Bisnis.com, JAKARTA - Persoalan pemba­­­tasan BBM ber­­sub­­­sidi yang akan diterapkan oleh pemerintah pada 1 Oktober 2024 merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Di tengah isu kondisi politik yang ku­­­rang stabil akhir-akhir ini dan melemahnya daya beli masyarakat menjadikan ren­­­­­­cana pembatasan BBM bersubsidi oleh kementerian ESDM perlu ditunda dulu hingga proses pemerintahan transisi Presiden Prabowo telah dilaksanakan.

Saat ini masyarakat sedang dihadapi beragam pilihan yang cu­­­kup berat yakni : daya beli yang masih melemah, ting­­­ginya gelombang PHK, dan beban ekonomi bagi ma­­­syarakat kelas menengah yang turun kelas.

Oleh ka­­­rena itu, kebijakan ini apa­­bila dilaksanakan men­­­jelang pergantian masa kepemimpinan pre­­­­siden terpilih akan menimbulkan situasi gejolak bagi masyarakat karena memberikan pembatasan BBM akan mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah secara signifikan.

Kondisi daya beli masyarakat Indonesia saat ini secara umum menunjukkan penurunan. Pertama, data dari BPS tingkat deflasi month-to-month (MtM) Agustus 2024 sebesar 0,03% artinya terjadi penurunan inflasi 0,03% di bulan yang sama di tahun sebelumnya. Inflasi yang cukup rendah membuat per­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ekonomian berada dalam keadaan lesu sehingga kontribusi peningkatan penerimaan inidividu hingga level pusat menjadi turun dan berpengaruh ke GDP 2024.

Kedua, penurunan daya beli masyarakat ditunjukkan dari penerimaan pajak nilai dalam negeri (PPN DN) semester 1 2024 terkontraksi 11% (CNBC Indonesia, 2024). Artinya, lesunya daya beli masyarakat berimbasnya penurunan pajak sehingga pendapatan domestik Indonesia dieks­pek­­­tasikan turun hingga akhir tahun 2024. Dampak utama yang akan terjadi tahun 2025 adalah pemerintah akan meningkatkan utang untuk membiayai pembangunan dan program prioritas dari presiden baru terpilih.

Langkah pemerintah untuk memberikan pembatasan BBM bersubsidi agar penyaluran lebih tepat sasaran merupakan langkah yang tepat dan baik. Meskipun demikian, perlunya perencanaan yang matang jauh-jauh hari agar masyarakat melakukan ekspektasi harga dalam kondisi siap. Langkah pemerintah yang baru merencanakan menyiapkan peraturan dan sosialiasi serta kebijakan setelah informasi pembatasan BBM merupakan langkah yang kurang tepat dan arif.

Proses perencanaan kebijakan dan sosialisasi bukanlah dapat dilakukan dalam keadaan instan dan cepat. Keadaan masyarakat heterogen dan proses birokrasi yang masih lambat membuat kebijakan pembatasan BBM ini layak ditunda untuk men­­­jaga daya beli konsumen stabil di masa ketidakpastian ekonomi saat ini.

Sejumlah pertimbangan penting untuk menunda dalam waktu dekat yaitu banyaknya kelas menengah yang jatuh kelas, tingginya PHK di sektor industri, keterserapan tenaga kerja dominan di sektor informal (Media Indonesia, 2024) sehingga kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan sangat rawan terhadap per­ekonomian 50% lebih penduduk Indonesia saat ini.

Dalam teori ekonomi, pemberian subsidi dengan menggelontorkan belanja APBN sebelum nya akan menurunkan harga di bawah keseimbangan sehingga harga minyak cenderung lebih murah.

Meskipun demikian, pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan subsidi BBM dan elpiji sebanyak Rp113,3 triliun yakni 3,4% dari APBN 2024 (Kemenkeu, 2024). Jika dilihat tujuan utama dalam pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah sehingga ekonomi tetap stabil.

Meskipun demikian, dalam praktiknya BBM bersubsi­di masih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas sehingga program ini cukup memboroskan anggaran dan kurang tepat sasaran. Pemerintah belum memiliki mekanisme yang tepat untuk memberikan BBM subsidi langsung kepada kelompok masyarakat menengah.

Dengan demikian, langkah memberikan pembatasan BBM bersubsidi sepenuhnya bukan hal yang salah justru menjadi langkah yang harus dilakukan dengan perencanaan dan proses kebijakan yang tepat sasaran dan hati-hati.

Ketika pemerintah melakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, harga minyak menjadi naik sehingga secara simultan akan mendorong kenaikan inflasi di sektor kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat menengah-bawah Indonesia.

Di tahun 2024 ini, jumlah kelas menengah Indonesia turun dikarenakan lemahnya daya beli. Dengan demikian, lebih separuh penduduk Indonesia yang berada di kelas menengah dan bawah akan sangat merasakan kenaikan harga BBM dan makin menurunkan tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario yang tepat untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik sehingga ekonomi tetap stabil.

Langkah ke Depan

Langkah pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi cukup tepat agar pemberian subsidi tepat sasaran dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya energi yang tidak terbarukan. Meskipun demikian, keputusan tersebut perlu dipertimbangkan lebih matang dan tidak mendadak diterapkan saat ini.

Upaya menerapkan digitalisasi terpadu untuk penerima BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran sehingga dapat mengatasi miss-match bagi penerima yang tidak berhak menerima. Proses sosialisasi dan imbauan ke masyarakat perlu dilakukan secara berkala dengan pemerintah menyiapkan berbagai langkah solutif sehingga konsumen bisa melakukan ekpektasi terhadap konsumsi BBM di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring dengan tahapan penggunaan BBM rendah sulfur dibawah 50 ppm atau Euro 4.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan meskipun kualitas BBM akan naik kelas, pemerintah belum berencana mengerek naik BBM.

"Jadi kita nggak ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi BBM bersubsidinya harganya sama, yang kita inginkan sebenarnya adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik," kata Rachmad, Senin (5/8/2024).

Pemerintah tengah menggodok kebijakan baru yang mengatur distribusi BBM subsidi melalui revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong subsidi BBM tepat sasaran dengan kelompok prioritas seperti UMKM, nelayan, pengendara motor, hingga angkutan umum.

"Tapi di satu sisi lainnya, tadi mungkin ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta lah keikhlasan mereka untuk jangan lah pakai BBM bersubsidi. Disitu lah yang mungkin akan tidak boleh lagi beli karena memang filosofinya begitu," ujarnya.

Terlebih, dia melihat fenomena bahwa BBM subsidi lebih banyak dikonsumsi oleh pengguna mobil dibandingkan motor. Berdasarkan catatannya, pengguna mobil menerima subsidi BBM 4,3-13,1 kali lebih besar daripada kendaraan roda dua.

Padahal, subsidi BBM diberikan untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang lemah. Sementara, selama ini dia melihat mobil diesel yang justru bisa menikmati subsidi lebih besar.

"Walaupun dia [diesel] lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 liter sampai 13 liter. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11-13 liter, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," pungkasnya.