Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bambang Wijanarko menyebut, realisasi investasi KEK hingga kuartal III-2024 mencapai Rp 46,5 triliun.

Namun, kata Bambang, nilai ini masih bisa bertambah, pasalnya terdapat enam KEK yang belum menyampaikan laporan perkembangannya hingga September 2024 ini.

“Capaian investasi KEK dari Januari-September 2024 adalah senilai Rp 46,5 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 17.990 orang. Angka tersebut akan terus bertambah karena masih ada enam KEK,” kata dia kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Bambang menyebutkan, keenam KEK yang belum menyampaikan laporan perkembangan hingga triwulan III adalah KEK Kendal, KEK Galang Batang, KEK Sanur, KEK Batam Aero Technic, KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

“Untuk total target investasi dari enam KEK yang belum menyampaikan laporannya kepada kami sebesar Rp 31,6 triliun,” sebutnya.

Di samping itu, Bambang menuturkan, adapun realisasi investasi terbesar di tahun 2024 berasal dari KEK Gresik, dengan nilai investasi sebesar Rp 21 triliun. Disusul oleh KEK Kendal dengan investasi sebesar Rp 11 triliun hingga semester I-2024.

Sementara itu, dia menambahkan, capaian kumulatif KEK sejak awal berdirinya hingga September 2024 juga tampak signifikan dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

“Capaian kumulatif investasi KEK hingga September 2024 senilai Rp220,6 Triliun dan telah menyerap tenaga kerja hingga 135.083 orang,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sejak awal berdirinya hingga kuartal III 2024. Hal ini turut diiringi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

“Capaian kumulatif investasi KEK hingga September 2024 senilai Rp 220,6 triliun dan telah menyerap tenaga kerja hingga 135.083 orang,” kata Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko kepada Kontan.co.id, pekan lalu.

Bambang menjelaskan, seiring dengan peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut, jumlah pelaku usaha di KEK juga semakin bertambah, di mana secara kumulatif hingga September 2024 mencapai 379 pelaku usaha.

“Secara kumulatif hingga September 2024 adalah sejumlah 379 pelaku usaha dan masih akan terus bertambah, sementara tambahan jumlah pelaku usaha dari Januari-September 2024 sejumlah 47 pelaku usaha,” jelasnya.

Dia menyebut bahwa pelaku usaha yang berdikari di KEK berasal dari dalam maupun luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Tiongkok, India, Turki, Selandia Baru, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

Untuk diketahui, sejauh ini terdapat 24 KEK di Tanah Air yang terdiri dari 12 KEK Industri, yaitu Gresik, Kendal, Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Morotai, Palu, Sorong, MBTK, Bitung, Tanjung Sauh, dan Setangga.

7 KEK Pariwisata, yaitu Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Likupang, dan Sanur (Pariwisata-Kesehatan), 2 KEK Digital, yaitu Nongsa dan Singhasari, 1 KEK Jasa lainnya (KEK MRO), yaitu Batam Aero Technic (BAT).

Lalu ada 2 KEK yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu yakni KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam. Selain itu, masih ada 8 KEK yang masih dalam proses penetapan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan pemerintah akan terus memonitor perubahan lanskap politik di Amerika Serikat, terutama agar tidak berdampak negatif ke realisasi investasi di Indonesia.

Amerika Serikat (AS) sendiri kerap masuk ke dalam enam besar negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar ke Indonesia dari tahun ke tahun. Kendati demikian, presiden terpilih AS Donald Trump berjanji akan mengedepankan kebijakan ekonomi yang proteksionis.

Oleh sebab itu, dikhawatirkan AS di bawah kepemimpinan Trump akan lebih irit menanamkan modal ke Indonesia. Rosan pun tidak menampik munculnya kekhawatiran tersebut.

"Akan kami lihat, ya memang Trump ini kan akan mendorong American First," kata Rosan kepada wartawan usai acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa Trump sempat menaikkan tarif barang impor, terutama yang berasal dari China, ketika pertama kali menjabat sebagai presiden AS pada 2017—2021. Masalahnya, China merupakan salah satu negara mitra utama Indonesia dalam konteks ekonomi.

