Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka dilaporkan baru saja berkunjung ke Kantor Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada hari ini, Senin (29/7/2024).

Usai pertemuan tersebut, Menteri Bahlil mengaku perbincangannya dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka sebatas membahas kelanjutan investasi RI ke depan.

“Tadi kami berdiskusi banyak hal tentang bagaimana agar iklim investasi kita lebih baik dari yang sekarang,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil menegaskan, komunikasi tersebut dibangun lantaran Gibran bakal fokus pada persoalan ekonomi digital, hilirisasi, kemudian percepatan pelayanan investasi ke depan. Sehingga, perlu dilakukan koordinasi lanjutan agar regulasi-regulasi tidak tumpang tindih ke depannya.

Di samping itu, Bahlil juga mengaku sempat menyampaikan keluh kesahnya ke Gibran mengenai minimnya anggaran yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk Kementerian Investasi/BKPM.

Dia berharap, ke depan Gibran dapat melobi Kemenkeu untuk dapat lebih besar menyuntik pagu anggaran ke depan. Salah satunya, dilakukan untuk memperbaiki sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS.

“OSS ini sudah bagus, tapi kualitasnya seperti dalam berbagai kesempatan saya bilang bahwa OSS ini kita harapannya bisa jadi seperti mobil Mercy, tapi hari ini masih seperti mobil [keluarga atau MPV]. Tidak mungkin saya mau bikin spesifikasi kayak mobil Mercy kalau Kemenkeu kasih uang hanya untuk mobil [MPV]?” ujarnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sempat meminta DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Bahlil mengatakan Sri Mulyani dan Suharso harus memberikan penjelasan terkait anggaran Kementerian Investasi/BKPM yang dipotong pada pagu indikatif tahun 2025.

Adapun, dalam paparan yang Bahlil sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI diketahui bahwa pagu indikatif anggaran 2025 untuk bagi Kementerian Investasi/BKPM hanya berada di angka Rp681,8 miliar. Angka tersebut justru turun hampir 50% dari anggaran tahun 2024 yang mecapai Rp1,2 triliun.

“Saya minta tolong ke bapak pimpinan [Komisi VI DPR] untuk panggil Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan Bappenas [Suharso Monoarfa] untuk jelaskan ini [masalah anggaran],” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).

Bahlil pun menjabarkan dengan pagu anggaran yang dianggarkan untuk kementeriannya di tahun 2025, sangat tidak rasional jika target investasi tahun 2025 berada di angka Rp1.850 triliun. Sebab, dengan anggaran sebesar itu, bahlil menilai investasi yang bisa didapatkan hanya sebesar Rp800 triliun.

“Jadi saya sampaikan kita revisi aja RKP-nya, dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” ucap Bahlil.