Jakarta: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) meminta agar sertifikasi halal digratiskan. Jika berbayar apalagi dengan harga yang cukup mahal, pelaku usaha menilai, hal ini sama saja dengan memberi beban biaya kepada pengusaha.

“Beban dari pengusaha logistik dan forwarder dengan situasi saat ini sudah sangat sulit. Ini ditambah lagi harus membayar sertifikasi halal dengan harga yang cukup mahal,” ujar Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 September 2024.

Dia mengatakan pada dasarnya ALFI mendukung sepenuhnya dengan harapan adanya perbaikan-perbaikan untuk jasa-jasa handling terutama klaster-klaster penanganan kargo halal. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara terbesar populasi muslimnya di dunia.
“Tapi, pemerintah kan seharusnya bukan hanya berangkat dari program sertifikasi halalnya saja, tetapi juga harus membangun ekosistemnya terlebih dahulu. Artinya, ekosistem supply chain halal itu harus dibangun dari end to end, jangan ujug-ujug mewajibkan sertifikasi halal,” ungkapnya.

Dia berharap sertifikasi halal ini tidak malah membebani para pengusaha yang malah memberikan tambahan biaya logistik yang tinggi. Tapi, sepatutnya pemerintah itulah yang harus bertanggung jawab menyiapkan semua infrastruktur, baik itu hard maupun soft infrastruktur.

“Soft infrastruktur itu seperti pengakuan oleh pemerintah terhadap pengusaha logistik bahwa pengusaha itu sudah memenuhi standar. Dan itu fungsi pemerintah seharusnya dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Bukan sebaliknya memberi beban biaya kepada pengusaha,” katanya.

Picu biaya logistik tinggi

Menurutnya, penerapan sertifikasi halal ini bisa memicu biaya logistik yang semakin tinggi sementara, pemerintah ingin menurunkan biaya logistik. Akibat naiknya biaya logistik ini, menurut Akbar, masyarakat juga akan menanggung kenaikan harga barang dan menurunkan daya saing.

Dia pun mengingatkan pemerintah agar penerbitan sertifikasi halal ini tidak menjadi carut marut lagi seperti halnya sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut dia, waktu itu pemerintah dengan bangganya ingin buru-buru menerapkan SNI logistic tanpa memerhatikan ekosistem industrinya.

“Tapi, ekosistem tata kelola industrinya tidak dibangun sehingga terjadilah carut marut dalam pelaksanaannya. Jadi, jangan sampai halal logistik ini juga mengulangi lagi hal-hal yang instan seperti itu. Cukup melakukan program-program instan untuk mengumpulkan dana dari penerbitan sertifikat itu,” ujar dia.

Prinsipnya, kata Akbar, ALFI mendukung program pemerintah. Namun dia menilai, ekosistem halal supply chain itu yang harus dibangun, bukan semata sertifikasi. Untuk sertifikasi halal makanan misalnya daging-dagingan atau ayam, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan cold storage-nya.

“Swasta semua yang bangun cold storage-nya untuk menjaga kualitas ikannya. Pemerintah ada enggak yang membangun? Enggak ada. Contohnya begitu, Jadi, program sertifikasi halal ini seperti dipaksakan jalan, padahal tanpa adanya kajian terlebih dahulu,” tuturnya.

(END)