Oleh sebab itu, sambung Rosan, pemerintah akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dari Trump nantinya.

"Karena kan kalau mempengaruhi China, pasti akan mempengaruhi ke kita juga," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengaku sudah bertemu sejumlah perusahaan dari AS yang berminat menanamkan modalnya ke Indonesia terutama ke industri hijau. Dia mencontohkan, ExxonMobil ingin berinvestasi untuk pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) hingga energi bersih.

Oleh sebab itu, Rosan memproyeksikan investasi dari AS akan tetap masuk ke Indonesia. Hanya saja, dia tidak menyebutkan perkiraan jumlah investasinya secara detail.

"Kita lihat ya, tetapi yang pasti investasi untuk energi baru terbarukan akan selalu menjadi prioritas semua negara, termasuk Amerika Serikat," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja kenegaraan pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024). Salah satu negara yang akan dikunjungi Prabowo adalah AS.

Rosan belum bisa memastikan apakah Prabowo akan menemui Trump ketika melakukan kunjungan kerja ke AS. Hanya saja, dia memastikan Prabowo akan menemui Presiden AS petahana Joe Biden.

Pemerintahan Trump Irit Investasi

Ketika Trump pertama kali menjadi presiden Amerika Serikat, realisasi investasi atau penanaman modal asing dari AS ke Indonesia selalu lebih rendah dari masa sebelum dan setelahnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi penanaman modal asing (PMA) dari AS ke Indonesia mencapai US$4.949,5 juta selama 2017—2020 atau masa pemerintahan Trump.

Perinciannya: US$1.992,8 juta pada 2017, US$1.217,6 juta pada 2018, US$989,3 juta pada 2019, dan U$S749,7 juta pada 2020. Artinya, investasi AS ke Indonesia selalu turun dari tahun ke tahun selama masa pemerintahan Trump.

Penurunan tersebut juga terlihat apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan presiden AS sebelum dan setelah Trump.

Pada masa pemerintahan kedua Barack Obama (2013—2016) misalnya, realisasi PMA dari AS ke Indonesia mencapai US$5.790,3 juta. Jumlah tersebut lebih besar sekitar 17% dibandingkan realisasi PMA dari AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Trump (US$4.949,5 juta).

Bahkan, jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Joe Biden (2021—2024) maka semakin kelihatan iritnya investasi AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Trump. Pada 2021 hingga September 2024, realisasi PMA dari AS ke Indonesia mencapai US$11.668,5 juta.

Artinya, investasi AS ke Indonesia pada masa pemerintahan Biden (US$11.668,5 juta) meningkat hingga sekitar 135% dibandingkan masa pemerintahan Trump (US$4.949,5 juta).

JAKARTA, investor.id – Menteri Investasi Rosan Roeslani berharap hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) yang menyatakan Donald Trump keluar sebagai pemenang memberi dampak terhadap peningkatan hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia.

Dalam Pilpres AS, Trump keluar sebagai pemenang Pilpres AS setelah berhasil meraih suara popular terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan, pada Rabu (6/11/2024).

“Semoga dengan terpilihnya Presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian, (maka) ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua,” kata Rosan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Adapun dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan kenegaraan ke AS. Namun Rosan belum mengetahui dalam kunjungan tersebut Prabowo juga akan bertemu dengan Trump.

“Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya sama Presiden (Prabowo) juga akan ke sana. Kita juga akan mempererat hubungan AS dengan Indonesia. Kita kan sebagai tamu akan melihat semua kemungkinan yang baik kita akan lihat protokoler yang ada (terkait bertemu Trump),” imbuh Rosan.

Menyambut hubungan yang semakin baik dengan Amerika Serikat, rencananya, pemerintah Indonesia akan menawarkan sejumlah investasi kepada pemerintah AS.

Pemerintah Indonesia menyambut hubungan yang semakin baik dengan AS melalui penawaran sejumlah investasi kepada pemerintah AS. "(Investasi) tentunya nanti di RNE, cleanenergy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. Semua kita bicarakan (termasuk IKN)," jelas Rosan.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengatakan bahwa kunjungan Prabowo ke AS untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Ia juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo tak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan Trump setibanya di sana.

