Jakarta -

Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Minggu (17/10).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

"Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

"BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," ujar Andrijanto.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

(anl/ega)

JAKARTA - Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika menjelaskan, ?Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,? ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan, touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

?BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,? ujar Andrijanto.

Meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta: Ombudsman RI merekomendasikan kepada pemerintah agar pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan skema penerima bantuan iuran (PBI) untuk meningkatkan kepesertaan.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng ketika dihubungi Antara, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan hasil kajian tentang tata kelola jaminan sosial ketenagakerjaan tenaga kerja informal kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 3 Oktober lalu.

Rencananya Ombudsman RI juga akan menyerahkan hasil kajian serupa kepada pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ditujukan kepada Kementerian Koordinator yang mengampu program jaminan sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan dan berbagai pihak terkait.
"Sehingga di sisi regulasi kita meminta, pertama, agar Kemenko ini duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menyusun SKB, Surat Keputusan Bersama, yang memastikan agar para petani dan nelayan itu bisa mendapatkan bantuan iuran, PBI," katanya, dilansir Antara.

Baca juga: Cegah Kemiskinan, ILO dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Forum Internasional Bahas Perlindungan Pengangguran

Rekomendasi Ombudsman

Ombudsman RI merekomendasikan skema PBI untuk kategori bukan penerima upah itu dapat dijalankan selama beberapa tahun untuk jumlah penerima yang sudah ditentukan sebelumnya sebagai stimulan.

"Jadi stimulasi itu dilakukan pemda setahun pertama, dua tahun pertama untuk seribu orang dulu, misalnya, lalu tahun berikutnya bergulir ke tempat lain, ke kelompok penerima manfaat yang lain, dengan upaya agar petani dan nelayan yang sudah mendapatkan stimulasi di tahun pertama atau tahun kedua tadi itu sudah tahu dan sadar manfaatnya," kata Robert.

Diharapkan dengan merasakan manfaatnya maka para pekerja informal tersebut akan melihat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu sebagai kebutuhan.

Pihaknya juga mendorong dukungan serupa dari pemerintah desa lewat Kemendes PDT untuk mendukung PBI bagi pekerja informal di desa bersumber dari penerimaan selain Dana Desa, selain juga dukungan dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Langkah itu diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto. Mengingat tanpa perlindungan jaminan sosial, pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan serta keluarganya dapat mengalami dampak luar biasa ketika terjadi kecelakaan kerja dan sejenisnya.

Sebelumnya, dalam penyerahan rekomendasi pada awal Oktober tersebut, Ombudsman RI menyatakan adanya potensi maladministrasi pada optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja informal berupa pengabaian kewajiban, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu Ombudsman RI memberikan saran perbaikan melalui tiga aspek yakni aspek program, kebijakan dan manajemen.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman RI menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah adalah landasan penting bagi kestabilan pemerintahan.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, diperlukan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur, yang bisa menjadi panduan dalam setiap proses layanan, demi menjamin transparansi serta akuntabilitas.

"Revolusi terjadi ketika kepercayaan hilang," ujar Johanes saat menerima kunjungan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) di Aula Gedung Ombudsman RI, sebagaimana dikonfirmasi Sabtu (12/10/2024).

Dia melanjutkan, Ombudsman RI berpegang pada mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi, yang berperan untuk mencegah dan mengawasi terjadinya malaadministrasi dalam pemerintahan.

Johanes mengatakan pelayanan publik adalah hak asasi setiap individu, tak terbatas hanya pada warga negara. Setiap orang berhak mendapatkan layanan publik yang layak dan berkualitas.

Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pelayanan publik, seperti persepsi negatif terkait pungutan liar (pungli) dan ketidakjelasan prosedur.

"Masyarakat masih memiliki persepsi publik yang negatif, salah satunya terkait pungli, yakni pungutan yang tidak semestinya dibebankan kepada negara," tuturnya.

