REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun langsung mengecek ketersediaan elpiji 3 kg di Kecamatan Laweyan, kota Solo Jumat, 6 September 2024.

Pihaknya juga sempat berdialog dengan salah satu pemilik toko kelontong. Dimana ia mengungkapkan bahwa ketersediaan elpiji 3 kg di level pengecer beberapa hari terakhir memang tidak ada yang menyetor.

Menanggapi keluhan tersebut, ia langsung memerintahkan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah Aribawa untuk segera menindaklanjuti dengan mendata toko tersebut.

“Ibu akan dibantu, silahkan nanti Ibu bisa langsung membeli elpiji 3 kg ke Pangkalan hanya 2 km dari sini. Harganya Rp 15.500, jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi di harga Rp 18.000, nanti akan di data dengan menggunakan KTP karena memang ini barang subsidi,” katanya.

Nicke juga mengatakan tim sales area manager Pertamina akan membantu para toko kelontong yang berperan sebagai penyalur elpiji 3 kg di level eceran.

“Tim kami di lapangan selalu siaga untuk membantu Ibu dan para pemilik toko lain yang menyalurkan elpiji 3 kg, jika ada keluhan bisa langsung sampaikan dan bisa juga melalui call center Pertamina 135,” ucap Nicke.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sendiri telah melakukan penambahan elpiji 3 kg sebanyak 13.600 tabung di Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permintaan yang meningkat di kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Jakarta: Sebuah tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) atau gas melon meledak pada Jumat pagi, 9 Agustus 2024, menyebabkan 21 rumah rusak dan tiga orang luka-luka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kertajaya IV Dalam, RT 017 RW 14, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat pagi, 9 Agustus 2024.

Wakil Ketua RT 017, Jinjama, mengatakan kejadian berawal saat korban K, 70, sedang memasak pelengkap nasi uduk untuk dagangannya. Kala itu, tabung gas yang digunakan K habis. Dia menyebut K segera meminjam tabung gas tetangganya, kemudian langsung mengganti dengan tabung kosong miliknya.

"Dia ganti tabung gas karena gas dia sudah habis, pinjam dia dari tetangga sebrang, dia ganti, pasang regulator, enggak lama langsung meledak, yang meledak itu tabung pinjaman," kata Jinjama di lokasi, Jumat, 9 Agustus 2024.
Dia mengungkapnya warga sempat mencium bau gas sebelum ledakan terjadi. Menurut dia, K sempat diingatkan untuk jangan menyalakan kompor.

"Itu bau dulu, kan ganti gas itu biasa kan bau dulu kalau habis, begitu diganti, si mas yang beri pinjaman itu bilang 'jangan dinyalain dulu ibu, karena masih bau', mungkin korban enggak dengar karena sudah tua, pas diganti begitu kejadian meledak," jelas Jinjama.
Sebanyak 21 rumah terdampak akibat peristiwa ini. Empat rumah di antaranya tidak bisa ditempati sementara, lantaran mengalami kerusakan parah pada bagian atap dan tembok rumah.

"Asbesnya ada yang ambruk, ada yang bocor, paling sebelah-sebelahnya itu," ungkap dia..

Akibat ledakan tabung gas itu, korban K yang juga pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian kepala dan kaki. Sementara dua korban lainnya yang mengontrak di lantai atas, mengalami luka ringan akibat tertimpa puing-puing bangunan.

Kini ketiga korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Barat. Polsek Penjaringan juga sudah memberi garis polisi pada rumah tersebut.

(LDS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program HGBT dalam Rapat Terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu juga akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Dalam penjelasannya seusai rapat terbatas, Menteri Perindustrian RI menyebutkan keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan pihaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar USD6/MMBTU.

“Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.

Agus menyampaikan total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 Triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 Triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 Triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 Triliun.

Adapun, tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan masih dalam pembahasan.

Berkaitan perpanjangan kebijakan HGBT ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

“Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara,” ujar Norman dalam keterangan tertulis.

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20%-23%. Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40%-43%.

“Saat ini dari 13 anggota Apolin, baru 9 perusahaan mendapatkan fasilitas gas murah, kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas tersebut”, ujar Norman.

Perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi. Sehingga, perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15%-17% per tahun.

Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Berkaitan penugasan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dikatakan Norman, kami berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

“Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk kepada skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022.

Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar US$ 2,63 miliar lalu naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021 dan US$ 5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan adanya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp 1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022.

Begitupula realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun pada 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.