“Pak Presiden tentu masih menunggu hasil Pilpres Amerika, tapi memang kunjungan ke Amerika memang dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden yang sekarang dulu, tapi tentu nanti kita lihat perkembangan di sana. Bisa saja kemudian berkembang (bertemu Trump), nanti setelah Pak Presiden di sana kan sudah, mungkin sudah ada hasil sementara, walaupun belum inaugurasi. Tapi juga mungkin bisa bertemu dengan pemenang Pilpres di sana, siapapun yang menang itu,” pungkas Hasan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan melihat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap iPhone 16. Hal ini merespons kapan iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Saat ini produk terbaru Apple tersebut masih terganjal dijual di Indonesia karena belum memenuhi TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Terkait dengan iPhone nanti kita lihat TKDN (nya)," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga menjelaskan pemerintahan di bawah presiden Prabowo Subianto akan mendorong pemenuhan TKDN tersebut kepada Apple. Selain itu, tim yang menangani juga akan disempurnakan seiring dengan adanya perubahan.

"TKDN tentu juga akan kita dorong dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Nanti kita monitor ya," ujar Airlangga.

Regulasi itu tercantum dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN yakni melalui skema manufaktur, skema aplikasi, atau skema inovasi.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun, relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia, dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Artinya masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Agus menegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

"Once mereka memegang komitmen itu, kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tutupnya.

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menargetkan realisasi investasi 2025 tembus USD120 miliar atau sekira Rp1.900 triliun.

Rosan mengatakan, dari target tersebut, pemerintah membidik pembiayaan untuk membangun energi terbarukan di Indonesia. Sebab sumber energi terbarukan di Indonesia dinilai punya peluang investasi cukup besar.

"Target investasi untuk tahun depan sebenarnya adalah sekitar USD120 miliar dari investasi lokal maupun asing. Kami ingin memiliki lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan, yang berorientasi pada ekspor," kata Rosan dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy Through Global Partnership and Collaboration di Jakarta, Jumat malam (1/11/2024).

Rosan memaparkan, Indonesia punya potensi untuk menghasilkan energi bersih sebesar 3.700 Giga Watt (GW). Sebagian berasal dari panel surya, dari energi surya, hidro, biomassa, dan panas bumi.

"Jadi terutama di panas bumi. Kita memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, terutama di wilayah Jawa," ujar Rosan.

Peningkatan produksi energi bersih dari investasi ini merupakan bagian komitmen pemerintah untuk mencapai net zero emissions pada 2060. Namun tantangan klasik yang kerap dihadapi adalah soal pembiayaan.

Rosan berharap, para pelaku usaha juga mampu mendorong dan berkomitmen untuk menciptakan bauran energi bersih di Indonesia lewat dukungan pembiayaan dari investasi.

"Jadi kami memiliki potensi yang besar, tetapi dari potensi ini kami ingin menerjemahkan ke dalam implementasi. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, dan pastinya kita perlu bekerja sama," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Realisasi investasi di Provinsi Banten terus mencatatkan tren positif dalam kurun lima tahun terakhir. Catatan itu menempatkan Banten masuk lima besar provinsi dengan capaian investasi tertinggi di Indonesia pada 2024.

Posisi Banten berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti menuturkan, realisasi investasi hingga kuartal III-2024 (Januari-September) mencapai Rp83,44 triliun atau sudah 85,3 persen dari target Rp97,79 triliun yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Masih sekitar 15 persen lagi untuk mencapai target Rp97 triliun. Tetap optimistis,” kata Virgojanti dalam sambutannya di acara Banten Investment Forum 2024 di Tangerang, Selasa (29/10/2024).

Laju investasi ini tumbuh cukup signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2022, realisasi investasi yang masuk senilai Rp80,2 triliun atau 148 persen dari target Rp53,9 triliun. Kemudian, pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp103,9 triliun atau 173 persen dari target Rp60 triliun.

