Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan menghadirkan penambahan gedung baru meski jumlah kabinet makin gemuk.

Menurutnya, alasan pemerintah tidak menghadirkan gedung baru karena nantinya pemanfaatan kantor dari tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih itu akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

“Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ. [Kemenko PMK dan Kemen PM itu nanti] gabung,” tuturnya

Bahkan, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dinahkodai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi milik Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun akan membuat Smesco Indonesia menjadi rumahnya UMKM atau menjadi kantor bagi kementerian tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Hashim menjelaskan bahwa kabinet gemuk yang memuat 48 kementerian ini harus dilihat dari hasil akhir program-program yang dijalankan. Adik dari Prabowo Subianto itu juga menjelaskan program yang dijalankan Prabowo—Gibran adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi persoalan tersebut, dia mengatakan Prabowo telah mengangkat Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

“Itu berarti Badan ini diberikan tugas untuk menjadi koordinasi antara 48 kementerian, ini agak gemuk memang, tetapi yang penting kita harus lihat output-nya apa,” ujar Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025, serta penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.

Perombakan itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah K/L di Kabinet Merah Putih 2024 - 2029 pemerintahan Prabowo Subianto.

Dengan bertambahnya jumlah K/L di kabinet pemerintahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan perlunya penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

"Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan," sambungnya.

Penyesuaian itu dilakukan Sri Mulyani dengan menggelar rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, serta 84 perwakilan K/L.

Bendahara negara juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

"Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama Pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L," tutur Sri Mulyani.

Adapun terkait pemanfaatan BMN, Sri Mulyani memastikan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

Ia bilang, jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle.

JAKARTA - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri serta kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo -Gibran dipastikan menambah beban anggaran negara. Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Center of Economic and Law Studies (Celios) Ahmad Hanif Imadudin memperkirakan, anggaran untuk menggaji menteri dan wakilnya bisa bertambah Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan nama 48 menteri beserta 56 wakil menteri dan 5 kepala badan setingkat menteri pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih ini berisikan lebih dari 100 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia pascareformasi 1998.

Seiring bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran belanja birokrasi pun dipastikan membengkak. "Ini bisa terlihat dari Nota Keuangan. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya Rp684,2 triliun pada 2016 melonjak 75,21% menjadi Rp1.198,9 triliun berdasarkan outlook 2024," ujar Ahmad Hanif, Kamis (24/10/2024).

Hanif memperkirakan, akan ada potensi peningkatan anggaran negara untuk menggaji menteri dan wakilnya sebesar Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun. Angka tersebut, imbuh dia, belum mempertimbangkan sejumlah staf khusus, utusan presiden, dan fasilitas lain yang diterima oleh menteri. "Artinya, potensi pembengkakan bisa lebih besar dari yang diprediksi," cetusnya.

Sementara, perihal efektivitas yang diklaim pemerintah untuk membantu mengakselerasi program-program yang direncanakan Prabowo, menurut Hanif hal ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, kabinet yang besar justru berpotensi akan memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antarlembaga.

"Prinsipnya kabinet gemuk akan susah berjalan secara agile untuk menangani kompleksitas kebutuhan rakyat dan krisis," tandasnya.

Prabowo sebelumnya telah merespons sejumlah kritikan yang menyoroti banyaknya jumlah menteri dalam kabinet yang dipimpinnya tersebut. Presiden mengakui kabinetnya memang tergolong besar. Namun, tegas dia, hal ini wajar lantaran Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan Eropa di mana berdasarkan luas wilayah, Indonesia sama luasnya dengan Eropa Barat yang terdiri dari 27 negara. Untuk mengelola Eropa, kata dia, dibutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri.

"Saudara-saudara sekalian kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, baru-baru ini.

"Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. pelajari lagi DIPA, pelajar lagi," tegas Prabowo.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Kabinet dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang cukup besar tentu membawa tantangan dan kekhawatiran. Sementara Indonesia butuh perubahan cepat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di tengah segera berakhirnya masa bonus demografi.