Selain itu, Johanes juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai lambannya pelayanan publik. Ombudsman RI menerima banyak laporan tentang layanan yang belum mencapai standar yang diinginkan.

Menurutnya, kurangnya kepatuhan terhadap prosedur layanan dan masih maraknya malaadministrasi menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Ia bahkan menyebut malaadministrasi ini sering dianggap sebagai benih awal dari korupsi.

"Untuk itu pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kunci utama," pungkasnya.

Jakarta -

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi padi nasional, baik melalui intensifikasi maupun cetak sawah atau ekstensifikasi. Yeka menambahkan, pembuatan irigasi penting sebagai akses utama bagi pemenuhan air untuk lahan pertanian.

"Produksi naik itu pasti kalau cetak sawah ini bisa dilakukan dan berhasil. Nah cuma pertanyaannya, mampukah itu kita cetak dengan baik. Itulah pentingnya pengairan dan pemetaan daerah mana saja yang akan menjadi fokus atau perlu di-support untuk dibangunkan irigasi," ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Bagi Yeka, cetak sawah buka sesuatu yang baru sehingga perdebatan perlu tidaknya cetak sawah harus berorientasi pada kepentingan petani. Yang terpenting, pengelolaan cetak sawah harus dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang tanaman pangan dan pertanian secara keseluruhan.

"Yang paling penting siapa yang mengelola sawah ini lalu diberikan kepada siapa sawah ini. Kalau ini semua sudah dilakukan saya yakin produksi kita meningkat," katanya.

Terkait model irigasi yang perlu dibangun, Yeka mengatakan metode pengairan yang baik bagi cetak sawah adalah membangun irigasi secara langsung tanpa menggunakan pipa. Sebab, pipa bisa rusak atau dicuri orang sehingga membutuhkan anggaran baru untuk memperbaikinya.

"Metode yang paling baik dalam mencetak sawah itu jangan pakai irigasi pipa. Kenapa? karena pipa banyak diambil orang. Jadi irigasi yang tepat itu adalah bukan pipa tetapi harus membentuk saluran yang jelas. Nah, jadi kata kuncinya jangan hanya mencetak sawah tapi juga bangunan irigasinya harus disiapkan," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek cetak sawah skala besar sebagai solusi masa depan dalam mempercepat swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan saat ini pihaknya tengah membangun sarana dan prasarana pertanian, seperti infrastruktur irigasi dan akses jalan menuju persawahan. Dia yakin dengan pembangunan ini kecukupan pangan bagi generasi mendatang dapat terpenuhi dengan baik.

"Kenapa harus ada cetak sawah? Tiap tahun ada pertambahan penduduk 3,5 juta. Selama 10 tahun artinya pertambahan 35 juta. Iya kan? Nah ini yang harus dipersiapkan pangannya, setiap kelahiran ini harus disiapkan pangannya untuk Indonesia, sehingga, kita harus cetak sawah untuk penyediaan lahan pertanian baru," ungkapnya.

Sebagai contoh, upaya optimasi lahan pertanian dan cetak sawah telah berjalan di Merauke dengan adopsi mekanisasi pertanian dengan baik. Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Setidaknya 40.000 hektare lahan pertanian telah dilakukan optimasi dan berproduksi optimal, dengan tata kelola irigasi yang baik.

Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian Husnain mengatakan perluasan lahan sawah menjadi kunci menuju kedaulatan pangan bagi masyarakat. Adapun pemerintah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektare tahun 2025-2027 untuk mendukung Kedaulatan Pangan dan Lumbung Pangan Dunia.

"Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang juga akan berdampak pada pangan dan ekonomi global jika tidak diantisipasi," kata Husnain.

Untuk itu, Husnain menyebut persiapannya perlu dilakukan dari sekarang. Adapun daerah prioritas program tersebut adalah Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah masing-masing 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu hektare dan Sumatera Selatan 250 ribu hektare, sisanya (250 ribu hektar) di provinsi lain.