Virgojanti melanjutkan, dari nilai total investasi yang masuk, jumlah proyek yang berhasil dilaksanakan hingga kuartal III-2024 mencapai 20.001 proyek. Hal ini juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Total hingga akhir September 2024, serapan tenaga kerja sekitar 115.337 orang dengan jumlah tenaga kerja lokal (TKI) sekitar 114 ribu orang dan pekerja asing (TKA) sekitar 815 orang.

Capaian realisasi investasi di tahun ini berdasarkan urutan kabupaten dan kota yang paling besar adalah Kota Cilegon Rp29,81 triliun, Kabupaten Tangerang Rp18,80 triliun, Kabupaten Serang Rp15,46 triliun, Kota Tangerang Rp11,17 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp5,98 triliun, Kabupaten Lebak Rp1,30 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp596 miliar, dan Kota Serang sebesar Rp322 miliar.

“Kinerja positif ini harus terus dijaga dengan cara menjaga iklim investasi di Banten tetap kondusif. Ini tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, tentu butuh tanggung jawab, sinergi dari para pengusaha atau investor, asosiasi, akademisi, dan masyarakat. Banten maju, tentu akan berdampak juga pada masyarakat yang sejahtera,” ujarn Virgojanti.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, Banten telah berkontribusi 6,7 persen terhadap total realisasi investasi nasional, sejak 2019 hingga kuartal III-2024. Dengan tren positif ini, investasi di Banten naik 29,5 persen pada 2023.

Realisasi investasi di Banten mencapai Rp83,4 triliun, tumbuh 6,1 persen juga menjadi menjadi penyumbang investasi terbesar kelima secara nasional.

“Capaian ini merupakan keberhasilan Banten dalam mengelola dan menjaga iklim investasi tetap kondusif. Pembangunan Banten yang diarahkan sebagai penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional tentu membutuhkan peran pihak lain, yakni swasta,” tutur Ichwan dalam acara tersebut.

Menurut dia, transformasi ekonomi di Banten didukung dengan pengembangan dan peningkatan kinerja layanan. Misalnya, pengembangan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak Banten, pengembangan kawasan strategis industri Cilegon, Serang, dan Tangerang.

Selain itu, peningkatan layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta termasuk fasilitas kargo bandara, penguatan infrastruktur perkotaan sebagai bagian aglomerasi Jabodetabek.

Kemudian, pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan disertai penguatan tata kelola dan peremajaan kota secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Transformasi di Banten juga mencakup pada aspek ketahanan sosial, dudaya, dan ekologi. Contohnya, pengembangan kawasan strategis agrikultur di bagian utara Banten, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi atau ketersediaan air, terutama kawasan Jabodetabek.

Dukungan Pemerintah

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, akan terus berupaya membantu kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya di Banten. Dalam kaitan ini, Pemprov Banten telah menyelenggarakan perizinan berbasis risiko sebagai tindak lanjut paket kebijakan ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Selain itu, sudah dibentuk juga Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Banten.

Dia menilai, hilirisasi industri menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Banten.

Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri, tidak hanya membuka lapangan kerja yang lebih luas, tetapi juga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Banten.

“Kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Provinsi Banten dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur yang semakin baik, siap menjadi pusat industri hilir yang modern dan kompetitif,” Al Muktabar.

Dia menyebut, industri manufaktur atau pengolahan masih mendominasi sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Banten, yakni sebesar 30,25 persen pada 2023. Namun, sektor ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan pemasaran ekspor.

Ketika terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat(AS), akan mengalami risiko penurunan nilai usaha serta berdampak pada aspek ketenagakerjaan.

“Karena itu, kami terus mengintensifkan pengembangan potensi investasi yang sudah berjalan dan memacu pengembangan sektor lainnya, seperti pada sektor properti untuk pemukiman, perkantoran dan perdagangan, serta sektor jasa,” kata Al Muktabar.

Potensi pengembangan dan peningkatan investasi di Banten masih sangat terbuka luas, antara lain optimalisasi realisasi investasi baru pada kawasan industri, beberapa kawasan strategis nasional, serta pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam memacu minat investasi pada kawasan potensial tersebut, Pemprov Banten berkomitmen akan terus memberikan dukungan pembangunan infrastruktur wilayah yang lebih andal, seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi.

