Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terpantau mencetak laba tebal dibandingkan peers-nya hingga kuartal III/2024.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Bisnis terhadap Laporan Keuangan per kuartal III/2024 milik 30 emiten CPO, terdapat lima emiten CPO yang mencetak laba terbesar hingga kuartal III/2024.

Lima emiten CPO tersebut adalah PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), PT Sinar Mas Agro Resources dan Technology Tbk. (SMAR), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP).

1. PT Triputra Agro Persada Tbk.

Secara rinci, emiten CPO dengan laba terbesar yaitu PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) yang mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,61 triliun hingga kuartal III/2024. Jumlah tersebut naik 46,57% dari Rp1,01 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan bottom line mengikuti pertumbuhan pendapatan TAPG yang naik sebesar 3,37% menjadi Rp6,24 triliun hingga kuartal III/2024, dari Rp6,03 dari periode yang sama tahun lalu. Pendapatan TAPG ditopang oleh penjualan produk kelapa sawit dan turunannya sebesar Rp6,22 triliun dan produk karet dan turunannya sebesar Rp22 miliar hingga kuartal III/2024.

2. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.

Berada di posisi kedua yaitu PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) mencetak laba bersih sebesar Rp1,03 triliun hingga kuartal III/2024. Jumlah tersebut naik 97,32% dari Rp522 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut, SMAR mengantongi penjualan bersih yang naik 15,09% menjadi Rp56,29 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan Rp48,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagian besar pendapatan SMAR berasal dari produk turunan kelapa sawit, yaitu produk olahan bermerek dan tidak bermerek, termasuk biodiesel serta oleokimia. Sementara itu, penjualan produk turunan kelapa sawit menyumbang 77% dari total penjualan. Lalu, penjualan CPO dan produk non-olahan lainnya menyumbang 23% sisanya.

3. PT Dharma Satya Nusantara Tbk.

Lalu, di posisi ketiga yakni PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) mencetak laba bersih sebesar Rp860,5 miliar hingga kuartal III/2024. Jumlah tersebut naik 71,21% dari Rp502,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun penjualan DSNG tumbuh sebesar 9,26% menjadi Rp7,17 triliun hingga kuartal III/2024 dari Rp6,56 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan DSNG ditopang oleh penjualan lokal sebesar Rp6,2 triliun dan ekspor sebesar Rp966,3 miliar hingga kuartal III/2024.

4. PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.

Selanjutnya, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA) membukukan laba bersih sebesar Rp832,02 miliar hingga kuartal III/2024, naik 70,09% dari Rp488,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan bersih STAA naik 14,97% menjadi Rp4,41 triliun hingga kuartal III/2024 dari Rp3,84 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan bersih tersebut ditopang oleh penjualan minyak sawit sebesar Rp3,5 triliun hingga kuartal III/2024.

5. PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Di posisi kelima, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) mendapat laba bersih sebesar Rp806,19 miliar hingga kuartal III/2024. Jumlah tersebut naik 84,20% dari Rp437,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan SIMP terpantau turun 4,86% menjadi Rp11,23 triliun hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp11,81 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan ditopang oleh produk minyak dan lemak nabati dari domestik maupun ekspor sebesar Rp8,88 triliun.

Berikut Daftar Emiten CPO dengan Laba Terbesar hingga Kuartal III/2024:

	Emiten CPO	Laba Terbesar per Kuartal III/2024
1	PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG)	Rp1,61 triliun
2	PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR)	Rp1,03 triliun
3	PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG)	Rp860,5 miliar
4	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA)	Rp831,02 miliar
5	PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP)	Rp806,19 miliar
6	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP)	Rp803,34 miliar
7	PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI)	Rp801,15 miliar
8	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS)	Rp609,26 miliar
9	PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA)	Rp500,91 miliar
10	PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN)	Rp393,90 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terpantau membukukan kinerja pendapatan yang kurang memuaskan hingga kuartal III/2024.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Bisnis terhadap Laporan Keuangan milik 30 emiten CPO, terlihat PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN), PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Gozco Plantations Tbk. (GZCO) menempati posisi terbawah alias membukukan pendapatan paling rendah.