(anl/ega)

Terkait karut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun ajaran 2024/2025 di Sumsel, membuat Ombudsman RI memanggil Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi di kantornya di Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024.

Pemanggilan Pj Gubernur Sumsel tersebut sebagai tindak lanjut dari tindakan korektif laporan hasil pemeriksaan investigasi atas prakarsa sendiri (LHP-IAPS) yang dinilai Ombudsman RI belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel. "Iya betul kemarin dilakukan pemanggilan langsung Pj Gubernur Sumsel di kantor Ombudsman RI Jakarta. Dihadirkan juga pihak Kemendagri dan Kemendikbud untuk didengar langsung klarifikasinya," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M Adrian Agustiansyah saat dikonfirmasi, Jumat 11 Oktober 2024. Adrian mengaku, permasalahan PPDB 2024/2025 di Sumsel kini ditangani Ombudsman RI yang ingin meminta klarifikasi langsung dari pihak terkait "Penanganannya bukan di kami lagi, tapi sudah dilimpahkan ke pusat. Jadi penanganan ke depan terkait masalah ini dilakukan pusat. Makanya kemarin pusat yang memanggil Pemprov Sumsel," ungkapnya. Dalam keterangan resmi yang dilihat, Ombudsman RI menilai tindakan korektif LHP-IAPS belum sepenuhnya dilaksanakan. LHP dimaksud terkait dengan izin dan prosedur penyimpangan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel dan Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang dalam proses pelaksanaan PPDB 2024/2025 Jalur Prestasi pada SMA Negeri di Kota Palembang. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais yang hadir sebagai pimpinan pertemuan menyampaikan bahwa audiensi dilakukan untuk mengetahui permasalahan PPDB jalur prestasi di Sumsel. "Kami telah menyampaikan LHP kepada Pemprov Sumsel pada beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini dapat ditemukan solusi yang menjadi manfaat bagi semua pihak," ujarnya, Kamis (10/10/2024). Indraza menyebut ada 4 poin tindakan korektif yang telah disampaikan Ombudsman RI beberapa waktu lalu kepada Pemprov Sumsel. Pertama, Pj Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumsel sesuai dengan kewenangan diminta menganulir dan/atau melakukan peninjauan kembali atas hasil PPDB online jalur Prestasi SMA Negeri se-Kota Palembang tahun ajaran 2024/2025. Kedua, Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang melakukan penetapan peserta didik baru jalur prestasi dengan mengacu pada hasil rapat dewan guru yang dipimpin Kepsek dan ditetapkan melalui keputusan Kepsek berdasarkan peringkat nilai kumulatif dari setiap bobot prestasi. Apabila jumlah nilai kumulatif sama, maka diprioritaskan berdasarkan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik ke sekolah. Ketiga, Kepala SMA Negeri se-Kota Palembang mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak lolos seleksi jalur prestasi berdasarkan peringkat nilai kumulatif yang memuat informasi total skor secara transparan dan akuntabel. Skor itu harus dapat diakses masyarakat luas termasuk orang tua/wali peserta didik. Keempat, Pj Gubernur Sumsel sebagai atasan para terlapor agar memberikan sanksi atas perilaku maladministrasi Disdik Sumsel termasuk kedudukan Plh Kepala Disdik Sumsel dan Panitia PPDB. Sanksi tegas harus diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan melibatkan Inspektorat Provinsi Sumsel sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Berdasarkan pertemuan, diketahui bahwa tindakan korektif poin 1-3 belum mendapatkan tanggapan mengenai pelaksanaannya. Sedangkan poin 4 telah mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut berupa sanksi disiplin teguran tertulis terhadap pegawai yang dinilai melakukan kesalahan. Hanya saja sanksi dinilai belum mencukupi sesuai tingkat kesalahan. "Oleh karena itu, fokus pertemuan ini kita akan menggali secara lebih dalam hal-hal apa yang bisa menjadi perbaikan dan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga pelaksanaan PPDB bisa semakin baik ke depan," ungkap Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu.

