Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kementeriannya tengah mempelajari dokumen hukum terkait dengan transaksi pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dengan Gunvor Singapore PTE LTD.

Belakangan, Gunvor membawa PGAS ke The London Court of International Arbitration akibat sengketa keterlembatan pengiriman LNG dari perusahaan gas negara tersebut.

Persoalan ke arbitrase yang diajukan Gunvor menyasar pada ketentuan Master LNG Sales & Purchase Agreement serta Confirmation Notice. Dalam perkara arbitrase ini, Gunvor sebagai pemohon dan PGN sebagai termohon.

“Kita tentunya akan melihat seluruh dokumentasi hukum terkait dengan transaksi ini, kita akan mematuhi proceeding dari sisi hukum,” kata Kartika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya perusahaan gas negara berdalih terjadi force majeur atas kendala pengiriman LNG itu ke Gunvor, perusahaan berbasis di Singapura.

Lewat dokumen transaksi dua perusahaan itu, PGN mesti mengirim 8 kargo LNG setiap tahunnya sejak Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2027.

Kendati demikian, Kartika enggan menerangkan alasan keterlambatan atau ketidakmampuan PGN dalam memenuhi kontrak pengiriman kargo tersebut. Dia meminta Bisnis mengonfirmasi langsung ke manajemen PGAS.

“Itu tanya ke manajemen lah itu teknis,” kata dia.

Sementara itu, Gunvor belum menanggapi permohonan konfirmasi yang dikirimkan Bisnis terkait dengan alasan perusahaan membawa perkara pengiriman LNG itu ke lembaga arbitrase.

Permohonan konfirmasi yang disampaikan ke Corporate Affairs Director Gunvor Seth Thomas Pietras belum ditanggapi sampai berita ini tayang.

Sekretaris Perusahaan PGAS Fajriyah Usman mengatakan perseroannya menghormati langkah hukum yang diambil Gunvor pertengahan bulan lalu.

Dia mengatakan PGAS bakal berupaya untuk menjaga reputasi dan kesehatan finansial perusahaan dengan menunjuk tim hukum internasional mewakili perusahaan.

“Pada saat pelaporan, belum ada dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Fajriyah Usman lewat keterbukaan informasi, Rabu (18/9/2024).

Adapun dalam laporan keuangan per 31 Desember 2022, 31 Maret 2023, 30 Juni 2023, dan 30 September 2023, PGN telah membentuk provisi atas kontrak LNG perseroan dengan Gunvor sampai dengan US$61,2 juta.

PGN melakukan estimasi nilai ekonomis untuk seluruh komitmen kontrak pembelian LNG jangka panjang dengan Gunvor (2024-2027), sesuai kriteria PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, diukur dan disajikan sebagai provisi atas kontrak LNG yang memberatkan dalam laporan keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2024 sebesar US$68,54 juta.

Dalam keterbukaan informasi sebelumnya, PGN menjelaskan bahwa kendala pengiriman kargo LNG kepada Gunvor tidak kurang dari beberapa bulan pada 2024.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengizinkan kawasan industri mengadakan LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri.

"Terkait kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar memperkirakan, permintaan lahan industri tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, permintaan lahan didukung oleh pertumbuhan industri manufaktur, seperti otomotif dan FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Selain itu, permintaan lahan juga berasal dari industri data center yang meningkat seiring maraknya transformasi digital.