Ekonom senior sekaligus pendiri CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia, Hendri Saparini berbagi pandangannya soal ini dalam episode terbaru podcast Tolak Miskin 'Prabowo Bentuk Kabinet Gemuk, Bisa Lari Cepat?'. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

(eds/eds)

JAKARTA - Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto selepas pelantikannya pada Minggu (20/10) dinilai gemuk dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri. Banyaknya jumlah pembantu presiden di Kabinet Merah Putih tersebut dikhawatirkan bakal membebani belanja birokrasi negara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, beban belanja yang besar ini harus diimbangi dengan penarikan pajak yang besar pula nantinya. "Ini kan repot sih ke depan kalau peningkatan jumlah pelaksana birokrasi ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan perpajakan gitu ya. Karena nanti beban belanja pegawai akan meningkat signifikan, gitu," kata Abdul saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, kata Abdul, anggaran belanja negara saat ini sudah tersandera oleh pembayaran bunga utang yang cukup tinggi. Bunga utang yang meningkat, ditambah belanja kebutuhan pegawai karena perluasan jumlah kementerian, pembiayaan kebutuhan birokrasi negara tersebut akan menjadi kendala tersendiri.

"Apalagi pemerintah ingin mem-boosting perekonomian ini tumbuh 8% gitu ya. Nah ini akan repot sih, saya takutnya nanti yang namanya disiplin fiskal itu jangan sampai kebobolan ya. Misalnya karena kita sudah memaksakan birokrasi yang banyak, tiba-tiba nggak punya duit jadi kita malah akan melepas yang namanya disiplin fiskal," tuturnya.

Abdul mengatakan, kebutuhan belanja pegawai birokrasi yang terserap dari APBN sudah mencapai 18%. Sementara bunga utang negara telah menyentuh 20-22% pada tahun 2025. Bagi Abdul, kondisi ini akan semakin membebani kas negara.

"Terus dari mana gaji mereka? Tentu dari APBN, nggak bisa dari lain dong, kan itu tanggung jawabnya APBN. Kalau kita lihat komposisi dari belanja pemerintah pusat itu kan sebenarnya sudah sekitar 20% itu belanja pembayaran bunga utang ya," ujarnya.

Sebelumnya, ekonom senior Indef Fadhil Hasan juga menilai Kabinet Merah Putih yang relatif besar berpotensi menghambat upaya mewujudkan mimpi Pemerintahan Prabowo-Gibram. Kabinet gemuk ini menurutnya berpotensi bergerak lamban.

"Risiko dari kabinet super gemuk bisa dikatakan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, maka gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Prabowo ingin suatu gerakan yang cepat, dalam pelaksaan berbagai program dan visinya," jelasnya dalam acara diskusi publik indef, Selasa (22/10).

Fadhil juga mengkhawatirkan permasalahan koordinasi. Sebab, belajar dari beberapa pemerintahan sebelumnya, koordinasi antarkementerian/lembaga kerap menjadi persoalan dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur kabinet pemerintahan baru, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L), berpotensi meningkatkan anggaran belanja K/L.

Menurutnya, postur kabinet pemerintahan baru agak berbeda dengan semangat efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Dia menjelaskan, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa proses efisiensi dilakukan, di mana terdapat beberapa lembaga yang dihilangkan atau ditutup dengan harapan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan efek efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBN) secara umum.

Komposisi kabinet dengan jumlah wakil menteri lebih dari satu menurutnya juga menimbulkan tanda tanya mengingat kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang bisa menunjang kerja dari menteri, misalnya inspektorat jenderal atau sekretaris jenderal.

"Inspektorat jenderal ataupun sekretaris jenderal di kementerian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membantu kerja para menteri, meskipun nanti ditambah dengan tupoksi ataupun tanggung jawab baru," katanya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Gemuknya kabinet ini dikhawatirkan akan berdampak pada penambahan anggaran di tengah potensi defisit APBN yang melebar, imbas dari program baru pemerintah dan jadwal jatuh tempo utang pemerintah yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Terkait sejumlah target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yusuf mengatakan pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, terutama program-program yang sifatnya baru, untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan program.

"Proses evaluasi juga menjadi penting terutama untuk melihat apakah kebijakan pemerintah itu masih relatif aman untuk ditanggung APBN yang menghadapi tantangan lain," jelasnya.

Sementara itu, Yusuf mengatakan, pemerintah juga perlu tancap gas agar bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpah tindih dengan aturan kebijakan kementerian yang ada.