Ombudsman Sumut memanggil Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Yudi Hilmawan, Kepala Sekolah SMP N 1 STM Hilir, hingga guru berinisial SW, untuk dimintai klarifikasi terkait tewasnya Rindu Syahputra Sinaga (14 tahun) pada Selasa (1/10) kemarin.

Rindu sebelumnya disebut-sebut tewas usai dihukum squat jump 100 kali.

“Ya kami sudah memanggil Kadisdik Deli Serdang dan Kepala SMP N 1 STM hilir dan guru yang bersangkutan,” kata Pjs Kepala Ombudsman Sumut, James Marihot, saat dikonfirmasi pada Rabu (2/10).

James bilang, dalam pertemuan itu ia mendapati kondisi guru SW mengalami syok.

“Dia pun (guru) termasuk syok dan dia juga kan sampai sekarang dia merasa diteror,” kata James.

“Ibarat kata ada WhatsApp masuk sama dia, (dibilang) kau pembunuh, kau harus bertanggung jawab dan sebagainya gitu kan. Satu sisi dia terbeban mental-lah” sambung dia.

Untuk itu, kata James, pihaknya menekankan kepada Kepsek dan seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, proses di kepolisian masih berjalan.

“Kami selalu mengingatkan kepada Kepsek, dikatakan dia (guru SW) kan masih punya tanggung jawab untuk mengajar dan kedua, si guru ini juga belum dikatakan dia bersalah akibat kejadian ini dan asas praduga tak bersalah kan masih dijunjung tinggi kan,” sambungnya.

Rindu sebelumnya tewas pada Kamis (26/9). Seminggu sebelumnya, Kamis (19/9), Rindu dihukum guru agamanya karena tak menghafal nama-nama nabi di Alkitab dengan squat jump 100 kali.

Esok harinya, Rindu mulai sakit dan kondisinya memprihatinkan. Ia sudah dibawa berobat ke klinik hingga akhirnya meninggal di RS Sembiring, Deli Serdang.

Polisi pun sedang menyelidiki kasus ini. Termasuk melakukan ekshumasi pada Selasa (1/10) kemarin dan memeriksa 9 saksi.

TEMPO.CO, Batam - Ombdusman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menemukan dugaan penyelewengan penjualan gas LPG 3 kg oleh agen dan pangkalan di Kota Batam, sehingga terjadi kelangkaan.

Melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri melakukan pemantauan ke beberapa agen dan pangkalan di Kota Batam pada Selasa, 17 September 2024. Ombudsman RI menurunkan dua tim petugas untuk melakukan pemantauan di wilayah Batam Kota dan Bengkong. Masing-masing melakukan pemantauan terhadap lima sampel pangkalan yang berada di daerah tersebut.

“Jadi kami telah lakukan pemantauan di sosial media, daerah mana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg ini. Ternyata di Batam Kota dan Bengkong,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 September 2024.

Lagat menjelaskan dari temuan Ombudsman, ada toko-toko klontong menjual gas melon di kisaran harga Rp 25 ribu sampai Rp 55 ribu, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga normal Rp 21 ribu.

Kemudian, ada keterlambatan serta pengurangan pengiriman tabung LPG 3 kg ke pangkalan. “Di daerah Bengkong, kami memang temukan adanya keterlambatan dan pengurangan pengiriman LPG 3 kg ke pangkalan dari salah satu agen,” ungkap Lagat.

Selain itu, ia juga membeberkan terdapat pangkalan yang tidak melakukan pencatatan penjualan (log book), tidak memiliki timbangan dan tidak melakukan penimbangan saat barang dikirim oleh agen. Bahkan tidak memiliki plang tanda pangkalan. Padahal pangkalan tersebut merupakan pangkalan resmi.