Lebih rinci, penjualan bersih PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) anjlok 36,92% dengan pendapatan Rp387,8 miliar hingga kuartal III/2024, turun dari sebelumnya Rp614,7 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan penjualan emiten berkode saham PGUN itu terjadi akibat berkurangnya penjualan minyak kelapa sawit (MKS) yang sebesar Rp355,2 miliar hingga kuartal III/2024, anjlok 36,7% dari Rp561,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penjualan inti kelapa sawit (IKS) juga menurun 37% menjadi Rp30,3 miliar hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp48,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Lalu, penjualan cangkang ikut merosot menjadi Rp2,2 miliar dari sebelumnya Rp4,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, laba bersih PGUN ambrol 82,9% menjadi Rp18,4 miliar hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp108,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, pendapatan PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) juga anjlok 23,88% menjadi Rp3,19 triliun hingga kuartal III/2024, dari Rp4,20 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan Mahkota Group ambrol 97,4% akibat penurunan penjualan minyak sawit mentah dan turunannya menjadi Rp2,4 miliar hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp95,7 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun pendapatan dari pihak berelasi merosot tajam 97,3% menjadi Rp2,54 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp96,14 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, MGRO mencatat rugi bersih sebesar Rp91,96 miliar hingga kuartal III/2024 susut 36,1% dari sebelumnya rugi Rp143,96 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, emiten ketiga, top line PT Gozco Plantations Tbk. (GZCO) longsor sebesar 21,70% menjadi Rp438,3 miliar hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp559,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan bersih GZCO dari pihak ketiga untuk Crude Palm Oil menurun 39,1% menjadi Rp302,3 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp497,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penjualan Kernel juga menurun 15,7% menjadi Rp37,9 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp45 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Alhasil, laba bersih GZCO merosot 34,56% menjadi Rp6,4 miliar hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp9,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen berharap pemerintah serius untuk segera mempercepat swasembada gula seperti yang diamanahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023.

Di samping swasembada gula, Perpres tersebut juga menggarisbawahi upaya peningkatan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

“Ayolah kita serius. Siapa yang kita ajak serius? Ya, pemerintah. Pemerintahan baru ini saya berharap lebih serius lagi perencanaannya,” kata Soemitro dalam diskusi publik yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Soemitro mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung rencana pemerintah. Namun sayangnya hingga saat ini, peta jalan (roadmap) sebagai turunan Perpres No. 40 Tahun 2023 belum tersedia. Sebagaimana yang tercantum dalam beleid tersebut, seharusnya peta jalan selesai pada akhir tahun 2023 atau enam bulan setelah Perpres diterbitkan.

Dalam Perpres No. 40 Tahun 2023, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut. Namun, ujar Soemitro, saat ini rata-rata produktivitas tebu baru sekitar 65 ton per hektare.

Pemerintah juga menargetkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700 ribu hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan lahan kawasan hutan. Selain itu, ditargetkan peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen.

Terkait dengan lahan baru, Soemitro mengingatkan agar pemerintah serius untuk mewujudkan proyek perkebunan tebu seluas 2 juta hektare di Merauke. Menurut perhitungannya, diperlukan 100 pabrik gula jika benar-benar ingin menyerap 2 juta hektare lahan tersebut.

“Tidak bisa tebu itu di sana (di Merauke) dipanen, tapi digiling di Jawa atau digiling di Sulawesi. Pabriknya juga harus ada di sana. Karena setelah ditebang jarak 24 jam, maka karakter tanaman tebu ini sudah beda untuk diproduksi menjadi gula,” jelas dia.

Terkait dengan ketahanan energi, Perpres No. 40 Tahun 2023 juga menyebutkan target peningkatan produksi bioetanol yang bersumber dari tanaman tebu paling sedikit 1,2 juta kilo liter paling lambat pada tahun 2030.

Untuk mencapai ketahanan energi tersebut, Soemitro mengingatkan bahwa permasalahan swasembada gula harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, terlalu riskan jika pemanfaatan tebu dikedepankan untuk pembuatan bioetanol sementara saat ini Indonesia masih mengimpor gula.

Ia mendorong pemerintah untuk benar-benar menetapkan tanaman-tanaman yang dijadikan bahan baku bioetanol mengingat target pada tahun 2030 sangat besar. Jika pemerintah memang menginginkan produksi bioetanol dari tebu, maka diperlukan keseriusan untuk meningkatkan produktivitas tebu.

“Jadi ini harus kita seriusi. Kita mau buat bioetanol dari apa? Misalnya dari rumput laut. Iya, di mana rumput lautnya? Tidak apa-apa (kalau sumbernya dari rumput laut), ayo kita berangkat dari rumput laut. Kita tanam rumput laut yang sebanyak-banyaknya. Atau misalnya dari umbi. Ya, tidak apa-apa. Tapi, ayo serius,” kata Soemitro.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang tak hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun Hak Guna Usaha (HGU).

