JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk melawan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Keputusan yang dimaksud terkait tiga kader PKB yang telah dipecat, tetapi tetap diputuskan untuk dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK KPU RI No:1401 Tahun 2024 tertanggal 28 September 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU No 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

Sebelumnya, KPU telah mengabulkan permintaan PKB agar ketiga kadernya yang telah dipecat diganti dengan kader lain untuk dilantik sebagai anggota DPR RI.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1349 Tahun 2024 yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 20 September 2024.

Namun, Bawaslu kemudian menyatakan bahwa langkah KPU itu melanggar tata cara prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih.

Bawaslu kemudian memerintahkan KPU untuk tetap melantik tiga kader PKB yang telah dipecat itu. KPU pun menindaklanjuti perintah Bawaslu dengan Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024.

Hasanuddin lantas mempertanyakan keputusan Bawaslu dan KPU tersebut.

Ia menganggap, kedua lembaga itu mestinya tak ikut campur kebijakan internal PKB yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Partai Politik dan AD/ART PKB.

"Bagaimana bisa KPU dan Bawaslu menganulir hak dan kewenangan partai yang dilindungi oleh undang-undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya?" tutur dia.

"Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi caleg terpilih?" sambung dia.

Ia menekankan, mestinya KPU dan Bawaslu tak mengambil keputusan apapun karena para kader yang dipecat tengah menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan PKB.

"Proses hukum tersebut sedang berlangsung, seharusnya semua pihak menghormati semua proses hukum tersebut," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menganggap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melampaui batas karena ikut campur soal pemecatan dua kadernya yang menjadi calon legislatif (caleg) terpilih DPR RI.

Mestinya KPU dan Bawaslu tidak mengambil keputusan lebih dulu karena tiga kader yang dipecat itu tengah melakukan langkah hukum melalui mahkamah partai dan pengadilan.

"Proses hukum tersebut sedang berlangsung, seharusnya semua pihak menghormati semua proses hukum dengan tidak menerbitkan keputusan dalam bentuk apapun sampai keputusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

Adapun ketiga caleg terpilih DPR RI itu adalah Ali Ahmad, Ghufron Sirodj, dan Mohammad Irsyad Yusuf.

Mulanya, KPU sudah mengganti tiga nama itu karena telah dipecat oleh PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang diteken oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.

Tapi, Bawaslu menyatakan, KPU melakukan pelanggaran tata cara prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih.

Kemudian, Bawaslu memerintahkan agar KPU tetap menyatakan tiga kader PKB itu sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Hasanuddin pun mempertanyakan kewenangan Bawaslu dan KPU atas keputusan PKB.

"Bagaimana bisa KPU dan Bawaslu menganulir hak dan kewenangan partai yang dilindungi oleh undang-undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya?" ucap dia.

"Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi caleg terpilih?" sambung dia.

Oleh sebab itu, pihaknya bakal mengambil langkah hukum atas putusan KPU yang mengakomodasi perintah Bawaslu.

Ia menyebut, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK KPU RI No: 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU No 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

"Semua itu kita lakukan untuk memastikan kewenangan dan tegaknya disiplin partai sebagaimana diatur dalam AD/ART PKB yang dijamin oleh Undang-Undang Partai Politik," imbuh dia.