Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kementeriannya tengah mempelajari dokumen hukum terkait dengan transaksi pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dengan Gunvor Singapore PTE LTD.

Belakangan, Gunvor membawa PGAS ke The London Court of International Arbitration akibat sengketa keterlembatan pengiriman LNG dari perusahaan gas negara tersebut.

Persoalan ke arbitrase yang diajukan Gunvor menyasar pada ketentuan Master LNG Sales & Purchase Agreement serta Confirmation Notice. Dalam perkara arbitrase ini, Gunvor sebagai pemohon dan PGN sebagai termohon.

“Kita tentunya akan melihat seluruh dokumentasi hukum terkait dengan transaksi ini, kita akan mematuhi proceeding dari sisi hukum,” kata Kartika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya perusahaan gas negara berdalih terjadi force majeur atas kendala pengiriman LNG itu ke Gunvor, perusahaan berbasis di Singapura.

Lewat dokumen transaksi dua perusahaan itu, PGN mesti mengirim 8 kargo LNG setiap tahunnya sejak Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2027.

Kendati demikian, Kartika enggan menerangkan alasan keterlambatan atau ketidakmampuan PGN dalam memenuhi kontrak pengiriman kargo tersebut. Dia meminta Bisnis mengonfirmasi langsung ke manajemen PGAS.

“Itu tanya ke manajemen lah itu teknis,” kata dia.

Sementara itu, Gunvor belum menanggapi permohonan konfirmasi yang dikirimkan Bisnis terkait dengan alasan perusahaan membawa perkara pengiriman LNG itu ke lembaga arbitrase.

Permohonan konfirmasi yang disampaikan ke Corporate Affairs Director Gunvor Seth Thomas Pietras belum ditanggapi sampai berita ini tayang.

Sekretaris Perusahaan PGAS Fajriyah Usman mengatakan perseroannya menghormati langkah hukum yang diambil Gunvor pertengahan bulan lalu.

Dia mengatakan PGAS bakal berupaya untuk menjaga reputasi dan kesehatan finansial perusahaan dengan menunjuk tim hukum internasional mewakili perusahaan.

“Pada saat pelaporan, belum ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Fajriyah Usman lewat keterbukaan informasi, Rabu (18/9/2024).

Adapun dalam laporan keuangan per 31 Desember 2022, 31 Maret 2023, 30 Juni 2023, dan 30 September 2023, PGN telah membentuk provisi atas kontrak LNG perseroan dengan Gunvor sampai dengan US$61,2 juta.

PGN melakukan estimasi nilai ekonomis untuk seluruh komitmen kontrak pembelian LNG jangka panjang dengan Gunvor (2024-2027), sesuai kriteria PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, diukur dan disajikan sebagai provisi atas kontrak LNG yang memberatkan dalam laporan keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2024 sebesar US$68,54 juta.

Dalam keterbukaan informasi sebelumnya, PGN menjelaskan bahwa kendala pengiriman kargo LNG kepada Gunvor tidak kurang dari beberapa bulan pada 2024.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN menghadapi gugatan arbitrase di The London Court of International Arbitration melawan Gunvor Singapore Pte. Ltd.

Permohonan arbitrase yang dilayangkan Gunvor tersebut berkenaan dengan pengiriman kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang terkendala dari PGN. Dalam permohonannya, Gunvor menyasar pada ketentuan Master LNG Sale dan Purchase Agreement (MSPA) serta confirmation notice (CN).

Sebelumnya, PGN melakukan kesepakatan MSPA berkaitan dengan pembelian dan penjualan LNG. PGN bertindak sebagai penjual, sedangkan Gunvor Singapore Pte Ltd sebagai pembeli.

MSPA dan CN mengatur bahwa PGN akan mengirim kargo LNG ke Gunvor, dan berhak menerima pembayaran dari Gunvor atas pengiriman kargo LNG tersebut. Namun demikian, diklaim terjadi kondisi force majeure, yakni kendala yang menyebabkan tertundanya proses novasi portofolio LNG dari Pertamina ke PGN. Hal ini berimbas kepada terkendalanya pengiriman kargo LNG kepada Gunvor.

Profil Gunvor & Pemiliknya

Gunvor Singapore Pte. Ltd. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Gunvor Group Ltd. Adapun, Gunvor Group merupakan salah satu perusahaan trader minyak terbesar di dunia.