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan menilai kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka super gemuk. Hal ini lantaran menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik lebih dari 100 orang.

Menurutnya, kabinet yang super gemuk ini bukannya mempercepat mimpi Prabowo untuk terwujud, tapi justru akan menjadi penghambat dan ujung-ujungnya target perekonomian, termasuk pertumbuhan 8 persen, akan sulit dicapai.

"Jadi yang tidak terbayangkan itu bagaimana Pak Prabowo mengorkestrasi gerak dari kabinet yang super gemuk. By default, orang gemuk itu pasti lamban, tidak bisa lari. Kalau lari pun terseok-seok, dikalahkan yang lebih ramping. Jadi, size itu matters dalam hal efisiensi," ujarnya dalam acara diskusi publik Indef pada Selasa (22/10).

"Sekarang dengan kabinet super gemuk itu, bisa dikatakan dalam 1-2 tahun ke depan, gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Pak Prabowo ingin gerakan cepat dalam menjalankan berbagai program dan visinya," imbuhnya.

Fadhil mengatakan permasalahan utama yang akan menghambat adalah koordinasi antara tujuh menteri koordinator yang baru saja dibentuk. Hal ini bahkan terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Kita tahu sekarang ini saja dengan kabinet Jokowi, SBY, presiden sebelumnya, masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi menteri. Dengan pembentukkan kabinet yang super gemuk, ditambah pembentukan kemenko baru, kepala badan, tidak bisa dibayangkan bagaimana koordinasi itu dilakukan di bidang-bidang tertentu," jelasnya.

Selain koordinasi, masalah yang timbul dari kabinet super gemuk adalah kewenangan. Sebab, ia menilai ego sektoral di antar kementerian saja masih ada, apalagi di antara menko-menko nanti.

"Kita tahu orang itu tidak mau kewenangannya dikurangi, jadi akan timbul persoalan, pembagian kewenangan antar menteri," terangnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menilai dalam beberapa waktu ke depan, perlambatan kinerja Kabinet Merah Putih akan terlihat. Sebab, tata kelola akan menjadi kompleks dan lebih panjang sehingga bukanya efisien, malah justru akan menjadi pemberat keuangan negara.

"Kabinet super gemuk tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai Prabowo, utamanya terkait program cepat terbaik," jelasnya.

Sementara, Ekonom Senior Indef Didin S, Damanhuri menduga kabinet yang gemuk adalah cara Prabowo untuk menilai kinerja menteri, wakil menteri hingga kepala badan yang dilantik selama enam bulan ke depan.

Apabila para pembantunya di Kabinet Merah Putih tersebut bisa memberikan kontribusi baik untuk mencapai target yang telah disusun seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka akan dipertahankan dan bila tidak bisa dirombak kembali.

"Jadi kita tidak bisa men-judge sejak sekarang, tapi waktu yang akan menjawab. Mungkin ingin diwujudkan oleh kabinet yang direvisi, bisa jadi," tegasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 20 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, yang dia namai Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Disusul, ada 108 orang yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Berikutnya, Prabowo Subianto baru saja resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia akan menggantikan Joko Widodo sebagai RI-1 mulai tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya pasca dilantik, Prabowo banyak membahas permasalahan ekonomi, khususnya soal kemiskinan.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

Keempat berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo Umumkan Kabinetnya, Ini Daftar Tim Ekonomi....

<!--more-->

1. Prabowo Umumkan Kabinetnya, Ini Daftar Tim Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, yang dia namai Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

"Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Indonesia periode 2024-2029," katanya mengawali pengumuman nama-nama menteri dengan didamping Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Prabowo dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," kata Prabowo. Tim ekonomi Presiden Prabowo terdiri atas 3 menteri koordinator dan 19 menteri. Berikut Tim Ekonomi Prabowo

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk akan menjadi beban berat APBN. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang menjadi Wakil Mendagri bersama Ribka Haluk, menyinggung kabinet dengan postur gemuk demi mengakomodasi semuanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi....

<!--more-->

3. Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi, Tapi Tak Bahas Deflasi dan Kelas Menengah

Prabowo Subianto baru saja resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ia akan menggantikan Joko Widodo sebagai RI-1 mulai tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya pasca dilantik, Prabowo banyak membahas permasalahan ekonomi, khususnya soal kemiskinan.

“Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden, Ahad, 20 Oktober 2024 di kompleks Senayan, Jakarta.

Selain membahas soal kemiskinan, Prabowo juga membahas beberapa topik ekonomi lainnya. Ia sempat menyebutkan soal pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi. Di tengah keadaan politik dunia yang tidak stabil, Prabowo menilai perlu adanya kemandirian ekonomi Indonesia, terkhusus di sektor pangan dan energi.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Sebut Banyak Anggaran Bocor, Prabowo: Kolusi Pejabat dengan Pengusaha Nakal, Tidak Patriotik

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinetgemuk akan menjadi beban berat APBN.

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang menjadi Wakil Mendagri bersama Ribka Haluk, menyinggung kabinet dengan postur gemuk demi mengakomodasi semuanya.

"Makanya, kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang 'kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya, itu bisa dilakukan dengan baik," ujarnya, Kamis lalu usai pembekalan di Hambalang.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk mengawasi puluhan kementerian yang akan dia pimpin.

Hal tersebut harus dilakukan demi memastikan kabinet gemuk tersebut tidak menjadi lahan para elit untuk melakukan korupsi.

"Pemberantasan korupsi harus jadi menjadi penekanan atau titik beratnya demi pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintahannya jauh lebih baik untuk pemberantasan korupsi," kata Igor saat dihubungi di Jakarta, Kamis lalu.

Menurut Igor, penggemukan kabinet dipastikan akan memakan anggaran negara cukup besar. Anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan para menteri dengan cara memberikan kinerja yang berdampak kepada masyarakat.

Jika di tengah perjalanan para menteri yang telah terpilih justru tersandung kasus korupsi, maka hal tersebut akan menimbulkan kemarahan dari publik, terkhusus yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Karena hal tersebut, Igor menilai pakta integritas agar para menteri tidak melakukan korupsi harus dibentuk dalam kabinet Prabowo-Gibran

Tidak hanya dalam kabinet, Igor juga menilai Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi.

Berikut Susunan Kabinet Merah Putih:

7 Menko:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
5. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

41 Menteri:

1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
2. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
3. Menteri Luar Negeri: Sugiono
4. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
5. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

6. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
7. Menteri HAM: Natalius Pigai
8. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

11. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Brodjonegoro
12. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
13. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
14. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
15. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

16. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
17. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
18. Menteri Perdagangan: Budi Santoso
19. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia
20. Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo

21. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
22. Menteri Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
23. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah S. Suryanagara
24. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
25. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid

26. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
27. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
28. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
30. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional: Rahmat Pambudy

31. Menteri PAN RB: Rini Widyantini
32. Menteri BUMN: Erick Thohir
33. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
34. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
35. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani

36. Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
37. Menteri UMKM: Maman Abdurrahman
38. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
39. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
40. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri fauzi
41. Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo

5 Pejabat Setingkat Menteri:

1. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
2. Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra
3. Kepala Staf Kepresidenan: A. M. Putranto
4. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasbi Hasan
5. Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

Berikutnya: Daftar 55 Wakil Menteri <!--more-->

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
3-4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro
5-6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk
7-9. Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Ugroseno

10. Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan
11. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii
12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej
13. Wakil menteri HAM: Mugianto MAP
14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim

15-17. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu
18-19. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq, Atit Latipulhayat
20-21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan, Stella Christie
22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha
23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono

24. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono
25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Immanuel Ebenezer
26-27. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BPPMI: Christina Aryani, Dzulfikar Tawalla
28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esto Widya Putru
30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot
31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri hamzah
33. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga
35. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana
36-37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria
38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

40. Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan
41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ossy Dermawan
42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona: Febrian Alfianto
43. Wakil Menteri PAN RB: Purwadi Arianto
44-45. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo, Dony Oskaria

46. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Isyana Bagoes Oka
47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH: Diaz Faisal Malik Hendropriyono
48. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM: Todotua Pasaribu
49. Wakil Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza

51. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa
52. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene umar
53. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan
54. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat
55. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: Muhammad Qodari

Berikutnya: Habiskan Banyak Anggaran <!--more-->

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan beban berat APBN untuk membiayai pemerintahan pusat. Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per pejabat kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Angka tersebut menurut Celios melonjak sebesar Rp 389,4 miliar dibanding pemerintahan Jokowi. Berdasarkan data Celios, dengan asumsi gaji dan tunjangan yang serupa, kabinet Jokowi sebelumnya menghabiskan Rp 387,6 miliar per tahun. Saat itu kabinet Jokowi memiliki komposisi 34 menteri ditambah dengan 17 wakil menteri. “Angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN,” bunyi laporan tersebut.