“Kami juga temukan adanya penambahan biaya jasa antar sekitar Rp 1.000 hingga Rp 5.000 per tabung, tabung (8 kg) isinya cuma 7 kg sampai 7,5 kg. Kami juga temukan jarak antar pangkalan yang sangat berdekatan,” jelas Lagat. Temuan lain kata Lagat, adanya pangkalan di SPBU yang menjual LPG 3 kg melebihi HET sebesar Rp 35 ribu tanpa harus menggunakan KTP.

Selanjutnya: Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman....

<!--more-->

Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepri langsung meminta keterangan kepada Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Sales Area Manager Bagus Handoko beserta jajaran.

Kepmada Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Pertamina Patra Niaga menyampaikan ketersediaan LPG 3 kg sudah berangsur normal. Pertamina bekerja sama dengan Disperindag Kota Batam pada Selasa, 17 September dan Rabu, 18 Septeber 2024 telah melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memulihkan kelangkaan. Juga menyampaikan mosi ke agen dan pangkalan bahwa jika tidak perform maka Pertamina dan Disperindag dapat ambil alih menyalurkan LPG 3 Kg langsung ke masyarakat.

“Sejalan dengan temuan Ombudsman, Pertamina sampaikan juga ada dugaan mismanagement pendistribusian yang menimbulkan efek domino kelangkaan di pangkalan sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat,” jelas Lagat.

Ditambah lagi, pemberitaan di media massa terkait adanya kelangkaan sehingga menimbulkan panic buying di masyarakat. Untuk itu, Pertamina Patra Niaga menjelaskan kepada Ombudsman Kepri bahwa perusahaan melakukan berbagai macam upaya mengendalikan kelangkaan tersebut. Selain dengan melakukan operasi pasar, extra dropping ke pangkalan sebanyak 62 ribu tabung dan pengawasan tambahan dengan mengambil sampel acak setiap harinya.

Menjawab soal temuan adanya penambahan biaya jasa antar oleh pangkalan. Pertamina Patra Niaga mengungkap akan berkoordinasi dengan pangkalan untuk menegaskan bahwa LPG 3 kg dijual sesuai HET. Namun biaya tambahan tersebut ialah biaya jasa yang tidak dikenakan kepada masyarakat bila melakukan pembelian langsung ke pangkalan.

Lalu terkait ketidaktersediaan timbangan dan penjualan tanpa pencatatan, Pertamina Patra Niaga menyampaikan akan turun ke lapangan melakukan pengawasan langsung. Begitu pula terkait isi tabung LPG 3 kg yang kurang dari 8 kg.

Setelah melakukan pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Kepri juga menyurati Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri secara resmi. Dalam surat disampaikan temuan selama pemantauan di lapangan serta saran tindakan korektif yang dapat dilakukan Pertamina.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-materai pada masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Menurut Robert hal itu diperlukan setelah mencermati keluhan calon peserta seleksi CPNS terkait kelangkaan e-meterai, dan sulitnya akses perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah.

“Selain itu, Ombudsman meminta pemerintah meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan e-meterai hingga distribusinya," kata Robert seperti dikutip Senin (9/9).

Robert menjelaskan berdasarkan temuan Ombudsman hanya ada 10 dari 26 distributor yang aktif melakukan penjualan kepada masyarakat umum. Padahal, lanjut dia, e-meterai menjadi salah satu syarat wajib bagi pelamar CPNS 2024.

Menurut Robert penjualan e-meterai memang hanya bisa dilakukan oleh distributor. Distributor dapat membeli e-meterai dengan melakukan transaksi pembayaran melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Setelah tahapan transaksi selesai, PT Peruri mengirimkan e-meterai kepada pihak distributor sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan. Ombudsman menurut Robert juga telah menyampaikan hal-hal mengenai e-meterai kepada PT Peruri dalam pertemuan koordinasi dan monitoring perihal pelaksanaan seleksi CPNS 2024 pada Jumat (6/9).

"Permintaan yang sangat tinggi akan e-meterai terjadi menjelang akhir pendaftaran CASN tahun 2024 memerlukan langkah antisipasi oleh PT Peruri, yakni peningkatan produksi e-meterai dan kapasitas ruang server," ujar Robert.

Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperpanjang masa pendaftaran seleksi CPNS di portal SSCASN yang sebelumnya berakhir pada 6 September 2024 menjadi 10 September 2024 pukul 23.59 WIB. Perpanjangan masa pendaftaran ini sesuai dengan Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/9), Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan bahwa penyesuaian jadwal pendaftaran ini bertujuan untuk mengakomodasi pelamar yang belum berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran di portal.

Menurut Suherman, pembelian e-meterai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri tidak dapat dibebankan kepada calon pelamar. Dengan demikian, Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 hari dari batas waktu pendaftaran yang berakhir pada 6 September pukul 23.59 WIB.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ombudsman Republik Indonesia (RI) meluncurkan inisiatif pengawasan atas program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, langkah tersebut diambil guna mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan program yang krusial bagi keberlanjutan sektor sawit di tanah air serta meningkatkan tata kelola perbenihan kelapa sawit itu sendiri.

Yeka menegaskan bahwa pihaknya melakukan pengawasan tersebut atas prakarsa Ombudsman sendiri. mengingat, pentingnya tata kelola yang baik dalam semua tahap pengelolaan kelapa sawit mulai dari hulu hingga hilir.

Adapun program PSR ini merupakan program yang dirancang untuk memperbarui perkebunan kelapa sawit rakyat dengan varietas yang lebih unggul, sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan illegal. Melalui dana yang dihimpun, dikelola serta disalurkan oleh BPDPKS, program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanpa perlu membuka lahan baru.

“Ombudsman melihat bahwa benih yang menggunakan dana dari BPDPKS merupakan bentuk pelayanan publik. Oleh sebab itu, proses pelaksanaannya perlu diawasi secara ketat untuk memastikan kualitas pelayanan tersebut,” tutur Yeka dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (5/9/2024).

Selain itu, Yeka mengungkapkan jika para petani juga berhak mendapatkan benih yang berkualitas sebagai bagian dan komitmen dari program PSR yang sudah diatur oleh pemerintah itu sendiri. pihaknya juga menilai pentingnya pengawasan dan pencegahan maladministrasi agak hak-hak petani terpenuhi secara maksimal.

Dalam keterangan yang sama, Direktur Keuangan Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BPDPKS, Zaid Burhan Ibrahim, mengapresiasi langkah Ombudsman RI tersebut. Dia menilai bahwa BPDPKS sangat membutuhkan tata kelola yang baik dan transparan terhadap masukan dari berbagai pihak.

“Kami mendukung kajian yang dilakukan oleh Ombudsman RI karena kami butuh perspektif eksternal untuk memperbaiki tata kelola yang ada,” ungkap Zahid.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat serta upaya-upaya peningkatan tata kelola di industri sawit, diharapkan program PSR ini dapat berjalan lebih efektif, membawa manfaat besar bagi petani kelapa sawit dan mendukung keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

Jakarta -

Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah ternyata belum maksimal, jumlahnya baru mencapai 4,3 juta ton atau 41,95% dari alokasi 9,55 juta ton. Ombudsman RI mengatakan pemerintah bisa menempuh satu cara untuk menyelesaikan hal tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai serapan masih tergolong rendah dan bisa menyebabkan tidak tercapainya target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Yeka mengatakan rendahnya realisasi serapan disebabkan lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

"Penyebaran informasi tentang penambahan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton baru direspons oleh petani di bulan Juni 2024," kata Yeka dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Yeka mengungkap penyebab lain adalah masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi karena terjadi kebimbangan dan kekhawatiran dari distributor dan kios pupuk bersubsidi lantaran tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Dia menjelaskan jumlah pupuk bersubsidi yang dikoreksi pada 2023 mencapai sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton, angka ini disebutnya bisa terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Ombudsman pun menemukan bahwa masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi. "Berdasarkan audit data penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir," beber Yeka.