Ini merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27 Oktober 2016 terkait Pasal 41 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Nusron usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Jadi begini, dulunya UU sebelumnya itu yang boleh menanam dan budidaya kelapa sawit itu yang mereka yang punya IUP dan/atau pemegang HGU. Dalam keputusan MK diputuskan kalimat dan/atau di skip, hanya menjadi dan. Berarti yang boleh menanam, yang punya HGU dan punya IUP," tegas Nusron.

Maka dari itu, selama tujuh atau sejak 2017, banyak perusahaan sawit yang tidak mengurus HGU.

"Nah, ini mau kita tuntaskan satu-satu, dendanya bagaimana, status hukumnya bagaimana. Kalau memang keputusan politiknya dia enggak mau bayar denda, ya kita cari HGU-nya, kita sita, kita kasih kepada rakyat atau pihak yang lain yang lebih produktif," ucap Nusron lagi.

Selama 100 hari kerjanya, Nusron tak segan-segan memberikan sanksi berat kepada 537 perusahaan sawit yang tak memiliki IUP tanpa HGU.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektar,” jelas Nusron dalam raker tersebut.

Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tuntas dia.

Jakarta -

Sebanyak 537 perusahaan sawit bakal didenda. Denda itu tengah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau potensi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Kami minta BPKP menghitung," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron pun membeberkan munculnya persoalan tersebut. Dia mengatakan, dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 dijelaskan, orang yang boleh budidaya menanam tanaman pekebunan adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah.

Namun, pada 27 Oktober 2016 pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ketentuan 'dan/atau' berubah menjadi 'dan'.

Dengan demikian, setiap yang menanam kelapa sawit harus memiliki izin usaha perkebunan dan hak guna usaha.

"Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU. Berarti sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun yang bersangkutan itu menanam di atas tanah negara tanpa izin," terangnya.

Nusron menambahkan permasalahan tersebut yang tengah dikonsultasikan ke Jaksa Agung.

"Apakah orang menanam di atas tanah negara jutaan hektar selama 8 tahun itu masuk perbuatan melanggar hukum atau tidak. Nah, kemudian yang sudah kadung menanam, mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP," terangnya.

(acd/hns)

Reporter: Syamsul Ashar, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada sebanyak 537 perusahaan perkebunan sawit yang nakal.

Sebab, 537 perusahaan sawit tersebut sejatinya badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tapi tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)

Ancaman sanksi pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10).

Sanksi utama yang akan diterapkan kepada perusahaan ini adalah denda pajak. Adapun besaran denda saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Nusron juga menyampaikan Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU baru.

Perusahaan kelapa sawit yang terus beroperasi tanpa izin HGU seperti ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. "Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah," terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data Kementerian ATR BPN sejak tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

"Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare," kata Nusron.

Tonton:Pemerintah Akan Memburu Pengusaha Sawit Nakal Pengemplang Pajak

Ia menegaskan, sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit adalah perusahaan yang punya IUP atau punya HGU. Namun, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41, kini perusahaan yang boleh menanam sawit adalah yang punya IUP dan juga punya HGU.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan para pengusaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam seratus hari kepemimpinannya di Kementerian.

Nusron mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 537 badan hukum atau badan usaha yang terdaftar perkebunan sawit yang belum punya sertifikat HGU. Namun selama ini bisa beroperasi atau mengolah lahan perkebunannya hanya dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP. Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi.

"Perlu kami sampaikan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budi daya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak guna atas tanah," jelas Nusron.

"Pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat 'dan/atau'-nya dihapus menjadi 'dan', 'atau'-nya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan MK itu adalah punya IUP dan juga punya HGU," terangnya lagi.

Para pengusaha yang sudah punya IUP sawit namun belum memiliki HGU inilah yang akan diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 hektare.

Hal ini menjadi penting mengingat ke-537 badan hukum ini masih beroperasi tanpa HGU meski perubahan aturan itu sudah diberlakukan delapan tahun yang lalu.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kelapa sawit Grup Astra PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) mencatatkan peningkatan tipis laba bersih menjadi Rp801,15 miliar pada periode Januari-September 2024.

Laba bersih AALI ini naik tipis 0,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp800,57 miliar.

Peningkatan laba bersih ini didorong oleh pendapatan bersih AALI yang naik 3,86% menjadi Rp1,62 triliun hingga akhir September 2024. Sebelumnya, pada periode sembilan bulan 2023, AALI mencetak pendapatan sebesar Rp15,68 triliun.