Tak hanya minyak, Gunvor juga bergerak dalam bisnis trading LNG, LPG, biofuel, hingga logam dasar dan konsentrat.

Khusus untuk bisnis LNG, Gunvor telah memperdagangkannya sejak 2010 dan telah berkembang menjadi perusahaan perdagangan LNG independen terbesar di dunia.

Pada 2023, Gunvor Group membukukan pendapatan hingga US$127 miliar atau sekitar Rp1.941 triliun (asumsi kurs Rp15.287 per US$) dengan volume perdagangan mencapai 177 juta metrik ton.

Saham mayoritas Gunvor sebesar 84,21% dimiliki oleh Torbjörn Törnqvist sebagai mayoritas beneficial owner, sementara 15,79% sisanya dipegang oleh Gunvor Employee Shareplan.

Adapun, Torbjörn Törnqvist merupakan konglomerat asal Swedia yang memiliki kekayaan senilai US$5,4 miliar. Kekayaannya tersebut menempatkannya pada posisi ke-598 orang terkaya di dunia menurut Forbes.

Bisnis.com, JAKARTA — Gunvor Singapore PTE LTD mengajukan permohonan arbitrase ke The London Court of International Arbitration terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN.

Sebabnya, Gunvor menyoal pengiriman kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang terkendala dari PGN. Sebelumnya perusahaan gas negara berdalih terjadi force majeur atas kendala pengiriman LNG itu ke Gunvor, perusahaan berbasis di Singapura.

Persoalan ke arbitrase yang diajukan Gunvor menyasar pada ketentuan Master LNG Sale dan Purchase Agreement serta confirmation notice. Dalam perkara arbitrase ini, Gunvor sebagai pemohon dan PGN sebagai termohon.

“Pada saat pelaporan, belum ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Fajriyah Usman lewat keterbukaan informasi, Rabu (18/9/2024).

Fajriyah mengatakan perseroannya menghormati langkah hukum yang diambil Gunvor. Dia mengatakan PGAS bakal berupaya untuk menjaga reputasi dan kesehatan finansial perusahaan dengan menunjuk tim hukum internasional mewakili perusahaan.

“Menunjuk tim hukum internasional yang berpengalaman dalam bidang arbitrase untuk mewakili perusahaan, terus memantau situasi untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional dan aktifitas bisnis perseroan,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan, perseroan telah menyiapkan langkah-langkah untuk menangani perkara arbitrase ini.

“Fokus utama kami adalah melindungi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, serta memastikan penangana kasus arbitrase dengan penuh kehati-hatian,” kata dia.

Adapun dalam laporan keuangan per 31 Desember 2022, 31 Maret 2023, 30 Juni 2023, dan 30 September 2023, PGN telah membentuk provisi atas kontrak LNG perseroan dengan Gunvor sampai dengan US$61,2 juta.

PGN melakukan estimasi nilai ekonomis untuk seluruh komitmen kontrak pembelian LNG jangka panjang dengan Gunvor (2024-2027), sesuai kriteria PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, diukur dan disajikan sebagai provisi atas kontrak LNG yang memberatkan dalam laporan keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2023 sebesar US$61,27 juta.

Selain itu, PGN juga mencatat provisi dalam laporan laba rugi konsolidasian interim pada laporan keuangan yang berakhir 30 Juni 2023 sebesar US$4,41 juta, dan pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar US$56,85 juta.

Dalam keterbukaan informasi sebelumnya, PGN menjelaskan bahwa kendala pengiriman kargo LNG kepada Gunvor tidak kurang dari beberapa bulan pada 2024.

PGN akan memberikan pemberitahuan lebih lanjut jika terdapat perkembangan terkait kondisi force majeure.

Sebagai informasi, peristiwa yang melatarbelakangi kondisi force majeure ini adalah PGN yang merupakan subholding dari Pertamina.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas subholding BUMN akan dilaksanakan alih bisnis LNG milik Pertamina kepada PGN. Di sisi lain PGN dan Gunvor menandatangani MSPA dan CN dengan tujuan PGN akan menjual LNG tertentu dari portofolio Pertamina kepada Gunvor.

Pada perkembangannya, terjadi kondisi force majeure, yakni kendala yang menyebabkan tertundanya proses novasi portofolio LNG dari Pertamina ke PGN. Alhasil, hal ini berimbas kepada terkendalanya pengiriman kargo LNG kepada Gunvor.