Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim," tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10).

Tak hanya itu, menurut Dasco, pihaknya juga segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim untuk periode DPR RI 2024-2029.

Harapannya, kata Dasco, tugas para hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat atas keadilan tidak terhambat. Selain itu hakim juga sejahtera dan tidak mudah disuap oleh siapapun

“Insya Allah kami semua sudah sama-sama sepakat, ada beberapa hal yang kita akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini, untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," katanya.

Sebelumya, Prabowo Subianto mengaku terkejut mendengar dan mengetahui kondisi para hakim selama ini, terutama soal keluhan para hakim terkait permintaan kenaikan gaji.

Untuk itu, Prabowo meminta para hakim bersabar sampai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 karena dia menyatakan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

“Mohon sabar, saya juga kaget mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian,” kata Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku terkejut mendengar dan mengetahui kondisi para hakim selama ini, terutama soal keluhan para hakim terkait permintaan kenaikan gaji.

Untuk itu, Prabowo meminta para hakim bersabar sampai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 karena dia menyatakan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal tersebut disampaikannya melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

“Mohon sabar, saya juga kaget mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian,” tuturnya.

Adapun, cara Prabowo memperbaiki kondisi para hakim adalah melalui perbaikan remunerasi penghasilan. Sebagai informasi, remunerasi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan atau hadiah penghargaan kepada karyawan sebagai bentuk balas jasa.

“Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” ujar Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku hal ini bukan hanya sekadar janji belaka karena kampanye telah berakhir, maka tidak perlu janji-janji. Dengan demikian, ini adalah keyakinan yang dipercaya Prabowo agar para hakim bisa mandiri dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para Hakim. Sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” pungkas Presiden terpilih tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa permintaan kenaikan gaji para hakim akan dihitung secara simultan sehingga bisa bermanfaat.

“Ya, pasti akan dihitung secara simultan bagaimana kemudian secara signifikan ini bisa kemudian dapat memperoleh manfaat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa aksi mogok kerja atau cuti berjamaah para hakim tidak akan mengganggu penanganan perkara di semua pengadilan.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Bagus Sudjatmiko mengemukakan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan tetap akan dilayani para hakim dengan baik, mengingat banyak masyarakat yang ingin mencari keadilan di setiap pengadilan.

"Apalagi perkara-perkara yang memang harus diselesaikan di hari itu, kami [pengadilan] tetap akan melayani dengan baik," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Bagus, tidak ada pengadilan yang ditutup sementara karena aksi mogok kerja para hakim di seluruh Indonesia.

Bahkan, dia memastikan seluruh layanan tetap bakal dibuka dan akan dilayani di semua pengadilan di Indonesia.

"Artinya cuti bersama kita ini tidak akan mengganggu pelayanan di pengadilan mana pun," katanya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Maka dari itu, dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah tengah mengkaji memberikan kenaikan gaji bagi para hakim yang saat ini melakukan aksi mogok kerja atau cuti berjamaah.

“Semuanya [kenaikan gaji hakim] masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan RB, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung dikalkulasi,” ujarnya kepada wartawan di JCC Senayan, Selasa (8/10/2024).

Menurut catatan Bisnis, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin disebut tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap gaji ribuan hakim.

Akibatnya, ribuan hakim ingin melakukan aksi mogok massal karena tak pernah merasakan penyesuaian besaran gaji pokok selama 12 tahun terakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, dijelaskan gaji pokok hakim akan mengikuti gaji PNS golongan IIIA.

Hakim yang memiliki masa kerja 0 tahun akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2 juta per bulan. Sementara itu, untuk gaji tertinggi hakim setara golongan IV E PNS yakni sebesar Rp4,97 juta per bulan.

Namun, itu semua hanya gaji pokok, belum termasuk tunjangan dan fasilitas seperti rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, dan penghasilan pensiun.

Sementara itu, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah atau mogok kerja selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah atau mogok kerja selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang mengambil pekerjaan sampingan, seperti mengajar dan berjualan. Namun, dia memastikan hal tersebut dilakukan tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulain dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat bendera putih atas gaji yang diterimanya selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kamk bertahan di keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang ambil pekerjaan sampingan seperti mengajar dan berjualan, tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas saya, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.