Beberapa di antaranya, yaitu infrastruktur jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83 kilometer, reaktivasi jalur rel kereta api Rangkasbitung-Labuan, dan Saketi-Malingping-Bayah, pembangunan MRT Jakarta-Balaraja, serta pembangunan proyek strategis nasional PIK 2 dan BSD.

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, dukungan diberikan dengan pembangunan infrastruktur Bendung Karian dan Bendung Sindangheula. Sementara untuk suplai energi, selain beberapa PLTU yang sudah beroperasi, dibangun PLTU Jawa berkapasitas dua kali 1.050 MW.

“Dengan dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha, maka sudah sewajarnya para investor ikut aktif dalam menjaga lingkungan di sekitar kegiatan investasinya, memberdayakan usaha kecil menengah domestik. Tidak kalah pentingnya, yakni taat terhadap pembayaran pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Al Muktabar.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, PEKANBARU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mencatat realisasi investasi di kota tersebut mencapai Rp4,01 triliun, dari periode Januari hingga akhir September 2024.

Kepala DPMPTSP Pekanbaru, Akmal Khairi mengatakan angka ini telah mencapai 82% dari target investasi yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru senilai Rp4,9 triliun untuk tahun ini. Sedangkan bila dilihat dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Provinsi Riau di angka Rp5,09 triliun, capaian investasi Pekanbaru sudah mencapai sekitar 78%.

“Dengan iklim investasi yang terus membaik, kami optimis target yang ditetapkan baik oleh Pemkot maupun Provinsi Riau dapat tercapai dalam waktu tiga bulan ke depan,” ujarnya Selasa (29/10/2024).

Dia menguraikan investasi senilai Rp4,01 triliun tersebut didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai Rp3,63 triliun yang berasal dari 5.866 proyek. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp384 miliar dari 453 proyek.

Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun, Akmal optimistis target investasi tersebut dapat dicapai di angka Rp4,9 triliun, atau bahkan mencapai Rp5 triliun.

Sementara itu di tingkat Provinsi Riau, realisasi investasi di Bumi Lancang Kuning mencatatkan capaian Rp53,13 triliun selama semester pertama 2024.

Angka ini sudah mencapai 50,09% dari target investasi secara nasional yang ditetapkan di Riau yaitu senilai Rp106,07 triliun untuk tahun 2024, menjadikan Riau sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Dari total investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp40,35 triliun, menempatkan Riau di peringkat keempat secara nasional dalam kategori ini.

Sementara itu, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai USD852,07 juta atau sekitar Rp12,78 triliun, menempatkan Riau di posisi ketujuh secara nasional.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menyatakan optimismenya bahwa Riau mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

"Target investasi Riau untuk tahun 2024 sebesar Rp106 triliun, dan hingga Juli sudah mencapai Rp53 triliun. Kami siap membantu percepatan perizinan agar target tersebut dapat tercapai sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Rahman Hadi juga menyampaikan kesiapan Pemprov Riau dalam mendukung para investor untuk mengakses peluang di berbagai sektor unggulan, termasuk perkebunan, kehutanan, energi, kesehatan, pendidikan, wisata, dan budaya.

Rahman Hadi mengajak lebih banyak mitra untuk berinvestasi di Riau dengan jaminan percepatan proses administrasi.

"Dengan terbukanya peluang ini, kami berharap lebih banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Bumi Lancang Kuning, dan pemerintah akan mendukung penuh demi mencapai target yang ditetapkan," pungkasnya.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui laporan yang dirilis pada Selasa (15/10) menyatakan bahwa realisasi investasi pada Juli-September 2024 memperlihatkan tren positif, meningkat 15,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023, dengan capaian Rp431,48 triliun.

Dalam periode ini, sektor hilirisasi menyumbang Rp91,51 triliun atau 21,2 persen. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani mengatakan, kebijakan hilirisasi berpengaruh besar terhadap realisasi investasi di triwulan III/2024.

Rosan meyakini, hal itu disebabkan karena hilirasi dapat meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.

"Hilirisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Yang paling penting, hilirisasi ini memungkinkan kita memiliki produk dengan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan," kata Rosan pada konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III/2024 dan Capaian Investasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Jakarta.

