Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan menghadirkan penambahan gedung baru meski jumlah kabinet makin gemuk.

Menurutnya, alasan pemerintah tidak menghadirkan gedung baru karena nantinya pemanfaatan kantor dari tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih itu akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

“Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ. [Kemenko PMK dan Kemen PM itu nanti] gabung,” tuturnya

Bahkan, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dinahkodai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi milik Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun akan membuat Smesco Indonesia menjadi rumahnya UMKM atau menjadi kantor bagi kementerian tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Hashim menjelaskan bahwa kabinet gemuk yang memuat 48 kementerian ini harus dilihat dari hasil akhir program-program yang dijalankan. Adik dari Prabowo Subianto itu juga menjelaskan program yang dijalankan Prabowo—Gibran adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi persoalan tersebut, dia mengatakan Prabowo telah mengangkat Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

“Itu berarti Badan ini diberikan tugas untuk menjadi koordinasi antara 48 kementerian, ini agak gemuk memang, tetapi yang penting kita harus lihat output-nya apa,” ujar Hashim.