IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah empat perusahaan industri baru yang nantinya berhak untuk mendapatkan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri.

Penambahan empat perusahaan itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

"Penambahan 4 industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," kata Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024).

Berikut daftar 4 perusahaan baru yang berhak mendapatkan HGBT:

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe
2. PT Rumah Keramik Indonesia
3. PT KCC Glass Indonesia
4. PT Rainbow Tubulars Manufactures

Sejak aturan baru ini ditetapkan pada 9 Oktober 2024, maka empat perusahan baru di atas berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Pengusaha hulu minyak dan gas bumi (migas) tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) buka suara terkait rencana pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kebutuhan dalam negeri untuk gas bumi. Pengusaha meminta agar kebijakan tersebut memenuhi aspek keekonomian bagi investor.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, aspek keekonomian berkaitan dengan keberlanjutan suplai gas bumi dari sektor hulu.

"IPA dapat memahami kebijakan DMO bagi gas bumi seperti yang ditetapkan Pemerintah, sepanjang hal tersebut memenuhi keekonomian bagi investor yang akan menyebabkan keberlanjutan suplai gas bumi dari sektor hulu migas nasional," katanya kepada detikcom, Jumat (12/7/2024).

Dia mengatakan, IPA siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan aspek keekonomian proyek gas bumi. Pihaknya juga siap membuat harga gas domestik terjangkau.

"IPA siap untuk bekerja sama dengan pemerintah, baik Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan lainnya terkait bentuk DMO untuk memastikan keekonomian proyek-proyek gas bumi dan minat berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia tetap baik, sekaligus membuat harga gas domestik terjangkau," ungkapnya.

Sebagai informasu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah merestui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestik. Aturan itu diusulkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Terbatas (Ratas).

"Ini berita baik untuk kita semua, alhamdulillah Presiden (Jokowi) menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik," kata Agus dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7).

Agus mengatakan, RPP telah diperjuangkannya sekitar 2 tahun lamanya. Menurutnya, hal ini tidak mudah lantaran pihaknya harus menghadapi pihak yang sama dengan saat dia memperjuangkan program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Dalam hal ini, ada pihak besar yang kurang sreg dengan langkah-langkah tersebut.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah, berita baik bapak presiden dalam Ratas kemarin menyetujui," ujarnya.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. Menurutnya, RPP ini adalah game changer dalam pengelolaan gas bumi nasional.

"Dalam RPP tersebut akan diatur Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah industri US$ 6 per MMBTU diperpanjang. Gas murah ini tetap mengalir ke 7 sektor industri.

Namun belum bisa dipastikan sampai kapan kebijakan ini diperpanjang. "Terus, nah itu lanjut aja dulu," ujar Menteri ESDM Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Menurut Arifin kebijakan gas murah akan memberikan dampak pada produktivitas industri. Pemerintah akan menerima peningkatan pajak dari peningkatan produktivitas industri tersebut.

"Kan ada swap antara penerima dan manfaat produktivitas naik, pajaknya juga naik, benefit daya saing, produk-produk kita bisa lebih bagus, sehingga masuk pasar lebih aksesibel," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan gas murah telah diputuskan Presiden Jokowi dalam rapat internal pada Senin (8/7). Dalam catatan detikcom, tujuh industri yang berhak mendapatkan gas murah adalah mulai dari pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

"Keputusannya HBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor," ungkap Airlangga ditemui usai rapat.

Ketika ditanya sampai kapan kebijakan gas murah diperpanjang, Airlangga tak mau menjawab tegas. "Ya lanjut terus pokoknya," katanya singkat.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan alasan terkait dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) setelah 2024.

Menurut dia, alasan dilanjutkan program ini pun berdasarkan beberapa pertimbangan. Setidaknya dilanjutkan karena diharapkan industri bisa terus memberikan nilai tambah.

"Lanjut (program HGBT). Ya kita consider lah. Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya. Bisa kasih nilai tambah," ujar dia saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Namun, kata dia, belum adanya perluasan sektor industri yang bisa menikmati harga gas murah (harga gas bumi tertentu/HGBT).

Artinya, kebijakan harga gas murah di bawah USD6 per MMBTU itu masih diberikan hanya untuk tujuh kelompok industri, sama seperti tahun ini.

Arifin menuturkan, industri baru yang saat ini juga sedang tumbuh pun akan bisa menjadi penerima manfaat gas murah ini sebagai industri turunan dari tujuh sektor tersebut.

"Memang kan industrinya ada lagi yang tumbuh-tumbuh. Tapi masuk di dalam kelompok tujuh," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah USD6 dolar per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," ujar Airlangga usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, mengenai adanya usulan perluasan program HGBT ini selain tujuh sektor, Airlangga menyampaikan, hal ini masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri," katanya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan HGBT sebesar USD6 per MMBTU ini secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Adapun tujuh kelompok industri itu adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

(YNA)