JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PHK) Kementerian Pertanian dan BUMN sektor pangan terkait turunnya harga jual ayam hidup (live bird) di pasar.

Ia mengatakan hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti laporan dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) terkait masalah harga jual ayam hidup di pasaran yang merugikan peternak.

"Kami sikapi dengan metode konsolidasi terlebih dahulu, kalau itu tidak jalan maka pak Alvino (Ketua KPUN) bisa memproses pengaduannya," kata Yeka di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Menurut Yeka, harga jual ayam yang turun merupakan cerminan bahwa kemampuan peternak dalam memproduksi ayam sangat bagus sehingga jumlah berlebih.

Ia mengatakan pemerintah mestinya dapat mengelola besarnya potensi peternak dalam negeri dengan menyalurkan ayam hidup tersebut ke program-program strategis.

"Harusnya pemerintah ini di-manage untuk berbagai macam program, kita butuh program soal stunting, peningkatan gizi. Ini kan juga penting, jadi daripada nanti harganya turun, ini bisa dibeli pemerintah harusnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio melaporkan masalah harga jual ayam hidup (livebird) di pasaran yang tidak mengikuti aturan Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 ke Ombudsman RI, Selasa.

Alvino mengatakan harga jual ayam yang tidak sesuai dengan aturan tersebut telah merugikan peternak.

"Kondisi ayam hari ini itu masih jauh di bawah harga acuan Perbadan, walaupun harga DOC atau Day Old Chick-nya hari ini ikut turun di bawah harga acuan Perbadan tetap kami setelah hitung-hitungan kami masih rugi," kata Alvino

Alvino mengatakan saat ini harga ayam hari ini berkisar di angka Rp17.500-Rp18.500 per kg. Padahal, bila mengacu terhadap Perbanas 5/2022, harga jual ayam hidup di angka Rp 21.000-Rp 23.000 per kg.

"Setelah kami hitung dengan harga jual ayam hari ini yang masih di angka Rp17.500 sampai Rp18.500, petenak itu masih rugi," ujarnya.

Di sisi lain, Alvino mengatakan pihaknya meminta agar pemerintah untuk menjadikan ayam dari KPUN sebagai cadangan pangan pemerintah.

Pasalnya, kata dia, program yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna membantu peternak unggas UMKM tidak memiliki kejelasan terkait jadwal pelaksanaannya.

"Programnya itu jalannya tidak jelas jadwalnya, terus saat ini (program) jalan juga masih terkendala dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama," ucap dia.