Yeka pun menilai jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah seperti sekarang maka bakal berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pemerintah masih memiliki sisa waktu empat bulan untuk meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Namun di sisi lain, Yeka menuturkan perlu ada streamlining atas hambatan verifikasi yang selama ini menjadi kendala dalam angka serapan penebusan pupuk bersubsidi. "Salah satunya dengan perubahan juknis dan penggantian 954.000 petani yang tidak menebus dalam 3 tahun terakhir ini," tutur Yeka.

Selain itu, Yeka menjelaskan perubahan juknis penyaluran pupuk bersubsidi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. KTP dapat menjadi alat sah dalam penebusan pupuk bersubsidi, sehingga konsekuensinya tidak diperlukan lagi petani melakukan tanda tangan digital.

Mengutip data PT Pupuk Indonesia, Yeka mengatakan terdapat sekitar 1.200 ton pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan, namun tidak lolos tahapan verifikasi dan validasi akibat tanda tangan yang tidak sama dengan KTP.

Karena itu, dia mendorong agar petani dapat mewakilkan penebusan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau keluarga dengan bukti penebusan yang jelas. Adapun surat kuasa kepada perwakilan kelompok tani juga disarankan dibuat sesederhana mungkin dan tanpa biaya tambahan.

"Ombudsman menangkap aspirasi para petani, pemilik kios, dan tim verifikasi dan evaluasi. Mereka berharap agar setiap langkah yang diambil dalam proses ini tetap sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak mengabaikan pentingnya tertib administrasi," pungkas Yeka.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PHK) Kementerian Pertanian dan BUMN sektor pangan terkait turunnya harga jual ayam hidup (live bird) di pasar.

Ia mengatakan hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti laporan dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) terkait masalah harga jual ayam hidup di pasaran yang merugikan peternak.

"Kami sikapi dengan metode konsolidasi terlebih dahulu, kalau itu tidak jalan maka pak Alvino (Ketua KPUN) bisa memproses pengaduannya," kata Yeka di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Menurut Yeka, harga jual ayam yang turun merupakan cerminan bahwa kemampuan peternak dalam memproduksi ayam sangat bagus sehingga jumlah berlebih.

Ia mengatakan pemerintah mestinya dapat mengelola besarnya potensi peternak dalam negeri dengan menyalurkan ayam hidup tersebut ke program-program strategis.

"Harusnya pemerintah ini di-manage untuk berbagai macam program, kita butuh program soal stunting, peningkatan gizi. Ini kan juga penting, jadi daripada nanti harganya turun, ini bisa dibeli pemerintah harusnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio melaporkan masalah harga jual ayam hidup (livebird) di pasaran yang tidak mengikuti aturan Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 ke Ombudsman RI, Selasa.

Alvino mengatakan harga jual ayam yang tidak sesuai dengan aturan tersebut telah merugikan peternak.

"Kondisi ayam hari ini itu masih jauh di bawah harga acuan Perbadan, walaupun harga DOC atau Day Old Chick-nya hari ini ikut turun di bawah harga acuan Perbadan tetap kami setelah hitung-hitungan kami masih rugi," kata Alvino

Alvino mengatakan saat ini harga ayam hari ini berkisar di angka Rp17.500-Rp18.500 per kg. Padahal, bila mengacu terhadap Perbanas 5/2022, harga jual ayam hidup di angka Rp 21.000-Rp 23.000 per kg.

"Setelah kami hitung dengan harga jual ayam hari ini yang masih di angka Rp17.500 sampai Rp18.500, petenak itu masih rugi," ujarnya.

Di sisi lain, Alvino mengatakan pihaknya meminta agar pemerintah untuk menjadikan ayam dari KPUN sebagai cadangan pangan pemerintah.

Pasalnya, kata dia, program yang diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna membantu peternak unggas UMKM tidak memiliki kejelasan terkait jadwal pelaksanaannya.

"Programnya itu jalannya tidak jelas jadwalnya, terus saat ini (program) jalan juga masih terkendala dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama," ucap dia.