Pendapatan AALI ini didorong oleh pendapatan dari pendapatan minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya sebesar Rp15,09 triliun, inti sawit atau palm kernel dan turunannya sebesar Rp1,18 triliun, serta pendapatan lainnya sebesar Rp6,6 miliar.

Beban pokok pendapatan AALI pada periode sembilan bulan 2024 tercatat naik menjadi Rp14,28 triliun atau mencapai 87,6% dari pendapatan perseroan. Beban pokok ini meningkat 4% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp13,73 triliun.

AALI mencetak laba bruto sebesar Rp2 triliun pada akhir September 2024, atau naik 2,86% dari akhir September 2023 yang sebesar Rp1,94 triliun.

Adapun total aset AALI per akhir September 2024 adalah sebesar Rp29,1 triliun, meningkat dari akhir Desember 2023 yang sebesar Rp28,84 triliun. Kas dan setara kas AALI naik menjadi Rp4,36 triliun di akhir September 2024, dari sebelumnya Rp2,08 triliun di akhir Desember 2023.

Sementara itu, total liabilitas AALI naik menjadi Rp6,2 triliun per kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp6,28 triliun per akhir 2023.

Di sisi lain, total ekuitas AALI adalah sebesar Rp22,9 triliun pada 30 September 2024, dibandingkan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp22,56 triliun.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kini resmi diperluas tugasnya untuk mengelola pungutan bagi komoditas perkebunan lainnya seperti kakao dan kelapa.

Dengan perluasan fungsi ini, BPDPKS berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Kepala Divisi Perusahaan BPDP, Achmad Maulizal, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah terkait waktu dimulainya pungutan komoditas baru tersebut.

Selain itu, besaran pungutan untuk masing-masing komoditas juga masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

“Belum ada (pungutan) karena seperti kita ketahui Perpres baru saja keluar dan masih dilakukan pembahasan lanjutan,” kata Achmad kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan dukungannya atas transformasi BPDPKS ini.

Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik agar tujuan pengelolaan dana tetap fokus.

Eddy menegaskan agar dana pungutan kelapa sawit tetap difokuskan pada kebutuhan industri sawit.

“Industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan besar, termasuk produksi yang stagnan dan produktivitas yang menurun. Permintaan minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri juga meningkat seiring ambisi swasembada energi dari sawit,” ujar Eddy.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja.

Rudy berharap perubahan ini dapat memberikan perhatian lebih terhadap komoditas kelapa, layaknya yang sudah diberikan pada industri kelapa sawit.

Meski demikian, ia berharap agar produk kelapa yang sudah dikonsumsi, seperti santan, dessicated coconut, minyak goreng kelapa, karbon aktif, dan air kelapa, tidak dikenakan pungutan ekspor.

“Produk turunan yang sudah dikonsumsi sebaiknya tidak dikenakan pungutan ekspor apa pun,” ujar Rudy.

Ia menambahkan bahwa produk yang layak dikenakan pungutan sebaiknya hanya pada produk setengah jadi seperti arang dan tempurung.

Perubahan fungsi BPDPKS menjadi BPDP ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum masa jabatannya berakhir.

Menurut beleid tersebut, dana yang dihimpun oleh BPDP akan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan sumber sah lainnya.

Dana dari pelaku usaha mencakup pungutan ekspor hasil perkebunan serta iuran.

Dengan perubahan ini, diharapkan BPDP dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana pungutan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan di Indonesia.

Jakarta: Industri sawit semakin menunjukkan kontribusinya dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya melalui produksi biodiesel berbasis sawit.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, mengungkapkan sawit tak hanya bernilai sebagai sumber minyak, tetapi juga memiliki potensi pada setiap komponennya, termasuk limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai biomassa dan bio-CNG.

"Data Ditjen Energi Terbarukan Kementerian ESDM 2023 menunjukkan 11 juta ton bahan bakar nabati dapat mengurangi 20 juta ton emisi CO2. Dengan komitmen berkelanjutan, target penurunan emisi karbon hingga 32 persen pada 2030 bisa tercapai lebih cepat," jelas Jatmiko, dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Oktober 2024.

Baca juga: Begini Cara Efektif Bikin Kinerja Industri Sawit Berkelanjutan

Program mandatori biodiesel di Indonesia

Program mandatori biodiesel di Indonesia telah diterapkan sejak 2007 dengan pencapaian B25, lalu B35 pada 2023, dan saat ini menuju B40 dan B50. Bahkan, pemerintah menargetkan hingga B100 di masa mendatang, yang memungkinkan Indonesia untuk lebih mandiri secara energi.
PTPN IV PalmCo juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program ini.