Selain berkontribusi terhadap target investasi 2024 sebesar 26,15 persen, angka realisasi tersebut sekaligus menunjukkan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang.

Rosan menyampaikan, tingkat hilirisasi itu tercatat konsisten di atas 20 persen, baik pada skala triwulan, tahunan, atau 5 tahun.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sudah menghasilkan dampak yang sangat positif," ujarnya.

Adapun realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III naik 11,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp178,20 triliun menjadi Rp198,83 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) naik 18,55 persen, dari Rp196,20 triliun menjadi Rp232,65 triliun, dengan kontribusi PMA mencapai 53,92 persen dari total investasi.

Saat ini, lima besar negara PMA adalah Singapura (US$5,50 miliar), Hong Kong (US$2,24 miliar), Tiongkok (US$1,86 miliar), Malaysia (US$0,99 miliar), dan Amerika Serikat (US$0,84 miliar).

Selanjutnya berdasarkan sektor usaha, investasi terbesar datang dari sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi mencapai Rp58,04 triliun, Industri Logam Dasar Rp55,87 triliun, Pertambangan Rp44,64 triliun, Industri Kimia dan Farmasi Rp31,61 triliun, serta Industri Makanan sebesar Rp31,30 triliun.

Lebih dari itu, realisasi investasi kumulatif pada periode Januari-September 2024 juga mencatatkan kinerja positif, mendukung optimisme bahwa Indonesia akan dapat mencapai target investasi di akhir tahun.Seperti triwulan III, periode Januari-September 2024 juga dipengaruhi oleh sektor hilirisasi sebesar Rp272,91 triliun atau 21,6 persen dari total investasi. Pada periode yang sama, investasi di luar Jawa mencapai Rp635 triliun atau sebesar 50,34 persen, meningkat 16,34 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 dengan capaian Rp545,81 triliun.

"Realisasi sudah mencapai Rp1,261 triliun, meningkat hampir 20 persen yoy. Target akhir tahun sebesar Rp1.650 triliun sudah tercapai 76,4 persen. Bahkan, jika kita bicara target renstra (Rencana Strategis), sudah melebihi," papar Rosan.

Capaian Investasi dalam 10 Tahun

Selama satu dekade terakhir, BKPM mencatatkan realisasi investasi mencapai Rp9.117,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 13.836.775 orang.

Rosan menyatakan, catatan itu melebihi target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi/BKPM sejak 2021. Dengan kata lain, kebijakan penciptaan iklim investasi yang kondusif telah berhasil dijalankan.

"Dalam 10 tahun terakhir, kestabilan ekonomi dan politik telah meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi adalah komitmen jangka panjang, sehingga kestabilan sangat penting," ujar Rosan.

Ditegaskan, sektor manufaktur yang berkembang pesat sejak 2014 turut berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ke depannya, lanjut Rosan, sektor manufaktur akan terus diperkuat, sehingg dapat memberi kontribusi yang lebih besar, baik terhadap investasi maupun penciptaan lapangan kerja.

"Pertumbuhan manufaktur mencapai 15,5 persen selama 10 tahun terakhir. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan perlu terus didorong ke depan," pungkas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor primer yang terdiri dari pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan selalu menjadi sektor dengan realisasi investasi terendah selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa sektor primer selalu kalah saing dari sektor manufaktur (sekunder) dan sektor infrastruktur-jasa (tersier) dari 2014 hingga 2024.

Perinciannya yaitu pada 2014 realisasi investasi sebesar Rp463,1 triliun, terdiri dari sektor primer Rp91,7 triliun, sektor sekunder Rp199,1 triliun, dan sektor tersier Rp172,3 triliun.

Lalu pada 2015, realisasi investasi sebesar Rp545,4 triliun, terdiri dari sektor primer Rp95 triliun, sektor sekunder Rp236 triliun, dan sektor tersier Rp214,4 triliun.

Pada 2016, realisasi investasi sebesar Rp612,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp89 triliun, sektor sekunder Rp335,8 triliun dan sektor tersier Rp188 triliun.

Pada 2017, realisasi investasi sebesar Rp692,8 triliun, terdiri dari sektor primer Rp124,7 triliun, sektor sekunder Rp274,8 triliun, dan sektor tersier Rp293,3 triliun.

Pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp132,1 triliun, sektor sekunder Rp222,3 triliun, sektor tersier Rp366,9 triliun.

Pada 2019, realisasi investasi sebesar Rp809,6 triliun, terdiri dari sektor primer Rp128,3 triliun, sektor sekunder Rp216 triliun, dan sektor tersier Rp465,3 triliun.

Perbesar

Petani melakukan penyemprotan anti hama terhadap tanaman padi yang baru ditanama di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/10/2024). Bisnis/Paulus Tandi Bone

Pada 2020, realisasi investasi sebesar Rp826,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp94,8 triliun, sektor sekunder Rp272,9 triliun, dan sektor tersier Rp458,6 triliun.

Pada 2021, realisasi investasi sebesar Rp901 triliun, terdiri dari sektor primer Rp133,3 triliun, sektor sekunder Rp325,4 triliun, dan sektor tersier Rp442,3 triliun.

Pada 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun, terdiri dari sektor primer Rp212,6 triliun, sektor sekunder Rp497,7 triliun, dan sektor tersier Rp496,9 triliun.

Pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp255,5 triliun, sektor sekunder Rp596,3 triliun, dan sektor tersier Rp567,1 triliun.

Pada Januari—September 2024, realisasi investasi sebesar Rp1.261,43 triliun, terdiri dari sektor primer Rp221,8 triliun, sektor sekunder Rp515,7 triliun, dan sektor tersier Rp523,8 triliun.

Artinya, hampir setiap tahunnya sektor primer berkontribusi kurang dari 20% dari total realisasi investasi. Para investor baik asing maupun dalam negeri lebih memilih menanamkan modal ke sektor sekunder dan tersier.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat bahwa sektor primer tampak lesu beberapa tahun terakhir. Menurutnya, permintaan pasar yang menurun turut berdampak negatif ke sektor primer.

"Primer ini agak sedikit terganggu. Saya kira juga ada faktor pasar turut mempengaruhi," jelas Tauhid kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia mendorong agar pemerintah lebih konsisten ke depannya. Padahal, pemerintah kerap berjanji memodernisasi pertanian dan semacamnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal III/2024 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Lantas, apakah target investasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai pada akhir 2024?

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada Kuartal III/2024 mencapai Rp431,48 triliun atau tumbuh 15,24% secara tahunan (YoY).

Sebagai perbandingan, realisasi investasi pada Kuartal III/2023 mencapai Rp374,4 triliun atau tumbuh 21,6% YoY. Artinya, pertumbuhan tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

Sementara itu, realisasi investasi dari Januari—September 2024 mencapai Rp1.261,43 triliun. Angka tersebut setara 76,45% dari target Jokowi sebesar Rp1.650,0 triliun.

Meski masih perlu mengumpulkan investasi kurang lebih Rp390 miliar lagi dalam waktu tiga bulan, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai BKPM masih mampu mencapai target tersebut.

Dia menjelaskan, selama tahun ini realisasi investasi terus tumbuh meski sempat terjadi perlambatan. Apalagi, sambungnya, realisasi investasi per sektor cukup konsisten dan tidak banyak berubah.

"Maka saya kira realisasi investasi di kisaran Rp1.600 triliun—Rp1.650 triliun, yang berada pada kisaran target pemerintah akan berpotensi terjadi di akhir 2024," ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia sendiri melihat, perlambatan pertumbuhan realisasi investasi pada Kuartal III/2024 karena kondisi perekonomian dunia yang masih loyo terutama negara mitra utama Indonesia. Dia mencontohkan China, yang selama ini menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor produk hilirisasi nikel.

Di satu sisi, sektor yang berkaitan dengan hilirisasi menjadi penyumbang utama realisasi investasi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi China yang melambat membuat ekspor produk hilirisasi nikel melambat.

"Berangkat dari kondisi ini, tentu investor melakukan penyesuaian untuk menginjeksi dana investasi ke aktivitas sterilisasi nikel yang merupakan produk hulu dari hilirisasi produk nikel," jelas Yusuf.

