Gaza: Sejumlah faksi Palestina di Jalur Gaza menegaskan kembali bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata dengan Israel harus mencakup penghentian operasi militer dan pencabutan blokade.

“Tidak akan ada kesepakatan atau kesepakatan kecuali tuntutan rakyat kami dipenuhi, termasuk penghentian agresi, penarikan penuh Israel dari Gaza, pembukaan penyeberangan, pemutusan blokade, rekonstruksi, dan pertukaran tahanan yang serius,” kata faksi-faksi yang tidak disebutkan namanya itu dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kelompok Hamas di Telegram dan dilansir Anadolu Agency, Minggu, 6 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa hanya Palestina yang memiliki hak untuk menentukan masa depan Gaza pascaperang dan memperingatkan terhadap upaya eksternal untuk memaksakan pemerintahan alternatif, dengan mengatakan upaya tersebut akan dinilai sebagai tindakan pendudukan.
Meski ada upaya mediasi selama berbulan-bulan dan penyajian berbagai proposal untuk mengakhiri serangan terhadap Gaza dan pertukaran tahanan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus memberlakukan persyaratan baru. Sebelumnya Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan kepala Mossad David Barnea mengatakan bahwa kondisi tersebut dapat menghambat proses kesepakatan.

Kondisi tersebut meliputi kontrol berkelanjutan atas Philadelphi Corridor di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir, penyeberangan Rafah di Gaza, dan pencegahan kembalinya militan Palestina ke Gaza utara -- melalui pemeriksaan terhadap para pengungsi yang kembali melalui koridor Netzarim.

Perang Israel-Hamas

Hamas bersikeras agar Israel menarik diri sepenuhnya dari Gaza dan penghentian total permusuhan sebagai prasyarat untuk menerima kesepakatan apa pun.

Israel telah melanjutkan serangan brutalnya di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 41.800 korban telah tewas sejak saat itu, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 96.800 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel telah mengungsikan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut di tengah blokade yang terus berlanjut yang telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Baca juga: PBB Diminta Rekomendasikan Penggunaan Kekuatan Jika Israel Tak Hentikan Serangan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Keluarga sandera Israel yang ditahan di jalur Gaza, berbaris menuju Yerusalem bersama ribuan orang lainnya, demikian lapor surat kabar Haaretz Israel pada Sabtu (13/7/2024).

Keluarga sandera dan ribuan warga lainnya itu akan memprotes dugaan rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menggagalkan kemungkinan kesepakatan gencatan senjata dan pengembalian sandera.

Pawai yang dimulai di Tel Aviv ini sudah memasuki hari keempat. Para pengunjuk rasa berencana mencapai Yerusalem pada malam hari dan mengadakan aksi di depan kantor Netanyahu, lapor surat kabar tersebut.

Salah seorang pengunjuk rasa, ibu dari sandera Matan Zangauker, mengklaim bahwa Netanyahu menghalangi kesepakatan dengan mengajukan tuntutan dan amandemen baru, seperti yang dikutip dalam laporan tersebut.

Einav Zangauker mengatakan para pengunjuk rasa menuntut agar semua pertimbangan pribadi dan politik disisihkan dan para sandera dipulangkan. Mereka menyerukan kepada semua warga Israel untuk bergabung dalam pawai tersebut.

Pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran terhadap Israel dan melanggar perbatasan, menyerang baik lingkungan sipil maupun pangkalan militer. Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik selama serangan tersebut.

Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total Gaza, dan memulai serangan darat ke wilayah Palestina untuk menghilangkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera. Diperkirakan sebanyak 120 sandera masih ditahan oleh Hamas di Gaza dan 43 sandera lainnya meninggal dalam penawanan.

Lebih dari 38.100 orang telah tewas dan lebih dari 87.900 lainnya terluka di Jalur Gaza akibat operasi militer Israel, kata pihak berwenang Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV — Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert telah menyerukan penggulingan pemerintahan pendudukan saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menekankan, desakan untuk mengakhiri perang di Gaza. Olmert pun mencatat bahwa Hamas berhasil bertahan setelah sembilan bulan berperang.

Olmert sebelumnya mengkritik keputusan untuk mengevakuasi pemukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki. Dia bahkan menggambarkannya sebagai 'histeria' dan mengaitkannya dengan kepanikan dalam pemerintahan Netanyahu.

Dalam sebuah wawancara dengan Israel Channel 12 yang dikutip Al-Mayadeen, Olmert menggambarkan pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak mampu membuat keputusan. Ia menekankan bahwa pemerintahan beroperasi tanpa perencanaan atau persiapan strategis. Pemerintahan Israel disebut tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan-tujuan yang diperlukan untuk mengakhiri perang.

Dua hari sebelumnya, situs berita Mako Israel melaporkan bahwa konflik antara Netanyahu dan Gallant hanyalah salah satu dari sekian banyak konflik yang dialami perdana menteri dengan anggota koalisinya yang berkuasa.

Laman tersebut mengungkapkan bahwa Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir mengancam Netanyahu bahwa ia "akan ditinggalkan sendirian" jika tidak diikutsertakan dalam diskusi krusial mengenai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan.Ben-Gvir mengatakan dalam sebuah sesi kabinet, "Saya tahu pertemuan yang sebenarnya akan segera diadakan setelah kita."

"Kami di sini sebagai hiasan, dan setelah kami selesai - Anda dan Gallant akan duduk bersama para kepala badan keamanan dan menyelesaikan semuanya," tambahnya.

Kegagalan Israel mendorong kembalinya pembicaraan gencatan senjata

Dalam konteks terkait, Wall Street Journal menulis bahwa pergeseran dalam perhitungan medan perang Israel telah membuat para analis menyimpulkan bahwa militer Israel dan lembaga keamanan mendorong pemerintah Israel yang dipimpin Netanyahu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pihak Perlawanan Palestina.

"Waktu terus berlalu dan semua pihak menyadari bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka, terutama pihak Israel," kata Ofer Shelah, mantan anggota parlemen Israel dan analis militer dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel (INSS), seperti dikutip oleh WSJ.

Pembicaraan dengan atmosfer positif seputar pembicaraan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tawanan di Jalur Gaza, yang didorong oleh umpan balik yang disampaikan oleh Hamas baru-baru ini kepada para mediator, telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi mengenai perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Namun, umpan balik positif dari Hamas bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kembalinya pembicaraan gencatan senjata. Diplomasi tersebut telah bersikap positif dan fleksibel selama proses negosiasi yang dimediasi.