik Ukraina," kata Peskov, dikutip TASS.

Penghitungan suara hasil pemilu Presiden AS berakhir pada hari Rabu (6/11). Meskipun belum resmi disahkan, namun pantauan media menunjukkan bahwa Trump telah berhasil memperoleh lebih dari 270 suara elektoral, yang merupakan batas aman untuk menang.

Tonton:Lengkap! Pidato Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih AS

Sejumlah pemimpin dunia bahkan sudah menyampaikan ucapan selamat, termasuk Presiden China, Xi Jinping, yang dekat dengan Putin.

Mengutip CNN, Xi telah mengadakan percakapan telepon dengan Trump untuk mengucapkan selamat.

Kementerian Luar Negeri China juga merilis pernyataan pada Rabu malam, yang menegaskan bahwa China menghormati pilihan rakyat Amerika dan mengucapkan selamat kepada Trump karena terpilih menjadi presiden.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Pada Rabu (6/11/2024), Kremlin bereaksi dengan hati-hati setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden AS.

Kremlin mengatakan, AS masih merupakan negara yang bermusuhan dengan Rusia dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah retorika Trump tentang mengakhiri perang Ukraina akan menjadi kenyataan.

Melansir Reuters, invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 memicu konfrontasi terbesar antara Moskow dan Barat sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 ketika Uni Soviet dan AS hampir mengalami perang nuklir.

Terpilihnya kembali Trump merupakan puncak dari kebangkitan yang luar biasa, empat tahun setelah kandidat Partai Republik itu disingkirkan dari Gedung Putih.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Trump telah membuat beberapa pernyataan penting tentang keinginannya untuk mengakhiri perang Ukraina selama masa kampanyenya. Akan tetapi, hanya waktu yang akan membuktikan apakah pernyataan itu akan menghasilkan tindakan.

"Jangan lupa bahwa kita sedang berbicara tentang negara yang tidak bersahabat, yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam perang melawan negara kita (di Ukraina)," kata Peskov kepada wartawan.

Peskov mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya rencana Presiden Vladimir Putin untuk memberi selamat kepada Trump atas kemenangannya dan bahwa hubungan dengan Washington berada pada titik terendah dalam sejarah.

"Kami telah berulang kali mengatakan bahwa AS mampu berkontribusi untuk mengakhiri konflik ini. Ini tidak dapat dilakukan dalam semalam, tetapi... AS mampu mengubah arah kebijakan luar negerinya. Akankah ini terjadi, dan jika demikian, bagaimana ... kita akan lihat setelah (pelantikan presiden AS pada) Januari," paparnya.

Diplomat Rusia dan AS mengatakan, hubungan antara dua kekuatan nuklir terbesar di dunia itu semakin memburuk selama Perang Dingin.

Pejabat Rusia, dari Putin hingga jajaran di bawahnya, mengatakan menjelang pemilihan bahwa tidak ada bedanya bagi Moskow siapa yang memenangkan Gedung Putih, bahkan ketika liputan media pemerintah yang dipandu Kremlin menunjukkan preferensi untuk Trump.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Moskow tidak memiliki ilusi tentang Trump.

"Rusia akan bekerja sama dengan pemerintahan baru ketika 'bertempat tinggal' di Gedung Putih, dengan gigih membela kepentingan nasional Rusia dan berfokus pada pencapaian semua tujuan yang ditetapkan dari operasi militer khusus (di Ukraina). Kondisi kami tidak berubah dan sudah diketahui di Washington," demikian penjelasan Kementerian Luar Negeri Rusia.

Kirill Dmitriev, kepala dana kekayaan kedaulatan Rusia yang berpengaruh, menyampaikan nada yang lebih lembut, dengan mengatakan Kemenangan Trump bisa menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan.

"Ini membuka peluang baru untuk mengatur ulang hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat," tambah Dmitriev, mantan bankir Goldman Sachs yang sebelumnya pernah berhubungan dengan tim Trump.

Perang di Ukraina

Trump, 78 tahun, telah berjanji untuk segera mengakhiri perang di Ukraina, meskipun ia belum menjelaskan secara pasti bagaimana ia akan melakukannya.