"Kami telah menguji B50 sejak 2019 pada kendaraan, mencapai jarak 170 ribu km tanpa kendala signifikan. Tantangan saat ini adalah meningkatkan produksi sawit nasional untuk kebutuhan pangan dan energi, terutama melalui replanting di lahan sawit masyarakat yang mencakup 40 persen dari total lahan sawit Indonesia," lanjut dia.

Dukungan berbagai pihak, termasuk PTPN IV PalmCo, diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi Indonesia dan mempercepat kontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyarankan pemerintah untuk memasukkan delapan sektor yang memiliki potensi pengolahan bahan mentah, untuk masuk dalam daftar 26 komoditas hilirisasi yang bakal diprioritaskan oleh Presiden Prabowo.

Esther menyatakan delapan sektor tersebut antara lain perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, mineral, batu bara, serta minyak dan gas.

"Ini sektor yang ada komoditas mentahnya dan selama ini Indonesia mengekspor komoditas mentah ini," ujar Esther saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan, pemerintah bisa mulai menerapkan strategi secara bertahap dengan memilih komoditas dari delapan sektor tersebut untuk bisa dilakukan diversifikasi produk, sehingga bisa memacu penjualan ekspor berdasarkan kebutuhan pasar.

Lebih lanjut, Esther menyampaikan, dengan membentuk ekosistem industri dari delapan sektor tersebut dari hulu sampai hilir, serta memastikan teknologi dalam proses pengolahan bisa dikuasai dengan baik, maka keinginan Asta Cita Prabowo-Gibran untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen bisa terwujud.

"Tapi butuh waktu untuk bisa membentuk ekosistem tersebut," katanya.

Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024 meminta pada jajarannya untuk segera membuat daftar 26 komoditas prioritas hilirisasi.

Presiden Prabowo meminta kepada para menteri terkait di Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan, mencari dana, dan memulai hilirisasi karena hilirisasi adalah kunci dari kemakmuran.

"Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu, saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita," kata Presiden Prabowo.

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran, dalam salah satu Asta Citanya berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industrialis serta memacu nilai tambah perekonomian (economic value added/EVA) dari beleid hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera menetapkan tarif pungutan ekspor atau PE untuk komoditas kakao dan kelapa.

Hal ini sejalan dengan diperluasnnya tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—yang akan berganti menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)—untuk mengelola dana dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Deputi II (Pangan dan Agribisnis) Kemenko Perekonomian Dida Gardera menuturkan penetapan tarif tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) teknis.

"Baru mau dibahas segera di Rakor Teknis," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Dida menjelaskan, pada dasarnya kebijakan yang telah dibahas sejak Jokowi memimpin, merupakan perluasan tugas dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Bila saat ini BPDPKS berfokus pada sawit dan sisi hulu saja, BPDP ditujukan untuk mengelola dana dari sawit, kokoa, dan kelapa hingga produk turunannya.

Adapun, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken pada 18 Oktober 2024, Kementerian Keuangan akan menetapkan BPDP.

Penetapan organisasi BPDP dilakukan paling lama tiga bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. Artinya, paling lambat penetapan BPD pada Januari 2025. Hingga saatnya tiba, BPDPKS akan tetap menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menjelaskan saat ini untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sedangkan untuk produk kelapa dan turunannya belum dikenakan pungutan baik dalam bentuk BK maupun PE.

Rencananya, ke depan bea keluar untuk biji kakao akan dialihkan atau dikonversi ke pungutan ekspor. Eddy tidak menjelaskan secara detail alasan dibaliknya muncul rencana tersebut.

Untuk diketahui, tarif BK biji kakao berkisar dari 0% hingga 15% tergantung pada Harga Referensi (HR) yang berlaku. Per Oktober 2024, HR biji kakao senilai US$7.581,49/MT dan tarif BK 15%.

Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa untuk kelapa dan turunnya saat ini belum dikenakan BK maupun PE. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan kajian terkait kemungkinan-kemungkinan pengenaan pungutan atas komoditas ekspor tersebut.

"Saat ini sedang di kaji terkait dengan possibility pengenaan pungutan ekspor terhadap kakao dan kelapa serta produk turunannya," jelasnya.

Bea Keluar menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Sampai dengan Agustus 2024, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan BK mencapai Rp10,9 triliun atau tumbuh 59,3% (year on year/YoY). Utamanya ditopang oleh BK tembaga. Sementara BK dari kelapa sawit turun sejalan dengan penurunan rata-rata harga dan volume ekspor.