Estimasi perhitungan sederhana ini baru memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut. Belum termasuk estimasi hitungan anggaran untuk belanja pegawai maupun belanja infrastruktur membangun gedung kementerian yang baru. Artinya, potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) bisa lebih besar lagi.

Pemecahan sejumlah kementerian seperti PUPR menjadi Kemneterian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan, serta Kementerian Koperasi berdiri sendiri terpisah dari Kementerian UKM, membuat jumlah pejabat eselon akan bertambah pula.

Pada umumnya, para menteri mendapat pengawalan polisi untuk menembus kemacetan jalan raya. Jika kementerian bertambah dan jumlah wakil menteri juga membengkak, bisa dipastikan jumlah personel kepolisian yang harus mengawal mereka akan bertambah.

Pada 2015, Komisi Kepolisian Nasional mencatat ada sekitar 160 personel dan kendaraan milik polisi yang dipakai untuk mengawal pejabat di jalanan. Jumlah tersebut hanya berasal dari Polda Metro Jaya.

Vedro Imanuel G berkontribusi dalam penylisan artikel ini.

Pilhan Editor: Ahmad Dhani Ingin Evaluasi LKMN Agar Pembagian Royalti kepada Musisi Lebih Transparan

Bisnis.com, JAKARTA — PresidenPrabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengumumkan 109 nama yang mengisi posisi menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2024) malam.

Prabowo pada awalnya membacakan 53 nama menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP). Jumlah itu terdiri dari tujuh orang menteri koordinator atau menko serta 46 menteri dan kepala badan yang setara menteri.

Setelah itu, Prabowo mengumumkan 56 wakil menteri dalam KMP. Beberapa kementerian tercatat memiliki dua wakil menteri.

Dengan keputusan tersebut, Indonesia menjadi negara dengan kabinet tergemuk di Asia Tenggara (Asean).

Indonesia melampaui jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan di Thailand dengan 35 menteri.

Sebelumnya atau era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia Hanya memiliki 34 menteri dari setiap kementerian.

Adapun, penambahan jumlah menteri dalam kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo disinyalir akan meningkatkan anggaran negara, karena ada tambahan biaya untuk fasilitas, staf, dan operasional baru.

Sebagai pembanding,Bisnismerangkum jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan negara-negara Asean pada 2024, berdasarkan informasi di halaman resminya. Berikut perinciannya:

1. Brunei Darussalam 20 menteri.
2. Kamboja 28 menteri.
3. Indonesia 53 menteri (dan kepala badan setara kementerian)
4. Laos 24 menteri.
5. Malaysia 31 menteri.
6. Myanmar 17 menteri.
7. Filipina 26 menteri.
8. Singapura 15 menteri.
9. Thailand 35 menteri.
10. Timor Leste 28 menteri.
11. Vietnam 18 menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu alokasi anggaran untuk kementerian di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penambahan sejumlah nomenklatur kementerian di era Prabowo akan membuat jumlah kementerian lebih banyak, yang menyebabkan publik menilai kabinet tersebut sebagai kabinet yang "gemuk".

Kekhawatiran muncul bahwa anggaran untuk kabinet akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani secara singkat usai menghadiri makan siang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa kabinet gemuk Prabowo ini akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Rizal, penambahan nomenklatur kementerian tentu akan dibarengi dengan penambahan belanja negara, karena setiap kementerian baru membutuhkan anggaran untuk gaji pegawai dan program-program mereka masing-masing.

"Ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," ujarnya dalam diskusi virtual pada Rabu (16/10/2024).

Tahun ini, dengan 34 kementerian, belanja negara mencapai Rp 3.412,2 triliun, di mana belanja pegawai sebesar Rp 276,34 triliun.

Sementara itu, total belanja negara yang dialokasikan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.621,3 triliun, sudah termasuk belanja pegawai sebesar Rp 297,71 triliun.

