JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih belum banyak komentar atas konflik Hotel Sultan Sutowo vs Pengelola GBK.

Dia bilang pengelolaan Hotel Sultan merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berbeda dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) dimiliki atas nama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Pemerintah pun saat ini masih menunggu proses hukum yang berlangsung.

“Kira-kira beginilah HPL-nya atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan, sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji,” ujar Nusron singkat saat ditemui media di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Untuk diketahui, konflik kepemilkan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, masih bergulir.

Saat ini, perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas gugatan mereka kepada empat tergugat dari pihak pemerintah.

Pengajuan kasasi itu pun terdaftar dalam perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kepada MA pada 20 September 2024.

Adapun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih belum banyak komentar atas konflik Hotel Sultan Sutowo vs Pengelola GBK.

Dia bilang pengelolaan Hotel Sultan merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berbeda dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) dimiliki atas nama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Pemerintah pun saat ini masih menunggu proses hukum yang berlangsung.

“Kira-kira beginilah HPL-nya atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan, sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji,” ujar Nusron singkat saat ditemui media di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Untuk diketahui, konflik kepemilkan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, masih bergulir.

Saat ini, perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas gugatan mereka kepada empat tergugat dari pihak pemerintah.

Pengajuan kasasi itu pun terdaftar dalam perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kepada MA pada 20 September 2024.

Adapun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih belum banyak komentar atas konflik Hotel Sultan Sutowo vs Pengelola GBK.

Dia bilang pengelolaan Hotel Sultan merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berbeda dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) dimiliki atas nama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Pemerintah pun saat ini masih menunggu proses hukum yang berlangsung.

“Kira-kira beginilah HPL-nya atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan, sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji,” ujar Nusron singkat saat ditemui media di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Untuk diketahui, konflik kepemilkan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, masih bergulir.

Saat ini, perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas gugatan mereka kepada empat tergugat dari pihak pemerintah.

Pengajuan kasasi itu pun terdaftar dalam perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kepada MA pada 20 September 2024.

Adapun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih belum banyak komentar atas konflik Hotel Sultan Sutowo vs Pengelola GBK.

Dia bilang pengelolaan Hotel Sultan merupakan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berbeda dengan Hak Guna Usaha (HGU). Sementara Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) dimiliki atas nama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Pemerintah pun saat ini masih menunggu proses hukum yang berlangsung.

“Kira-kira beginilah HPL-nya atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan, sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji,” ujar Nusron singkat saat ditemui media di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Untuk diketahui, konflik kepemilkan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, masih bergulir.

Saat ini, perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas gugatan mereka kepada empat tergugat dari pihak pemerintah.

Pengajuan kasasi itu pun terdaftar dalam perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst kepada MA pada 20 September 2024.

Adapun gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut dilayangkan kepada empat pihak, yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), Menteri ATR/Kepala BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," bunyi amar putusan gugatan.

Jakarta: Beberapa berita terpopuler properti Rabu, 23 Oktober 2024 menjadi perhatian pembaca Medcom.id. Mulai dari jenis pajak rumah hingga perbedaan perpanjangan dan pembaruan HGB.

Selain itu, ada artikel tentang hal yang harus diperhatikan saat pasang AC. Berikut tiga berita terpopuler properti Medcom.id kemarin.

1. 11 Hal yang Harus Diperhatikan saat Pasang AC

Memasang AC merupakan solusi tepat untuk menyejukkan ruangan, terutama saat cuaca panas. Namun, pemasangan AC tidak boleh dilakukan sembarangan.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar AC berfungsi optimal dan aman digunakan. Berikut Medcom.id telah merangkum hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang AC. Simak informasinya di bawah ini ya!

Baca selengkapnya di sini

2. Jenis-jenis Pajak Rumah yang Harus Diketahui

Kamu punya rumah? maka kamu wajib membayar pajak rumah. Berikut ini beberapa penjelasan singkat yang harus kamu ketahui mengenai pajak rumah, serta jenisnya dikutip dari beberapa sumber.

Pajak rumah merupakan pajak yang menjadi tanggung jawab orang yang memiliki rumah tersebut, terkait dengan aspek-aspek seperti pendapatan, harga beli, dan kepemilikan tempat tinggal.

Baca selengkapnya di sini

3. Perbedaan Perpanjangan dan Pembaharuan HGB

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara.

Sama seperti hak-hak atas tanah lainnya, HGB memiliki jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang atau diperbarui. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara perpanjangan dan pembaharuan HGB yang perlu dipahami.
Baca selengkapnya di sini


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara.

Sama seperti hak-hak atas tanah lainnya, HGB memiliki jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang atau diperbarui. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara perpanjangan dan pembaharuan HGB yang perlu dipahami.

Pengertian perpanjangan HGB

Perpanjangan HGB adalah perpanjangan jangka waktu atas HGB yang telah berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jangka waktu perpanjangan HGB paling lama 20 tahun.

Proses perpanjangan HGB dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan.

Baca juga: Catat! Ini Biaya dan Cara Mengubah HGB Jadi SHM

Pengertian pembaharuan HGB

Pembaharuan HGB adalah proses pembuatan HGB baru setelah HGB yang lama berakhir. Artinya, HGB yang lama akan berakhir dan hak atas tanahnya akan kembali kepada negara. Kemudian, pemegang HGB yang lama dapat mengajukan permohonan HGB baru untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.

Perbedaan perpanjangan dan pembaharuan HGB

Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan dua proses yang berbeda dalam pengelolaan hak atas tanah di Indonesia.
Perpanjangan HGB adalah proses tambahan jangka waktu masa berlakunya HGB tanpa mengganti sedikitpun syarat yang berada di dalam kontrak hak tersebut. Sedangkan Pembaharuan HGB berarti proses tambah jangka waktunya HGB setelah masa kontrak berakhir atau sebelum masa perpanjangannya telah berakhir.

Perpanjangan dan Pembaharuan HGB tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Dalam PP ini, HGB sangat mungkin untuk kamu dapat memperpanjang kontraknya untuk jangka waktu hingga 20 tahun paling lama. Kemudian, kamu juga dapat memperbaharui kembali kontrak tersebut hingga mencapai waktu maksimal 30 tahun. Jadi, jika ditotal, masa berlaku HGB dapat mencapai hingga 80 tahun. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)