Putin mengatakan bahwa ia siap untuk berunding. Akan tetapi, dia mensyaratkan klaim dan perolehan teritorial Rusia harus diterima, sesuatu yang ditolak oleh pimpinan Ukraina.

Pasukan Rusia maju dengan kecepatan tercepat dalam setidaknya satu tahun di Ukraina dan menguasai sekitar seperlima wilayah negara itu.

Itu termasuk Krimea, yang dianeksasi Moskow dari Ukraina pada tahun 2014, sekitar 80% Donbas - zona batu bara dan baja - dan lebih dari 70% wilayah Zaporizhzhia dan Kherson.

Tonton:Lengkap! Pidato Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Terpilih AS

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pada hari Rabu bahwa kemenangan Trump mungkin akan menjadi berita buruk bagi Ukraina, yang mengandalkan Washington sebagai pendukung militer utamanya.

"Trump memiliki satu kualitas yang berguna bagi kita: sebagai seorang pebisnis sejati, dia sangat tidak suka menghabiskan uang untuk berbagai hal yang tidak penting," kata Medvedev, yang sekarang menjadi pejabat keamanan senior.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Peluang baru untuk memperbaiki hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) terbuka setelah Donald Trump menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden AS.

Hal ini disampaikan oleh Kirill Dmitriev, Kepala Dana Kekayaan Kedaulatan Rusia, pada hari Rabu.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menyebabkan ketegangan terbesar antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962.

Hubungan antara kedua negara, yang merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia, semakin memburuk hingga tingkat Perang Dingin, menurut para diplomat Rusia dan AS.

Dmitriev, tokoh senior dalam elit politik Rusia, menyatakan bahwa kemenangan tim Trump terjadi meskipun ada "kampanye disinformasi besar-besaran".

Ia menambahkan bahwa kemenangan Trump menunjukkan bahwa rakyat Amerika sudah lelah dengan kebijakan pemerintahan Biden yang dianggap penuh kebohongan dan ketidakmampuan.

"Ini membuka peluang baru untuk mengatur ulang hubungan Rusia-Amerika," ujar Dmitriev, yang rutin bertemu dan memberi nasihat kepada Presiden Vladimir Putin.

Trump, dari Partai Republik, mengklaim kemenangan setelah proyeksi Fox News menyebutkan ia mengalahkan Demokrat Kamala Harris, menandai kebangkitan politik yang mengejutkan setelah empat tahun meninggalkan Gedung Putih.

Pada 2009, Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pernah mengusulkan pengaturan ulang hubungan dengan Rusia. Namun, upaya tersebut gagal ketika hubungan antara Presiden Putin dan Barack Obama memburuk, meskipun simbolisasi yang diberikan kala itu.

Trump, yang berusia 78 tahun, berulang kali berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina jika terpilih, meskipun ia belum menjelaskan secara rinci caranya.

Sementara itu, Putin menyatakan kesiapannya untuk berdialog mengenai kemungkinan akhir perang, asalkan klaim teritorial Rusia diakui. Hal ini bertentangan dengan sikap kepemimpinan Ukraina yang menolak menyerah.

Pasukan Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea, Donbas, serta sebagian besar Zaporizhzhia dan Kherson.

Menjelang pemilu AS, para pejabat Rusia, termasuk Putin, menyatakan bahwa bagi Moskow, siapa yang menang di Gedung Putih tidak terlalu berpengaruh. Namun, media pemerintah yang dikendalikan Kremlin menunjukkan preferensi terhadap Trump.

Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa kemenangan Trump mungkin akan membawa dampak buruk bagi Ukraina. Meski demikian, tidak jelas sejauh mana Trump akan memotong pendanaan AS untuk perang tersebut.

Medvedev menilai Trump, sebagai seorang pengusaha, cenderung enggan menghabiskan dana untuk aliansi atau organisasi internasional yang dianggap tidak menguntungkan.

"Pertanyaan utamanya adalah seberapa besar Trump akan dipaksa mendukung pembiayaan perang. Dia keras kepala, tapi sistemnya lebih kuat," kata Medvedev.