Senada, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai target realisasi investasi Jokowi sebesar Rp1.650 triliun juga bisa tercapai meski terjadi perlambatan pada Kuartal III/2024.

Tauhid menjelaskan, BKPM hanya perlu konsisten terhadap prioritasnya terutama terkait investasi ke sektor yang berkaitan dengan hilirisasi. Meski tidak capai Rp1.650 triliun, namun dia memperkirakan realisasi investasi akan berada di kisaran tersebut pada akhir 2024.

"Masih punya peluang sih. Sedikit slowdown [melambat] tapi mungkin bisa tercapai kalau ini konsistensi kebijakan yang dilakukan oleh BKPM," ujar Tauhid kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sementara itu, dia menjelaskan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi pada Kuartal III/2024. Pertama, investasi untuk hilirisasi yang sudah turun.

"Tahun lalu itu kan besar-besaran pada beberapa komoditas [yang dihilirisasi] terutama adalah nikel, tembaga, bauksit, timah, pembangunan smelter ya, sehingga orang lebih dulu masuk. Nah setelah itu, saya kira ini akan ada proses penurunan sedikit untuk yang smelter-smelter ini," jelas Tauhid.

Kedua, perekonomian global masih lesu. Apalagi, sambungnya, jika perekonomian negara-negara mitra perdagangan utama Indonesia belum kunjung membaik maka mereka belum akan mau menanam modal.

Ketiga, sektor-sektor primer dalam negeri seperti pertambangan, pertanian, dan lain-lain yang juga relatif lesu. Menurutnya, faktor permintaan pasar yang menurun juga mempengaruhi terganggunya sektor-sektor primer tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia mengalami perlambatan. Hal ini terlihat pada kuartal III/2024 yang tercatat tumbuh 15,24% (year on year/YoY) sedangkan pada kuartal III/2023 tumbuh 21,60% YoY.

Lantas, apakah ini ada kaitannya dengan kontraksi purchasing managers’ index (PMI) manufaktur sepanjang Juli-September 2024?

Sekretaris Jenderal HIPMI 2022-2025 Anggawira menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan PMI Manufaktur turun ke zona kontraksi atau negatif, yaitu di bawah 50, sepanjang Juli-September 2024, salah satunya adalah melemahnya permintaan domestik dan ekspor.

“Walaupun investasi di kuartal III/2024 menunjukkan kenaikan 15,24% secara tahunan, hal ini belum tentu langsung berkaitan dengan kontraksi di sektor manufaktur,” kata Anggawira kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya, kenaikan investasi lebih mungkin didorong oleh masuknya investasi di sektor-sektor lain, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi, yang masih menunjukkan performa positif.

Dia mengakui sektor manufaktur memang terkena dampak dari perlambatan permintaan global dan domestik, tetapi ini juga bisa menjadi alasan investor mencari sektor-sektor alternatif yang lebih stabil dalam jangka pendek.

Kendati begitu, kontraksi sektor manufaktur dalam jangka panjang dapat mengurangi daya tarik investasi di sektor tersebut, jika tidak segera diatasi. Pasalnya, hal itu menunjukkan adanya pelemahan fundamental dalam konsumsi dan ekspor yang perlu perhatian lebih.

Untuk mencapai target investasi Rp1.868,2-Rp1.905,6 triliun di tahun 2025, Anggawira menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

Diantaranya, diversifikasi sektor investasi dan perbaikan regulasi dan perizinan. Secara rinci, dia menuturkan perlunya memperluas sektor-sektor yang dapat menarik investasi, terutama dalam ekonomi digital, energi terbarukan, dan hilirisasi sumber daya alam.

“Pemerintah bisa memberikan insentif tambahan bagi investor yang menanamkan modal di sektor-sektor strategis tersebut,” ujarnya.

Selain itu, dia melihat perlunya perbaikan regulasi dan perizinan. Anggawira mengatakan simplifikasi birokrasi dan percepatan proses perizinan melalui reformasi struktural yang berkelanjutan, terutama melalui sistem Online Single Submission (OSS), perlu terus dioptimalkan.

“Dengan begitu investor akan merasakan kemudahan dalam melakukan investasi,” pungkasnya.