"Alokasi ini masih menggunakan asumsi 34 kementerian. Dengan jumlah kementerian 34 dan 46, maka apa yang dilakukan? Tentu bagi-bagi untuk belanja pegawainya akan semakin banyak. Mungkin tidak, misalnya biaya pegawainya tetap, kemudian dibagi-bagi jadi kecil-kecil setiap kementerian? Kan enggak mungkin," imbuhnya.

Penambahan Kementerian Berisiko Korupsi

Rizal menambahkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian juga memerlukan waktu untuk penyesuaian, sinkronisasi, dan penyelarasan antara kementerian dan lembaga (K/L) baru dengan K/L yang sudah ada.

Hal ini akan menjadi tantangan bagi Prabowo, karena mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kabinet yang lebih besar tidaklah mudah.

Lebih lanjut, komposisi menteri dan calon menteri yang mayoritas berasal dari anggota partai juga berpotensi meningkatkan risiko penyelewengan APBN, termasuk korupsi.

"Jadi, kabinet yang gemuk ini akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo telah memanggil sekitar 49 calon menteri dan 59 calon wakil menteri serta kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 14 dan 15 Oktober lalu.

Selain itu, Prabowo dikabarkan juga akan menambah pos kementerian dan badan dalam kabinetnya.

Meskipun belum ada angka pasti, diperkirakan akan ada 46 kementerian, meningkat dari Kabinet Indonesia Maju saat ini yang terdiri dari 34 kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu alokasi anggaran untuk kementerian di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penambahan sejumlah nomenklatur kementerian di era Prabowo akan membuat jumlah kementerian lebih banyak, yang menyebabkan publik menilai kabinet tersebut sebagai kabinet yang "gemuk".

Kekhawatiran muncul bahwa anggaran untuk kabinet akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani secara singkat usai menghadiri makan siang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa kabinet gemuk Prabowo ini akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Rizal, penambahan nomenklatur kementerian tentu akan dibarengi dengan penambahan belanja negara, karena setiap kementerian baru membutuhkan anggaran untuk gaji pegawai dan program-program mereka masing-masing.

"Ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," ujarnya dalam diskusi virtual pada Rabu (16/10/2024).

Tahun ini, dengan 34 kementerian, belanja negara mencapai Rp 3.412,2 triliun, di mana belanja pegawai sebesar Rp 276,34 triliun.

Sementara itu, total belanja negara yang dialokasikan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.621,3 triliun, sudah termasuk belanja pegawai sebesar Rp 297,71 triliun.

"Alokasi ini masih menggunakan asumsi 34 kementerian. Dengan jumlah kementerian 34 dan 46, maka apa yang dilakukan? Tentu bagi-bagi untuk belanja pegawainya akan semakin banyak. Mungkin tidak, misalnya biaya pegawainya tetap, kemudian dibagi-bagi jadi kecil-kecil setiap kementerian? Kan enggak mungkin," imbuhnya.

Penambahan Kementerian Berisiko Korupsi

Rizal menambahkan bahwa penambahan nomenklatur kementerian juga memerlukan waktu untuk penyesuaian, sinkronisasi, dan penyelarasan antara kementerian dan lembaga (K/L) baru dengan K/L yang sudah ada.

Hal ini akan menjadi tantangan bagi Prabowo, karena mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kabinet yang lebih besar tidaklah mudah.

Lebih lanjut, komposisi menteri dan calon menteri yang mayoritas berasal dari anggota partai juga berpotensi meningkatkan risiko penyelewengan APBN, termasuk korupsi.

"Jadi, kabinet yang gemuk ini akan punya tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo, apalagi di 100 hari pertama. Bagaimana bisa mengelola kementerian yang semakin besar dan banyak personal yang tentu saja tidak mudah," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo telah memanggil sekitar 49 calon menteri dan 59 calon wakil menteri serta kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada 14 dan 15 Oktober lalu.

Selain itu, Prabowo dikabarkan juga akan menambah pos kementerian dan badan dalam kabinetnya.

Meskipun belum ada angka pasti, diperkirakan akan ada 46 kementerian, meningkat dari Kabinet Indonesia Maju saat ini yang terdiri dari 34 kementerian.